Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The focus of this study is application of mopving thing on Fiducia according to the law of Fiducia No. 42/1999 Jo. KUH Perdata Article 1977 Point 1. That is what application of moving thing on Fiducia Law is agree or againts with meaning of that hope of KUH Perdata Article 19767 Point 1 and what is KUH Perdata Article 1977 Point 1 has relevan for the relationship of business. The research is yuridis normative. The data were collected by means of deep study. The researcher suggests that The law of Fiducia application is important to review. That have more research for the law og Fiducia application & have more research for clasification of the thing that have been Fiducia object."

"Tesis ini membahas tentang fungsi pengawasan direktur independen dan dampaknya terhadap efisiensi perusahaan. Fungsi pengawasan direktur independen dianalisis dengan membandingkan pengaturan keberadaan direktur independen pada negara-negara di dunia khususnya di Amerika Serikat, Jepang, Malaysia dan Indonesia. Dari analisis tersebut diketahui bahwa dasar filosofis keberadaan direktur independen adalah untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan berfungsi untuk mengawasi kepengurusan PT Persero Publik dari segala tindakan yang dapat merugikan pemegang saham minoritas. Keberadaan direktur independen berdampak efisien bagi PT Persero Publik sektor perbankan. Hal ini didasarkan pada studi yang dilakukan melalui teori Cost Benefit Analysis (CBA) terhadap laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara Tbk dan PT Bank Mandiri Tbk. Studi tersebut menunjukan kenaikan beban keuangan setelah diterapkannya direktur independen diimbangin dengan kenaikan pendapatan yang lebih besar dari sebelum diterapkannya direktur independen.

---

This thesis discusses the function of independent director oversight and its impact to company efficiency. Independent director oversight functions are analyzed by comparing the regulation of the existence of an independent director on the countries in the world especially United States, Japan, Malaysia and Indonesia. The analysis of basic philosophical it is known that, the presence of independent directors is to protect the interests of minority shareholders and supervise the management of Public Stated Own Enterprises from all actions that can harm minority shareholders. The existence of an independent director, impact efficiently to the Public Stated Own Enterprises in banking sector. It is based on a study conducted through the theory of the Cost Benefit Analysis (CBA) of PT Bank Tabungan Negara Tbk and PT Bank Mandiri Tbk financial statements. The study shows increase in financial burden after implementing the independent director but the increase revenue is greater than before implementing independent director."

"Semakin berkembangnya financial technology peer to peer lending atau disebut juga layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang menjadi budaya baru dalam pinjam-meminjam uang oleh masyarakat di Indonesia. Dapat dinilai apakah peraturan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat mengakomodir fintech peer to peer lending terdaftar/berizin tetapi masih mengabaikan aturan perlindungan konsumen dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara fintech. Kebijakan penyelenggara fintech peer to peer lending masih ada yang mengabaikan aturan mengenai perlindungan konsumen seperti penyebaran data pribadi hingga penagihan yang kasar kepada konsumen yang mengakibatkan banyak konsumen dirugikan atas kebijakan penyelenggara tersebut. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen fintech peer to peer lending? dan bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap kebijakan yang dibuat oleh penyelenggaraan fintech peer to peer lending terdaftar/berizin yang merugikan konsumen?. Metode yang akan digunakan dalam Tesis ini yaitu yuridis-normatif atau dikenal juga dengan metode penelitian hukum doktrinal. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui Peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengakomodir kepentingan konsumen pengguna fintech berupa peraturan dan pengawasan tentang regulatory sandbox yang harus diikuti oleh penyelenggara fintech agar mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan, diresmikan juga Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen yang memberikan manfaat kepada konsumen fintech peer to peer lending untuk mendapatkan informasi, memberikan informasi dan melakukan pengaduan mengenai produk jasa keuangan dan Alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan.

---

The development of financial technology peer to peer lending, also known as technology-based lending and borrowing services, has become a new culture in lending and borrowing money by people in Indonesia. The regulations and supervision related to registered/licensed fintech peer to peer lending prepared by the Financial Services Authority have not been able to fully protect consumers against policies issued by fintech operators. There are still policies of fintech peer to peer lending operators that ignore rules regarding consumer protection, such as the distribution of personal data to harsh billing of consumers, which results in many consumers being disadvantaged by the policies of these providers. What is the role of the Financial Services Authority in providing protection to peer to peer lending fintech consumers? and how is the implementation of the supervisory function of the Financial Services Authority on policies made by the implementation of registered/licensed fintech peer to peer lending which harm consumers ?. The method used in this thesis is juridical-normative or also known as the doctrinal law research method. Based on the results of the research, it can be seen that the regulations issued by the Financial Services Authority to accommodate the interests of consumers of fintech users in the form of regulations and supervision on regulatory sandboxes that must be followed by fintech administrators in order to obtain a recommendation from the Financial Services Authority, a Consumer Protection Portal Application was inaugurated which provides benefits to consumers for get information, provide information and make complaints regarding financial service products based on the POJK regarding the implementation of consumer services in the financial services sector and alternative dispute resolution in the financial services sector initiated by the Financial Services Authority. "

"Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah untuk mengetahui apakah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan telah konsisten dengan Peraturan Perudang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan Perlindungan Konsumen, lalu aspek perlindungan apa saja yang diberikan pada Nasabah dalam kegiatan Perantara Pedagang Efek di Indonesia, dan untuk mengetahuiapakah POJK No. 1/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan telah melindungi hak-hak konsumen dalam kegiatan Perantara Pedagang Efek. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif sebagai metode untuk melakukan penelitian ini. Penggunaan metode penelitian hukum normatif ini akan dimulai peneliti dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis, doktrin-doktrin hukum yang berhubungan dengan sistem hukum, perlindungan konsumen, pasar modal, perjanjian serta menganalisis secara singkat pemberlakuannya pada pelaksanaan perlindungan konsumen Perusahaan Efek. Kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat pada POJK No. 1 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan OJK lainnya yang merupakan turunannya telah konsisten dengan UU Perlindungan Konsumen, kemudian aspek-aspek perlindungan konsumen dalam perdagangan efek di Indonesia yang diatur dalam POJK No. 1 Tahun 2013 antara lain adalah aspek Pencegahan, Penanggulangan, Pengendalian Internal dan Pengawasan. Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan bahwa POJK No. 1/2013 secara teoritis juga telah melindungi hak-hak konsumen......This study aimed to find out whether the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 1/2013 on Consumer Protection of the Financial Services Sector has been consistent with the applicable Indonesian Rule and Regulations related to Consumer Protection, then what aspects of protection are provided to the Consumer in the activities of Securities Brokerage in Indonesia, and to find out whether POJK No. 1/2013 on Consumer Protection The Financial Services Sector has protected the rights of consumers in the activities of Securities Brokerage. Researcher use a normative legal research method as a method for conducting this research. The use of this normative legal research method conducted by reviewing the provisions of positive written law, and legal doctrines related to the legal system, consumer protection, capital markets, agreements and briefly analyzing its enforcement on the implementation of consumer protection on Securities Companies. The conclusions are that the provisions contained in POJK No. 1 /2013 and other OJK regulations which constitute its derivatives have been consistent with the Consumer Protection Act, then the aspects of consumer protection in securities trading in Indonesia which regulated in POJK No. 1 /2013 are the aspect of Prevention, Countermeasure, Internal Control and Supervision. Furthermore, it can be concluded that POJK No. 1/2013 theoretically also has protected the rights of consumers."

"Tesis ini akan menguraikan mengenai eksistensi dan kedudukan Badan Kepegawaian Negara dalam pembinaan manajemen kepegawaian negara, serta kedudukan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam sistem perundangundangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Kepegawaian Negara memiliki kedudukan yang jelas, penting, dan strategis dalam pembinaan manajemen kepegawaian negara. Badan Kepegawaian Negara memiliki fungsi pengaturan dalam bentuk Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang memuat norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kepegawaian. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara memenuhi kualifikasi sebagai sebuah peraturan perundang-undangan dan memiliki kedudukan yang jelas, sehingga terhadap pelanggaran atas norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat dijatuhi sanksi administrasi.

---

This thesis will describe the existence and status of National Civil Service Agency in the development of the civil service management, as well as the status of the Regulation of the Head of National Civil Service Agency in the Indonesia legal system. This research is a normative legal research, by using library research and field research. The results showed that the National Civil Service Agency has a clear position, important, and strategic in fostering civil service management. The National Civil Service Agency has a regulatory function in the form of the Regulation of the Head of National Civil Service Agency, which contains the norms, standards, procedures, and criteria in the field of civil service. The Regulation of the Head of National Civil Service Agency qualifies as a legislation and have a clear position, so that the infringement of norms, standards, procedures, and criteria that determined in the Regulation of the Head of National Civil Service Agency may be imposed to administrative sanctions."

"Berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik gencar memberitakan tentang terjadinya kejahatan dengan variasi jenisnya, peningkatan kuantitas dan kualitasnya, modus operandinya, korban maupun jumlah kerugiannya. Data kejahatan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti kepolisian, kejahatan dan pengadilanpun setiap tahun mengalami peningkatan. Kompas tanggal 23 Januari. 1990 memberitakan bahwa antara tanggal 20 Oktober sampai 19 November 1989 telah terjadi. 1.893 kasus kamtibmas, sedangkan.antara tanggal 20 November sampai 19 Desember 1989 telah terjadi 2.205 kasus, yang berarti naik 312 kasus atau 16,98 %.Dari 10 jenis peristiwa kamtibmas, 7 jenis mengalami kenaikan yakni:1. pembunuhan naik 11 kasus (20 %);2. pencurian dengan pemberatan naik 199 kasus (26 %);3. pencurian dengan kekerasan naik 31 kasus (15,19 %);4. pencurian kendaraan bermotor naik 123 kasus atau naik 30,98 %;5. perkosaan naik 12 kasus (57,14 %);6. kejahatan (penyalahgunaan) narkotika naik 6 kasus atau naik 300 %;7. kejahatan mata uang palsu naik 6 kasus (75 %).Selain 7 jenis peristiwa kamtibmas di atas, diketahui juga bahwa diberbagai kota di Indonesia terjadi kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana khusus seperLi korupsi, subversi, tindak pidana ekonomi, delik pers, dan sebagainya yang juga mengalami kenaikan dan berakibat timbulnya banyak kerugian. Anton Tahah mengemukakan data korupsi pada Harian Kompas tanggal 19 September 1991 beserta jumlah kerugian negara. Sebagai pembanding pada 5 tahun (1977 - 1981) terjadi 1.325 kasus korupsi dengan kerugian negara Rp 137.500 juta; 5 tahun berikutnya (1982 - 1985) terjadi. 4.985 korupsi; tahun 1989 kerugian korupsi mencapai Rp 260 milyar, dan pada tahun 1990 kerugiannya mencapai Rp 1 trilyun. Berdasarkan data dari Kejaksaan Tinggi Yogyakarta pada tahun 1988 sampai tahun 1990 terjadi 12 kasus korupsi dengan kerugian Rp 1.363.494.506,95,00 Kerugian tersebut sangat mengerikan, dan kalau tidak segera dicari terapinya, sangat menggoyahkan sendi-sendi perekonomian nasional."