Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Social media marketing efforts merupakan faktor penting dalam memprediksi perilaku pembelian, sehingga social media marketing efforts perlu diwujudkan agar consumer dapat memiliki minat untuk melakukan pembelian terhadap suatu brand. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh social media marketing efforts terhadap consumer purchase intention dengan objek penelitian yaitu Tokopedia, sebuah e-commerce di Indonesia. Sampel pada penelitian ini adalah 103 responden yang mengetahui dan pernah menerima postingan dari social media Tokopedia, serta belum pernah melakukan pembelian pada situs Tokopedia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksplanatif dengan analisis data menggunakan multiple regression dengan SPSS 23. Hasil dari penelitian ini menunjukan social media marketing efforts mempengaruhi consumer purchase intention, dengan entertainment dan wom merupakan dimensi yang paling berpengaruh.

---

ABSTRACT
Social media marketing efforts is an important factor in predicting the consumer behavior on purchase intention, therefore the social media marketing efforts need to be embodied on behalf of consumers can make intention to purchase towards a brand. The purpose of this research was to analyze the influence of social media marketing efforts of consumer purchase intention with the object of research is Tokopedia, an e commerce in Indonesia. The samples on this research were 103 respondents who knew social media account of Tokopedia, and never done any purchase on Tokopedia, with the purposive sampling technique. This research was a quantitative explanative research with data analysis using multiple regression with SPSS 23. The results of this research showed that social media marketing efforts affects consumer purchase intention and the entertainment WoM are the dimensions of the social media marketing efforts that has the most influential.

Abstrak :
Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab untuk memperjuangkan, membela, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Namun, keberadaan serikat pekerja tidak secara otomatis mampu memperbaiki nasib pekerja yang menjadi anggotanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran organisasi serikat pekerja dalam perumusan kebijakan hubungan industrial. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif, dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan peran organisasi serikat pekerja dalam perumusan kebijakan hubungan industrial ialah memperjuangkan hak-hak dan kepentingan pekerja untuk memberikan kesejahteraan serta perlindungan kepada pekerja. Hal tersebut diwujudkan melalui perundingan dalam perumusan pengupahan, jaminan sosial, jam kerja, cuti, dan lain-lain, dengan cara memberikan rekomendasi dan memberikan saran. Namun, kenyataannya organisasi serikat pekerja tidak selalu diikutsertakan di dalam perumusan kebijakan. ......A trade union is an organization formed from, by and for workers, both corporate and external, free, open, independent, democratic and responsible for the struggle, defense and welfare of workers and their families. However, the existence of unions is not automatically able to improve the fate of workers who become members. The purpose of this study was to analyze the role of trade unions organization in the formulation of industrial relations policy. The research approach used is qualitative research approach, data collection through in depth interview and literature study. The result of the research shows that the role of trade union organization in industrial relations policy formulation is to fight for workers rights and interests to provide welfare and protection to workers. It is manifested through negotiations in the formulation of wages, social security, working hours, leave, etc., by providing recommendations and suggestions. However, in reality unions are not always included in policy formulation.

Abstrak :
Kota Cimahi memiliki dana idle yang cukup tinggi dan salah satu penyumbangnya adalah Dana Alokasi Khusus DAK. DAK bidang Infrastruktur Air Minum merupakan bidang dengan realisasi terendah di tiga tahun terakhir 2013-2015 , sedangkan pada tahun 2014 Kota Cimahi sudah diprediksi akan mengalami kekeringan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penggunaan DAK bidang Infrastruktur Air Minum Kota Cimahi tahun 2015 menggunakan strategic framework for public sector project management dari David S. Kassel. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivist dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan kurangnya manajemen proyek di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Cimahi serta selama pengerjaan proyek tersendat oleh kondisi alam yang tidak pasti. Selain itu, proyek yang gagal dilakukan tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya, sehingga terjadi penumpukan DAK di kas daerah Kota Cimahi. ...... Cimahi City has high idle fund and one of its contributor is Dana Alokasi Khusus DAK specific grant . DAK for drinking water infrastructure has the lowest realization in the last three years 2013 2015 , while in 2014 Cimahi City was predicted drought. Based on these problems, this research aims to describe the use of DAK of Cimahi City drinking water infrastructure using strategic framework for public sector project management from David S. Kassel. This research uses post positivist paradigm and data collection through in depth interview and literature study. The result shows the lack of project management in Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman and during project work stalled by unpredictable natural conditions. In addition, the failed project is not budgeted back in the next fiscal year, resulting in the accumulation of DAK in Cimahi City.

Abstrak :
ABSTRAK
Pada saat ini Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia masih menghadapi berbagai macam tantangan dalam menjalankan keberlangsungan kegiatannya. Salah satu tantangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang sedang dihadapi diantaranya adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki keterbatasan dalam menerapkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan standar yang diharapkan. Hal ini dikarenakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menganggap bahwa penerapaan aspek kesehatan dan keselamatan kerja membutuhkan biaya yang mahal. Salah satu upaya perbaikan secara berkala dan progresif yang dilakukan oleh pemerintah yaitu Kementerian Ketenagakerjaan adalah peningkatan kesadaran keselamatan dan kesehatan kerja dari pekerja dan pengusaha melalui program pelatihan perbaikan lingkungan kerja dengan menggunakan program Working Improvement in Small Medium Enterprise WISE untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Skripsi ini membahas bagaimana proses pelaksanaan program, kendala pelaksanaan program, dan pencapaian pelaksanaan program Working Improvement in Small Medium Enterprise WISE yang dilakukan oleh pemerintah yaitu Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran keselamatan dan kesehatan kerja bagi para Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Working Improvement in Small Medium Enterprise WISE merupakan program pelatihan yang memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk melakukan suatu tindakan yang praktis dan hanya mengeluarkan biaya yang rendah namun dapat memperbaiki kondisi tempat kerja. Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan adanya hasil perbaikan kondisi tempat kerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang sudah menerapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja setelah para pekerja dan pengusaha Usaha Mikro, kecil, dan Menengah mengikuti pelaksanaan program Working Improvement in Small Medium Enterprise WISE . Namun, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program Working Improvement in Small Medium Enterprise WISE yaitu keterlibatan unsur tripartit dalam melaksanakan program Working Improvement in Small Medium Enterprise WISE , masih rendahnya kesadaran keselamatan dan kesehatan kerja pada usaha mikro, kecil dan menengah, dan tindak lanjut action plan.

---

ABSTRACT
Until recently, Micro, Small and Medium Enterprises in Indonesia are facing various challenges in carrying out their sustainability. One of the current challenges faced by Micro, Small, and Medium Enterprises is the limitation in applying safety and health aspects according to the expected standards. This limitation is caused by Micro, Small, and Medium Enterprises 39 consideration that the application of health and safety aspects requires high cost. One of the government 39 s progressive improvement efforts are given by the Ministry of Manpower to raise awareness of workers and employers through a work improvement program using the Working Improvement in Small Medium Enterprise WISE program for Micro, Small, and Medium Enterprises. This thesis discusses the process, obstacles, and the achievements from implementation of Working Improvement in Small Medium Enterprise WISE program that are given by the Ministry of Manpower to increase the awareness of safety and health for Micro, Small and Medium Enterprises. This research is a qualitative research with descriptive design. The result shows that the Working Improvement in Small Medium Enterprise WISE program can actually improve workplace conditions as training program for Micro, Small and Medium Enterprises by performing a practical and low cost action. In addition, the results of this study indicate that there are improvements in the workplace conditions of Micro, Small, and Medium Enterprises that have been implemented in accordance with safety and health standards. However, there are still obstacles found in implementing the Working Improvement in Small Medium Enterprise WISE program, which includes the involvement of tripartite elements in implementing the Working Improvement in Small Medium Enterprise WISE program, the low level of safety and health awareness on Micro, Small and Medium Enterprises, and from action plan follow up.

Abstrak :
ABSTRAK
Program e-HRM merupakan sistem pengelolaan kepegawaian yang berbasis elektronik yang terintegrasi dengan SAPK milik Badan Kepegawaian Negara dalam menjalankan Kenaikan Pangkat Otomatis KPO . Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari Program e-HRM dalam mengelola kenaikan pangkat PNS di Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat karena Kenaikan Pangkat memiliki peranan yang penting dalam upaya mencapai tujuan dari organisasi karena berkaitan dengan motivasi pegawai untuk bekerja secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi. Penelitian ini menggunakan teori manajemen sumber daya manusia pada sektor publik, e-Government, Human Resources Information System HRIS , dan Sistem Informasi Manajemen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa e-HRM yang terintegrasi dengan SAPK untuk menyelenggarakan KPO baru mengakomodir untuk kenaikan pangkat reguler. Sementara kenaikan pangkat pillihan jabatan struktural baru terakomodir pada e-HRM dan untuk kenaikan pangkat pilihan jabatan fungsional belum terakomodir karena data dari e-jafung belum settle. Terdapat kendala dalam penerapan e-HRM diantaranya pada kemampuan sumber daya manusia SDM , panduan yang kurang lengkap, tidak dilakukannya sosialisasi kepada pegawai secara menyeluruh, kurangnya ketersediaan alat untuk mengakses program, dan sumber data yang belum terintegrasi secara menyeluruh.

---

ABSTRACT
The e HRM program is an electronic based staffing management system, and also integrated with SAPK which owned by State Personal Board in running lsquo Kenaikan Pangkat Otomatis rsquo KPO . Researcher interested to know how the implementation of the e HRM program in managing the promotion of civil servants at the Secretariat General of the Ministry of Public Works and Housing because because the promotion has an important role in achieving the goals of the organization because it relates to employee motivation to work optimally to achieve goals organization. This research uses the theory of human resource management in the public sector, e Government, Human Resources Information System HRIS , and Management Information System. This research uses qualitative approach and data collection techiques in depth interview and literature study. The results of this study indicate that e HRM which integrated with SAPK to organize KPO, only accomodates the regular promotion. While the promotion for structural positions is only accomodated on e HRM and promotion for the functional positions haven rsquo t been accomodated because the data form e jafung hasn rsquo t been settled yet. There are obstacles in the implementation of e HRM such as on human resource HR capability, incomplete guidance, lack of socialization to employees as a whole, lack of tools to access programs, and data sources that have not been fully integrated.

Abstrak :
Munculnya konsep kota cerdas sebagai model kota terkini dapat menjadi suatu alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan yang disebabkan karena peningkatan jumlah pertumbuhan penduduk. Dalam rangka mencapai keberhasilan kota cerdas, diperlukan pengukuran progres kematangan secara objektif sehingga keberhasilan kota cerdas tidak hanya sebatas pernyataan sepihak oleh pemerintah. Pengukuran kematangan juga berguna untuk menentukan prioritas pengembangan serta mengidentifikasi hambatan yang ada. Kabupaten Bogor sebagai wilayah kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia telah menerapkan konsep kota cerdas sejak tahun 2018, namun hingga kini masyarakat belum merasakan dampak yang signifikan berdasarkan data yang dihasilkan dari wawancara pra-penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini melakukan pengukuran progres kematangan kota cerdas dengan menggunakan enabler dalam konsep Garuda Smart City Model sebagai aspek prioritas yang perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor sebelum akhirnya memberikan perhatian penuh terhadap elemen kota cerdas secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mix method melalui survei secara daring, wawancara, dan pengumpulan dokumen. Teknik pengambilan sampel survei menggunakan teknik nonprobabilita purposive sampling, begitupun dengan teknik pemilihan narasumber untuk wawancara. Jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 170 orang yang berasal dari enam kecamatan lokus penelitian. Data survei tersebut kemudian diolah dengan menggunakan IBM SPSS versi 25 dan Google Spreadsheet sehingga diperoleh analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa level kematangan kota cerdas di Kabupaten Bogor dengan menggunakan enabler Garuda Smart City Model terdapat pada level integrative dengan nilai sebesar 60,19 poin. Namun, meskipun Kabupaten Bogor telah menempati level integrative, skor yang hanya berbeda 0,19 poin dari batas terbawah level tersebut (mendekati level scattered) membuat Smart City Kabupaten Bogor masih memiliki beberapa gambaran kondisi yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik. Adapun, enabler SDM memiliki skor 64,82 poin, lalu enabler teknologi memiliki skor 60,33 poin, dan enabler tata kelola memiliki skor 55,42 poin. ......The emergence of Smart City concept as the latest city model can be an alternative solution to overcome problems caused by an increase in population growth. For the success of smart cities, it is necessary to measure the progress of maturity, so the smart cities are not only self-aggrandization by the government. Maturity measurement is also needed to determine development priorities and identify existing obstacles. Bogor Regency as the district with the largest population in Indonesia, has implemented the concept of a Smart City since 2018, but until now, the community has not felt significant impacts (based on data pre-study interview). This study aims to measure the progress of smart city maturity by using enablers in the Garuda Smart City Model concept as prioritized aspects that local government needs to consider before giving full attention to the overall elements of a smart city. This study uses a quantitative approach with a mixed methods data collection technique through online surveys, interviews, and document collection. The survey sampling technique uses non-probability purposive sampling, as well as the selection technique of interviewees. The number of respondents in this study was 170 citizens from six sub-districts. The survey data were processed by using IBM SPSS version 25 and Google Spreadsheet to obtain the descriptive statistical analysis. The results of this study indicate that the level of smart city maturity in Bogor Regency using enablers of the Garuda Smart City Model is at an integrative level with a score of 60,19 points. However, even though Bogor Regency has reached the integrative level, a score that only differs by 0.19 points from the lower limit makes Smart City in Bogor Regency have several conditions that are still not fully integrated. Smart people enabler has a score of 64,82 points, smart technology enabler with 60.33 points, and smart governance enabler with 55,42 points.