Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Implementasi kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas menjadi salah salah alternatif solusi guna mengatasi learning loss. Kendati demikian, dalam implementasinya ditemukan sejumlah permasalahan, salah satunya yaitu gap antara regulasi kebijakan dengan implementasinya dikarenakan sejumlah faktor yang mempengaruhinya. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas di DKI Jakarta: studi kasus pada SMAN 90 Jakarta, MAN 10 Jakarta, dan SMAN 69 Jakarta. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori model implementasi kebijakan Merilee S. Grindle pada tahun 1980. Adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembalajaran tatap muka terbatas adalah faktor kepentingan yang terpengaruh; jenis manfaat yang diperoleh; kedudukan letak pengambilan keputusan; pelaksana program; dan tingkat kepatuhan dan daya tanggap memberikan pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Kelima faktor tersebut memberi pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan pembelajaran tatap muka di DKI Jakarta. Sedangkan faktor derajat perubahan yang diharapkan; sumber daya yang dilibatkan; kekuasaan, kepentingan, strategi aktor yang terlibat; dan karakteristik lembaga tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan pembelajaran tatap muka di DKI Jakarta.

---

The implementation of the limited face-to-face learning policy is one of the alternative solutions to learning loss. However, in its implementation several problems were encountered, such as the gap between the established policy regulations and the implementation. Therefore, this study aims to find out and provide in-depth description of what factors influence the implementation of limited face-to-face learning policy in DKI Jakarta: A case study of SMAN 90 Jakarta, MAN 10 Jakarta, and SMAN 69 Jakarta. The theory used in this study is Merilee S. Grindle’s theory of policy implementation models in 1980. The research approach is a post-positivist with qualitative data collection methods through in-depth interviews and literature studies. The results show that the factors that influence the policy are interest affected; the type of benefits; site of decision making; program implementator; and compliance and responsiveness has a significant influence on policy implementation. All five factors provide a significat impact on the implementation of the limited face-to-face learning policy in DKI Jakarta. While the extent of change; resources comitted; power, interests, and strategies of the actors involved; and institution and regime characteristics do not have a significant impact on the success of the policy implementation"

"Peningkatan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2017-2018 sebesar 5%, dan pada tahun 2018-2019 terjadi peningkatan kecelakaan lalu lintas sebesar 7% pada skala Nasional. Pada skala Polda Metro Jaya peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas terjadi sebanyak 2.394 kasus pada 2018-2019. Pemerintah melalui Korlantas Polri membentuk National Traffic Management Center (NTMC) dengan tujuan untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan terpadu. Pelayanan diberikan berupa aplikasi NTMC Contact Center yang dikembangkan pada tahun 2017 untuk melengkapi pelayanan call center dan sms center yang sudah hadir sejak tahun 2014. Kemudahan penggunaan teknologi dan pemberian pelayanan yang berkualitas akan berdampak pada kepuasan masyarakat. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh penerimaan penggunaan teknologi, pengaruh kualitas pelayanan pada aplikasi NTMC Contact Center Korlantas Polri dan pengaruh secara simultan penerimaan penggunaan teknologi dan kualitas pelayanan pada aplikasi NTMC Contact Center Korlantas Polri terhadap tingkat kepuasan masyarakat dalam penanganan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Konsep teori pada Teknologi Acceptance Model, User Acceptance dan kepuasan masyarakat digunakan untuk menganalisis penerimaan penggunaan teknologi dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat pada aplikasi NTMC Contact Center Korlantas Polri. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu kuantitatif explanatory research dengan populasi sebanyak 10.000 orang yang mengunduh aplikasi NTMC Contact Center Polri pada google playstore, dari jumlah populasi dapat menghasilkan sampel sebanyak 100 orang menggunakan rumus slovin. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh penerimaan penggunaan teknologi, pengaruh kualitas pelayanan, dan pengaruh secara simultan penerimaan penggunaan teknologi dan kualitas pelayanan pada aplikasi NTMC Contact Center yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepuasan masyarakat dalam penanganan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

---

The increase in traffic accidents that occurred in 2017-2018 was 5%, and in 2018-2019 there was an increase in traffic accidents by 7% on a national scale. On the scale of Polda Metro Jaya, the increase in the number of traffic accidents occurred by 2,394 cases in 2018-2019. The government, through Korlantas Polri, established a National Traffic Management Center (NTMC) with the aim of realizing safe, secure, orderly and integrated road traffic and transportation services. Services are provided in the form of the NTMC Contact Center application which was developed in 2017 to complement the call center and sms center services that have been present since 2014. The ease of use of technology and the provision of quality services will have an impact on community satisfaction. The purpose of this research is to analyze the effect of acceptance of the use of technology, the effect of service quality on the NTMC Contact Center application of the National Police Corps and the simultaneous influence of the acceptance of technology use and service quality on the National Police Corps NTMC Contact Center application on the level of community satisfaction in handling traffic violations and accidents. . The theoretical concept of the Technology Acceptance Model, User Acceptance and community satisfaction is used to analyze the acceptance of technology use and service quality towards community satisfaction in the NTMC application. The research method used in this research is quantitative explanatory research with a population of 10,000 people who download the NTMC Contact Center Polri application on Google Playstore, from the total population can produce a sample of 100 people using the Slovin formula. The sampling technique used was the snowball sampling technique. The results showed that there was a positive and significant influence on the acceptance of technology use, the influence of service quality, and the simultaneous influence on the acceptance of technology use and service quality on the NTMC Contact Center application on the level of community satisfaction in handling traffic violations and accidents."

"ABSTRAKPondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan sosial yang tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan cita-cita pembangunan da'wah dan menjaga kelangsungan pesantren. Di samping itu, Pondok Pesantren bersama-sama lembaga pendidikan lainnya turut memikul tanggung jawab Nasional untuk melahirkan tenaga-tenaga pemikir yang dengan pemikirannya itu mampu berkiprah memajukan pembangunan Nasional.Berdasarkan pada tujuan program tersebut, maka ukura penting bagi berhasilnya panggilan tugas pada Pondok Pesantren bukanlah semata-mata ditentukan oleh banyaknya lulusan tetapi terutama ditentukan oleh kualitas lulusan yang dihasilkan.Namun demikian, masalah yang sedang berkembang di seluruh Pondok Pesantren di Indonesia, justru rendahnya kualitas lulusan yang dihasilkan sebagai akibat dari kinerja para pengajar masih relatif rendah. Sedangkan berbagai pelatihan dan pengembangan pada umumnya sudah dilakukan oleh hampir setiap Pondok Pesantren, agar efektivitas SDM dapat ditingkatkan.Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Pondok Pesantren Darunnajah, Darussalam Gontor dan Nurul Huda perlu dilakukan penelitian tentang, Audit Sumber Daya Manusia, yang meliputi : audit kesesuaian, audit efisiensi dan mengembangkan strategi-strategi yang menunjang.Penelitian ini dilakukan di tiga Pondok Pesantren yakni ; Darunnajah, dan perbandingan dengan Pondok Pesantren Darussalam Gontor di Jawa Timur dan Nurul Huda di Lampung, dengan teknik penarikan sampel menggunakan "Stratified Random Sampling" diperoleh 260 responden yang terdiri dari 123 responden di Darunnajah, 112 responden di Darussalam Gontor dan 25 responden di Nurul Huda.Dari hasil teersebut dan analisis dengan model SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threat), dapat disimpulkan sebagai berikut:(1) Pencapaian kesesuaian efektivitas pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di Pondok Pesantren Darunnajah, Darussalam Gontor dan Nurul Huda ditentukan oleh adanya kekuatan-kekuatan internal :(a) Kemampuan keuangan pondok pesantren dan kebijaksanaan pengupahan(b) Kebijaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja(c) Kondisi lingkungan dan komposisi personalia(2) Pencapaian efisiensi di Pondok Pesantren sangat ditentukan oleh : produktivitas kerja, kualitas dan penempatan personalia(3) Kekuatan-kekuatan internal dan kesempatan eksternal yang dimiliki Pondok Pesantren Darunnajah, lebih besar dibandingkan dengan Darussalam Gontor dan Nurul Huda."

"Tesis ini membahas tentang implementasi kebijakan peletakan reklame di provinsi DKI Jakarta, dengan melihat permasalahan-permasalahan berkaitan dengan masalah pada pola penyebaran reklame yang menyangkut dengan estetika kota atau keindahan kota, kebijakan yang berkaitan dengan peletakan reklame dan bagaimana peran pemerintah terhadap pengimplementasian kebijakan peletakan reklame di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa implementasi kebijakan peletakan reklame di DKI Jakarta belum berjalan secara efektif dan optimal. Masalah perijinan reklame dan administrasi pajak reklame hendaknya mendapat pengawasan serius dari pemerintah, masih ada beberapa reklame yang belum berizin atau yang menyalahi aturan tidak mendapat tindakan. Hal yang sering terjadi adalah lemahnya pengawasan dan penertiban yang terjadi sehingga menimbulkan beberapa contoh kasus yang merugikan, baik terhadap masyarakat (publik) maupun kepada pemerintah provinsi dalam hal ini Pendapatan Anggaran Daerah (PAD). Hal lain yang menjadi patut mendapat perhatian adalah upaya dari Pemprov DKI Jakarta melalui kebijakan kebijakan dalam membenahi empat faktor pendukung didalam keberhasilan implementasi kebijakan publik, dalam hal ini terkait kebijakan penyelenggaraan dan peletakan reklame.

---

The focus of this study is policy implementation of the advertising placement in DKI Jakarta by looking at the adverting placements issues which affected the beauty or the aesthetic of the city, policy which managed the advertising placement and how the government role to implementing the policy in DKI Jakarta. This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by means of depth interview. The results of research suggesting that the implementation of the policy of the advertising placement in DKI Jakarta not yet operating effectively and optimal. The problem of tax administration and the licensing billboard ads should get serious supervision of the government because there are still some ads that has not been licensed or that which violating the rules. It often happens because of the lack of supervision and control of what happens and that generate some examples of cases of adverse, both to the community public as well as to the provincial government in this budget income local revenue. Another thing that deserves attention is being the city through the efforts of policy supporting policies to cope with the four factors in the success of the implementation of public policy, in this case related to the implementation and the advertising placement."

"Dampak keterbatasan pelayanan kesehatan akibat pandemi Covid-19 membuat Pemerintah Kota Semarang menginisiasi Program Kampung Siaga Candi Hebat (KSCH) sebagai pendekatan terpadu untuk membangun ketahanan, meminimalkan biaya, serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Adapun, masyarakat diorganisasikan untuk dapat membantu sesama sebagai langkah penanggulangan Covid-19 di tingkat terendah. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan masyarakat Kecamatan Semarang Utara pada aspek Kesehatan Program KSCH melalui mekanisme co-production sekaligus menjadi keterbaruan literatur co-production pandemi Covid-19 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivist dengan tujuan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan dua aktor pemerintah, lima aparat pemerintah, dua elemen masyarakat, serta tiga masyarakat penerima manfaat. Studi kepustakaan dengan dokumen Dinas Kesehatan Kota Semarang, Laporan Kinerja Relawan Program KSCH, dan sumber artikel berita. Teknik analisis data yang digunakan adalah illustrative method. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam co-production Program KSCH, pemerintah berperan sebagai fasilitator dan inisator, sedangkan masyarakat Semarang Utara secara sukarela telah beperan dalam seluruh proses co-production, yaitu: co-commissioning, co-design, co-delivery, dan co-assesment. Adapun, penyelenggaraan aspek kesehatan Program KSCH terbukti memberikan manfaat baik masyarakat maupun pemerintah. Untuk itu, peran dari pemerintah dan masyarakat dalam co- production aspek kesehatan Program KSCH mampu mengurangi dampak dari pandemi Covid- 19 di Semarang Utara

---

The impact of limited health services due to the Covid-19 pandemic has prompted the Semarang City Government to initiate the Kampung Siaga Candi Hebat (KSCH) Program as an integrated approach to build resilience, minimize costs, and increase community participation. Meanwhile, the community is organized to be able to help others as a step to overcome Covid-19 at the lowest level. Therefore, this study aims to analyze the role of the North Semarang District community in the Health aspect of the KSCH Program through a co- production mechanism as well as being an update of the Covid-19 pandemic co-production literature in Indonesia. This study uses a post-positivist paradigm with descriptive purposes. The data collection technique is through in-depth interviews with two government actors, five government officials, two community elements, and three beneficiary communities. Literature study with documents from the Semarang City Health Service, KSCH Program Volunteer Performance Reports, and news article sources. The data analysis technique used is the illustrative method. The results of this study indicate that in the co-production of the KSCH Program, the government acts as a facilitator and initiator, while the people of North Semarang voluntarily have a role in the entire co-production process, namely: co-commissioning, co- design, co-delivery, and co-assessment. Meanwhile, the implementation of the health aspect of the KSCH Program has been proven to provide benefits to both the community and the government. For this reason, the role of the government and the community in the co- production of the health aspect of the KSCH Program is able to reduce the impact of the Covid- 19 pandemic in North Semarang."