Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seperti kebanyakan konflik sumber daya alam yang terjadi secara umum di Indonesia), Konflik dalam pengelolaan sarang burung Walet yang terjadi antara Masyarakat ketiga Desa, Lubuk Mabar, Sukajadi, Tanjung Raya dengan pihak perusahaan CV.Agung Putra selain dikarenakan oleh adanya tarik-menarik kepentingan antara kedua pihak secara iangsung dalam penguasaan dan pengelolaan, juga tampak dari adanya keterlibatan unsur Pemerintah di dalamnya yang mengakibatkan munculnya konflik itu.Pemerintah dengan seperangkat wewenang, kekuasaan, dan hukum yang dimiiikinya terutama diera Pemerintahan yang IaIu mengeluarkan suatu kebijakan yang kurang memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat lokal. Kebijakan atau keputusan yang diambil kebanyakan hanya untuk kepentingan pihak-pihak tertentu saja, terutama kepada perusahaan atau orang-orang yang secara materi mempunyai modal yang besar dan mempunyai akses terhadap pemerintah (resources acces).Pada kasus Sarang burung Walet diketiga desa tersebut, terlihat bagaimana Pemerintah telah mengambil kebijakan yang di kemudian ternyata menimbulkan keributan atau konflik. Di Sumatera Selatan secara Umum termasuk di lokasi penelitian hal ini sudah dimulai sejak pemberlakuan UU No.5 tahun 1979 yang secara otomatis menghapus Pemerintahan Marga yang sudah dijalankan sejak dahulu. Secara spesifik untuk kasus sarang burung Walet, SK dari Diden PHPA menimbulkan dampak yang signifikan pada konflik antara masyarakat ketiga Desa dengan pihak perusahaan CV.Agung Putra.Suka atau tidak suka setelah timbul keributan atau konflik yang notabene sumbernya banyak dari Pemerintah itu sendiri, Pemerintah juga yang harus menyelesaikan keributan atau konflik itu. Dalam kasus sarang Burung Walet Pemerintah di tuntut untuk dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara masyarakat ketiga desa dengan CV Agung Putra dengan sebaik-baiknya dan mengedepankan prinsip "win-win solution". Tetapi yang terpenting dan harus benarbenar diperhatikan dalam proses penyelesaian konflik tersebut Pemerintah tidak boleh mengabaikan masyarakat yang mana secara adat adalah pemilik gua suruman (Sarang burung Walet), yang menjadi sumber kehidupan bagi mereka sejak zaman puyang (nenek moyang).Untuk itulah tesis ini meneliti tentang bagaimana peran pemerintah dalam konflik yang terjadi antara masyarakat ketiga desa dengan pihak perusahaan CV.Agung Putra, balk selaku pihak yang menimbulkan konflik, maupun selaku pihak yang harus menyelesaikan konflik .Penelitian ini berlokasi pada tiga desa, Lubuk Mabar, Sukajadi, Tanjung Raya di Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat Surnatera Selatan_ Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode ini merupakan pro sedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berdasarkan uraian informan (wawancara tidak terstruktur) serta pengamatan terhadap fenomena konflik. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan dan kajian secara langsung, selain wawancara yang tidak terstruktur dan mendalam untuk memperoleh data tentang konflik yang terjadi.Temuan Penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi antara rnasyarakat tiga desa dengan CV.Agung Putra meningkat setelah adanya SK dari Dirjen PHPA yang memperpanjang masa berlaku pengelolaan sarang Burung Walet. Kondisi tersebut di dukung oleh perubahan drastis wiring bergulirnya era reformasi yang disikapi secara "euphoria".Dalam hal penyelesaian konflik, maka dari pihak pemerintah telah melakukan upaya-upaya antara lain dengan mengadakan pertemuan antara masyarakat ketiga desa tersebut dengan CV.Agung Putra. Dalam pertemuan tersebut dihasilkan beberapa kesepakatan, terutama tentang pembagian hasil panen sarang burung walet. Akan tetapi kesepakatan yang telah ditetapkan selalu saja dilanggar, terutama oleh pihak CV.Agung Putra. Karena penyelesaian konflik sarang burung walet ini sampai sekarang belum dapat diselesaikan secara tuntas, maka Pemda Lahat, sekarang ini menetapkan sarang burung walet dalam keadaan status quo."

"Dengan penerapan sistem pemerintahan yang sangat sentralistik pada masa pemerintahan Orde Baru telah melahirkan ketidakadilan secara sosial, ekonomi, pemerintahan dan hukum di Daerah Istimewa Aceh yang menyebabkan timbulnya kekecewaan yang sangat mendalam ditengah masyarakat. Salah satu akibat yang ditimbulkannya adalah muncul berbagai tuntutan dan protes dari masyarakat baik( secara diplomasi maupun dengan perlawanan bersenjata yang apabila tidak direspon dengan arif dan bijaksana akan dapat mengancam keutuhan negara Republik Indonesia. Di penghujung abad kedua puluh Indonesia dilanda oleh gelombang reformasi yang menuntut perubahan yang mendasar dalam berbagai bidang. Salah satu tuntutan yang bergulir adalah pemberian otonomi yang luas kepada daerah. Sehubungan dengan itu, untuk menyikapi tuntutan reformasi dan untuk meredam konflik di Aceh, MPR-RI telah membuat ketetapan No.IV/MPR-R1/1999 tentang pemberian Otonomi Khusus kepada Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang diatur dengan Undang-Undang. Untuk menindaklanjuti ketetapan MPR tersebut, DPR-RI bersama pemerintah telah membahas suatu Undang-Undang tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh yaitu UU No.18 tahun 2001. Yang menarik untuk diteliti adalah bahwa sebagian besar materi yang dibahas dalam Undang-undang Otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh berasal dari DPRD, Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat Aceh, yaitu berasal dari bawah. Dan hal ini terjadi diluar kebiasaan dari DPR-RI dalam menetapkan suatu undang-undang. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, sementara untuk menjelaskan pokok perrnasalahan dipergunakan teori konflik, teori konsensus, teori partisipasi dan teori demokrasi. Dalam penelitian ini ditemukan terjadinya konflik kepentingan antara pemerintah dengan angota DPR-RI, khususnya anggota DPR-RI yang menjadi angota Pansus RUU NAD yang berasal dari daerah pemilihan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Konflik terjadi dalam banyak masalah, namun yang paling menonjol adalah menyangkut penetapan persentase bagi hasil sumber daya alam minyak bumi dan gas alam antara pemerintah dengan Daerah Istimewa Aceh."

"Proyek bangunan industri, pola pengadaannya seringkali di tenderkan dengan design construc (D/C), permasalahannya waktu persiapan untuk menyiapkan penawaran relatif pendek; sehingga memungkinkan kurang akurasinya estimasi biayanya. Karena estimasi total biaya, biaya komponennya dan gambar design dilakukan secara bersamaan pada fase design rough yang masih kasar. Dengan waktu yang relatif singkat tersebut harus memutuskan estimate total nilai penawaran kontrak proyek sehingga berpotensi mengalami resiko kesalahan dalam proses estimasi biaya untuk memenangkan tender dan mendapatkan profit pelaksanaan proyek Bagaimana untuk mendapatkan keakuratan kinerja total profit dan efisiensi komponen biaya estimasi dari hasil aktual yang diukur dari 65 data proyek di Jabotabek dan Surabaya untuk pelaksanaan tahun 1995-2003.Penelitian ini ditujukan untuk mendapaikan berapa nilai range estimasi komponen biaya perlu dialokasikan (US$/m2) untuk mendapatkan efisiensi komponen biaya dan menjamin tercapainya profit yang maksimal. Analisa pemodelan regresi hubungan antara kinerja efisiensi komponen biaya dengan estimasi biaya komponen biaya dilakukan dengan bantuan software SPSS dan simulasi pemodelan efisiensi dan estimasi masing-masing komponen dilakukan dengan bantuan software Crystall ball, adapun optimasi estimasi komponen biaya terhadap kinerja efisiensi total yang maksimal pada model hubungan efisiensi total dengan estimasi componen biaya dengan konstrain range estimasi komponen biaya dan total biaya total per m2 nilai lower bound dari nilai mean dan upper dari nilai estimasi yang memiliki efisiensi dengan probabilistik maksimal dari simulasi menggunakan software Opquest dan Lingo, hasilnya diperoleh range masing-masing estimate komponen biaya berdasarkan data rencana dan realisasi untuk setiap luasan (US$/m2) masing-masing komponen sebesar: Temporary work (28.76-41.51)U$/m2, Earth Work (4.55-6.71) U$/m2, Piling (8.22-11 .64)U$/m2 , Concrete (18.41-24.94) U$/m2, Forming (4.64- 6.83) U$/m2, Steel bar (12.63-17.34) U$Im2, Steel Structure (29.53-36.89)US/m2, Finishing (60.19-76.77)U$/m2, MIE work (75.36-94.48)U$/m2, eksternal work (20.69-26.68 )U$/m2, other work (36.26 53.91) U$/m2, dan total biaya (290-390) U$/m2 dan memberikan probabilistik efisiensi total maksimimal (3.84-5.09)% disamping target profit awalnya, dengan standart deviasi (0.11-0.16)."

"Reformasi perpajakan Desember 1983 terutania disebabkan oleh (1) lemahnya pengaturan ketentuan subyek dan obyek pemajakan serta mekanisme pemungutan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang lama sehingga di satu pihak kurang memberi ruang bagi aparat pajak untuk lebih proaktif secara intensif maupun ekstensif menggali potensi perpajakan, dan dipihak lain membuka peluang terjadinya penghindaran dan kecurangan perpajakan; (2) masih minimnya partisipasi masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya; dan (3) kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam mengoptimalkan penggalian potensi pajak.Oleh karenanya reformasi perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan, harus dapat membawa pengaruh terhadap perubahan ketentuan dan mekanisme perpajakan atas penghasilan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang PPh, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-« undang Nomor 7 tahun 1991,Nomor lOtahun 1994, dan Nomor 17tahun2000. Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) memiliki sasaran utama agar penerimaan pajak dari sektor pendapatan dapat menjadi bagian dominan dari penerimaan negara. Namun demikian dalam ketentuaii tersebut ditetapkan beberapa jenis penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak PPh, yang pada akhirnya akan mempengaruhi jumlah PPh yang dapat diperoleh untuk pembiayaan pembangunan nasional.Tujuan penulisan tesis adalah untuk merumuskan kebijakan perpajakan penghasilan yang memenuhi azas keadilan yang universal dalam menentukan jenis penghasilan yang bukan obyek PPh.Metode penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis, yang meliputi analisis teoritis dan analisis empiris, dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dengan mempelajari referensi ilmu perpajakan berupa buku, peraturan, dan bahan tertulis lainnya, serta melakukan wawancara dengan pihak yang kompeten dalam perpajakan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan dalam penentuan penghasilan yang bukan obyek PPh belum sepenuhnya memenuhi azas keadilan yang universal. Penetapan jenis penghasilan yang bukan obyek PPh dalam pasal 4 ayat (3) tersebut seharusnya dapat diminimalisasi sedemikian rupa sehingga mekanisme pemajakan berdasarkan azas perpajakan yang universal dapat lebih mudah dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat wajib pajak.Dengan mekanisme pengaturan yang tepat diharapkan dapat terjadi penambahan atau peningkatan kualitas dan kuantitas penerimaan PPh, sehingga dapat memberikan kontribusi positip bagi pembiayaan pembangunan nasional."

"Pelaksanaan administrasi pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor di propinsi DKI Jakarta dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Perlakuan khusus ini, dikarenakan adanya peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1997 tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Sehingga peraturan pemerintah DKI Jakarta nomor 6 tahun 1998 tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor tidak dapat dilaksanakan di propinsi DKI Jakarta.Meskuipun potensi pajak bahan bakar kendaraan di propinsi DKI Jakarta cukup besar, namun penerimaan yang dicairkan oleh pemerintah pusat mengalami keterlambatan dari tahun ke tahun anggaran terjadi tunggakan. Kondisi realisasi penerimaan seperti ini mengganggu dalam penyusunan cash budget atau cash flow anggaran pendapatan dan belanja daerah propinsi DKI Jakarta. Tesis ini bertujuan untuk membahas dan mendeskripsikan pelaksanaan administrasi pemungutannya, mengkaji dan menganalis penyelenggaraan pemungutannya dilihat dari aspek administrasi perpajakan dan prinsip-prinsip perpajakan secara universal, serta mencari sebab dan mengetahui alternatif pemecahan masalah atas keterlambatan realisasi penerimaannya.Penulisan tesis ini bersifat deskriptif analisis dengan studi kasus yang pendekatannya kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, wawancara mendalam (in depth interview) dan observasi partisi terhadap pihak-pihak terkait yang terlibat di dalam penyelenggaraan pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa untuk keberhasilan pemungutan pajak bahan bakar bermotor, maka administrasi pemungutannya harus dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dan bertanggung jawab, yaitu propinsi DKI Jakarta c/q dinas pendapatan daerah. Prosedur dan mekanisme pemungutan yang dilaksanakan oleh Pertamina sudah baik karena sesuai dengan prinsip convenience of payment and economy in collection. Keterlambatan realisasi penerimaan yang dialami oleh propinsi DKI Jakarta disebabkan pada data aktual hasil penjualan bahan bakar kendaraan bermotor dan hasil pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang dijadikan dasar dalam penghitungan pembagian oleh departemen keuangan c/q direktorat jenderal lembaga keuangan."

"Kebutuhan alumunium yang tinggi pada industri otomotif mengalami masalah akibat kegagalan yang tinggi pada produk pengecoran. Besi adalah pengotor paduan alumunium yang sulit dihilangkan dan mempunyai pengaruh terhadap keuletan dan sifat mampu cor paduan Al-Si. Pilihan untuk menggunakan paduan alumunium dengan kandungan Fe rendah atau tinggi merupakan keputusan komersial yang harus ditetapkan. Keputusan tersebut berhubungan dengan produktifitas pengecoran serta minimalisasi pengaruh buruk Fe pada paduan AlSi.Pada penelitian ini menggunakan master alloy paduan Al-7%Si dan Al-11%Si yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan kadar besi terhadap morfologi fasa intermetalik AlFeSi. Pengamatan hasil coran paduan alumunium silikon menggunakan Scanning Electron Microscope (SEM), Energy Dispersive X-ray Analysis (EDX) serta menggunakan X-Ray Diffraction (XRD) untuk mengetahui komposisi paduan Alumunium Silikon. Pada master alloy Al-7%Si menggunakan variasi kadar besi sejumlah: 1,2%; 1,4%; 1,6%; dan 1,8% pada temperatur superheat 720°C. Sedangkan pada master alloy Al-11%Si menggunakan variasi kadar besi sejumlah: 0,6%; 0,8%; 1,0%; dan 1,2% serta pada temperatur superheat 720°C.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi kadar Fe pada paduan alumunium maka ukuran dan jumlah fraksi intermetalik AlFeSi semakin besar. Dimana morfologi intermetalik berbentuk pelat/jarum-jarum yang diidentifikasi sebagai fasa β-Al5FeSi. Serta tidak ditemukan adanya fasa α-Al8Fe2Si. Jumlah fraksi intermetalik terbesar ditemukan pada Al-7%Si-1,8%Fe dengan jumlah fraksi 6,87%. Jumlah fraksi intermetalik terkecil ditemukan pada Al-11%Si-0,6%Fe dengan jumlah fraksi 1,43%. Dimana semakin besar fraksi intermetalik maka sifat fluiditas akan semakin turun.

---

Automotive industry which has high aluminium usage often experienced problems caused by high casting reject. Iron is one of impurities that are hard to be removed and has effect on ductility and castability of Al-Si alloys. The decisions of aluminium alloy with low or high Fe content were a commercial decision that has to be made. These decisions were related with casting productivity and minimalisation of negative effect of Fe on Al-Si alloy.This research used Al-7%Si and Al-11%Si master alloy to study the effect of Fe content addition on AlFeSi intermetallic phase. The observation of cast Al-Si with SEM, EDX and XRD was used to acquire composition, morphology intermetallic, and chemical compound on Al-Si alloy. On Al-7%Si master alloy used Fe content for 1,2%; 1,4%; 1,6%; and 1,8% on 720°C superheat temperature. On Al-11%Si used Fe content for 0,6%; 0,8%; 1%; and 1,2% on 720°C superheat temperature.The experiment results showed that the increasing Fe content on Al-Si increased intermetalic size and fraction. Intermetallic morphology with needle-like structure identified as β-Al5FeSi. But the experiment not found α-Al8Fe2Si phase. Highest intermetalic fraction on Al-7%Si-1,8%Fe with 6,87% fraction. Smallest intermetallic fraction on Al-11%Si-0,6%Fe with 1,43% fraction. Which the increasing intermetallic fraction on Al-Si liquid decreased fluidity."

"Tesis ini membahas tentang Analisis potensi penggunaan bahan bakar gas untuk sektor transportasi di DKI Jakarta dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif terhadap pasokan dan penggunaan gas sebagai bahan bakar serta kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan sumber daya energi. Hasil analisis diperkirakan pada tahun 2016 semua Bis dan 50% Taksi serta Bajaj dapat menggunakan gas sebagai bahan bakar sehingga dapat menurunkan tingkat polusi di DKI Jakarta hingga 0.24%. Aplikasi penggunaan gas sebagai bahan bakar bisa ditingkatkan apabila pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pemamfaatan gas sebagai bahan bakar terutama untuk sektor transportasi umum dalam kota DKI Jakarta.This thesis discusses the analysis of the potential fuel gas for transportation sector in DKI Jakarta by using qualitative and quantitative methods to gas supply and demand as a fuel and government policies relating to energy resources. Analysis results are expected in year 2016 all Bus and 50% taxi also Bajaj may use gas as fuel so it can reduce pollution levels in DKI Jakarta until 0,24%. Aplication of gas as fuel can be enhanced if the government issued a policy regarding the gas utilizatioan as a fuel, especially for public transport sector in DKI Jakarta."