Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pariwisata saat ini telah menjadi industri yang penting di dunia. Industri pariwisata dunia tersebut mampu mempekerjakan 127 juta pekerja dari sekitar 600 juta wisatawan yang melakukan perjalanan wisata pada tahun 1993. Kalimantan Barat yang merupakan propinsi terbesar ke-4 di Indonesia dengan luas 146.807 km2, merupakan suatu destinasi pariwisata yang cukup menarik bagi wisatawan dunia umumnya. Dengan diarahkannya Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) dan Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS) sebagai prioritas untuk dikembangkan dalam bentuk wisata alam (ekowisata), memberi konsekuensi pada pengelolaan yang terpadu dan terencana pada kedua kawasan tersebut. TNBK dengan luas 800.000 hektar yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan berbatasan dengan wilayah Sarawak, Malaysia sangat memberikan harapan dalam usaha menjaring pasar internasional; di mana Malaysia merupakan salah satu kantong pariwisata mancanegara terbesar di Asia Tenggara. Usaha pemanfaatan kawasan konservasi melalui pengembangan ekowisata menjadi sangat penting dan strategis di samping usaha-usaha penanggulangan kegiatan penebangan dan perburuan yang tidak terkendali di kawasan TNBK. Kawasan ini juga memiliki fungsi strategis lain seperti fungsi hidro-orologis sebagai daerah tangkapan air di perhuluan Sungai Kapuas. TNBK belum dikenal dan belum banyak dikunjungi oleh wisatawan sebagai daerah tujuan wisata (DTW). Kurangnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke taman nasional ini, antara lain disebabkan masih minimnya sarana dan prasarana transportasi, restorasi, dan akomodasi maupun masih kurangnya promosi ke luar tentang obyek-obyek wisata yang ada di kawasan TNBK. Untuk berhasilnya pengembangan TNBK menjadi daerah tujuan wisata, tidak cukup hanya dengan mengembangkan potensi alam dengan menawarkan atraksi-atraksi yang menarik; tetapi dengan memperhatikan faktor utama lainnya, yaitu faktor aksesibililas dan amanitas. Faktor aksesibilitas (kemudahan untuk dicapai) sangat dipengaruhi oleh dekatnya jarak, atau tersedianya transportasi ke tempat itu secara teratur, sering, murah, nyaman, dan aman. Faktor amanitas sangat dipengaruhi oleh tersedianya fasilitas-fasilitas seperti tempat penginapan, rumah makan (restoran), tempat hiburan, transport lokal yang memungkinkan wisatawan berpergian ke tempat itu serta alat-alat komunikasi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kondisi sarana dan prasarana transportasi, akomodasi, dan restorasi dengan upaya pengelolaan ekowisata. Dengan mengetahui hubungan dimaksud maka akan sangat bermanfaat bagi perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan ekowisata di TNBK. Dalam penelitian ini, dikemukakan hipotesis yaitu: Kondisi sarana dan prasarana akan mempengaruhi minat untuk berkunjung ke obyek wisata alam. Metode (cara) yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ekspos Fakto (expost facto research) dan survai. Pengumpulan data dengan pengamatan langsung di lapangan, wawancara, kuesioner, serta dari pihak yang terkait dengan wilayah penelitian di kecamatan Embaloh Hulu, Embaloh Hilir, Kedamin, dan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu. Dari analisis dan bahasan, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: 1. Jumlah tamu hotel, dipengaruhi langsung oleh layanan angkutan darat, dan layanan energi listrik; tingkat hunian hotel, dipengaruhi langsung oleh layanan energi listrik, layanan angkutan darat, dan layanan pasar; sedangkan jumlah wisatawan, dipengaruhi langsung oleh layanan telepon, layanan pasar, layanan pos, layanan energi listrik, dan layanan angkutan darat. 2. 88,90% dari minat untuk berkunjung ke kawasan tujuan wisata alam ditentukan oleh kondisi sarana dan prasarana; sedangkan 11,1% sisanya ditentukan oleh faktor-faktor lain. 3. 57% dari responden menyatakan bahwa perjalanan yang dilakukan kurang nyaman, 29% menyatakan tidak nyaman sama sekali, dan 14% menyatakan cukup nyaman. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Layanan sarana dan prasarana berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap tingkat hunian hotel, jumlah tamu hotel, dan jumlah wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata alam. (2) Kondisi sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap minat untuk berkunjung ke obyek wisata alam. (3) Ketersediaan dan layanan sarana dan prasarana, belum mampu memberikan kenyamanan, keamanan, dan hiburan bagi wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata alam di TNBK. Untuk itu disarankan hal-hal sebagai berikut: 1. Perlu perbaikan terhadap pengelolaan kepariwisataan di propinsi Kalimantan Barat dan TNBK khususnya, terutama dalam penyediaan fasilitas-fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan para wisatawan serta menejemen pengelolaan dan sumberdaya manusianya. 2. Perlu adanya kesamaan persepsi mengenai taman nasional, yang dibentuk melalui koordinasi antara pihak-pihak yang terkait. ......Presently tourism has become significant industry in the world. World tourism industry is able to employ 127 millions workers from approximately 600 millions tourist taking tour travel in 1993. West Kalimantan is the fourth biggest province in Indonesia with an area of 146.807 km2, and is an attractive tourism destination for tourists from all over the world. As Betung Kerihun National Park (BKNP) and Danau Sentarum National Park (DSNP) are prioritied to be developed in to ecotourism, this means we need to pay attention to on integrated and well-planned of both areas. BKNP covers on area of 800.000 hectares; it has a high biological diversity and is the borderland with Serawak region, Malaysia, this fact gives high hope in the effort to embrace international market; of which Malaysia represents one of the biggest international tourism destination in South East Asia. Utilization of conservation area through the development of ecotourism become a very important and strategic effort besides other efforts to prevent illegal logging activities and uncontrolled hunting in BKNP area. This area also has strategic function such as hydro-orological functional to serve as water catchment area in the upper streem of Kapuas river. BKNP has not been widely known and visited by tourists as tourism destination. Limited number of tourists visiting this national park are duelto, among other things inadequate suprastructure and infrastructure of transportation, restoration, and accommodation as well as lack of promotion to abroad regarding tourist objects available in BKNP area. To successfully develop BKNP to become tourism destination, it is not enough only by developing natural potential and offering interesting attractives; however it needs to give attention to the main factors, namely accessibility and amenity. Accessibility factor is greatly affected by proximity or availability of regular, frequent, inexpensive, comfortable and safe means of transportation. Amenity factor is greatly affected by availability of facilities such as lodging, restaurant, amusement center, local transport that enable tourist to travel to that place as well as other communication means. This research is aimed at identifying correlations between the conditions of transportation suprastructure and infrastructure, accommodation, and restoration, and ecotourism management. By identifying the said correlations, it will be very useful for the planning and development of the suprastructure and infrastructure supporting ecotourism management at BKNP. Hypothesis is proposed in this research, namely: The condition of suprastructure and infrastructure will affect people's interests to visit the natural tourism objects. The method used in this research is expost facto research and survey, Data collection is done by having direct observation to the field, interview, questionnaire, and from the fourth party related to the research area in Embaloh Hulu, Embaloh Hilir, Kedamin, and Putussibau sub-districts, Kapuas Hulu Regency. Following is the result obstained from analysis: 1. Total hotel guests, it is directly affected by land transport service and electricity service; hotel occupancy rate, it is directly affected by electricity service, land transport service, and market service; where's number of tourists, it is directly affected by telephone service, market service, post service, electricity service, and land transport service. 2. 88,90% of interest to visit tourism object is determined by suprastructure and infrastructure condition; the remaining 11,10% is determined by other factors. 3. 57% of respondents say they have uncomfortable travel, 29% say they have very uncomfortable travel, and 14% say they have fairly compfortable travel. From the research findings/results it can be concluded as follows: 1. Suprastructure and infrastructure services instantaneously and directly influence the degree of hotel occupancy rates, the number of hotel guests, as well as the number of tourists who visit the natural tourism object. 2. Conditions of suprastructure and infrastructure greatly affect people's interest to visit the natural tourism object. 3. The available suprastructure and infrastructure and its services, has not yet to provide convenience, safety, and attraction to tourist visiting the natural tourism object at BKNP. For that purpose, it is suggested the followings: 1. Improvement of tourist management is necessary in West Kalimantan Province and in particular the BKNP, especially in providing facilities that can meet the need of tourist as well as the management of tourism and human resources. 2. It is necessary to have a similar perception regarding the national parks, which is shaped through an interrelated coordination among the concerned agencies.

Abstrak :
Latar Belakang yang melandasi yaitu adanya Keputusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 tentang Judicial Review terhadap Pasal 158 Undang-undang Ketenagakerjaan. Tesis ini membahas tentang Bagaimana Mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja khususnya karena Kesalahan Berat, Apakah Surat Keputuan Direksi PT Taspen (Persero) sudah sesuai dengan Perundang-undangan khususnya Undang-undang Nomor 13 tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, Serta Apakah Surat Keputusan Direksi PT Taspen (Persero) tersebut dapat digugat ke Pengadilan Umum ataukah Pengadilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Metodologi yang digunakan yaitu Yuridis Normatif serta dengan menkombinasikan dengan Pendekatan Yuridis Empiris untuk mendapatkan hasil yang lebih baik digunakan juga Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan dan wawancara dengan Narasumber-narasumber yang berkompeten serta Subyek dari Penelitian ini yaitu ketiga mantan karyaw-an penerima Surat Keputusan Direksi PT Taspen (Persero). Pada akhir bab ini disimpulkan bahwa Mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja khususnya karena kesalahan berat telah diatur secara komprensif dalam Undang-undang Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003) sedangkan Surat Keputusan PT Taspen (Persero) dalam prosesnya ditemukan kelemahan, cacat-cacat yang tidak sesuai dengan Perundang-undangan yang menimbulkan kerugian bagi karyawan penerima Surat Keputusan Direksi tersebut sehingga Mereka dapat saja mengajukan gugatan dikemudian hari namun mengingat dalam prosesnya tidak sesuai dengan Undang-undang Penyelesaian Hubungan Industrial (UU No.2/2004) maka dapat diajukan ke Pengadilan Umum dengan gugatan Perdata dengan menggunakan Pasal 1365 KUHPerdata. ......The background basing on writing of this Thesis is Existence of Constitution Court Decision Number:012/PUU-I/2003 about Judicial Review to Section 158 Labour Acts (UU Number 13 / 2003). This thesis studies about The Mechanisme of disconenection of the relation of job especially because Weight mistake. Is board of directors decree PT Taspen (Persero) have been as according to Law especially Labour Act. And Is decree Of Directors PT Taspen (Persero) that can sued to common Justice or Labour Court. This Thesis used Normative Jurisdis and Empiris Jurisdis. And also combine by Library Reseach and Interview with the Subyek/Person which had capability and competency with this thesis.

Abstrak :
Latar Belakang yang melandasi yaitu adanya Keputusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 tentang Judicial Review terhadap Pasal 158 Undang-undang Ketenagakerjaan. Tesis ini membahas tentang Bagaimana Mekanisme Pemutusan Hubungan Keija khususnya karena Kesalahan Berat, Apakah Surat Keputuan Direksi PT.Taspen (Persero) sudah sesuai dengan Perundang-undangan khususnya Undang-undang Nomor 13 tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, Serta Apakah Surat Keputusan Direksi PT.Taspen (Persero) tersebut dapat digugat ke Pengadilan Umum ataukah Pengadilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Metodologi yang digunakan yaitu Yuridis Normatif serta dengan menkombinasikan dengan Pendekatan Yuridis Empiris untuk mendapatkan hasil yang lebih baik digunakan juga Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan dan wawancara dengan Narasumber-narasumber yang berkompeten serta Subyek dari Penelitian ini yaitu ketiga mantan karyawan penerima Surat Keputusan Direksi PT.Taspen (Persero). Pada akhir bab ini disimpulkan bahwa Mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja khususnya karena kesalahan berat telah diatur secara komprensif dalam Undang-undang Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003) sedangkan Surat Keputusan PT.Taspen (Persero) dalam prosesnya ditemukan kelemahan,cacat-cacat yang tidak sesuai dengan Perundang-undangan yang menimbulkan kerugian bagi karyawan penerima Surat Keputusan Direksi tersebut sehingga Mereka dapat saja mengajukan gugatan dikemudian hari namun mengingat dalam prosesnya tidak sesuai dengan Undang-undang Penyelesaian Hubungan Industrial (UU No.2/2004) maka dapat diajukan ke Pengadilan Umum dengan gugatan Perdata dengan menggunakan Pasal 1365 KUHPerdata.

Abstrak :
Eksistensi Hak Cipta diakui oleh Hukum Persaingan Usaha baik di Indonesia maupun di Uni Eropa. Namun demikian, penerapan Hukum Persaingan Usaha tidak dikecualikan secara absolut terhadap pelaksanaan Hak Cipta. Hal ini terlihat dari adanya Peraturan Komisi No. 2 tahun 2009, pasal 81, dan pasal 82 European Treaty. Kasus mengenai pembatasan pengecualian penerapan Hukum Persaingan Usaha terhadap pelaksanaan Hak Cipta pernah diputus melalui Putusan KPPU No. 3/KPPU-L/2008 dan European Commission Decision Case COMP/C-3/37.792 Microsoft. Dari kedua putusan ini, akan terlihat bagaimana pembatasan pengecualian itu diberlakukan dan perbandingan pembatasan tersebut di Indonesia dan di Uni Eropa.

---

The existence of Copy Rights is acknowledged by the Competition Law whether in Indonesia or in European Union. But, the application of Competition Law is not exempted absolutely from the exercise of Copy Rights. It can be seen from the existence of Commission Regulation number 2 of 2009, article 81, and article 82 European Treaty. The case of the limitation of exemption the exercise of Competition Law on Copy Rights has been decided by KPPU Decision Number 3/KPPU-L/2008 and European Commission Decision Case COMP/C-3/37.792 Microsoft. From these two decisions, we can see how the limitation is implemented and the comparison of the limitation in Indonesia and in European Union.