Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"Tesis ini membahas mengenai perjanjian kemitraan perkebunan plasma melalui program revitalisasi perkebunan kelapa sawit. Permasalahan hukum yang dibahas dalam tesis ini, antara lain: bagaimanakah ketentuan mengenai kemitraan perkebunan plasma dan revitalisasi perkebunan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, bagaimana pelaksanaannya dalam praktek termasuk segala kendala- kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini adalah normatif yuridis dengan menggunakan data sekunder dan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Hasil penelitian menemukan bahwa kemitraan plasma dan revitalisasi perkebunan di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah serta keputusan dan peraturan menteri, khususnya menteri pertanian dan menteri keuangan. Dalam pelaksanaannya, kemitraan plasma melalui program revitalisasi perkebunan menemui banyak kendala, seperti kendala birokrasi, biaya sertifikasi lahan yang tinggi, ketersediaan lahan untuk perkebunan, kekurangan tenaga teknis dari pemerintah untuk membantu dan mendampingi pelaksanaan, dan adanya perbedaan pemahaman program oleh perusahaan perkebunan, petani melalui koperasi, dan aparat pemerintah daerah. Penyederhanaan prosedur dan sosialisasi program merupakan salah satu cara untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan.

---

The focus of this thesis is the contract farming in terms of revitalisation program of palm oil plantation. The legal issues which discussed in this thesis, among others, contract farming and plantation revitalisasion program in the prevailing laws and regulations, how its implementation, including the problems incurred on the implementation. This study is a juridis normatif research and used secondary data with primary, secondary and tertier legal data. The result of study found that contract farming and revitalisation program are regulated in laws, govemment regulations and decree or decision of minister, particularly in agricultural and finance ministry. In the implementation, this revitalization program have several problems, among others, bureaucracy, high cost for land certification, land avaibility for plantation, less of technical support from govemment, and different point of view between plantation company, farmers or cooperative, and govemement officers. Simplify the bureaucracy and program sozialisation is one of the solve way to settle the problems at implementation."

"Sistem distribusi BBM dalam negeri, mencakup kegiatan mulai dari kilang sebagai penghasil produk BBM, kemampuan tankerlpipa untuk mengangkut BBM ke Depot-Depot dan kemampuan sarana pembekalan BBM yang berfungsi sebagai suplai point baik langsung maupun tidak langsung kepada konsumen. Ketiga lingkup kegiatan yang dirangkai menjadi satu kesatuan operasi disebut sistem distribusi BBM, dimana masing-masing fungsi saling terkait dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya.Untuk mengidentifikasi Strategi Distribusi BBM digunakan analisis SWOT dengan mengidentifikasi faktor-faktornya, sebagai faktor kekuatan adalah faktor yang dapat mendorong terciptanya sistem distribusi yang terintegrasi dan berkesinambungan, faktor kelemahan antara lain kapasitas sarana penyediaan dan pembekalan BBM belum cukup serta usia pakainya sudah tua, dan pola suplai distribusi yang belum optimal.Faktor peluang antara lain kesempatan atau peluang bagi pengembangan usaha untuk bekerja sama dengan pihak lain/pihak asing, faktor ancaman adalah lemahnya PERTAMINA dalam menjamin suplai distribusi BBM. Hasil ini dijadikan dasar untuk menetapkan prioritas strategi dengan menggunakan metode Analisa Hierarki Proses (AHP). AHP adalah suatu analisis yang memerlukan para respondennya adalah orang yang ahli dibidangnya, oleh karena itu yang menjadi subyek penelitiannya adalah para pejabat maupun staf terkait di PERTAMINA, khususnya yang berada dibawah satuan kerja Pemasaran dan Niaga pada UPPDN III Jakarta.Optimalisasi distribusi BBM masing-masing dipengaruhi oleh lima faktor pada strategi distribusinya. Strategi distribusi minyak tanah dipengaruhi oleh lima faktor yaitu : Kebutuhan minyak tanah dengan bobot 0.281, disusul dengan, Kebijakan PERTAMINA dengan bobot 0.228, Sistem distribusi dengan bobot 0.188, Production Cost dengan bobot 0.175, Delivery cost dengan bobot 0.129. Strategi distribusi minyak tanah dibuat beberapa alternatif strategi distribusi minyak tanah dengan urutan prioritas sebagai berikut: Depot Plumpang dengan bobot 0.213, Depot Tasikmalaya/Ujung Berung dan Depot Padalarang mempunyai bobot yang sama yaitu 0.202 Depot Balongan dan Terminal Tg. Gerem dengan bobot yang sama yaitu 0.191Berikutnya diketahui bahwa Strategi distribusi minyak solar dipengaruhi oleh lima faktor dengan urutan: Kebutuhan minyak solar dengan bobot 0.358 , Kebijakan PERTAMINA dengan bobot 0.214, Sistem distribusi dengan bobot 0.192, Production Cost dengan bobot 0.126, Delivery cost dengan perolehan bobot 0.102. Strategi distribusi minyak solar dibuat beberapa alternatif strategi distribusi minyak solar dengan urutan prioritas sebagai berikut: Depot Tanjung Periok dan Depot Plumpang dengan masing-masing bobot 0.172, Depot Balongan, Tg. Gerem, Depot Tasikmalaya/Ujung Berung dan Depot Padalarang mempunyai bobot yang sama yaitu masing-masing 0.164."

"Polimer Blend (PB) merupakan s-alah satu alternatif dalam rangka mezuingkatkan laju perkembangan ilmu bahan. PB ~PP/PS adalah salah satu jenis polimer blend yang sedang dikembangkan, namun sayangnya, bahan PB ini memiliki sifat mekanjk yang kurang n1enguntungkan_ Hal ini dilcarenakan mereka memiliki sifat daya adhesi yang km-ang baik pada daerah antar permukaan fasanya, sehingga menghalangi perpindahan tegangan-tegangan antar fasa-fasa. Selain itu, mereka umumnya memiliki tegangan antar permukaan yang relatif besar sehingga fasa-fasa yang terdispersi memiliki ukuran yang relatif besar pula. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan penambahan Sant0prene°, sebagai zat pemantap (compatibilizer agent) dengan harapan sifat-sifat mekanik bahan PB ini dapat meningkat. Dalam penelitian ini, dilakukan pengamatan terhadap sifat-sifat mekanik bahan PB (PP/20%PS) akibat penambahan konsentrasi berat Santoprene° sebesar 0%. 5%, 10%, 15%, dan 20%, guna mengetahui bagaimana pengaruh penambahan Santoprene° tersebut terhadap sifat-sifat mekanik PB ini dan sifat aclhesi antar permukaan fasanya. Adapun sifat-sifat mekanik yang diamari adalah kekuatan tarik (MPa), elongasi saat putus (%), kekuatan irnpak (I/rn), kekerasan (Rockwell R), tegangan maksimum Heksural (MPa), dan modulus elastisitas Heksural (GPa). Selain itu, dilakukan pula pengamatan terhadap sl-rukl-ur mikro hasil campuran dengan bantuan scanning electron microscope (SEM). Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa sifat kekuatan impak dan elongasi bahan PB (PP/20%PS) + X%Santoprene° rneningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi berat Santoprene°. Namun di pihak lainnya, bahan PB (PP/2D%PS) +X% Santoprene° ini mengalami penumnan sifat kekuatan tari.k, fleksural, kekerasan, dan kekakuarmya seiring dengan bertambahnya komposisi Santoprene°. Walaupun Sa.ntoprene° telah dapat meningkatkan sifat kekuatan impak dan elongasi bahan PB PP/ PS, Santoprene° belum dapat memperbaiki sifat antar perrnukaan fasa dalam bahan ini."

"Perjanjian modal penyertaan merupakan salah satu sumber keuangan bagi koperasi dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya. Sifat dari modal penyertaan sama halnya seperti equity, dimana pemodal juga ikut menanggung resiko dalam setiap keuntungan dan kerugian dari modal yang ditanamkan. Pada praktiknya penulis menemukan adanya perjanjian modal penyertaan dimana resiko bisnis dialihkan sepenuhnya kepada koperasi. Hal ini terdapat pada Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Cipaganti. Dalam perjanjian modal penyertaan tersebut Koperasi Cipaganti menanggung seluruh resiko kerugian yang timbul dari pengelolaan modal dan pemodal memperoleh pembagian keuntungan dalam jumlah tetap setiap bulannya. Pada tahun 2014 Koperasi Cipaganti dinyatakan PKPU oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan PKPU tersebut diajukan oleh pemodalnya karena Koperasi Cipaganti gagal untuk membayar pembagian keuntungan yang disepakati dalam perjanjian modal penyertaan antara Koperasi Cipaganti dengan Pemohon PKPU. Dalam tulisan ini penulis akan meneliti keabsahan dari perjanjian modal penyertaan antara Koperasi Cipaganti dengan para Pemohon PKPU dan akibat hukum terhadap PKPU Koperasi Cipaganti dalam hal perjanjian Modal Penyertaan tersebut tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris yaitu bermula dari penelitian atas ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum in concreto dalam masyarakat. Penelitian akan dilakukan dalam 2 (dua) tahapan yaitu pertama kajian mengenai hukum normatif yang berlaku dan kedua penerapan pada peristiwa in concreto. Berdasarkan hasil penelitian penulis Perjanjian Modal Penyertaan pada Koperasi Cipaganti bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat perjanjian modal penyertaan sebagaimana diatur dalam PP No. 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Koperasi. Oleh karenanya Perjanjian Modal Penyertaan pada Koperasi Cipaganti batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat adanya kausa yang halal sebagamana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Demikian pula halnya dengan PKPU dan penetapan homologasi pada Koperasi Cipaganti menjadi tidak berkekuatan hukum karena didasarkan pada utang yang timbul dari Perjanjian Modal Penyertaan yang batal demi hukum.

---

Capital subscription agreement is one of the financial resources for cooperations in running and developing their business activities. The characteristic of capital subscription is similar to equity, where the investor bears the risk on every profit and loss from the capital invested. In practice, author finds there is a capital subscription agreement where the business risk is fully handed over to the cooperation. This matter is found in Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Cipaganti. In this capital subscription agreement, Cipaganti Cooperation bears all the risk of loss from the capital management and the investor gains profit on fixed amount every month.

In 2014, Cipaganti Cooperation declared under the status of Suspension of Payment (PKPU) by the Commercial Court at District Court of Jakarta Pusat. The petition of PKPU was submitted by its investors due to Cipaganti Cooperation's failure to pay the profit sharing that has been agreed on the capital subscription agreement between Cipaganti Cooperation and PKPU's applicant.

In this thesis, author will review the validity of capital subscription agreement between Cipaganti Cooperation and the PKPU's applicants and the legal consequences toward the PKPU of Cipaganti cooperation in terms of capital subscription agreement mentioned is invalid and is not lawfully binding. The research method that will be used in this thesis is empirical normative legal research begins from research on provision of written applicable law which imposed on the legal event in concreto in the community. The research will be conducted in two stages: the study of applicable normative law and the application on events in concerto.

Based on the result of author's research, the capital subscription agreement of Cipaganti Cooperation contradicts the provisions and requirements of capital subscription agreement as written in Law No. 17 of 2012 on Cooperation and Governing Regulation No. 33 of 1998 concerning the Capital Subscription in Cooperation. Therefore, the capital subscription agreement of Cipaganti cooperation is null and void for not meeting the requirement of the legal cause as written in Clause 1320 of Indonesian Civil Code. Similarly with the PKPU and the ratification of settlement agreement of Cipaganti Cooperation become unbinding under Indonesian law since it is based on the debt arrised from the capital subscription agreement that is null and void."

"Pelayanan gizi sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan di rumah sakit dituntut memberikan pelayanan yang bermutu sesuai standar. Salah satu standar yang digunakan dalam penilaian pelayanan gizi rumah sakit di Indonesia adalah Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 yang menilai pelayanan gizi dalam 3 tiga bab standar. Terdapat beberapa model pengukuran mutu yang terbukti efektif dalam manajemen mutu, salah satu satunya adalah Kriteria Malcolm Baldrige. Peneliti menggunakan 7 tujuh kriteria yang terdapat dalam Malcolm Baldrige Health Care Criteria for Performance. Penelitian ini bertujuan menilai mutu pelayanan gizi rumah sakit terAkreditasi Versi 2012 di Rumah Sakit Ari Canti ditinjau dari Kriteria Malcolm Baldrige tahun 2017 sebagai persiapan survey verifikasi akreditasi dan peningkatan mutu berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara mendalam informan kunci, telaah dokumen, dan observasi. Posisiskor mutu Pelayanan Gizi Rumah Sakit ter Akreditasi Versi 2012 ditinjau dari Kriteria Malcolm Baldrige berada pada skor 408, dalam jenjang predikat 'EarlyImprovement' dengan tingkat mutu 'Average'. Bidang Pelayanan Gizi Rumah Sakit Ari Canti dapat mengembangkan kesempatan untuk perbaikan pada kriteria kepemimpinan senior, dan pengembangan strategi.

---

Nutrition services as an integral part of health services in hospitals are required to provide quality services according to standards. One of the standards used inthe assessment of hospital nutrition services in Indonesia is the Hospital Accreditation Version 2012, which assesses nutrition services in three 3 standard chapters. There are several quality measurement models proven effective in quality management, one of which is the Malcolm Baldrige Criteria. Researcher used 7 seven criteria contained in Malcolm Baldrige Health Care Criteria for Performance.

This study aims to assess the quality of nutrition services of accredited hospitals Version 2012 at Ari Canti Hospital reviewed from Malcolm Baldrige Criteria in 2017 as a preparation of accreditation verification and continuous quality improvement survey.

This research is a descriptive analytic research with qualitative approach, through in depth interviews of key informants, document review, and observation. The score of the quality of Nutrition Services Accredited Hospital Version 2012 reviewd from the Malcolm Baldrige Criteria is 408, while in the levels of the predicate showed Early Improvement with the level of quality Average. Ari Canti Hospital Nutrition Services may develop opportunities for improvement on senior leadership criteria, and strategy development."