Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Praanggapan dalam pamflet sosialisasi pelestarian lingkungan di Kabupaten Wakatobi cukup beragam. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penggunaan praanggapan dalam pamflet sosialisasi pelestarian lingkungan di Kabupaten Wakatobi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang berusaha mengkaji fenomena praanggapan dengan pendekatan pragmatik. Jenis data penelitian ini adalah data tulisan yang bersumber dari pamflet yang ada di Wangi-wangi, kabupaten Wakatobi. Data dikumpulkan menggunakan metode observasi dengan teknik rekam dan catat. Data yang telah diperoleh, diklasifikasi, dan dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan praanggapan dalam pamflet sosialisasi pelestarian lingkungan di Kabupaten Wakatobi terdiri empat jenis, yakni praanggapan eksistensial, praanggapan faktif, praanggapan struktural, dan praanggapan konterfaktual.Penggunaan praanggapan tersebut terdapat perbedaan pada masing-masing penerbit pamflet, baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun pamflet yang diterbitkan secara kolektif oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Perbedaan ini disebabkan oleh pengetahuan bersama, partisipan, dan konteks situasi."

"Tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi merupakan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengeliminir masalah tersebut antara lain dengan memeratakan dan mendekatkan jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat agar masyarakat mempunyai akses yang tinggi terhadap pelayanan kesehatan, dalam bentuk pembangunan Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan penempatan Bidan di Desa. Fakta di Kabupaten Merangin terlihat masih rendahnya kinerja Bidan Desa, dari tinjauan teoritis diketahui banyak faktor yang berhubungan dengan kinerja Bidan Desa, antara lain kurangnya frekuensi dan kualitas supervisi yang dilakukan oleh Puskesmas terhadap Bidan Desa.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara supervisi oleh Kepala Puskesmas dan oleh Koordinator Kesehatan Ibu dan Anak (MA) Puskesmas dengan kinerja Bidan Desa di Kabupaten Merangin Propinsi Jambi, serta faktor yang berpengaruh terhadap hubungan tesebut. Untuk mencapai tujuan penelitian, desain yang digunakan adalah crossectional. Sampel penelitian semua Bidan Desa yang ada di Kabupaten Merangin yang terdiri dari 69 orang Bidan Desa.Hasil penelitian menunjukkan 37,7 % Bidan Desa dengan kinerja baik, 26,1 % yang memperoleh pembinan melalui supervisi kategori baik, 66,7 % berstatus kawin, 29,0 % berstatus pegawai negeri sipil, 89,9 % mempunyai masa kerja lebih dari tiga tahun, 68,I % bekerja di desa klasifikasi biasa, 59,4 % mendapat cukup penghasilan tambahan, 24,6 % berpengetahuan kategori baik, 66,7 % dengan sikap kategori baik, dan 63,8 % yang mempunyai motivasi baik.Terdapat hubungan yang bermakna antara supervisi oleh Puskesmas dengan kinerja Bidan Desa dan hubungan tersebut tetap bermakna setelah dikontrol dengan variabel penghasilan tambahan, pengetahuan, dan motivasi. Tidak ditemukan adanya interaksi antara supervisi dengan variabel lain di dalam hubungannya dengan kinerja, dan penghasilan tambahan ditemukan sebagai faktor dominan yang berhubungan dengan kinerja Bidan DesaDaftar bacaan : 30 (1980 - 2000).

---

The Relationship between Supervision that Conducted by Public Health Center and Rural- Midwives' Performance at Merangin District, Jambi ProvinceStil in high level maternal mortality rate (MMR) and infant mortality rate (IMR) is one of the problems for community health in Indonesia. The efforts that conducted by the government to eliminate these problems, among other to generalized and make close the coverage of public health service to community in order they have obtain high access to the health service. It is in the form of public Health center establishing, sub- public health center, and placing the midwives in rural. The fact, at Merangin District showing that there was still low the midwives' performance in rural, i.e. it was lack of frequency and the quality of supervision that conducted by the public health center to those midwives in rural.The objective of this study is to determine the relationship between supervision that conducted by the public health center and the coordination of Maternal and Child Health (MCH) and the midwives' performance in rural at Merangin District, Jambi Province, and the factor that related to those relations. The study design was cross-sectional, and the samples of this study are all of midwives that available in Merangin District, with number is 69 midwives.The result of this study show that 37,7% of midwives with good performance, 26,1% who obtain guidance through supervision good category. 66,7% were married, 29,0% were civil servant. 89,9% having working experience over than three years. 68,1% work in rural, general classification. 59,4% having enough earning from side job, 24,6% having good knowledge. 66,7% with category good attitude, and 63,8% having good motivation.There was significant relationship between supervision that conducted by the public health center and the performance of midwives, and those relationships is still significant after controlled by the variable of additional salary, knowledge, and motivation.There was not found an intervention between supervision and other variable in working relationship, and additional salary that found as dominant factor that related to the performance of midwives in rural.Reference: 30 (1980-2000)."

"Pada muktamar XXX NU tahun 1999, NU mengeluarkan keputusan tentang Islam dan kesetaraan jender, di mana di dalamnya dibahas masalah kepemimpinan politik perempuan. NU secara institusi dapat menerima kepemimpinan politik perempuan. Hal ini merupakan langkah maju bagi NU, ketika beberapa kaiangan menolak keberadaan pemimpin politik perempuan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan sumber data dokumentasi. Adapun teori yang dipakai adalah teori demokrasi, kepemimpinan dan budaya patriarkhi. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan maksud untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, akurat tentang faktafakta yang akan diteliti.Hasil penelitian menunjukkan, landasan berpikir yang digunakan oleh NU dalam menerima pemimpin politik perempuan adalah; penggunaan legitimasi agama untuk menolak pemimpin politik perempuan bertentangan dengan semangat kesetaraan jender dan keadilan politik. Penafsiran keagamaan yang melahirkan sikap bias jender seharusnya ditafsirkan ulang yang disesuaikan dengan realitas sosial. Model kepemimpinan dalam masyarakat modern adalah kepemimpinan yang terlembaga.Dalam perdebatan tentang kepemimpinan politik perempuan terdapat dua kelompok yang saling berseberangan. Kelompok pertama berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin politik, karena setiap individu mempunyai hak politik yang sama. Penolakan terhadap pemimpin perempuan merupakan diskriminasi hak politik perempuan dan bertentangan dengan nilai-nilai persamaan (equality) dalam demokrasi. Agama Islam tidak melarang perempuan untuk menjadi pemimpin politik.Sedangkan kelompok yang menolak pemimpin politik perempuan berpendapat, dalam agama Islam perempuan tidak boleh menjadi pemimpin politik, karena kepemimpinan merupakan hak mutlak laki-laki. Dalam Islam tidak boleh memberikan wilayah (kekuasaan) kepada perempuan. Perempuan diperboiehkan berperan aktif dalam politik, namun bukan untuk jabatan sebagai kepala negara dan pemerintahan. Inti dari perdebatan ini adalah perbedaan interpretasi dasar keagamaan dan dominasi budaya patriarkhi di antara masing-masing kelompok.Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keluamya keputusan Islam dan kesetaraan jender adalah munculnya kelompok yang menginginkan perubahan wacana dalam NU. Tekanan dari lembaga perempuan NU. Dinamika politik Indonesia pada kurun waktu 1996-1999, yaitu munculnya isu presiden perempuan.

---

In muktamar XXX 1999, NU issued a decision about Islam and gender equality, which in it discussed women politics leadership matter. NU institutionally able to accept women politics leadership. it is one step a head for NU, while sum of other factions reject the women politic leader existence.

This observation uses qualitative method which is using data collecting technique through interviews and data documentation source. The theory which was used is democracy theory, leadership and patriarchy cultural. This study uses descriptive analytic approach in order to make visualization systematically, factual, accurate in the facts which will be observed.

The observation's result shows, the main idea which is used by NU in accepting women politics leader is; using religion's legitimacy to reject women politics leadership which is contrary to the gender equality spirit and political justice. Religious interpretation which produced a bias gender form should be reinterpreted which is fitted in the social reality. The leadership model in modem society is the institutionalized leadership.

In the women politics leadership debate there were two groups which were contrary. The first group thought that women may became politics leader, as every individual has the same rights in politics. Rejection to the women leader was a women politics rights discrimination and contradictory to the equality value in democracy. Islam does not forbid women of being politics leader.

While the group which rejected women politics leader thought in Islam, women can not be political leaders, as the leadership is the men absolute rights. In Islam can not give territory (power) to women. Women are allowed to do active in politics, but not for the profession as the head of state and governmental. The quintessence in this debate is the differences in basic religious interpretation and patriarchy cultural domination between each groups.

The factors which influence the issues of Islam decision and gender equality is the appearance of groups which wanted changes in discourse of NU. The Indonesian politics dynamic in the last 1996-1999, that is women president issue appears. "

"Pendidikan merupakan sarana yang sangat strategis untuk menjamin kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Dapat dinyatakan demikian karena fungsi utama pendidikan itu adalah untuk mengembangkan manusia, masyarakat, dan lingkungannya. Oleh karena fungsinya yang sangat penting tersebut, maka setiap negara akan menyelenggarakan dan menata suatu sistem pendidikan nasional bagi warganegaranya dengan tujuan yang selaras dengan kepentingan nasional dan tujuan nasional negaranya. Namun, secara umum tujuan yang ingin diwujudkan melalui pendidikan yang diselenggarakan tersebut adalah dalam rangka upaya memelihara dan memuliakan negaranya, untuk menyiapkan warganegaranya menghadapi masa depan. Penyelenggaraan pendidikan nasional Indonesia didasarkan pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang pengaturannya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang No.2 tahun 1989 ini dinyatakan bahwa Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Mahaesa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta perasaan tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Dalam kaitannya dengan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan keaadaran bela negara, dalam bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2/1989 ini dinyatakan sebagai berikut: pendidikan nasional mengusahakan pertama, pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kuslitasnya dan mampu mandiri, dan kedua, pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh yang mengandung kemampuan bangsa menangkal setiap ajaran, paham dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kedua kutipan yang dikemukakan di atas pada dasarnya menegaskan bahwa sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan tersebut merupakan alat dan tujuan yang amat penting dalam perjuangan mencapai tujuan dan cita-cita nasional bangsa dan negara Indonesia. Upaya ke arah ini juga nampak dalam GBHN hasil Sidang MPR 1988 (sebelum ada UU No.2 tahun 1989) yang menggariskan secara tegas bahwa: Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila bertujuan meningkatkan manusia Indonesia , yaitu manusia yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Mahaesa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh bertanggung jawab, mandiri, cerdas, terampil serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan nasional juga harus mampu menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta tanah air, mempertebal rasa kebangaaan dan rasa keeetiakawanan sosial. Sejalan dengan itu, dikembangkan iklim belajar dan mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya pada diri sendiri serta sikap dan perilaku yang inovatif dan kreatif. Dengan demikian, pendidikan nasional akan mampu mewujudkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. "