Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian menguji peran konstruk tentang organizational citizenship behavior (OCB) di industri kemasan. Melalui metode penelitian kuantitatif, kuesioner dipakai dan dibagikan kepada 369 responden di PT. Unipack Indosystems. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa organizational commitment dan knowledge sharing memberi efek mediasi terhadap POS dan OCB. Lebih daripada itu, tujuan penelitian ini menguji perceived organizational support untuk menumbuhkan organizational commitment dan memotivasi knowledge sharing dalam organisasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa keikutsertaan karyawan dalam knowledge sharing hanya akan terjadi ketika dirasa akan meningkatkan reputasi.

---

This research examined the role of organizational citizenship behavior (OCB) construct in a packaging industry. Using a quantitative research, a questionnaire was developed and distributed to 369 employees at PT. Unipack Indosystems. Results suggested that role of organizational commitment and knowledge sharing play as mediating effects in the relationships between perceived organizational support (POS) and OCB. Further, this paper also examined the role of POS in fostering organizational commitment and facilitating knowledge sharing in the organization. Findings showed that the employee contribute to their knowledge sharing only when they perceive that it would enhance their reputation."

"Dalam kebijakan perpajakan, pengampunan pajak merupakan istrumen kebijakan suatu Negara untuk menaikan pendapatan Negara dalam waktu singkat. Dalam pelaksanaannya memerlukan istrumen-instrumen pendukung untuk mensukseskan program tersebut. Indonesia setidaknya telah melaksanakan program pengampunan pajak lebih dari 1 (satu) kali, mulai dari tahun 1964, terakhir dilaksanakan pada Tahun 2015. Kemudian digulirkan kembali pada Tahun 2016, pembahasannya sedang berjalan di Dewan perwakilan Rakyat. Tesis ini membahas pengampunan pajak dan pelaksanaannya di Indonesia dan Negara lain, serta kaitan antara pengampunan pajak di Indonesia dengan kepastian hukum. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini, menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengampunan pajak memerlukan landasan hukum yang kuat dan instrumen-istrumen pendukung untuk menjamin kepastian dalam pelaksanaannya.

---

In the context of tax policy, an amnesty constitutes a policy instrument through which a country can stimulate an immediate increase in tax revenue. In practice, it takes a number of other supporting instruments in order for that program to succeed. Indonesia has granted tax amnesty at least four times, in 1964, 1984, 2008 and 2015. In 2016 the same program is set to commence and currently matters relating to its implementation are being discussed in the House of Parliament. This thesis discusses how tax amnesty in Indonesia and other countries is implemented and the relevance of such program to Legal Certainty. This juridical –normative research concludes that the commencement of the tax amnesty program requires a strong legal basis and all the corresponding instruments to ensure successful implementation of the program."

"Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah mencabut Buku II KUHPerdata. Pencabutan tersebut menimbulkan penafsiran bahwa Hukum Tanah Nasional tidak mengenal lembaga daluarsa sebagai upaya memperoleh hak milik atas tanah. Adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2773.K/Sip/Pdt/2012, yang menetapkan sesorang memperoleh hak milik atas tanah karena daluarsa. Putusan MA tersebut mendorong penulis meneliti bagaimana peran dan konsekuensi cara memperoleh hak atas tanah yang didasarkan lampaunya waktu menurut Hukum Tanah Nasional dan pengaruh Putusan MA tersebut terhadap Hukum Tanah Nasional. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder melalui berbagai sumber hukum. Data yang diperoleh diolah dan dianalisa secara kwalitatif deduktif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa UUPA tidak mengenal lembaga daluarsa. Lembaga daluarsa terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan dalam Hukum Adat.

---

Low No. 5 of 1960 about the Basic Regulation of Agrarian, revoke Book II Book of the Law of Civil. The revocation createtan the interpretation that the National Law Land does not recognice the institution expired in order abtain land titles. Supreme Court Decision No. 2773.K/Sip/Pdt/2012, estabilishes a person acquires the right to land because has expired. Supreme Court's decision prompted the authors to examine how the role and consequences of abtaining the right to land because has expired according to the National Land Law and how to influence the decision of the National Land Law.

Form of research is normatife juridical study with dat collecting documents for abtaining secondary data through various sources of law. The data abtained were processed and anilyced by qualitatife deductive based on the results of the study concluded that the Basic Regulation of Agrarian does not recognize the institution expired. Institution expiry date contained in Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 about Land Registration and the customary law"

"Pada hakekatnya jabatan Notaris lahir karena kebutuhan masyarakat yang kemudian diangkat oleh Pemerintah yang memperoleh kewenangan secara atributif dari Negara khususnya dalam hal membuat akta-akta otentik. Namun dalam praktiknya tidak sedikit Notaris melanggar Peraturan Jabatan Notaris, Kode Etik, dan Sumpah Jabatannya. Salah satu contoh pelanggaran yang dapat dilakukan oleh Profesi Notaris yaitu bekerja sama dengan kawan Notaris lainnya untuk memanfaatkan ketidaktahuan atau kelemahan klien mereka. Berdasarkan uraian tersebut penulis merumuskan pokok permasalahan dalam penulisan ini yaitu pertama bagaimana perbutan dan keabsahan pembuatan Akta No. 823/XII/2002 tertanggal 20 Desember 2002, yang dibuat dihadapan Notaris X ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris ?. Dan yang kedua bagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1731 K/PDT/2013 Juncto Nomor 2290 K/PDT/2008/MARI terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Notaris X ditinjau dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?. Menggunakan Metode penelitian yaitu penelitian yuridis-normatif dan menggunakan data sekunder. Analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini, diketahui bahwa hal-hal tersebut dapat mengakibatkan akta yang dibuat menjadi dapat dibatalkan, batal demi hukum, dan atau akta tersebut menjadi akta dibawah tangan oleh Hakim yang berwenang mengadili. Jika dalam Amarnya Hakim menyatakan bahwa Akta tersebut dibatalkan maka konsekuensinya Akta tersebut tidak lagi berlaku sejak putusan Hakim tersebut ditetapkan, sedangkan jika Hakim menyatakan Akta tersebut batal demi hukum, maka Akta itu dianggap tidak pernah ada sehingga pihak-pihak yang menyebabkan kekacauan harus mengembalikan kekacauan tersebut ke keadaan semula. Sedangkan bagi Notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi baik secara perdata, sanksi pidana dan sanksi administratif dari Majelis Pengawas Notaris.

---

In effect the post of Notary born out of necessity that were then appointed by the Government that derive attributive authority of the State, especially in terms of making authentic deeds. However, in practice, not least a rule violation Notary Notary, Code of Ethics, and the oath of office. One example of violations can be done by the Notary profession by working with other comrades Notary using the ignorance or weakness of their clients.

Based on these descriptions writer formulate the main problem in this writing is first how perbutan and the validity of making Deed No. 823 / XII / 2002 dated December 20, 2002, before a Notary X in terms of the draft Civil Code, Act No. 2 of 2014 on the Amendment of Act No. 30 of 2004 concerning Notary and Notary Code?. And secondly how legal considerations in Supreme Court of The Republic of Indonesia Decision No. 1731 K / PDT / 2013 Juncto No. 2290 K / PDT / 2008 / MARI against the actions undertaken by the Notary X in terms of the provisions of the Civil Law Act ?.

Using a research method that juridical-normative research and secondary data. Analysis is conducted qualitative analysis. The results of this study, it is known that these things can lead deed made becomes irreversible, null and void, and it becomes a deed or deed under hand by a judge with jurisdiction over . If the verdict the judge stated that the deed was canceled consequently Act is no longer applicable since the Judge's decision is set, whereas if the judge expressed This amendment is null and void, then deed it has never been considered so that the parties that caused chaos must restore the chaos to its original state. As for Notary concerned may sanction either civil, criminal sanctions and administrative sanctions from the Supervisory Council of Notaries."

"Dalam hal seseorang ingin melakukan poligami haruslah memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh Undang-undang Perkawinan dan juga hukum agama pihak yang ingin melaksanakan poligami tersebut. Salah satu syarat untuk melakukan perkawinan poligami adalah adanya izin dari isteri pertama. Dari uraian tersebut maka timbul permasalahan diantaranya bagaimana akibat hukum dari perkawinan poligami yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi persyaratan dan bagaimanakah keabsahan perkawinan poligami yang dilaksanakan tanpa memenuhi syarat. Untuk dapat mencari jawaban dari permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data kepustakaan. Dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1551/Pdt.G/2012/PA.Sby, permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh isteri pertama terhadap perkawinan yang kedua oleh suaminya yang dilakukan tanpa izin, telah ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut, oleh karena permohonan pembatalan perkawinan tersebut diajukan tepat 1 (satu) tahun setelah kematian suaminya. Dalam hal ini sebaiknya pegawai Kantor Catatan Sipil / Kantor Urusan Agama sebagai pihak yang berwenang dalam pencatatan perkawinan lebih teliti dalam pemeriksaan berkas-berkas yang diperlukan sebagai persyaratan perkawinan untuk mencegah adanya praktek poligami tanpa izin.

---

In terms of commiting polygamy a person must fulfill the requirements set forth by the Marriage Law and The Religious Law based on their own faith. One of the requirements to work polygamous marriage is the consent of the first wife. Based upon that argument, it raised the question of how the legal effect of conducted polygamous marriage that doesn?t meet the requirements and its validity factor. To be able to find answers to these problems, the writer used juridical normative research using secondary data which obtained from the literature data. In Judgment of the Court of Religion No. 1551 / Pdt.G / 2012 / PA.Sby, marriage annulment pleadings filed by the first wife against her husband's second marriage conducted without her consent rejected entirely by the judges who decide the case since the pleadings was filed proper marriage annulment 1 (one) year after the death of her husband. In this case staff of the Registry / Office of Religious Affairs as the authority for registration of marriage should more conscientious in the examination of the files required as a condition of marriage to prevent the practice of unauthorized polygamous marriages."

"Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang penanaman modal, setiap penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas. Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perseroan terbatas, pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta pendirian perseroan terbatas adalah notaris. Dengan demikian, notaris memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia. Salah satu bidang usaha yang dapat dilakukan oleh perseroan terbatas penanaman modal asing adalah perdagangan besar. Pada dasarnya bidang usaha perdagangan besar adalah kegiatan menjual barang tidak secara langsung kepada konsumen akhir, tetapi kepada agen, distributor dan/atau pengecer (retailer), baru kemudian dijual kepada konsumen akhir. Jumlah kepemilikan asing pada perseroan terbatas penanaman modal asing yang bergerak di bidang usaha perdagangan besar dibatasi oleh daftar negatif investasi yang berubah dari waktu ke waktu. Tesis ini akan membahas mengenai perseron-perseroan penanaman modal asing yang bergerak di bidang usaha perdagangan besar. Kemudian tesis ini akan menganalisis apa saja peranan notaris dalam pendirian perseroan-perseroan tersebut, serta apa saja dampak keberlakuan daftar negatif investasi terhadap jumlah kepemilikan asing pada perseroan-perseroan tersebut.

---

According to stipulation under the investment law, any foreign direct investment activity must be in the form of limited liability company. Further, pursuant to the company law, the public authority who is authorized to make deed of establishment of limited liability company is public notary. Therefore, public notary has significant role in the implementation of foreign direct investment in Indonesia. One of available line of business which may be engaged by foreign direct investment company is wholesale. Basically, wholesale business is activity of selling goods not directly to the end consumer, but to agent, distributor and/or retailer, then to the end consumer. The amount of foreign ownership in foreign direct investment company engaging in the line of business of wholesale is limited by negative list which is amended from time to time. This thesis will explain about foreign direct investment companies engaging in the wholesale business. Subsequently, this thesis will analyze the role of public notary in the establishment of the said companies, also the impact of negative list towards the amount of foreign ownership in the said companies."

"Seiring dengan perkembangan kebutuhan akan tempat tinggal, membuat masyarakat lebih memilih untuk mendapatkan tempat tinggal dengan membelinya dari pelaku usaha perusahaan pembangunan perumahan (developer). Untuk membuat suatu perumahan, dibutuhkan dana yang sangat besar, hal ini memaksa para developer untuk meminjam dana kredit fasilitas untuk pembangunan perumahan kepada kreditor yang pada umumnya adalah lembaga keuangan bank. Pada umumnya pula, developer menjaminkan sertifikat dari bangunan yang sedang dibangunnya sebagai jaminan dari pinjaman. Hal ini lah yang terkadang tidak diinformasikan dengan terbuka kepada para calon konsumen. Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pemegang akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) terkait pengembang (developer) yang dinyatakan pailit.Tesis ini membahas hak-hak konsumen yang telah melunasi sebagian atau seluruh kewajibannya berdasarkan akta PPJB dan penyelesaian sengketa terkait unit/bangunan yang menjadi boedoel pailit. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder sebagai sumber utama yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Penulisan Tesis ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai hak-hak konsumen pemegang akta PPJB dan penyelesaian sengketa terkait objek bangunan yang menjadi boedoel pailit.

---

In accordance with the growth of the needs of residences, that makes people would prefer buying it from developer. To build residences, developer needs a major funding, it forces developer to borrow some money from financial institutions such as Bank. Bank will lend money with some requirements as if collateral. Mostly, developer gives building certificates as a collateral and this matter is not informed well to consumer.

This Thesis is discussing about legal protection towards consuments as the holder of the deed of the sales and purchase agreement in connection with the bankruptcy of such developer. This Thesis is discussing about consumer rights, which have paid partly, or entirely his obligations according to Sales and Purchase Agreement and dispute resolution related to the building that has been become the object of bankruptcy. This Thesis is using normative research method with the secondary data as a main source. This Thesis objectives are giving information regarding consumer rights and dispute resolution which can be done with consumer."

"Warga Negara Indonesia pelaku perkawinan campuran tidak boleh memegang Hak Milik, atau Hak Guna Bangunan (HGB), atau Hak Guna Usaha (HGU), kecuali yang bersangkutan mempunyai perjanjian perkawinan sebelum menikah, yang mengatur mengenai pemisahan harta kekayaan. Larangan Pemindahan Hak Milik Atas Tanah Kepada Warga Negara Asing yaitu, Pasal 21 ayat (3) UUPA mengamanatkan bahwa bagi Warga negara Asing yang memiliki hak milik diwajibkan melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu 1(satu) tahun. Apabila terjadi perceraian dalam suatu perkawinan campuran dimana pihak yang cenderung akan dirugikan adalah pihak perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang melangsungkan perkawinan dengan laki-laki Warga Negara Asing (WNA), hal ini kemudian yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis saya yakni bagaimanakah akibat hukum perceraian pada perkawinan campuran beda kewarganegaraan terhadap harta benda serta Bagaimanakah analisa hukum terhadap harta benda bersama setelah perceraian dalam perkawinan campuran Beda Kewarganegaraan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 316/K/Ag/2015) tentang putusan kasasi mengenai harta bersama akibat perceraian terhadap perkawinan campuran , penulis kemudian meneliti permasalahan ini dengan metode penelitian yuridis normatif dimana penulis dalam meneliti mengacu kepada aturan ?aturan hukum yang ada untuk kemudian dapat menjawab permasalahan. Dalam kesimpulannya hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai Hak Milik, Warga Negara Asing sama sekali tidak terbuka kemungkinan untuk mendapatkan hak atas tanah dalam Sistem hukum pertanhan kecuali Hak Pakai.

---

Indonesian citizen actors mixed marriages can not hold Right to Land, or Right to The Building (HGB), or The Right to the Business (HGU), unless the person concerned has a marriage contract before marriage, which regulates the separation of assets. Prohibition of Transfer of Ownership of Land to Foreigners namely, Article 21 paragraph (3) of the Basic Agrarian Law mandates (UUPA)that foreign nationals who have the right of ownership is required to dispose of them in a period of 1 (one) year. When divorce occurs in a mixed marriage where the parties are likely to be harmed is the female citizen of Indonesia (Indonesian) that a marriage with male foreigners (WNA), it is then an issue of concern in my thesis that is what the legal consequences divorce on marriage mixture of different nationalities to property and how the legal analysis of the property together after divorce in mixed marriages different nationalities (the Supreme court of the Republic of Indonesia Number 316 / K / Ag / 2015) concerning the decision on the common property consequences of divorce on marriage mixture, the author then examines these issues with normative juridical research method in which the author refers to the rules examine existing law to be able to answer the question. In conclusion only Indonesian citizens who can have Ownership, foreign citizens did not open the possibility for land rights in the legal system of land except for Right to Use."

"Tesis ini membahas pembagian waris terhadap istri dari perkawinan kedua yang perkawinannya baru dicatatkan setelah pewaris meninggal dunia. Latar belakangnya yaitu tidak semua masyarakat mengerti betapa pentingnya pencatatan perkawinan yang berdampak pada pewarisan atas objek peninggalan pewaris. Dalam tesis ini Penulis memfokuskan pada waris barat. Penulis mengangkat (dua) permasalahan yaitu yang pertama analisa pembagian waris berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1522 K/PDT/2003 ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Yurisprudensi Hukum Waris di Indonesia, dan permasalahan yang kedua yaitu bagaimanakah status Akta Jual Beli yang sudah berpindah tangan. Analisa yang Penulis dapatkan bahwa perkawinan antara pewaris dengan istri kedua tidak sah, maka seharusnya istri kedua tersebut tidak berhak mendapatkan warisan, yang seharusnya berhak adalah ahli sah dari pewaris, sehingga putusan hakim tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Kepemilikan objek peninggalan pewaris berupa tanah yang sudah berpindah tangan tidak dapat dibatalkan, namun anak sah dapat menggugat istri kedua untuk penggantian ganti rugi, bukan pembatalan Sertipikat Hak Milik dan Akta Jual Beli.

---

This thesis discusses about the division of inheritance to wife from second marriage who registered her marriage after the testator dies. The background is not all people understand the importance of registration of marriages that have impact the object of inheritance. In this thesis, the author focuses on western inheritance. Author lifting 2 (two) problems in this thesis, the first problem is analysis of the division of inheritance based on the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1522 K / PDT / 2003 in terms of the Book of the Law of Civil Law and Jurisprudence Inheritance Law in Indonesia, and the second problem is how the status of Sale and Purchase Agreements that are already changing hands.

The analysis of the writer that marriage between the heir with the second wife is not valid, then it should be the second wife is not entitled with the inheritance, so the daughter who is entitled with the all inheritance, which is the judge's ruling is not in accordance with the legislation Indonesia. The ownership of inheritance objects such as land that have changed hand can not be canceled, but the daughter can sue to the second wife for reimbursement of damages, not the cancellation of Certificate of Ownership and Sale and Purchase Agreements."

"Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab seorang Notaris berkaitan dengan pelaporan Akta Wasiat yang dibuatnya ke Seksi Pusat Daftar Wasiat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dimana metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif serta konsultasi dengan dosen pembimbing tesis penulis dengan menggunakan alat penelitian kepustakaan berupa studi dokumen, yaitu mempelajari dan meneliti berbagai sumber kepustakaan yang memberikan penjelasan terhadap penyelesaian secara yuridis terhadap tidak terdaftarnya Akta Wasiat dalam kasus yang menjadi bahasan dalam tesis ini. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat lainnya. Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat sebagai pejabat yang diangkat oleh pemerintah yang memperoleh kewenangan secara atributif dari Negara untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam hubungan hukum yang terjadi antara mereka yang digunakan sebagai alat bukti akan dokumen-dokumen legal yang sah yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuhi mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Akta Wasiat adalah merupakan salah satu bentuk dari akta otentik. Berkaitan dengan akta wasiat tersebut maka Notaris memiliki tanggung jawab tersendiri atas akta wasiat yang dibuatnya. Salah satu bentuk tanggung jawab notaris tersebut adalah berkaitan dengan pelaporan akta wasiat yang dibuatnya tersebut. Notaris dalam melaksanakan jabatannya sebagai Pejabat umum yang melayani masyarakat dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas setiap akta yang dibuatnya dalam hal ini termasuk akta wasiat hingga sampai kepada pelaporan akta wasiat yang dibuatnya itu ke Daftar Pusat Wasiat. Segala formalitas yang berkaitan dengan Akta Wasiat termasuk dalam hal Pelaporannya ke Daftar Pusat Wasiat harus dilaksanakan dengan tepat, jika tidak maka akta wasiat tersebut batal serta Pihak yang merasa dirugikan akibat batal demi hukumnya sebuah akta wasiat dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris yang bersangkutan.

---

This thesis discusses the responsibilities associated with reporting a Notary Deed of wills he made to Central Register of Wills Of The Ministry of Law And Human Rights Of The Republic of Indonesia. The research methods I use in this thesis is the method of literature that is both normative and consultation with the supervisor thesis writers by using the research literature in the form of a study document, namely studying and researching various sources of literature provide an explanation for the settlement judicially against not registered Deed of wills in the case that be the discussion in this thesis. Notary is a public official who is authorized to make the authentic act in so far as the manufacture of authentic deeds are not reserved for other officials. Notary acting as a public servant appointed by the government officials who obtained attributive authority of the State to serve the needs of society in a legal relationship that occurs between those that are used as evidence in legal documents will be valid has the strength of evidence was perfect.

Authentic deeds as the strongest evidence and fulfilled an important role in any legal relations in society. Deed of Probate is a form of authentic deed. In connection with the Notary deed that will have its own responsibility for the deed of will that made it. One form of the notary's liability is related to the reporting of the deed will he made. Notaries in carrying out his post as public officials who serve the public should be held accountable for every deed he made in this regard, including the deed to the reporting testament to the deed of will that made it to the list testament Center. All formalities relating to the Deed of wills, including in terms of reporting to List Centre Testament should be implemented properly, otherwise it will is canceled and the parties who feel harmed by void by law a certificate will be able to claim reimbursement, compensation, and interest to the notary concerned"