Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Seperti kebanyakan konflik sumber daya alam yang terjadi secara umum di Indonesia), Konflik dalam pengelolaan sarang burung Walet yang terjadi antara Masyarakat ketiga Desa, Lubuk Mabar, Sukajadi, Tanjung Raya dengan pihak perusahaan CV.Agung Putra selain dikarenakan oleh adanya tarik-menarik kepentingan antara kedua pihak secara iangsung dalam penguasaan dan pengelolaan, juga tampak dari adanya keterlibatan unsur Pemerintah di dalamnya yang mengakibatkan munculnya konflik itu. Pemerintah dengan seperangkat wewenang, kekuasaan, dan hukum yang dimiiikinya terutama diera Pemerintahan yang IaIu mengeluarkan suatu kebijakan yang kurang memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat lokal. Kebijakan atau keputusan yang diambil kebanyakan hanya untuk kepentingan pihak-pihak tertentu saja, terutama kepada perusahaan atau orang-orang yang secara materi mempunyai modal yang besar dan mempunyai akses terhadap pemerintah (resources acces). Pada kasus Sarang burung Walet diketiga desa tersebut, terlihat bagaimana Pemerintah telah mengambil kebijakan yang di kemudian ternyata menimbulkan keributan atau konflik. Di Sumatera Selatan secara Umum termasuk di lokasi penelitian hal ini sudah dimulai sejak pemberlakuan UU No.5 tahun 1979 yang secara otomatis menghapus Pemerintahan Marga yang sudah dijalankan sejak dahulu. Secara spesifik untuk kasus sarang burung Walet, SK dari Diden PHPA menimbulkan dampak yang signifikan pada konflik antara masyarakat ketiga Desa dengan pihak perusahaan CV.Agung Putra.Suka atau tidak suka setelah timbul keributan atau konflik yang notabene sumbernya banyak dari Pemerintah itu sendiri, Pemerintah juga yang harus menyelesaikan keributan atau konflik itu. Dalam kasus sarang Burung Walet Pemerintah di tuntut untuk dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara masyarakat ketiga desa dengan CV Agung Putra dengan sebaik-baiknya dan mengedepankan prinsip "win-win solution". Tetapi yang terpenting dan harus benarbenar diperhatikan dalam proses penyelesaian konflik tersebut Pemerintah tidak boleh mengabaikan masyarakat yang mana secara adat adalah pemilik gua suruman (Sarang burung Walet), yang menjadi sumber kehidupan bagi mereka sejak zaman puyang (nenek moyang). Untuk itulah tesis ini meneliti tentang bagaimana peran pemerintah dalam konflik yang terjadi antara masyarakat ketiga desa dengan pihak perusahaan CV.Agung Putra, balk selaku pihak yang menimbulkan konflik, maupun selaku pihak yang harus menyelesaikan konflik .Penelitian ini berlokasi pada tiga desa, Lubuk Mabar, Sukajadi, Tanjung Raya di Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat Surnatera Selatan_ Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode ini merupakan pro sedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berdasarkan uraian informan (wawancara tidak terstruktur) serta pengamatan terhadap fenomena konflik. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan dan kajian secara langsung, selain wawancara yang tidak terstruktur dan mendalam untuk memperoleh data tentang konflik yang terjadi. Temuan Penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi antara rnasyarakat tiga desa dengan CV.Agung Putra meningkat setelah adanya SK dari Dirjen PHPA yang memperpanjang masa berlaku pengelolaan sarang Burung Walet. Kondisi tersebut di dukung oleh perubahan drastis wiring bergulirnya era reformasi yang disikapi secara "euphoria". Dalam hal penyelesaian konflik, maka dari pihak pemerintah telah melakukan upaya-upaya antara lain dengan mengadakan pertemuan antara masyarakat ketiga desa tersebut dengan CV.Agung Putra. Dalam pertemuan tersebut dihasilkan beberapa kesepakatan, terutama tentang pembagian hasil panen sarang burung walet. Akan tetapi kesepakatan yang telah ditetapkan selalu saja dilanggar, terutama oleh pihak CV.Agung Putra. Karena penyelesaian konflik sarang burung walet ini sampai sekarang belum dapat diselesaikan secara tuntas, maka Pemda Lahat, sekarang ini menetapkan sarang burung walet dalam keadaan status quo.

Abstrak :
Dengan penerapan sistem pemerintahan yang sangat sentralistik pada masa pemerintahan Orde Baru telah melahirkan ketidakadilan secara sosial, ekonomi, pemerintahan dan hukum di Daerah Istimewa Aceh yang menyebabkan timbulnya kekecewaan yang sangat mendalam ditengah masyarakat. Salah satu akibat yang ditimbulkannya adalah muncul berbagai tuntutan dan protes dari masyarakat baik( secara diplomasi maupun dengan perlawanan bersenjata yang apabila tidak direspon dengan arif dan bijaksana akan dapat mengancam keutuhan negara Republik Indonesia.

Di penghujung abad kedua puluh Indonesia dilanda oleh gelombang reformasi yang menuntut perubahan yang mendasar dalam berbagai bidang. Salah satu tuntutan yang bergulir adalah pemberian otonomi yang luas kepada daerah. Sehubungan dengan itu, untuk menyikapi tuntutan reformasi dan untuk meredam konflik di Aceh, MPR-RI telah membuat ketetapan No.IV/MPR-R1/1999 tentang pemberian Otonomi Khusus kepada Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang diatur dengan Undang-Undang.

Untuk menindaklanjuti ketetapan MPR tersebut, DPR-RI bersama pemerintah telah membahas suatu Undang-Undang tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh yaitu UU No.18 tahun 2001.

Yang menarik untuk diteliti adalah bahwa sebagian besar materi yang dibahas dalam Undang-undang Otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh berasal dari DPRD, Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat Aceh, yaitu berasal dari bawah. Dan hal ini terjadi diluar kebiasaan dari DPR-RI dalam menetapkan suatu undang-undang.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, sementara untuk menjelaskan pokok perrnasalahan dipergunakan teori konflik, teori konsensus, teori partisipasi dan teori demokrasi.

Dalam penelitian ini ditemukan terjadinya konflik kepentingan antara pemerintah dengan angota DPR-RI, khususnya anggota DPR-RI yang menjadi angota Pansus RUU NAD yang berasal dari daerah pemilihan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Konflik terjadi dalam banyak masalah, namun yang paling menonjol adalah menyangkut penetapan persentase bagi hasil sumber daya alam minyak bumi dan gas alam antara pemerintah dengan Daerah Istimewa Aceh.

Abstrak :
Proyek bangunan industri, pola pengadaannya seringkali di tenderkan dengan design construc (D/C), permasalahannya waktu persiapan untuk menyiapkan penawaran relatif pendek; sehingga memungkinkan kurang akurasinya estimasi biayanya. Karena estimasi total biaya, biaya komponennya dan gambar design dilakukan secara bersamaan pada fase design rough yang masih kasar. Dengan waktu yang relatif singkat tersebut harus memutuskan estimate total nilai penawaran kontrak proyek sehingga berpotensi mengalami resiko kesalahan dalam proses estimasi biaya untuk memenangkan tender dan mendapatkan profit pelaksanaan proyek Bagaimana untuk mendapatkan keakuratan kinerja total profit dan efisiensi komponen biaya estimasi dari hasil aktual yang diukur dari 65 data proyek di Jabotabek dan Surabaya untuk pelaksanaan tahun 1995-2003. Penelitian ini ditujukan untuk mendapaikan berapa nilai range estimasi komponen biaya perlu dialokasikan (US$/m2) untuk mendapatkan efisiensi komponen biaya dan menjamin tercapainya profit yang maksimal. Analisa pemodelan regresi hubungan antara kinerja efisiensi komponen biaya dengan estimasi biaya komponen biaya dilakukan dengan bantuan software SPSS dan simulasi pemodelan efisiensi dan estimasi masing-masing komponen dilakukan dengan bantuan software Crystall ball, adapun optimasi estimasi komponen biaya terhadap kinerja efisiensi total yang maksimal pada model hubungan efisiensi total dengan estimasi componen biaya dengan konstrain range estimasi komponen biaya dan total biaya total per m2 nilai lower bound dari nilai mean dan upper dari nilai estimasi yang memiliki efisiensi dengan probabilistik maksimal dari simulasi menggunakan software Opquest dan Lingo, hasilnya diperoleh range masing-masing estimate komponen biaya berdasarkan data rencana dan realisasi untuk setiap luasan (US$/m2) masing-masing komponen sebesar: Temporary work (28.76-41.51)U$/m2, Earth Work (4.55-6.71) U$/m2, Piling (8.22-11 .64)U$/m2 , Concrete (18.41-24.94) U$/m2, Forming (4.64- 6.83) U$/m2, Steel bar (12.63-17.34) U$Im2, Steel Structure (29.53-36.89)US/m2, Finishing (60.19-76.77)U$/m2, MIE work (75.36-94.48)U$/m2, eksternal work (20.69-26.68 )U$/m2, other work (36.26 53.91) U$/m2, dan total biaya (290-390) U$/m2 dan memberikan probabilistik efisiensi total maksimimal (3.84-5.09)% disamping target profit awalnya, dengan standart deviasi (0.11-0.16).

Abstrak :
Reformasi perpajakan Desember 1983 terutania disebabkan oleh (1) lemahnya pengaturan ketentuan subyek dan obyek pemajakan serta mekanisme pemungutan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang lama sehingga di satu pihak kurang memberi ruang bagi aparat pajak untuk lebih proaktif secara intensif maupun ekstensif menggali potensi perpajakan, dan dipihak lain membuka peluang terjadinya penghindaran dan kecurangan perpajakan; (2) masih minimnya partisipasi masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya; dan (3) kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam mengoptimalkan penggalian potensi pajak. Oleh karenanya reformasi perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan, harus dapat membawa pengaruh terhadap perubahan ketentuan dan mekanisme perpajakan atas penghasilan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang PPh, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-« undang Nomor 7 tahun 1991,Nomor lOtahun 1994, dan Nomor 17tahun2000. Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) memiliki sasaran utama agar penerimaan pajak dari sektor pendapatan dapat menjadi bagian dominan dari penerimaan negara. Namun demikian dalam ketentuaii tersebut ditetapkan beberapa jenis penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak PPh, yang pada akhirnya akan mempengaruhi jumlah PPh yang dapat diperoleh untuk pembiayaan pembangunan nasional. Tujuan penulisan tesis adalah untuk merumuskan kebijakan perpajakan penghasilan yang memenuhi azas keadilan yang universal dalam menentukan jenis penghasilan yang bukan obyek PPh. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis, yang meliputi analisis teoritis dan analisis empiris, dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dengan mempelajari referensi ilmu perpajakan berupa buku, peraturan, dan bahan tertulis lainnya, serta melakukan wawancara dengan pihak yang kompeten dalam perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan dalam penentuan penghasilan yang bukan obyek PPh belum sepenuhnya memenuhi azas keadilan yang universal. Penetapan jenis penghasilan yang bukan obyek PPh dalam pasal 4 ayat (3) tersebut seharusnya dapat diminimalisasi sedemikian rupa sehingga mekanisme pemajakan berdasarkan azas perpajakan yang universal dapat lebih mudah dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat wajib pajak. Dengan mekanisme pengaturan yang tepat diharapkan dapat terjadi penambahan atau peningkatan kualitas dan kuantitas penerimaan PPh, sehingga dapat memberikan kontribusi positip bagi pembiayaan pembangunan nasional.

Abstrak :
Pelaksanaan administrasi pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor di propinsi DKI Jakarta dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Perlakuan khusus ini, dikarenakan adanya peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1997 tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Sehingga peraturan pemerintah DKI Jakarta nomor 6 tahun 1998 tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor tidak dapat dilaksanakan di propinsi DKI Jakarta. Meskuipun potensi pajak bahan bakar kendaraan di propinsi DKI Jakarta cukup besar, namun penerimaan yang dicairkan oleh pemerintah pusat mengalami keterlambatan dari tahun ke tahun anggaran terjadi tunggakan. Kondisi realisasi penerimaan seperti ini mengganggu dalam penyusunan cash budget atau cash flow anggaran pendapatan dan belanja daerah propinsi DKI Jakarta. Tesis ini bertujuan untuk membahas dan mendeskripsikan pelaksanaan administrasi pemungutannya, mengkaji dan menganalis penyelenggaraan pemungutannya dilihat dari aspek administrasi perpajakan dan prinsip-prinsip perpajakan secara universal, serta mencari sebab dan mengetahui alternatif pemecahan masalah atas keterlambatan realisasi penerimaannya. Penulisan tesis ini bersifat deskriptif analisis dengan studi kasus yang pendekatannya kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, wawancara mendalam (in depth interview) dan observasi partisi terhadap pihak-pihak terkait yang terlibat di dalam penyelenggaraan pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa untuk keberhasilan pemungutan pajak bahan bakar bermotor, maka administrasi pemungutannya harus dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dan bertanggung jawab, yaitu propinsi DKI Jakarta c/q dinas pendapatan daerah. Prosedur dan mekanisme pemungutan yang dilaksanakan oleh Pertamina sudah baik karena sesuai dengan prinsip convenience of payment and economy in collection. Keterlambatan realisasi penerimaan yang dialami oleh propinsi DKI Jakarta disebabkan pada data aktual hasil penjualan bahan bakar kendaraan bermotor dan hasil pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang dijadikan dasar dalam penghitungan pembagian oleh departemen keuangan c/q direktorat jenderal lembaga keuangan.

Abstrak :
Dekomposisi spektral telah diaplikasikan pada data seismik dalam meningkatkan resolusi, visualisasi stratigrafi, memprediksi ketebalan lapisan tipis, dan mendeteksi langsung keberadaan hidrokarbon. Pada kasus ini, Metode Empirical Mode Decomposition digunakan untuk mendekomposisi suatu sinyal utama menjadi beberapa sub-sinyal yang bervariasi, yang memiliki berbagai macam frekuensi. Beberapa sub-sinyal tersebut biasa disebut IMF (Intrinsic Mode Function). Tahap selanjutnya dilakukan Transfromasi Hilbert untuk setiap IMF. Hasil yang didapatkan dari proses Spectral Decomposition dengan metode Empirical Mode Decomposition dan Transformasi Hilbert menunjukkan kemampuan yang bagus pada data sintetik. Sedangkan pada data riil mampu membedakan respon gas dan batu bara pada anomali brigth spot dengan melalui analisis Transformasi Hilbert berdasarkan respon amplitudo sesaat. ......Spectral decomposition have been applied for seismic data to enhance resoution, improve stratigraphy visualization, thin bed prediction, and direct hydrocarbon indicator. In this case, the empirical mode decomposition method is used to decompose main signal into several variated sub-signal that have many types of frequencies. Some sub signal are usually called IMF (intrinsic mode function). Then do the Hilbert Transform to each IMF to get the time frequency section. The result from the spectral decomposition method using empirical mode decomposition show good performance on syntethic data. While on real data can be clarified gas and coal response from the brigth spot anomaly by Hilbert-Huang transform method based on instantaneous amplitude.

Abstrak :
Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Studi Kasus Tiga Peserta Program Pemilihan Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tahun 2016 di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Penelitian ini memiliki fokus pembahasan mengenai Pengembangan Kewirausahaan Pemuda. Fokus kajian penelitian ini adalah menganalisa proses kreativitas, inovasi dan kewirausahaan tiga peserta program pemilihan Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tahun 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan dengan pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data diantaranya melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini sebanyak lima orang tiga diantaranya merupakan inti penelitian yakni peserta pemilihan Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tahun 2016. Berdasarkan analisis temuan, dapat disimpulkan bahwa dari tiga peserta program pemilihan Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tahun 2016 yang memenuhi proses kreativitas, inovasi dan kewirausahaan pertama, MY pengusaha LG bidang industri kreatif namum tidak mendapatkan penghargaan dan bantuan, Kedua RF pengusaha DAN sebagai juara pertama penerima penghargaan dan bantuan bidang Pertanian dan Kelautan. Ketiga, berbeda dengan kedua peserta tersebut, FSA pengusaha KSP belum memenuhi unsur kreativitas, inovasi dan kewirausahaan namun mendapatkan penghargaan dan bantuan tiga besar bidang industri pangan dan jasa boga. Namun, dari ketiga peserta tersebut memiliki jenis kewirausahaan sosial.

Abstrak :
Latar Belakang: Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengimplementasikan transaksi nontunai pada penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah termasuk pembayaran honor surveyor jentik DBD. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan transaksi nontunai pada pembayaran honor surveyor jentik DBD di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2018. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui telaah dokumen yang diperkuat dengan wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah. Didapatkan informan sebanyak 20 orang dari latar belakang peran yang berbeda. Teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode digunakan untuk cross check data informan. Analisis disajikan dalam bentuk empirical problem tree. Hasil: Evaluasi transaksi nontunai pada pembayaran honor surveyor jentik DBD mengalami keterlambatan hingga 6 bulan. Penelusuran lebih lanjut ditemukan adanya hambatan komunikasi pada un-fully information, sehingga terjadi panic disorder dan denial mechanism. Pada aspek birokrasi ditemukan perubahan SOP pola dan cara pembayaran berdampak berkas-berkas SPJ in-complete, data penerima invalid, dan nomor rekening inactive, serta multi-level verification yang lama. Aspek sumber daya ditemukan kuantitas dan kualitas SDM tidak memadai, sehingga terjadi high workload. Adanya fasilitas internet banking corporate (IBC) dapat mempercepat proses pembayaran, namun masih kekurangan fitur saving, verification, dan validation, serta jumlah ATM yang kurang. Aspek disposisi ditemukan kecenderungan kebijakan Pemkot tanpa tahapan atau zero cashless transaction dan honor surveyor DBD yang rendah. Aspek kondisi lingkungan ditemukan dukungan infrastruktur teknologi, kondisi geografis, dan bank BJB, namun menghadapi hambatan pada poor banking habits. Pada capaian program penanggulangan DBD diketahui terjadi incidence rate penyakit DBD secara signifikan, meskipun capaian Angka Bebas Jentik (ABJ) telah diraih dengan baik. Kesimpulan: Transaksi nontunai pada pembayaran honor surveyor jentik DBD belum berjalan secara efektif yang berakibat terjadinya keterlambatan pembayaran. Disarankan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk menggunakan aplikasi berbasis android atau financial technology (fintech) agar transaksi dapat berjalan lebih cepat dan mudah digunakan, serta menyiapkan support system-nya.

---

Background: To realize good governance, the Government of South Tangerang City implements cashless transaction in revenues and expenditures of regional finance including honorarium payments of dengue larvae surveyor. This study aims to evaluate the implementation of cashless transaction on honorarium payments of dengue larva surveyors in South Tangerang City in 2018. Method: This study use a qualitative approach. Data was obtained through document review which was strengthened by in-depth interviews and focus group discussion. It was found 20 informants from different backgrounds. It use the techniques of source and method triangulations to cross check the informants data. The analysis was presented by form of empirical problem tree. Result: The evaluation of cashless transaction on honorarium payments of dengue larvae surveyors has been delayed for 6 months. The advanced searching was found communication problem un-fully information, inducing the panic disorder and denial mechanism. Bureaucratic aspects were found procedure changes of pattern and method payment affecting in-complete SPJ files, invalid recipient data, inactive account numbers, and long-time of multi-level verification. Resource aspects were found inadequate on the quantity and quality of human resources, resulting in high workload. The facility of internet banking corporate (IBC) can speed up the payment process, but lacks of saving, verification, and validation features, and less number of automated machine teller (ATM). Disposition aspects were found Government tendency on zero cashless transaction and low of honorarium of dengue larvae surveyor honorariums. Environmental aspects were found the supports of technology infrastructure, geographical conditions, and BJB bank, but faced obstacles up in poor banking habits. The DHF prevention program were achieve a significant incidence rates of dengue disease, even though larva free amount (ABJ) has been achieved well.

Conclusion: Cashless transactions on honorarium payments of dengue larvae surveyors have not implemented yet effectively which happen delay payments. The recommendation for Government of South Tangerang City to use an Android-based application or financial technology, so that the transactions can be implemented faster and easier to use, and prepare the support system.

Abstrak :
Enterprise Resource Planning (ERP) adalah sebuah sistem informasi pada sebuah perusahaan untuk mengoptimalkan proses dan transaksi bisnis. Salah satu aplikasi yang menggunakan sistem ERP adalah System Applications and Products (SAP). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel yang menunjukkan apakah sistem telah beroperasi dengan layak sehingga dapat menunjang kinerja sistem secara maksimal. Variabel yang digunakan adalah Perceived Quality, Perceived Value, Brand Preference, dan Customer Satisfaction. Metode analisis data yang digunakan adalah model persamaan struktural atau Structural Equation Model- Partial Least Square (SEM-PLS) menggunakan aplikasi SmartPLS 3.0 Studi kasus yang digunakan pada penelitian ini adalah PT Hutama Karya Proyek Divisi Sipil Umum sebagai perusahaan jasa konstruksi. Pengumpulan data dilakukan menggunakan penyebaran kuesioner pada 68 responden, yaitu user atau pengguna aplikasi SAP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Perceived Quality memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Customer Satisfaction, Perceived Value, dan Brand Preference. Perceived value memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Brand Preference dan Customer Satisfaction. Brand Preference memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Customer Satisfaction. ......Enterprise Resource Planning (ERP) is an information system in a company to optimize business processes and transactions. System Applications and Products (SAP) is one application that uses ERP system applications. The purpose of this study is to determine the effect of each variable indicating whether the system has been operating properly so that it can support maximum system performance. The research variables are brand preference, perceived quality, perceived value, and customer satisfaction. The data analysis method used a structural equation model or Structural Equation Model-Partial Least Square (SEM-PLS) using the SmartPLS 3.0 application. The case study used in this research is PT Hutama Karya Project, General Civil Division, a construction service company. Data collection was carried out using questionnaires to 68 respondents, who are users of the SAP application. The results show that the variable Perceived Quality positively and significantly impacts Customer Satisfaction, Perceived Value, and Brand Preference. Perceived value has a positive and significant influence on Brand Preference and Customer Satisfaction. Brand Preference has a positive and significant influence on Customer Satisfaction.