Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang ancaman separatis yang ditimbulkan Oleh Gerakan Papua Merdeka terhadap kedaulatan NKRI. Keticlakpuasan yang dirasakan oleh masyarakat Papua sejak paska penjajahan Belanda menimbulkan keinginan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beragam pcnycbab munculnya keinginan untuk memisahkan diri tersebut, salah satu yang utama karena masyarakal Papua menganggap bahwa pemerinlah pusat bclum mampu menycjahtcrakan rakyat Papua. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain dcskriptif analitis dan penelitian intelijen stratejik. Hasil penelitian ini menyarankan kepacla pcmcrintah pusat bahwa ketidakpuasan masyarakat Papua dapat mcngancam stabilitas dan kedaulatan NKRI. Keinginan untuk memisahkan diri tersebut muncul sebagai akibat dari adanya ketidakpuasan, marjinalisasi budaya dan sosial, ekplorasi SDA, pelanggaran HAM serta adanya dukungan dari dunia intcmasional. Oleh karena itu pemerintah perlu menerapkan stratcgi kebijakan yang tepat untuk mengeliminir Gcrakan Papua Merdeka.

---

This thesis discusses about separatist threat posed by Papua Freedom Movement against sovereignty ot`NKRI. Dissatisfaction felt by the people of Papua from Dutch colonial post raises a desire to secede from The Republic of Indonesia. Various causes emerge of the desire to secede, one of the main because of the Papuan people assume that the central govemment has not been able to provide welfare for the Papuans. This study was a qualitative research with descriptive analysis design and strategic intelligence research.

The results of this study suggest to the central government that the dissatisfaction of the Papuans could threaten the stability and sovereignty of the Republic of Indonesia. The desire for secession is emerging as a result of dissatisfaction, social and cultural marginalization, exploration of natural resources, human rights violations and the support from the intemational community. Therefore, govemment needs to implement appropriate policy strategies to eliminate the Papua Freedom Movement."

"Tesis ini membahas efektivitas kebijakan keamanan nasional dalam penanganan konflik Maluku melalui Deklarasi Malino II yang dinilai hanya berjalan pada tataran elit. Masyarakat Maluku yang terlibat langsung dalam konflik menganggap bahwa pemerintah pusat belum sepenuhnya memberikan solusi perdamaian secara nyata, namun lebih mengedepankan pada tindakan strategis. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis dan penelitian intelijen stratqjik. Hasil penelitian ini menyarankan kepada pemerintah pusat bahwa ketidakpuasan masyarakat Maluku terhadap pelaksanaan Perjanjian Malino II dapat mengancam stabilitas keamanan nasional, jika tidak dilakukan langkah-langkah antisipasi guna mencegah konilik serupa di masa yang akan datang.

---

This thesis explores the effectiveness of national seem-ity policy in handling conflict through the Malino Declaration II Maluku assessed only runs at elite level. Maluku people who were directly involved in the conflict assume that the central government has not iiilly give peace areal solution, but it tends to emphasize the strategic action. The study was a qualitative research design with descriptive analysis and strategic intelligence research.

The results of this study suggest to the central government that the people of Maluku dissatisfaction towards the implementation of the Malino ll Agreement could threaten the stability of national security, if not done in anticipation of measures to prevent similar conflicts in the future."

"Tesis ini terdiri dari 188 halaman, 6 bab, 8 halaman daftar referensi, menggunakan sumber referensi dari 67 buku ( 1965-2009 ), 9 karya ilmiah { tesis dan disertasi ), 9 jurnal ilmiah, 15 peraturan dan kebijakan pemerintah, dan 20 sumber lain yang relevan. Tesis ini membahas mengenai keberadaan dinas intelijen di Direktorat Jenderal Pajak yang didirikan sejak tahun 2007 berdasarkan UU .No.6 tahun 1983 jo. UU No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai unit yang memberikan dukungan intelijen atas tugas Direktorat Jenderal Pajak dalam bidang pengawasan kepatuhan wajib pajak dan penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Penelitian ini dilakukan atas Kebijakan, Organisasi, Aktivitas, Produk, Tujuan, dan Sistem Pengawasan dinas Intelijen Pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskziptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dinas intelijen pajak sejauh ini masth berada dalam tingkatan intelijen taktis (memenuhi kebutuhan masa kini), belum sampai pada tingkatan intelijen strategis (memberikan perkiraan ke masa depan). Fungsi-fungsi intelijen belum dilakukan secara menyeluruh bahkan terdapat fungsi intelijen yang belum dilakukan oleh dinas intelijen pajak. Ha! ini terlihat dari sisi kebijakan, organisasi, aktivitas, dan produk dinas intelijen pajak yang sangat bersifat taktis. Kegiatan dinas intelijen pajak lebih menyerupai kegiatan reserse kepolisian alih-alih disebut kegiatan intelijen. Penelitian ini juga menyarankan adanya suatu reformulasi kebijakan, restrukturisasi organisasi, revitalisasi peran, peningkatan kapasitas sumber daya dan juga peningkatan kerjasama dan koordinasi dalam tubuh dinas intelijen pajak agar dinas intelijen pajak dapat berperan dalam tingkatan intelijen taktis maupun intelijen strategis. Perubahan dan perbaikan ini menjadi penting agar dinas intelijen pajak dapat secara komprehensif menjalankan fungsi-fungsi intelijen yang berlaku secara universal dan memberikan dukungan penub atas tugas-tugas yang diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak.

---

The study consists of 188 pages, 6 chapters, 8 pages of bibliography, and use sources from 67 books (1965-2009), 9 theses, 9 journals, 15 laws and government policies, and 20 other relevant sources.

The concern of this study is about the existence of intelligence unit in Directorate General of Taxes (DGT) which has established since 2007 based on the mandate of Republic of Indonesia Law Number 6 of 1983 as lastly amended by Law Number 28 of 2007 concerning General Provisions and Tax Procedures as a unit that provides intelligence support for DGT in taxpayer compliance oversight and law enforcement in taxation.

The study focuses on the policies, organization, activities, products, purposes, and oversight system in DGT’s intelligence unit. The study uses qualitative method research and descriptive design approach. The findings show that DGT’s intelligence unit still plays its role in tactical intelligence level (to provide current needs), yet in strategic intelligence level (to provide firture foresight). There are only partial use of intelligence functions, in fact there is an intelligence function that has never been used yet. Those things can be seen from the policies, organization, activities, products, and purposes of the DGT’s intelligence unit that are very tactically. DGT’s intelligence unit activities just more like police investigation unit activities instead of intelligence unit activities.

This study also suggests for some policy reformulations, proposes organizational restructurization, role revitalization plans, capacity and resource improvement programs, and also cooperation and coordination schemes in DGT’s intelligence unit. Those suggestions and proposals are very important things to do in DGT’s intelligence unit so the unit can be comprehensively playing the role of intelligence unit both in tactical and strategic intelligence level just like other intelligence unit in all over the world and gives full support to the duty of DGT."

"Tesis ini membahas penelitian yang ditujukan untuk mengamati upaya online campaign produk X yang dilakukan oleh pihak produk Y. Upaya online campaign produk X dipandang sebagai aksi kompotitor yang merupakan faktor perubahan dalam lingkungan eksternal, serta memiliki sifat mengancam bagi pihalc produk Y, Sehingga menjadi perlu untuk ditelusuri dalam penerapan competitive intelligence, untuk memahami efektifitas online campaign tersebut, serta pengaruh hasil efektiiitas terhadap kemungkinan aksi di masa yang akan datang. Penelitian terhadap online campaign produk X diawali dengan penelusuran online campaign Obama yang dipandang sebagai best-practice, untuk menghasilkan model ideal online campaign yang akan digunakan dalam perbandingan. Dan diteruskan dengan penelitian yang difokuskan pada online campaign produk X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa online campaign produk X belum efektif, diukur berdasarkan mekanisme pelaksanaan. Namun hasil tersebut tidak boleh dianggap remeh oleh pihak produk Y, dan perlu adanya tindakan antisipasi terhadap kemungkinan geliat produk X di rnasa mendatang.

---

focus of this study is the research on product X online campaign as the action of competition from the product Y side. Which is seen as a response to answer the changes in the extemal environment that is realized by product X, and this action is also assumed threatening the share of product Y in market. There is a need on product Y to anticipate strategic surprises in the future, so it becomes important to analyze the effectiveness of product X online campaign by competitive intelligence. This research is using the online campaign methods of Obama as the best practice to compare with. And the results show that product X online campaign isn't effective yet based on the mechanism of the campaign. But these results need to be anticipated by product Y in the future."

"Penyidikan memainkan peran penting untuk menuntaskan perkara-perkara menyangkut masalah hukum dalam bidang perpajakan. Usaha penyidikan akan mengungkapkan berbagai infommasi dan fakta~fakta untuk memproses wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Aparat penyidik pajak diharapkan mampu melaksanakan tugas penyidikan secara efektif sehingga dapat meminimalkan pelanggaran perpajakan oleh wajib pajak. Dua faktor yang potensia! menentukan efekivitas penyidikan yaitu produk intelijen dan adversitas. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk meneliti pengaruh produk intelijen dan adversitas penyidik dalam efektivitas penyidikan pajak. Penclitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Sampel yang digunakan sebanyak 58 penyidik yang diambil dengan tcknik sensus. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif dan stalistik inferensial meliputi korelasi dan regresi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk intelijen pajak bezpengaruh terhadap efektivitas penyidikan, sehingga semakin baik produk intelijen, maka semakin cfektif penyidik dalam melakukan penyidikan. Adversitas juga memiliki pengaruh terhadap efektivitas penyidikan, sehingga semakin tinggi adversitas penyidik, maka semakin efektif penyiclik dalam melakukan penyidikan. Demikian pula secara bersama-sama produk intelijen clan adversitas memiliki pengaruh terhadap efektivitas penyidikan pajak, yang berarti semakin baik produk intelijen dan semakin tinggi adversitas, maka semakin efektif penyidik dalam melakukan penyidikan. Sebaliknya, semakin buruk produk intelijen dan semakin rendah adversitas, maka sernakin tidak efektif penyidik dalam menjalankan tugas penyidikan. Hasil analisis deskriptif dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa masih cukup banyak penyidik yang memiliki kemampuan kurang/Iemah dalam menghasiikan produk intclijen yang berkualitas, seperti masalah ketepatan waktu, akurasi dan objektivitas. Berdasarkan penelitian tersebut, maka perlu ada usaha untuk meningkatkan kompetensi penyidik dalam menghasilkan produk intelijen yang berkualitas, yaitu dengan memperbanyak penyelenggaraan pendidil-can dan pelatihan yang terkait dengan tugas-tugas intelijen perpajakan. Sementara untuk meningkatkan adversitas penyidik dilakukan dengan membaca berbagai literatur yang terkait dengan adversitas dan mengikuti pelatihan atau seminar yang temanya berkaitan dengan adversitas Institusi pajak juga perlu mengadakan pelatihan ?secara intema] dengan mengundang narasumber yang kompeten dan menguasai materi adversitas.

---

Tax Investigation played such an important role in most cases which related with law enforcement in taxation. Investigation will reveal a variety of information and facts to process taxpayers who commit violations. Tax investigators are expected to investigate effectively in the duties of investigation so as to minimize tax violations by the taxpayer. Two potential factors to determine the investigation effectivity are intelligence products and adversity of the investigator. Therefore, this study aims to analyze the influence of intelligence products and investigator adversity in investigation effectivity.

This study uses a quantitative approach with a survey method. The sample used was 58 investigators drawn by census technique. Data were collected through questionnaires. The data is then analyzed using descriptive and inferential statistics include the correlation and regression.

The results of this study indicate that the intelligence product affects the effectiveness of the lax investigation, so the better the intelligence product, the more effective investigator in doing the investigation. Adversity also have an influence on the effectiveness of the investigation, so the higher investigator adversity, the more effective investigator in doing the investigation. Similarly together intelligence products and adversity have an impact on the effectiveness of the tax investigation, which means more and better intelligenceproducts and the higher the adversity, the more effective investigator in doing the investigation. Conversely, the worse or the lower the intelligence product and the adversity, the investigator is less effective in doing investigations. Results of descriptive analysis in this study indicate that there are still a lot of investigator who have less ability/ weak in producing high-quality intelligence products, such as punctuality problems, accuracy and objectivity.

Based on these studies, it is necessary to improve the competence of the investigators in producing high-quality intelligence products, with an emphasis on providing education and training related to tax intelligence tasks. As to increasing adversity of the investigators performed by reading literature related to the adversity and through courses or seminars related to the theme of adversity. Tax agencies also need to conduct intemal training by inviting speakers who are competent and master in adversity material."

"Perkembangan lingkungan strategis dan geopolitik global saat ini menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Indonesia. Konflik bersenjata serta ketegangan politik antar negara-negara menjadi potensi ancaman yang tidak dapat diprediksi. Keberadaan diaspora Indonesia menjadi fokus Pemerintah Indonesia dalam rangka melindungi keselamatan Warga Negara Indonesia yang ada di luar negeri dari potensi ancaman konflik global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi intelijen dan kendala yang dihadapi dalam kegiatan pengamanan intelijen dalam operasi evakuasi WNI di Ukraina dalam konflik Rusia-Ukraina. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara terhadap beberapa pihak-pihak yang berkompeten di bidang perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri. Hasil penelitian ini adalah Pemerintah Indonesia melakukan serangkaian kegiatan pengamanan intelijen dalam rangka melindungi Warga Negara Indonesia yang berada di wilayah konflik. Pemerintah Indonesia berhasil meminimalisisr potensi ancaman bagi WNI di wilayah konflik dengan mengeluarkan Nota Diplomatik dan pengerahan Satuan Tugas Khusus dari berbagai elemen pemerintahan. Kendati demikian, Pemerintah Indonesia belum memiliki regulasi yang secara komprehensif mengatur koordinasi operasi evakuasi WNI di luar negeri.

Kata kunci: Ancaman, Pengamanan, Intelijen, Warga Negara

---

The dynamics of the global strategic and geopolitical environment are currently a serious concern for the Indonesian government. Armed conflicts and political tensions between countries are potential threats that cannot be predicted. The Indonesian diaspora's existence is the Indonesian government's focus to protect the safety of Indonesian citizens abroad from any potential threats of global conflict. This study aims to analyse the function of intelligence and the obstacles encountered in intelligence security activities within evacuation operations for Indonesian citizens in Ukraine during the Russian-Ukrainian conflict. This study uses a qualitative research method with interview data collection techniques with several parties who are involved in the field of protection for Indonesian citizens abroad. The results of this study are that the Indonesian government carries out numerous intelligence security activities to protect Indonesian citizens in conflict areas. The Indonesian government succeeded in reducing potential threats to Indonesian citizens in conflict areas by issuing Diplomatic Notes and deploying Special Task Forces from various government elements. Nevertheless, the Indonesian government has not had a comprehensive regulation, leading to coordinating evacuation operations for citizens abroad."

"Tesis ini dilakukan untuk mengkaji kemampuan alat Open-Source Intelligence (OSINT) untuk diterapkan oleh Unit Penanggulangan Separatis Baintelkam Polri untuk melakukan kegiatan deteksi ancaman Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua dalam rangka melakukan kontra intelijen. Alasan dilakukannya penelitian ini adalah melihat pentingnya peran OSINT dalam deteksi pemetaan ancaman dan pergerakan KKB di Papua, yang selanjutnya dapat digunakan oleh Unit Penanggulangan Separatis Baintelkam Polri untuk melakukan upaya pemanfaatan OSINT dalam melakukan kontra intelijen terhadap pergerakan KKB di Papua. Oleh karena itu, dirumuskan permasalahan: Bagaimana peran OSINT dalam deteksi pemetaan ancaman dan pergerakan KKB di Papua? Dan bagaimana upaya Unit Penanggulangan Separatis Baintelkam Polri dalam memanfaatkan OSINT dalam melakukan kontra intelijen terhadap pergerakan KKB di Papua.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran OSINT dalam deteksi pemetaan ancaman dan pergerakan KKB di Papua dimanfaatkan dalam kegiatan kontra terorisme; kegiatan penanganan kejahatan dunia maya; melakukan analisis pendanaan terorisme; melakukan analisis harga di pasar cryptocurrency; melakukan analisis untuk menghadapi situasi seperti perdagangan manusia, migrasi ilegal, pembuatan senjata dan bahan peledak, dan dalam kaitannya dengan pendanaan teroris; dapat digunakan untuk pengambilan data. Di dalam melaksanakan perannya tersebut, OSINT ini diterapkan dengan metode: pengumpulan data; analisis data, yang meliputi: analisis leksikal, analisis semantik, analisis geospasial, analisis media sosial, metode ekstraksi pengetahuan, yang dapat diperoleh melalui data korelasi, data klasifikasi, deteksi outlier, data pengelompokan, data regresi, dan pola pelacakan. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan dalam pemanfaatan OSINT dalam kontra intelijen terhadap pergerakan KKB di Papua dilakukan melalui penerapan strategi kontra intelijen dengan metode defensif aktif-pasif dan metode ofensif aktif pasif, melalui sejumlah kegiatan berikut ini: analisis prediktif untuk kegiatan teroris; melakukan identifikasi kegiatan radikalisasi; mendeteksi missinformasi dan disinformasi yang disebarkan oleh KKB maupun kelompok teroris untuk tujuan strategis; melakukan moderasi dan penghapusan konten yang berisi paham radikal dan terorisme secara otomatis; melawan narasi teroris dan ekstremis keras; dan melakukan pengelolaan analisis data yang sifatnya berat.

---

This thesis was conducted to examine the ability of the Open-Source Intelligence (OSINT) tool to be applied by the National Police's Separatist Countermeasures Unit to carry out threat detection activities for the Papuan Armed Criminal Group (KKB) in the context of conducting counterintelligence. The reason for this research is to see the importance of OSINT's role in detecting threat mapping and KKB movements in Papua, which can then be used by the National Police's Baintelkam Separatist Countermeasures Unit to make efforts to use OSINT in conducting counterintelligence against KKB movements in Papua. Therefore, the problem is formulated: What is the role of OSINT in the detection of threat mapping and KKB movements in Papua? And what are the efforts of the National Police's Baintelkam Separatist Countermeasures Unit in utilizing OSINT in conducting counterintelligence against the KKB movement in Papua.

The results of this study indicate that the role of OSINT in the detection of threat mapping and KKB movements in Papua is utilized in counter-terrorism activities; cyber crime handling activities; perform analysis of terrorism financing; perform price analysis on the cryptocurrency market; conduct analysis to address situations such as human trafficking, illegal migration, manufacture of weapons and explosives, and in relation to terrorist financing; can be used for data collection. In carrying out its role, OSINT is applied with the following methods: data collection; data analysis, which includes: lexical analysis, semantic analysis, geospatial analysis, social media analysis, knowledge extraction methods, which can be obtained through correlation data, classification data, outlier detection, clustering data, regression data, and tracking patterns. In addition, efforts that can be made to use OSINT in counterintelligence against the KKB movement in Papua are carried out through the application of counterintelligence strategies with active-passive defensive methods and active-passive offensive methods, through the following activities: predictive analysis for terrorist activities; identify radicalization activities; detect misinformation and disinformation spread by KKB or terrorist groups for strategic purposes; carry out moderation and removal of content containing radical and terrorism ideas automatically; counter terrorist and violent extremist narratives; and manage data analysis that is heavy in nature."

"Penanganan terorisme selama ini hanya dilakukan oleh pemerintah melalui pendekatan hukum semata. Belum ada kebijakan yang jelas untuk melakukan langkah preventif dan rehabilitasi terhadap tahanan terorisme. Pemerintah sampai saat ini belum memiliki kebijakan deradikalisasi terorisme yang jelas untuk melakukan pembinaan kepada para tahanan terorisme selama berada di penjara maupun selepas mereka keluar dari penjara. Pengertian deradikalisasi disini adalah proses meyakinkan para ekstremis untuk meninggalkan penggunaan kekerasan (radikal).Berdasarkan permasalahan diatas, maka pertanyaan penelitian dalam tesis yang digunakan untuk menjawab masalah tersebut yaitu program deradikalisasi terorisme seperti apakah yang dapat diterapkan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan kerangka teori terorisme, latar belakang dan sebab dari tindakan terorisme, kontra terorisme, Pendekatan hard power, soft power dan teori-teori berkenaan dengan deradikalisasi terorisme. Thesis ini juga melakukan perbandingan program deradikalisasi di sembilan negara untuk mengetahui perbedaan dan kesamaan program deradikalisasi di sembilan negara tersebut. Wawancara dan observasi langsung ke lapangan dilakukan untuk mengetahui program deradikalisasi yang telah dilakukan di institusi-institusi pemerintah.Hasil analisa penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini tidak ada program deradikalisasi yang komprehensif untuk mencegah terulang kembali tindakan kekerasan terorisme. Tidak ada program lintas departemen yang bersinergi untuk melakukan tindakan deradikalisasi ini. Desk Khusus Pemberantasan Terorisme tidak mampu melakukan langkah-langkah deradikalisasi yang efektif dikarenakan keterbatasan wewenang dan dana.Penelitian ini menyarankan pembentukan Badan Khusus Deradikalisasi Terorisme yang bertugas untuk melakukan deradikalisasi dalam spektrum luas (deideologisasi pada masyarakat) dan deradikalisasi pada para tersangka pelaku terorisme. Badan Khusus Deradikalisasi Terorisme ini merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Strategi yang digunakan oleh Badan ini untuk melakukan pencegahan tindakan kekerasan terorisme dibagi dalam tiga tahapan. Yang pertama yaitu tindakan pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat luas dengan tujuan agar tidak ada lagi yang terkena paham radikal. Kemudian yang kedua adalah penanganan terhadap tersangka teroris yg sudah tertangkap dan dipenjarakan agar dapat mau menghentikan tindakan terorisnya. Dan yang ketiga adalah membahas upaya yang akan dilakukan kepada tersangka teroris yang sudah bebas dari masa tahanan.

---

The present study set out from the condition that Indonesia does not have the deradicalisation of terrorism program in order to prevent terrorism. Terrorism until now is only carried out through the legal approach only. The govemment does not have the policy that is clear to carry out the preventive step and rehabilitation against terrorism resistance. The definition of deradicalisation here is the convincing process of the extremists to leave the use of the violence (the radicai). Based on the problem above, then the research question in this thesis is what is the best deradicalitation of terrorism program that can be applied in Indonesia.

This research uses the framework of the theory of terrorism, the background and the cause of terrorism action, contra terrorism, the hard power approach, soft power approach and theories in connection with deradicalisation of terrorism. This thesis also carry out the comparison program of deradicalisation in nine countries to know the differences and the similarities of the deradicalisation program in that countries. The interview and direct observation are also carried out to know the deradicalisation program that was carried out in government institutions.

Results of the analysis of this research show that at this time the governement still does not have the deradicalisation program that is comprehensive to prevent the terrorism action. There is no cross-department program that carry out the action of deradicalisation of terrorism. Counter-Terrorism Coordinating Desk cannot carry out steps of deradicalisation that is effective because the limitations of the authoritation and the funding. This research suggests the formation the Organization of Deradicalisation of Terrorism that is assigned to do deradicalisation in wide spectrum (deideologisation to the radical community) and deradicalisation to the suspects in the perpetrators of terrorism. The strategy that is used by this organization are divided into three stages. There are prevention, rehabilitation and reintegration."