Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Integrasi Big Data oleh sebuah organisasi mempengaruhi bagaimana mengolah data mulai dari proses mining sampai dengan tmg. Proses tersebut mempengaruhi semua komponen organisasi sehingga dibutuhkan sebuah tata kelola. COBIT 5 merupakan tu kerangka kerja yang menyediakan tujuh pengungkit yang diperlukan agar tata kelola sebuah organisasi dapat optimal. Penelitian jelaskan tentang cara pandang organisasi terhadap Big Data dilihat dari risiko. Pendekatan dilakukan dengan bantuan skenario genenk yang sudah dikeluarkan oleh COBIT 5 dan disesuaikan dengan kontek integrasi Big Data. Skenario tersebut menghasilkan rapa proses yang menunjang integrasi Big Data. Sesuai dengan kontek organisasi, terpilih lima belasan generik skenario risiko erhubungan dengan kebutuhan integrasi Big Data. Skenario risiko tersebut selanjutnya diturunkan menjadi pengungkit proses. -proses tersebut diukur tingkat kematangannya dengan menggunakan Process Assesment Model (PAM) sehingga menunjukkan nilai tangan proses yang bersangkutan. Objek dari penelitian ini adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Pendekatan dilakukan adalah kualitatif untuk proses tata kelola dan pengumpulan informasi dan kuantitatif untuk hasil pengukuran kematangan Hasil penelitian berupa nilai kematangan proses yang mendukung untuk dilakukan integrasi Big Data. Secara umum manfaat nehtian ini adalah memberikan gambaran yang utuh ten tang bagaimana Big Data harus disikapi oleh pengambil keputusan dalam organisasi dan bagaimana memetakan proses-proses pengungkit yang dianggap perlu agar Big Data dapat diterapkan dan dipetik atnya."

"Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis persinggungan antara UU PPTPPU dan UU Pemilu dalam konteks pendanaan kampanye Pemilu, membandingkan pengaturan pencucian uang dalam UU PPTPPU dan UU Pemilu, serta merekomendasikan pengaturan ideal penanganan pencucian uang dalam konteks pendanaan kampanye Pemilu kedepan. Persinggungan antara UU PPTPPU dan UU Pemilu mengenai ketentuan arangan menerima uang hasil tindak pidana telah menimbulkan permasalahan hukum yakni undang-undang mana yang seharusnya diterapkan, sehubungan keduanya adalah undang-undang khusus, lebih jauh hal ini juga akan menimbulkan perbedaan pengaturan pada masing-masing undang-undang, seperti halnya tidak dilibatkannya PPATK terhadap penanganan pencucian uang yang telah bertransformasi menjadi tindak pidana Pemilu di bawah rezim UU Pemilu. Permasalahan berlanjut dengan tidak diaturnya larangan pemberian sumbangan dana kampanye Pemilu yang berasal dari hasil tindak pidana dalam UU Pemilu, hal demikian menunjukkan ketidakkonsistenan pembentuk undang-undang dalam mengadopsi konsepsi pencucian uang ke dalam UU Pemilu. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan asas lex spesialis sistematis undang-undang yang diterapkan adalah UU Pemilu, dalam UU Pemilu tidak diatur ketentuan pencucian uang aktif, hanya diatur mengenai pencucian uang pasif, sementara dalam UU PPTPPU mengatur keduanya, ke depan perlu dirumuskan ketentuan pencucian uang aktif dalam UU Pemilu.."

"Penelitian ini membahas tentang perkembangan, tantangan, dan solusi hukum Anti Pencucian Uang (AML) dan Kontra Pendanaan Teroris (CFT) terkini di Indonesia. Data dikumpulkan dengan menganalisis tantangan yang terkait dengan pelaksanaan peraturan internasional, seperti Resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) dan rekomendasi FATF. Indonesia diharapkan dapat memperbaiki peraturannya dan menetapkan pengawasan yang tinggi terhadap risiko APU/PPT untuk memerangi pendanaan terorisme. Belum ada kajian yang dilakukan untuk membahas Resolusi DK PBB 2019 terbaru, sebuah peraturan yang relevan untuk diterapkan oleh negara-negara untuk mengatasi pendanaan teroris. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi signifikan dari resolusi DK PBB dan menyarankan implementasi yang tepat di Indonesia."

"Penegakan hukum atas pencucian uang yang berasal dari tindak pidana di bidang perikanan (Illegal Fishing)pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 selain menjadi tugas dari penyidik di bidang perikanan, namun juga penuntut umum dan hakim di pengadilan yang akan memproses hasil penyidikan dalam tingkat persidangan. Untuk itu masing-masing aparat penegak hukum tersebut harus mempunyai persepsi yang sama dalam penegakan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui penyidikan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya di bidang perikanan dikaitkan dengan perbedaan hukum acara masing-masing dan untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Khusus Perikanan untuk mengadili perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya di bidang perikanan. Penelitian ini menggunakan metode normatif atau doctrinal. Rekomendasi dari penulis adalah penyidikan perkarapencucian uang yang tindak pidana asalnya di bidang perikanan dilakukan dengan cara memisahkan berkas perkaratindak pidana di bidang perikanan dengan berkas penyidikan tindak pidana pencucian uang namun penyidikannya tetap dilakukan secara paralel. Terkait kewenangan pengadilan khusus perikanan, Hakim pada Pengadilan Khusus Perikanan dapat melakukan penafsiran hukum dengan memaknai bahwa berdasarkan Pasal 71 UU Perikanan, Pengadilan Khusus Perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkarapencucian uang yang tindak pidana asalnya di bidang perikanan."

"Berdasarkan ketentuan antitipping off, objek yang wajib dirahasiakan oleh pihak pelapor (inter alia Bank) adalah informasi terkait Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM). Sementara itu, hal-hal yang menjadi objek kewajiban pelaporan bagi bank juga mencakup laporan keuangan kas (TKT), dan transaksi transfer dana dari dan ke luar negeri (TKL). Tulisan ini akan membahas perihal, permasalahan hukum yang muncul dan paradigma yang perlu dibentuk, mengenai ketidaksesuaian objek kewajiban pelaporan bagi bank berdasarkan UU TPPU dengan objek yang harus dirahasiakan berdasarkan ketentuan anti tipping off. Tulisan ini dibentuk dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif. Dalam tulisan ini diperoleh kesimpulan bahwa: (a) permasalahan hukum yang muncul terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam makalah ini adalah belum adanya ketentuan khusus yang secara tegas dapat diterapkan, dalam hal terdapat pengungkapan fakta terkait TKT atau TKL ; dan (b) Paradigma yang perlu dibentuk terkait dengan permasalahan yang dibahas pada tulisan ini adalah bahwa Pasal 12 UU TPPU (anti tipping off) diterapkan pada pelanggaran pengungkapan TKM. Sedangkan untuk pengungkapan TKT dan TKL, ketentuan yang diterapkan adalah Pasal 11 UU TPPU"

"ulisan ini bertujuan menelaah urgensi reformasi kebijakan TPPU sebelum Rupiah Digital digunakan secara masif. Dengan menggabungkan metode penelitian doktrinal dan penelitian berorientasi pembaruan, tulisan ini menemukan bahwa kebijakan APUPPT saat ini belum cukup mumpuni dalam tahapan menuju penggunaan Rupiah Digital secara masif. Berdasarkan temuan singkat tersebut, maka tulisan ini juga menawarkan kebaruan mengenai pembahasan antara Rupiah Digital dan pencucian uang yang sumbernya diambil dari white paper milik Bank Indonesia sehingga, berbeda dengan tulisan lainnya yang hanya membahas konsep CBDC/Rupiah Digital secara umum dan tidak langsung mengambil dari sumber white papermilik Bank Indonesia"

"Isu terorisme di Indonesia telah meningkat dari yang awalnya menyebabkan masalah hanya di negara tersebut menjadi menyebar ke negara lain. Kelompok teroris baru ini disebut Pejuang Teroris Asing (PTA). Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis munculnya PTA Indonesia ke Suriah untuk berperang bersama Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dengan menggunakan kerangka teoritis Analisis Ekonomi Politik (AEP), Analisis Pasar (AP), dan Teori Perubahan. Dengan menggunakan AEP, dapat dikemukakan bahwa munculnya PTA Indonesia di tingkat makro, sektoral, dan mikro tidak dapat dihindari. Penggunaan AP juga mendukung munculnya PTA Indonesia dan bagaimana cara untuk campur tangan di dalamnya. Akhirnya, penelitian ini mengemukakan teori perubahan untuk menghentikan aliran PTA Indonesia, yaitu dengan cara upaya pencegahan untuk pendukung PTA Indonesia, berkomunikasi secara efektif dengan orang-orang yang terpengaruh oleh doktrin teroris, dan mengubah budaya dengan mendefinisikan ulang konsep jihad dan menerapkannya dalam kurikulum pendidikan Islam saat ini. Meskipun PTA Indonesia ke Suriah telah berhenti sejak kekalahan ISIS, penelitian ini berpendapat bahwa AEP, AP, dan Teori Perubahan dapat digunakan untuk menganalisis pergerakanmasa depan PTA Indonesia dan mengambil langkah-langkah pencegahan terhadapnya."