Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Judul Tesis "Peran Dewan Kelurahan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di DKI Jakarta", dengan meneliti peran Dewan Kelurahan Cikini dan Dewan Kelurahan Serdang Jakarta Pusat, sengaja di kedepankan dengan harapan dapat memicu dan memacu Dewan Kelurahan untuk memperkuat pelaksanaan desentralisasi pemerintahan dalam era otonomi daerah sesuai semangat reformasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan derah. Sejalan dengan semangat itu pula, Propinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara republik Indonesia yang lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999, merupakan cermin kiblat provinsi lain di Indonesia maupun dunia international, perlu mendapat perhatian khusus dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Berdasarkan pendapat para ahli, faktor-faktor yang berperan dalam penyelenggaraan pelayanan maupun pemberdayaan masyarakat antara lain faktor akuntabilitas, transparansi, responsi, demokrasi maupun bukti langsung yang dapat ditunjukan. Dipahami bahwa aspek yang mengemuka dalam era otonomi daerah sekarang ini antara lain, aspek demokrasi, pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu Dewan kelurahan sebagai lini terdepan dalam penyelenggaraan otonomi daerah perlu mendapatkan perhatian agar semakin mampu berperan. Penelitian ini memfokuskan perhatian pada aspek-aspek yang berkaitan dengan peran Dewan Kelurahan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah; peran Dewan Kelurahan dalam pelayanan masyarakat serta peran Dewan Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan mempertimbangkan bahan pustaka dan sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode eksplanatif. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (in depth interview) dan Focus Group Discussion (FGD) terhadap informan kunci (key informan). Harapan rakyat dan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 maupun Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000, dalam kenyataan saat penelitian belum mampu diemban oleh dewan Kelurahan secara optimal. Berbagai kendala yang dihadapi, baik itu dari sisi anggota Dewan Kelurahan, pemerintah kelurahan maupun dari masyarakat kelurahan itu sendiri. Oleh karena itu diharapkan adanya penguatan peran Dewan Kelurahan yang ditandai pengembangan demokrasi lokal, penguatan SDM, akuntabilitas yang cukup memadai, transparansi dan daya tanggap yang tinggi. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan sinergi berbagai stakeholder. Disamping itu sebagai lembaga baru yang berada di lini terdepan proses penyelenggaraan otonomi daerah, diperlukan perhatian pemerintah propinsi untuk mendorong terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dewan Kelurahan.

Abstrak :
Kondisi negara yang dalam keadaan krisis multidimensi, menimbulkan tuntutan peningkatan penerimaan negara dari berbagai sumber. Salah satu sumber penerimaan negara yang potensial untuk terus digali adalah pajak. Untuk itu Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan sebuah sistem informasi yang disebut dengan Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MPS), yang mengalihkan sebagian besar detail pekerjaan administratif yang rumit ke sistem informasi komputer untuk diproses secara otomatis. Tujuan sistem ini adalah memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak pada saat melakukan penyetoran pajak dan tercapainya tertib administrasi, serta efisiensi waktu dan tenaga kerja dalam pengolahan Surat Setoran Pajak. Peluncuran sistem ini beberapa waktu yang lalu, memang menemui beberapa kendala, namun Direktorat Jenderal Pajak berupaya agar beberapa komitmen dasar dapat terpenuhi, untuk menjaga agar pihak bank tetap menjalankan sistem implementasi ini sesuai dengan yang direncanakan. Upaya perbaikan terus dilakukan agar tujuan dilaksanakannya sistem ini dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada 2 orang pejabat pajak yang memahami persoalan secara mendalam dan memiliki kewenangan dalam hal implementasi Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3). Selain itu dilakukan telaah dan analisis atas berbagai dokumen dari Direktorat Jenderal Pajak, baik pada saat dirancangnya program ini, maupun pada saat dilaksanakannya sosialisasi program ini pada pihak internal Direktorat Jenderal Pajak. Kuesioner disebarkan kepada pihak perbankan, untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) ini di institusi masing-masing. Selain itu juga digali berbagai manfaat yang dirasakan pihak bank, kendala yang dihadapi, serta harapan untuk masa yang akan datang. Dari penelitian tersebut, diperoleh gambaran implementasi Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) yang mulai dapat memenuhi harapan akan tercapainya efisiensi waktu dan sumber daya manusia serta peluang peningkatan efisiensi dan layanan kepada masyarakat di masa akan datang. Kurangnya kordinasi antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Anggaran diharapkan dapat lebih ditingkatkan guna kelancaran penerapan sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak.

Abstrak :
Adanya perubahan dalam pembuatan laporan keuangan dari sistem lama (manual) menjadi Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) menyebabkan Departemen Kehakiman dan HAM RI melaksanakan manajemen perubahan sistem pelaporan keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut, masalah pokok yang dirumuskan adalah untuk menjawab pertanyaan : · Bagaimana kesiapan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI dalam pengelolaan perubahan sistem pelaporan keuangan ? · Bagaimana upaya pengelolaan perubahan (manajemen perubahan) sistem pelaporan keuangan di Departemen Kehakiman dan HAM ? Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut dengan mempergunakan teori sebagaimana digambarkan oleh Lance A. Berger dengan "The Change Management Model" nya. Tahapan-tahapan yang terjadi pada manajemen perubahan dalam model yang ditampilkan oleh Lance A. Berger (1994), sebagai berikut : Dimulai dengan adanya change triggers (pemicu perubahan) yang dalam hal pembuatan-laporan keuangan adalah Surat dari Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Nomor : S-851AK12002 tanggal 8 April 2002 perihal Pelaksanaan SAP Tahun 2002. Tahapan kedua adalah destabilize existing business situation, berarti bahwa setiap perubahan yang diambil pasti akan mempengaruhi seluruh sistem yang tengah berlangsung. Tahapan ketiga reassessment of alignment to market merupakan adanya terobosan dari kebijakan organisasi yang diperlukan manajemen agar dapat menyesuaikan diri dengan hal Baru. Tahapan keempat, change decision, yaitu melakukan perubahan/perbaikan organisasi dan terakhir ialah stabilizing change plan, adalah upaya-upaya yang dilakukan agar setiap unit kerja dapat memacu kinerja masing-masing. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah dengan mempergunakan Key informants, Observasi dan Desk Research. Dengan key informants, adalah wawancara langsung kepada pejabat/pegawai yang paling berkompeten dalam pembuatan/penyusunan laporan keuangan dengan Sistem Akuntansi Pemerintah. Observasi (pengamatan) dilakukan untuk memperoleh data yang secara verbal tidak dapat diperoleh melalui wawancara mendalam dari observasi akan dapat diketahui bagaimana budaya organisasi, telah seberapa jauhkah pelaksanaan change management dan bagaimana perilaku para pegawai dalam meresponsnya. Desk Research, merupakan suatu metode. pengumpulan dan pengolahan data yang berdasarkan pada informasi yang telah didokumentasikan, seperti peraturan-peraturan dan laporan tahunan. Hasil penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah di Departemen Kehakiman dan HAM RI, dukungan dari pimpinan (terutama di Kanwil-kanwil) belum optimal, dana untuk pelaksanaan sistem itu sangat terbatas dan Sumber Daya Manusia yang melaksanakannya kurang profesional. Dari hasil temuan penelitian tersebut disarankan; diadakan sosialisasi SAP (Sistem Akuntansi Pemerintah) bagi top management dan middle management di Departemen Kehakiman dan HAM baik di Pusat maupun di Daerah agar memahami urgensi dari SAP, mengusahakan dana bagi implementasi SAP, mengikutsertakan pegawai pelaksana pada penyuluhan SAP atau mengadakan penyuluhan/penataran sendiri. Dan akhirnya bila memungkinkan merekrut pegawai baru yang berpendidikan Sarjana Ekonomi/Akuntansi dan Sarjana Komputer untuk ditempatkan pada Bagian/Sub Bagian Keuangan baik di Pusat maupun di Daerah.

Abstrak :
ABSTRAK PT. Kusumaputra Santosa merupakan salah satu perusahaan pemintalan benang yang mempunyai potensi untuk berkembang diantara perusahaan-perusahaan pemintalan benang lain. Perusahaan ini mendapat dukungan penuh dari induk perusahaannya, PT. Kusumahadi Santosa, yang memproduksi tekstil. Pada awalnya sebagian besar dari produksi PT. Kusumaputra Santosa diserap oleh perusahan induknya. Dengan demikian produksi benang tergantung pada kebutuhan benang perusahaan induknya. Akan tetapi dengan perkembangan selanjutnya, PT. Kusumaputra ingin memperluas pasar yaitu disamping mengisi kebutuhan perusahaan induknya, perusahan ingin juga memanfaatkan peluang pasar yang ada dengan memanfaatkan kapasitas terpasang fasilitas produksi. Dengan kondisi seperti itu, maka PT. Kusumaputra tidak lagi berproduksi sekedar memenuhi kebutuhan perusahaan induknya, tetapi telah memperhitungkan untuk mengisi pasar yang masih ada. Karena telah masuk dalam persaingan, maka perusahaan perlu memperhitungkan jumlah kombinasi produksi yang tepat dan memaksimalkan kemampuan perusahaan agar dapat menghasilkan produknya secara optimal. Perusahaan ini memproduksi 13 jenis benang yang dibedakan dari nomor benang dan bahannya. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kombinasi produk yang dapat menghasilkan keuntungan maksimal dengan menganalisis kemampuan produksi perusahaan serta memperhitungkan kendala-kendala yang ada seperti kapasitas produksi, bahan baku, jam kerja mesin serta batasan pemaintaan. Metodologi yang digunakan dalam menganalisis kombinasi produksi optimal tersebut adalah dengan menggunakan model programma linier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keuntungan maksimum tercapai bila kombinasi produksi optimal yang dihitung dengan analisis programma linier. Selisih keuntungan yang didapat bila dibandingkan dengan skenario yang dilakukan oleh perusahaan yaitu sebanyak Rp. 176.520.000,00. Disamping itu pemanfaatan fasilitas produksi dapat dioptimalkan karena kapasitas terpasang mesin dapat diminimumkan. Dengan demikian untuk tahun-tahun mendatang disarankan agar perusahaan dapat berproduksi sesuai dengan kombinasi volume dan jenis benang yang tepat yang dihitung dengan programma linier agar dapat tercapai kombinasi produksi yang optimal sesuai dengan perkembangan kondisi dan batasan-batasan yang dihadapi. Daftar Pustaka: 32 buku + 3 lain-lain (1995 - 1974).

Abstrak :
Mutu pelayanan pada sektor publik hingga saat ini masih perlu peningkatan dan berorientasi kepada kepuasan masyarakat. Aparatur pemerintah daerah hendaknya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya berorientasi kepada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam pemberian pelayanan jasa. Dalam hubungannya dengan hal tersebut peranan kantor Kecamatan Teluknaga sebagai perangkat daerah Kabupaten Tangerang merupakan organisasi pemerintah daerah yang banyak memberikan pelayanan kepada masyarakat Hai utama yang perlu mendapatkan perhatian dari Pemda adalah berbagai hal yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.Penelitian Analisis Tentang Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kantor Kecamatan Teluknaga merupakan penelitian deskriftif kuantitatif.Kajian utama dalam penelitian ini adalah menitikberatkan kepada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan masyarakat di Kantor Kecamatan Teluknaga . Dalam menentukan hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan dengan kualitas pelayanan dilakukan analisis distribusi frekuensi,korelasi nonparametrik Spearmans rho sejumlah faktor yang diperkirakan mempengaruhinya, meliputi: Organisasi,kepemimpinan,kemampuan dan keterampilan,penghargaan dan pengakuan,.Serta dari dimensi kualitas pelayanan yang meliputi : tangibles, realibility, responsiveness, asurance, dan emphaty. Hasil penelitian berdasarkan scatterrplot. Hasil penelitian menunjukkan : terdapat hubungan sangat nyata 1 signifikan arah positif dengan tingkat hubungan sedang antara organisasi dengan kualitas pelayanan dan pengaruh organisasi terhadap kualitas pelayanan sebesar 35,5% .Terdapat hubungan sangat nyata I signifikan arch positif dengan tingkat hubungan sedang antara kepemimpinan dengan kualitas pelayanan dan pengaruh Kepemimpinan terhadap kualitas pelayanan sebesar 30,2%. Terdapat korelasi sangat nyata I signifikan arah positif dengan tingkat hubungan sedang antara kemampuan dan keterampilan dengan kualitas pelayanan dan pengaruh kemampuan dan keterampilan terhadap kualitas pelayanan sebesar 35,2%. Terdapat korelasi sangat nyata I signifikan arah positif dengan tingkat hubungan sedang antara pengliargaan dan pengakuan dengan kualitas pelayanan dan pengaruh terhadap kualitas pelayanan sebesar 34,8%. Secara bersama-sama terdapat hubungan sangat nyata positif dengan tingkat hubungan sedang dan terdapat pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap kualitas pelayanan sebesar 28,2.%.Berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, disarankan untuk meningkatkan dan menyempurnakan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan yang memberi pengaruh tinggi terhadap kualitas pelayanan masyarakat serta meningkatkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat sebagai penerima layanan di Kantor Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang.

---

So far public service quality still need to improve and orient to satisfaction of public apparatu of district government should give service so as well as possible which oriented to need and satisfaction of service receiver that can improve competition power in giving merit service. In relating with this matter the role of office of Teluknaga Sub district as unit of Tangerang District as region government organization which giving service to public. The main matter which needs concern from region government is any kinds of matter in giving prima service to public as representative obligation of government apparatur as government employee. Research analyze quality of public service in the office of sub district Teluknaga is descriptive quantitative research. The main study of this research is focus at any kinds of factor of analyze which influence quality of public service in the office of Teluknaga Subdistrict Tangerang District. ln identifying relation of factors which influence service quality with service quality be done analyze frequency distribution, non-parametric corellation spearmans rho, number of factors which guess influence them, involve : organization, leadership, ability and skill, respectation and validation and from service quality dimension involve tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The result of the research based on scatetterplot. The result of the research shows: there is positive significance relation middle relation level between organization with service quality and organization influence toward service quality about 35,5%. There is positive significance with middle relation level between leadership with service quality and influence leadership toward service quality is 30,2%. There is correlation positive significance with middle relation level between ability and skill with service quality and influence ability and skill toward service quality is 35,2%. There is positive significant correlation with middle relation between respectation and validation with service quality and influence to service quality is 34,8%. All of them there is positive significance relation with middle level relation and some factors which influence service quality toward service quality is 28,2%.Based on the result which get from this research suggested to improve and perfect some factors which influence service quality which give a middle influence to public quality service and improve some factors which become consideration public as receiver service at sub district Teluknaga district Tangerang.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam hegemoni globalisasi dan tantangan dalam membangun kota, gagasan smart city menjadi imperatif kebijakan saat ini. Kota Tangerang Selatan yang terpilih sebagai salah satu dari 25 daerah peserta program smart city oleh pemerintah pusat di 2017 lalu menjadikannya momentum untuk lebih meningkatkan kinerja pemerintahan berbasis TIK guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Namun, semrawutnya pengendalian urban sprawl, disintegrasi sarana/prasarana kota, inefektifias pemerintahan, persampahan, banjir, dan kemacetan ialah masalah-masalah yang berpotensi menghambat tujuan tersebut. Tesis ini menganalisis implementasi strategi dan pola keterlibatan stakeholder pada program smart city di Kota Tangerang Selatan. Terdapat 2 teori utama sebagai pisau analisis penelitian yakni teori strategi pembangunan smart city (Chourabi et. al., 2012) dan teori pola keterlibatan stakeholder dalam program smart city (Niaros, 2016). Tesis ini menggunakan paradigma post positivism dengan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi pada program smart city belum begitu baik. Hal tersebut karena masih terdapat beberapa kekurangan seperti: belum adanya kajian kebutuhan dan potensi daerah, ketiadaan dokumen masterplan dan blueprint smart city, kurangnya kuantitas dan kualitas SDM di bidang IT, diskontinyu kegiatan pelatihan, minimnya inovasi yang dimuat di aplikasi play store dan app store, terbatasnya jumlah Area Traffic Control Systems (ATCS), belum adanya teknologi command center berbasis IoT, ketiadaan produk hukum yang menyangkut smart city, inefektifitas tata kelola kolaborasi, sosialisasi dan integrasi pelayanan publik, kurang optimalnya pemberdayaan masyarakat, instabilitas ekonomi, rendahnya penyerapan anggaran pembangunan dan pengelolaan infrastruktur, dan rendahnya kualitas lingkungan hidup. Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa pola keterlibatan stakeholder dalam program smart city cenderung bersifat corporate smart city. Rekomendasi penelitian dalam implementasi strategi pada program smart city meliputi: harus dilakukannya kajian kebutuhan dan potensi daerah, segera dibuatkannya dokumen masterplan dan blueprint smart city, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM di bidang IT, kontinuitas kegiatan pelatihan, perbanyak inovasi kedalam aplikasi play store dan app store, penambahan ATCS, pengadopsian command center berbasis IoT, menyediakan produk hukum smart city, peningkatan kolaborasi, sosialisasi dan integrasi pelayanan publik, peningkatan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi, peningkatan infrastruktur, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Sedangkan dalam posisinya yang cenderung corporated smart city, rekomendasinya antara lain: mendelegitimasi besarnya peran korporasi, assessment yang lebih profesional dan transparan kepada pihak swasta yang terlibat, dan mengurangi ketergantungan penyediaan teknologi terhadap pihak swasta.

---

ABSTRACT
In the hegemony of globalization and the challenges of building cities, the idea of smart city has become a policy imperative recently. South Tangerang City, which chosen as one of the smart city program participant from 25 regions by the central government in 2017, made it a momentum to increasing performance of ICT-based government in order to provide better services to their citizen. However, the chaotic control of urban sprawl, disintegration of urban facilities/infrastructure, ineffectiveness of government, trash, floods, and congestion are the problems that potentially obstructing these aim. This thesis analyzes the implementation of strategy and the pattern of stakeholder involvement in smart city program in South Tangerang City. There are 2 main theories as a knife of research analysis. First, theory of smart city development strategy (Chourabi et. Al., 2012). Second, theory of stakeholder involvement patterns in smart city program (Niaros, 2016). This thesis using post positivism paradigm with descriptive research methods. The research shows that implementation of strategy in smart city programs is not too good. This is because there are still some shortcomings such as: there is no studies of city need and city potency, nothingness smart city masterplan and blueprint documents, lack of quantity and quality of human resources in the IT field, discontinuation of training activities, lack of innovation in play store and app store applications, limited quantity of Area Traffic Control Systems (ATCS), nothingness IoTbased command center technology, nothingness of city law related smart city, ineffectiveness of collaborative governance, socialization and integration of public services, less optimal community empowerment, economic instability, low absorption of infrastructure development and management budgets, and lack quality living environment. On the other hand, this research also found that pattern of stakeholder involvement in smart city programs tended to be corporate smart city. Research recommendations on the implementation of strategies in the smart city program include: the study of needs and potency of the city must be carried out, masterplan and blueprint documents of smart city should be made immediately, increasing the quantity and quality of human resource in the IT field, continuity of training activities, increasing quantity of innovation into the Play Store and App Store applications , adding of ATCS, adoption of IoT-based command center, providing smart city law products, increasing collaboration, socialization and integrating public services, increasing community and economic empowerment, improving infrastructure and environmental quality. Whereas, in its position that tends to be corporate smart city, research recommendations include: delegitimizing hegemony of the corporation, more professional and transparent assessments to the corporation involved, and reducing the dependence on providing technology to the private sector

Abstrak :
ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pencegahan HIV AIDS sebagai masalah multisektor melalui Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dengan menggunakan pendekatan collaborative governance yang melibatkan Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Masyarakat. Upaya kolaborasi sudah dilakukan, namun, dari tahun ke tahun jumlah kasus HIV AIDS di Provinsi DKI Jakarta terus mengalami peningkatan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis proses kolaborasi dan hal-hal yang mempengaruhi dinamika kolaborasi pencegahan HIV AIDS di Provinsi DKI Jakarta. Teori yang digunakan adalah Collaborative Governance Regimes (CGR) dari Emerson dan Nabatchi (2015).  Pelaksanaan proses kolaborasi pencegahan HIV AIDS di Provinsi DKI Jakarta dilihat melalui tiga dimensi yaitu keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas melakukan aksi bersama. Peneliti menggunakan pendekatan Post Positivis dengan metode pengumpulan data kualitatif menggunakan menggunakan wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa kolaborasi pencegahan HIV AIDS sudah terbangun melalui keterlibatan pemerintah, LSM, dan masyarakat namun terdapat kendala dalam membangun keterlibatan berprinsip dan motivasi bersama antar aktor sehingga menghambat kinerja kolaborasi.Selain itu, aspek pemimpin kolaborasi dalam hal ini Komisi Penanggulangan AIDS memegang peranan penting yang mempengaruhi dalam mendorong dinamika kolaborasi pencegahan HIV AIDS.

---

ABSTRACT This thesis discusses the efforts of the DKI Jakarta Provincial Government in preventing HIV AIDS as a multisector problem through the Provincial AIDS Commission using a collaborative governance approach involving the Government, Non-Governmental Organizations, and the Community. Collaborative efforts have been made, however, from year to year the number of HIV AIDS cases in DKI Jakarta Province continues to increase. This research was conducted to analyze the collaborative process and the things that influence the collaboration dynamics of HIV AIDS prevention in DKI Jakarta Province. The theory used is Collaborative Governance Regimes (CGR) from Emerson and Nabatchi (2015). The implementation of the collaborative HIV prevention prevention process in DKI Jakarta Province is seen through three dimensions, namely principled engagement, shared motivation, and capacity for joint actions. The researcher used the Post positivist approach with qualitative data collection methods using interviews and literature. The results show that the collaborative process of HIV AIDS prevention has been built through the involvement of government, NGOs, and the community but there are obstacles in building principled engagement and shared motivation among actors that hamper collaboration performance. In addition, the leader's aspect of collaboration in this case is important in encouraging the collaboration dynamics of HIV AIDS prevention.

Abstrak :
Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan sekolah filial yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dan metode kualitatif untuk menjelaskan mengenai analisis implementasi kebijakan sekolah filial yang ada di LPKA Palembang dengan melihat aspek konten dan konteks sebagai suatu kebijakan. Untuk menganalisis kebijakan sekolah filial, maka peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari Merilee S Grindle serta Mazmanian dan Sabatier untuk mendukung proses analisis implementasi yang mempengaruhi penyelenggaraan pembinaan anak didik pemasyarakatan yang berbasis pendidikan di LPKA Palembang. Hasil penelitian menunjukkan kendala-kendala penyelenggaraan sekolah filial yang belum efektif. Dari aspek konten kebijakan diketahui bahwa permasalahan anggaran merupakan permasalahan utama dalam implementasi kebijakan sekolah filial di LPKA Palembang. Selain itupun, masa hukuman peserta didik yang berbeda-beda dan relatif singkat juga mempengaruhi implementasi kebijakan sekolah filial. Kebijakan ini akan lebih terasa manfaatnya bila dilaksankan di luar LPKA Palembang. Bila diluar LPKA anak didik pemasyarakatan bisa berinteraksi dengan pihak lain dan konsepsi dari pemasyarakatannya sendiri akan semakin terasa. Dari aspek konteks kebijakan diketahui bahwa belum adanya kepedulian dari pimpinan atas. Sehingga menyebabkan belum adanya mekanisme penegakan aturan yang jelas dalam kebijakan sekolah filial untuk lingkup nasional serta ditambah belum adanya suatu sistem yang dapat mendorong pelaksanaan kebijakan sekolah filial yang lebih efektif.

---

This study aims to investigate policy implementation of filial school at Palembang Child Correctional Institution (LPKA Palembang). It uses post-postivist approach and qualitative method to explain the policy implementation of filial school at Palembang Child Correctional Institution. It analyzes the content and context aspects of the policy. Policy implementation theories by Merilee S. Grindle and by Mazmanian and Sabatier are used to support analysis process of implementation that influence the enforcement of education-based coaching for correctional students at LPKA Palembang. The results indicated contraints to organizing filial school that have not been effective. From the content aspect of policy, it is known that budget problem is the main problem in filial school policy implementation at LPKA Palembang. Students sentece periods which are vary and relatively short also affect the implementation of filial school policy. The policy will be more beneficial if implemented outside LPKA Palembang. Outside correctional institution, correctional students can interact with other parties and the concept of correctional itself will be more felt. Context aspect of policy discovered that there is no concern yet from the top leadership. It causes there has been no clear enforcement mechanism in filial school policy for the national scope, and also the absence of a system that can encourage the more effective implementation of filial school policy.

Abstrak :
Konektivitas broadband mendukung upaya nasional untuk mengembangkan ekonomi pengetahuan, mendorong transformasi digital dalam layanan pemerintah dan transisi digital di semua sektor, memperluas peluang bagi perusahaan, dan memberikan nilai yang lebih besar bagi warga dan konsumen. Untuk memenuhi upaya konektivitas broadband serta peningkatan kebutuhan data, salah cara yang dapat dilakukan yaitu melalui peningkatan penetrasi fixed broadband. Rendahnya penetrasi jaringan kabel serat optik mengakibatkan belum terjangkaunya layanan fixed broadband berbasis serat optik hingga keseluruh kecamatan. Yogyakarta merupakan salah satu kota yang mempunyai jaringan fixed broadband yang rendah, mengingat bahwa Yogyakarta merupakan kota pelajar, kota budaya, dan kota wisata merupakan urgensi pemerintah untuk melakukan penetrasi fixed broadband di kota tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tata kelola kolaboratif dalam upaya penetrasi jaringan bergerak tetap (fixed broadband) di Yogyakarta. Teori yang digunakan adalah teori collaborative governance dari Anshell dan Gash (2007) serta Deseve (2007). ......Broadband connectivity supports national efforts to develop the knowledge economy, drive digital transformation in government services and digital transition across all sectors, expand opportunities for enterprises, and deliver greater value to citizens and consumers. To meet broadband connectivity efforts as well as increasing data needs, one way that can be done is through increasing fixed broadband penetration. The low penetration of the fiber optic cable network has resulted in the inaccessibility of fiber optic-based fixed broadband services to all districts. Yogyakarta is one of the cities that has a low fixed broadband network, considering that Yogyakarta is a student city, a cultural city, and a tourist city, it is the government's urgency to penetrate fixed broadband in the city. This study aims to analyze the application of collaborative governance in an effort to penetrate fixed broadband networks in Yogyakarta. The theory used is the collaborative governance theory from Anshell and Gash (2007) and Deseve (2007). Research using the approach postpositivist with qualitative methods. Data collection techniques were carried out through literature studies and in-depth interviews with informants who played a role in collaborative practice. The results of the study indicate that there has been good collaboration between stakeholders and the community and has fulfilled the collaborative governance theory of Anshell and Gash (2007) and Deseve (2007).