Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam era digital yang terus berkembang, aktivitas sosial dan bisnis semakin banyak beralih ke media sosial dan digitalisasi melalui e-commerce. Tidak hanya pada sektor jual beli masyarakat, terjadi digitalisasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dengan dibangunnya sistem e-katalog. Sistem e-katalog memungkinkan pemerintah dan masyarakat untuk mengawasi dan memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan secara adil dan transparan. Namun, sistem e-katalog mengalami keterbatasan dalam hal jumlah dan jenis produk, sehingga upaya terus dilakukan untuk menambah vendor dan memperluas kesepakatan dengan penjual lokal. Meskipun begitu, masih terdapat banyak produk impor yang tercatat pada daftar produk di e-katalog. Dengan memanfaatkan teknologi Machine Learning, klasifikasi produk ke lokal dan pemetaannya ke kategori di e-katalog dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh sistem e-katalog ini. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Experimental research, dimana klasifikasi produk dan pemetaan kategori yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode Machine Learning. Pemetaan kategori dilakukan dengan 2 pendekatan, produk ke kategori dan kategori ke kategori. Klasifikasi produk dibagi menjadi 2 kelas yaitu lokal dan impor. Data yang diolah adalah produk dari e-commerce dari rentang November 2022 hingga April 2023. Metode yang digunakan pada penelitian ini untuk klasifikasi produk lokal dan kategori adalah Random Forest (RF), Support Vector Machine (SVM), Neural Network (NN), dan Transformers. Dari eksperimen klasifikasi produk lokal dan kategori, keduanya mendapatkan hasil evaluasi terbaik dari model transformers, yang digunakan sebagai model ekstraksi fitur hingga klasifikasi. Performa model klasifikasi produk lokal mendapat f1-score 97,24% dan akurasi 97,25%. Sedangkan model klasifikasi kategori, performa model f1-score 63,74% dan akurasi 64,14%. ......In the ever-evolving digital era, social and business activities are increasingly turning to social media and digitalization through e-commerce. Not only in the public buying and selling sector, digitization happen in the field of government goods/services procurement with the construction of an e-catalog system. The e-catalog system enables the government and the public to monitor and ensure that government procurement of goods and services is carried out in a fair and transparent manner. However, the e-catalog system suffers from limitations in terms of the number and types of products, so efforts are being made to add more vendors and expand agreements with local sellers. Even so, there are still many imported products listed on the product list in the e-catalog. By utilizing Machine Learning technology, classifying products to local and mapping them to categories in the e-catalog can help solve the problems faced by this e-catalog system. The research design used in this study is Experimental research, where product classification and category mapping are carried out in this study using Machine Learning methods. Category mapping is done with 2 approaches, product to category and category to category. Product classification is divided into 2 classes, namely local and imported. The processed data are products from e-commerce from November 2022 to April 2023. The methods used in this study for local product classification and categories are Random Forest (RF), Support Vector Machine (SVM), Neural Network (NN), and Transformers. From the local and category product classification experiments, both obtained the best evaluation results from the Transformers model, which was used as a feature extraction model for classification. The performance of the local product classification model gets an f1-score of 97,24% and accuracy 97,25%. While the category classification model, the performance of the f1-score model is 63,74% and accuracy 64,14%.

Abstrak :
Sekarang ini, perkembangan dunia tidak lepas dari perkembangan teknologi berbasis informasi. Hampir disemua sektor dunia usaha memerlukan teknologi informasi (TI) untuk mendukung proses bisnis masing-masing sektor. Dari semua sektor dunia usaha, yang paling terasa pengaruh teknologi informasinya didalam kehidupan kita adalah sektor perbankan. Teknologi informasi khususnya yang terkait dengan data merupakan hal yang paling kritis yang harus diselamatkan dari segala bentuk kerusakannya. Dikarenakan teknologi informasi itu sangat penting untuk menentukan hal-hal yang bersifat strategis disektor perbankan, maka diperlukan tata kelola TI (IT Governance) yang terarah, terstrukur serta optimal. Untuk itu, maka Indonesia khusus Bank Indonesia selaku Bank sentral yang memegang kekuasaan tertinggi disektor perbankan di Indonesia, memberlakukan peraturan-peraturan mengenai tata kelola TI yang harus dipatuhi (compliance) oleh Bank-Bank yang ada di Indonesia. Penelitian ini akan melihat sejauh mana peraturan-peraturan yang telah yang telah dikeluarkan oleh Indonesia khususnya Bank Indonesia taat pada kerangka tata kelola TI COBIT yang memang telah diakui sebagai salah satu standar internasional. Metoda utama yang digunakan adalah memetakan peraturan-peraturan tersebut ke 34 fokus proses COBIT. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah: • Penyediaan kerangka kepatuhan TI disektor perbankan di Indonesia, • Sejauh mana peraturan tersebut mentaati kerangka kerja COBIT, • Apabila Bank-Bank yang ada di Indonesia ingin menerapkan kerangka kerja COBIT untuk tata kelola TI-nya, maka akan mempermudah Bank- Bank tersebut dalam mematuhi (compliance) peraturan yang berlaku khususnya peraturan dari Bank Indonesia • Memahami peraturan yang belum dibuat dan yang telah dibuat oleh Indonesia khususnya Bank Indonesia disektor perbankan dilihat dari sudut pandang kerangka kerja COBIT.

---

Nowaday, our real world can not separate from information technology (IT). Almost all bussiness sector need information technology to support their process bussiness. From all bussiness sector which most influenced by information technology is Banking. Data is the most critical part of information technology that must be saved from any disaster. Because IT is strategic for making decision in Banking sector, therefore, required effective, structured, and optimum IT Governance. According to that character of IT, Indonesia Bank, which as central Bank that holds hegemony Banking in Indonesia, implement some regulations related IT Governance that must be obeyed by other Bank in Indonesia. This research’s purpose is to view how the regulations, that published by Indonesia especially Indonesia Bank, appropriate and comply to COBIT (one of IT Governance International Standar). Main Method that used is map theregulations to 34 processfocus COBIT. The required result from this research are: • Provide IT compliance framework for Indonesia’s Banking. • View how these regulations are obeyed COBIT framework. • If Bank in Indonesia desire to implement COBIT framework, then it would be simply for obeying the regulation especially the regulations of Indonesia Bank.• Comprehend the regulations that have not been made by Indonesia espesially Indonesia Bank viewed from perspective process COBIT.Keywords: IT Governance, Regulation, Framework, COBIT

Abstrak :
PT Mclinica Health Solutions atau lebih dikenal dengan SwipeRx merupakan perusahaan rintisan yang menyediakan solusi teknologi industri farmasi. SwipeRx memelopori model perdagangan berbasis komunitas yang menyatukan saluran farmasi yang terfragmentasi pada satu platform yang memungkinkan pengguna mengakses semua informasi, pendidikan, dan obat-obatan. SwipeRx melayani kebutuhan apotek dalam penyediaan obat-obatan yang dibutuhkan dengan menyediakan fitur SwipeRx Belanja. Hasil riset internal menunjukkan bahwa pengguna SwipeRx Belanja membutuhkan lebih banyak upaya kognitif saat menggunakan SwipeRx Belanja. Dari data laporan produk mClinica tahun 2022, diidentifikasi bahwa tingkat kesenjangan dalam product discovery pada SwipeRx Belanja mengalami penurunan funnel dari 56% kuartal terakhir menjadi 52% pada kuartal saat ini. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi usability dan mengembangkan desain alternatif sebagai solusi rekomendasi khususnya pada halaman produk, pencarian, keranjang, detail pesanan, home dan checkout. Penelitian ini menerapkan kuesioner System Usability Scale (SUS), Open-Ended Question (OEQ) dan Usability Testing (UT). Sebanyak 75 responden berpartisipasi dalam pengisian kuesioner SUS dan OEQ. Selanjutnya dipilih 6 dari 75 responden untuk berpartisipasi dalam kegiatan evaluasi secara kualitatif UT. UT dilakukan dua kali dengan melibatkan 6 pelanggan pada masing-masing tahap. UT Fase 1 dilakukan untuk mendapatkan permasalahan dari konsidi sekarang. Hasil dari kelompok permasalahan dipetakan ke dalam prinsip Nielsen's ten principles for interaction design dan Shneiderman’s eight golden rules sehingga menghasilkan rekomendasi solusi perbaikan. UT Fase 2 dilakukan untuk menguji solusi desain alternatif yang dikembangkan. Setelah dilakukan evaluasi usability baik dari segi kuantitatif (SUS) dan kualitatif (UT Fase 1), diusulkan enam belas solusi desain alternatif tampilan antarmuka pada halaman produk, pencarian, keranjang, pembayaran, home dan checkout. Enam belas solusi desain alternatif diuji kembali dengan UT Fase 2 yang melibatkan responden yang sama pada UT Fase 1. Hasil evaluasi UT Fase 2 kemudian dibandingkan dengan hasil UT Fase 1. Hasil dari evaluasi prototipe solusi desain alternatif ditemukan pengurangan kemunculan permasalahan dari SwipeRx Belanja. Hasil pengukuran SUS juga mengalami kenaikan dari nilai B kategori Good menjadi nilai A kategori Excellent. Perbaikan desain antarmuka aplikasi mampu memberikan peningkatan positif pada usability dan user experience SwipeRx Belanja. ......PT Mclinica Health Solutions or better known as SwipeRx is a startup that provides technology solutions for pharmacists. SwipeRx pioneered a commerce-based community model that identifies fragmented pharmaceutical channels on a single platform allowing users to access all the information, education and medicines they need. SwipeRx serves the needs of pharmacies in providing needed medicines by providing the SwipeRx Shopping feature. Internal research results show that Shopping SwipeRx users require more cognitive effort when using Shopping SwipeRx. From the mClinica product report data for 2022, it was identified that the level of tension in product discovery at SwipeRx Expenditure had decreased in the funnel from 56% in the last quarter to 52% in the current quarter. This study aims to evaluate usability and develop alternative designs as solution recommendations, especially on product, search, basket, order detail, home and checkout pages. This study applies the System Usability Scale (SUS) questionnaire, Open-Ended Question (OEQ) and Usability Testing (UT). as many as 75 respondents participated in filling out the SUS and OEQ questionnaires. Then 6 out of 75 respondents were selected to participate in the UT qualitative evaluation activities. UT is carried out twice by involving 6 customers at each stage. UT Phase 1 is carried out to get problems from the current conditions. The results of the group of problems are mapped into the heuristic evaluation principles and produce recommendations for improvement solutions which are mapped to the eight principles of Shneiderman's golden rule. UT Phase 2 was carried out to test the alternative design solutions developed. After evaluating the usability both in quantitative (SUS) and qualitative terms (UT Phase 1), we propose sixteen alternative design solutions for the interface display on product pages, search, basket, payment, home and checkout. Sixteen alternative design solutions were re-tested with UT Phase 2 which involved the same respondents in UT Phase 1. The results of the UT Phase 2 evaluation were then compared with the results of UT Phase 1. The results of the evaluation of alternative design solution prototypes found improvements in the emergence of problems from SwipeRx Shopping. The results of the SUS measurement also increased from a B value in the Good category to an A value in the Excellent category. Improved application interface design is able to provide positive improvements to the usability and user experience of SwipeRx Shopping.

Abstrak :
Hasil survei SANS-INSTITUTE, menyatakan bahwa terdapat kenaikan signifikan pada jumlah perusahaan yang mengembangkan kapabilitas cyber threat intelligence (CTI). Hingga saat ini terdapat urgensi akan sebuah cara untuk mengukur efektifitas program CTI. Penerapan model maturitas merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas dari sebuah proses atau program. Terdapat beberapa model maturitas yang berfokus pada domain CTI, namun belum terdapat penelitian yang mengevaluasi model-model tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi model maturitas CTI dari sisi teoretis dan praktikalnya. Hasil evaluasi teoretis menyimpulkan bahwa model maturitas CTIM merupakan model yang paling komprehensif dibandingkan model-model maturitas CTI lainnya. Dari evaluasi secara praktikal, model maturitas CTIM juga mendapatkan umpan balik positif pada saat diterapkan di PT. XYZ. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model CTIM dapat dijadikan referensi untuk perusahaan yang ingin mengukur tingkat maturitas program CTInya. Penelitian ini juga menghasilkan enam poin rekomendasi perbaikan untuk model maturitas CTIM agar kualitasnya dapat lebih baik lagi. ......The SANS-INSTITUTE survey showed a significant increase in companies developing cyber threat intelligence (CTI) capabilities. Until now, there is an urgency for a way to measure the effectiveness of the CTI program. The application of the maturity model is one way to measure the effectiveness of a process or program. Several maturity models focus on the CTI domain, but there needs to be research that evaluates these models. This study evaluates the CTI maturity model from a theoretical and practical perspective. The results of the theoretical evaluation concluded that the CTIM maturity model is the most comprehensive compared to other CTI maturity models. The CTIM maturity model received positive feedback from practical evaluations when implemented at PT. XYZ. This study concludes that the CTIM model can be used as a reference for companies that wish to measure the maturity level of their CTI program. This study also produced six recommendations for improving the CTIM maturity model so that the quality could be even better.

Abstrak :
Polri merupakan alat negara yang menggunakan teknologi informasi guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, serta perannya dalam pemerintahan Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan pemanfaatan sistem informasi pada Polri, turut berimplikasi pada meningkatnya risiko keamanan informasi. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya risiko keamanan informasi yang dapat dilihat dari berbagai laporan terkait upaya serangan siber yang ditujukan kepada Polri diantaranya laporan Id-SIRTII/CC, zone-h.org, hingga laporan internal Polri. Selain itu terdapat juga berbagai jenis serangan siber yang telah berhasil mengeksploitasi Polri diantaranya web defacement, phising, DDOS, hingga pencurian data personel. Manusia merupakan faktor yang perlu mendapatkan perhatian berkaitan dengan keamanan informasi. Oleh sebab itu tujuan dari penelitian ini adalah melakukan evaluasi keamanan informasi Polri dengan mengukur tingkat kesadaran keamanan informasi personel Polri. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan sequential explanatory mixed method yang mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan diikuti oleh pendekatan kualitatif guna mendapatkan hasil yang lebih optimal. Model penelitian dibangun berdasarkan model Knowledge, Attitude, dan Behavior (KAB) yang diperluas dengan penambahan dimensi budaya keamanan (security culture) dan karakteristik individual (individual characteristic) dalam organisasi. Pengukuran dilakukan menggunakan kuesioner The Human Aspects of Information Security Questionnaire (HAIS-Q) dan pernyataan dalam Organisational Security Culture Measure (OSCM) dengan total 54 pernyataan. Sampel penelitian adalah sebanyak 361 personel Polri yang tersebar di seluruh Indonesia dan dipilih secara kuota proporsional. Berdasarkan hasil pengukuran kuantitatif yang telah dilakukan diperoleh hasil tingkat kesadaran keamanan informasi personel Polri sebesar 96,02% dan termasuk pada pada kategori baik. Hasil tersebut turut dikonfirmasi dan divalidasi dari hasil wawancara bahwa responden mengetahui dengan baik setiap indikator pada masing-masing fokus area yang ditanyakan dalam kuesioner. Adapun dalam beberapa kasus dan kondisi tertentu memang masih ditemukan perilaku kebiasaan sharing password. Selain itu disebutkan juga bahwa saat ini email yang digunakan pada sistem bukan merupakan email dinas dan saat ini belum ada pelatihan khusus mengenai keamanan informasi. Namun hal tersebut tidak berpengaruh terhadap pengetahuan yang dimiliki oleh responden terkait kebijakan keamanan informasi yang menjadi indikator dalam penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, demi menjaga kondisi saat ini dapat disimpulkan bahwa perlu terus dilakukan sosialisasi keamanan informasi terhadap personel dengan implementasi program keamanan informasi seperti penyampaian pesan melalui media sosial, pelaksanaan seminar, dan penyertaan buku pedoman keamanan informasi. ......The Indonesian National Police (INP) is a government institution that uses Information Technology in order to successfully implement its duty, purpose, and role within the Indonesian government. Along with the development of INP's Information System, the implied information security risk increases. This is evident based on the reports of cyber attack attempts towards INP such as ones by Id-SIRTII/CC, zone-h.org, and INP's internal reports. Various cyber-attacks on INP have also been successful, namely defacement, phishing, DDOS, and personnel data theft. One aspect of security that needs to be considered and requires attention regarding information security is the human factor. Accordingly, the purpose of this research is to evaluate the information security of INP by measuring the level of information security awareness of INP personnel. This research conducted using a sequential explanatory mixed-method approach that combines a quantitative approach followed by a qualitative approach in order to obtain optimal results. The research model is built based on the Knowledge, Attitude, and Behavior (KAB) model which is expanded by adding dimensions of security culture and individual characteristics within the organization. The questionnaire modeled based on the Human Aspects of Information Security Questionnaire (HAIS-Q) and Organizational Security Culture Measure (OSCM) questionnaire models with a total of 54 questions. The research sample consists of 361 INP’s personnel located throughout Indonesia and selected on a proportional quota. The result, based on the quantitative survey, shows that the information security awareness level of INP personnel are at 96.02% and are within the good category. These results were also confirmed and validated from the interview results that the respondents knew well each indicator in each focus area asked in the questionnaire. As for some cases and certain conditions, behavior in the habit of sharing passwords is still found. In addition, it was also stated that currently the email used in the system is non-official email and currently there is no special training on information security awareness. However, this did not affect the knowledge possessed by respondents regarding information security policy which is an indicator in this study. Based on these, in order to maintain current conditions it can be concluded that it is necessary to continue to disseminate information security to personnel by implementing information security programs such as sending messages through social media, hosting seminars, and providing information security guide.

Abstrak :
Aplikasi sebagai salah satu layanan TI yang ada di Perum BULOG, pengelolaannya harus sesuai dengan aturan-aturan yang dipersyaratkan, sehingga dapat menghasilkan layanan yang dapat dipercaya, efektif, dan efisien. Namun saat ini, layanan TI berupa aplikasi belum terkelola dengan baik, yang berdampak pada aplikasi yang dihasilkan sifatnya hanya sesaat dan perlu disesuaikan kembali, tidak terpenuhinya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), serta tingkat kematangan TI tidak memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Kementerian BUMN. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan akar permasalahan kebijakan dan prosedur sudah tidak relevan, di mana keduanya merupakan bagian dari tata kelola TI. Melalui pertanyaan penelitian “Apa usulan perbaikan tata kelola layanan aplikasi menggunakan COBIT 2019, ITIL 4, dan DevOps yang dapat diterapkan di Perum BULOG?”, penelitian ini berupaya menghadirkan solusi atas permasalah tersebut. Usulan perbaikan dikembangkan dari basis pengetahuan terkait aplikasi dan siklus hidup pengembangan sistem (system development life cycle atau SDLC), DevOps, tata kelola TI dengan kerangka kerja COBIT 2019, dan manajemen layanan TI dengan kerangka kerja ITIL 4 yang disesuaikan dengan kebutuhan Perum BULOG. Penelitian ini menggunakan metodologi Design Science Research (DSR) dengan dua iterasi untuk menghasilkan artefak yang merupakan tujuan penelitian ini. Beberapa kesimpulan dari penelitian ini adalah artefak yang dihasilkan sesuai dengan tujuan penelitian yaitu usulan perbaikan tata kelola layanan aplikasi, yang diwujudkan dalam bentuk usulan perbaikan prosedur kerja, dan juga memaksimalkan manfaat atas investasi teknologi berupa alat (tools) yang telah dimiliki Perum BULOG. Artefak tersebut dikembangkan dengan rujukan ITIL 4 yang berisi praktik pengelolaan layanan TI perusahaan, COBIT 2019 yang berisi objektif, praktik, serta aktivitas tata kelola TI perusahaan, serta DevOps yang menghadirkan otomatisasi melalui praktik dan alat tertentu. ......Application, as one of the IT services at Perum BULOG, its management must be comply with the required and applicable policies, so that it can be trusted, effective, and efficient. However, IT services in the form of applications have not been managed properly. The impact is that the resulting application does not last long and needs to be readjusted, the principles of good corporate governance are not met, and the IT maturity level does not meet the targets set by the Ministry of State-Owned Enterprise (Kementerian BUMN). Based on further analysis, it was found that the root cause is policies and procedures were no longer relevant, and both of which were part of IT governance. Through the research question “What is the proposed improvement for application service governance by using COBIT 2019, ITIL 4, and DevOps that can be implemented in Perum BULOG?”, this research seeks to present a solution to this problem. Proposed improvements are developed from a knowledge base related to application and system development life cycle (SDLC), DevOps, IT governance with COBIT 2019 framework, and IT service management with ITIL 4 framework, tailored to the needs of Perum BULOG. This study uses a Design Science Research (DSR) research methodology with two iterations to produce artifacts which is the aim of this research. Some conclusions from this study are the artifacts produced are in accordance with the research objectives, which are manifested in the form of proposed improvements to work procedures, and also maximizing the benefits of technological investment in the form of tools owned by Perum BULOG. The artifacts were developed with reference to ITIL 4 which contains enterprise IT service management practices, COBIT 2019 which contains objectives, practices, and activities of IT governance activities, and DevOps which delivers automation through certain practices and tools.

Abstrak :
Dalam beberapa tahun terakhir, cloud computing telah berkembang menjadi salah satu TI yang tumbuh paling cepat. Saat ini beberapa instansi pemerintahan di Indonesia sudah mengimplementasikan layanan teknologi tersebut. Diantara semua keunggulan dan manfaat yang ditawarkan cloud computing, muncul tantangan-tantangan baru terhadap manajemen keamanan pada cloud computing, seperti kebocoran data. Sebagai salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai keamanan dalam transisi cloud computing adalah klasifikasi data. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik di Indonesia, khususnya pada Pasal 20 ayat (6) dan ayat (7) juga menyebutkan bahwa dalam hal Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Publik yang menggunakan layanan pihak ketiga, Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Publik wajib melakukan klasifikasi data sesuai risiko yang ditimbulkan, namun ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi data tersebut akan diatur dengan Peraturan Menteri terpisah. Berdasarkan penyataan tersebut diketahui bahwa hingga saat ini belum ada Peraturan Menteri atau standar baku terpusat lainnya yang membahas tentang klasifikasi data untuk PSE di Indonesia, sehingga sebagian besar PSE yang sudah mengimplementasikan cloud computing belum melakukan proses klasifikasi data. Oleh karena itu untuk memudahkan PSE dalam melakukan klasifikasi data sesuai tingkat risiko, maka perlu disusun suatu regulasi atau kebijakan yang dapat dijadikan pedoman bagi PSE lingkup publik dalam melakukan klasifikasi data. Penelitian ini dilakukan dengan metodologi penelitian kualitatif. Adapun perumusan kebijakan klasifikasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Soft System Methodology dengan mengacu kepada standar ISO / IEC 27001: 2013 dan NIST SP 800-60. Hasil penelitian ini berupa konsep dan rancangan kebijakan klasifikasi data yang menggunakan model dengan skema klasifikasi tiga tingkat yang terdiri dari rahasia, terbatas, dan biasa/terbuka. Masing-masing tingkat klasifikasi tersebut diberikan rekomendasi penanganan keamanan yang harus dilakukan yang terdiri dari pelabelan, penyimpanan, pemberian akses, pengiriman elektronik, pengiriman manual, penggandaan, dan metode penghancuran. Selanjutnya untuk melengkapi kebijakan tersebut, terdapat rancangan standar operasional prosedur (SOP) yang pendukung draf kebijakan tersebut yang dapat dijadikan panduan PSE dalam menentukan tingkat klasifikasi data dan pengamanan data tersebut. ......In recent years, cloud computing has developed into one of the fastest growing IT sectors. Currently, several government agencies in Indonesia have implemented these technology services. Among all the advantages and benefits offered by cloud computing, there are new challenges related to security management in cloud computing, such as data leakage. As one of the steps that can be take to achieve security in the cloud computing transition is data classification. Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 71 of 2019, specifically Clause 20 Verse (6) and Verse (7) it also states that in the case of Public Sector Electronic System Operation using third party services, the Electronic System Operator (PSE) is required to classify data according to risks level, but further provisions regarding the classification of the data will be regulated by a separate Ministerial Regulation. Based on this statement, it is known that until now there is no Ministerial Regulation or other centralized standard that discusses data classification for PSE in Indonesia, so the most of PSE that have implemented cloud computing have not carried out the data classification process. Therefore, to facilitate PSE in classifying data according to risk level from the data, it is necessary to develop a regulation or policy that can be used as a guide for PSE in the public sector in classifying their data. This research was conducted with a qualitative research methodology. The development of the data classification policy in this study was carried out using the Soft System Methodology with reference to the ISO / IEC 27001: 2013 and NIST SP 800-60 standards. The results of this study are concept and design of data classification policiy using three-tier classification scheme consisting of confidential, limited, and public data. Each classification level is given recommendations for security that must be carried out which consist of labeling, storage, granting access, electronic delivery, manual delivery, copying, and destruction methods. Furthermore, to complete the policy, there is a standard operating procedure (SOP) that supports the policy which can be used as a guide for PSE in determining the level of data classification and data security.

Abstrak :
Tata kelola teknologi informasi (TI) merupakan hal yang penting bagi sebuah organisasi yang sedang melakukan transformasi digital dan menggunakan TI untuk mendukung proses bisnisnya. Dalam implementasi transformasi digital, BPS telah membangun Integrated Collection System (ICS). ICS merupakan sistem untuk mengumpulkan data multimode. Pengumpulan data multimode terdiri dari Pen and Paper Interviewing (PAPI), Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI), Computer Assisted Web Interviewing (CAWI), dan Acquisition of Administrative Data. Sistem ini mereformasi cara BPS mengumpulkan data menggunakan berbagai teknologi dan mengintegrasikan data. Namun, saat ini terdapat beberapa kendala yang dimiliki oleh BPS berkaitan dengan tata kelola TI pada pengelolaan ICS. Penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui tingkat kematangan tata kelola TI dan memberikan rekomendasi perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan penerapan tata kelola TI pada ICS di BPS. Metode penelitian menggunakan metode campuran (kualitatif dan kuantitatif) dengan instrumen penelitian yaitu wawancara, kuesioner, dan dokumen organisasi. Data primer didapatkan dari tujuh responden pengelola ICS. Pengukuran tingkat maturitas menunjukkan terdapat 8 proses yakni APO07 (Managed Human Resources), APO11 (Managed Quality), APO12 (Managed Risk), APO14 (Managed Data), BAI02 (Managed requirements definition), BAI08 (Managed Knowledge), DSS04 (Managed continuity), dan MEA01 (Managed performance and conformance monitoring) berada pada tingkat kapabilitas level 1 (initial), sedangkan 2 proses yaitu APO08 (Managed Relationships) dan BAI03 (Managed solutions identification and build) berada pada tingkat kapabilitas level 2 (managed). Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi kepada BPS perbaikan tata kelola TI dalam konteks pengelolaan ICS yang disampaikan berdasarkan aktivitas-aktivitas terbaik yang disediakan oleh COBIT 2019. ...... IT Governance is important for organizations that perform a digital transformation and use information technology to support their business processes. As an effort to carry out digital transformation, Statistics Indonesia (BPS) has built an Integrated Collection System (ICS), a system for multimode data collection through Pen and Paper Interviewing (PAPI), Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI), Computer Assisted Web Interviewing (CAWI), and Acquisition of Administrative Data. ICS reforms the way BPS collects and integrates data using various technologies. Currently, there are several obstacles faced by the Statistics Indonesia with regard to IT governance of ICS. The research method uses mixed method (qualitative and quantitative) with research instruments namely interviews, questionnaires, and organizational documents. Primary data were obtained from seven resource persons from ICS team members. Maturity level measurement show that there are 8 processes APO07 (Managed Human Resources), APO11 (Managed Quality), APO12 (Managed Risk), APO14 (Managed Data), BAI02 (Managed requirements definition), BAI08 (Managed Knowledge), DSS04 (Managed continuity), and MEA01 (Managed performance and conformance monitoring) at the capability level 1 (performed), whereas 2 processes APO08 (Managed Relationships) and BAI03 (Managed solutions identification and build) at the capability level 2 (managed). The benefit of this research is to provide recommendations to Statistics Indonesia for improving IT governance of ICS based on the best activities provided by COBIT 2019.

Abstrak :
Pemerintah meluncurkan aplikasi pelacakan kontak bernama aplikasi PeduliLindungi untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Namun aplikasi ini hanya memiliki 55 juta atau hanya sekitar 20% dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah tersebut dinilai kurang untuk membantu mengatasi COVID-19. Setidaknya diperlukan 60% dari populasi yang menggunakan aplikasi pelacakan kontak sehingga penggunaan aplikasi pelacakan kontak menjadi efektif. Kualitas layanan merupakan faktor pengaruh dominan terhadap niat adopsi pengguna. Rendahnya kualitas layanan suatu aplikasi dapat mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menggunakan aplikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kualitas layanan aplikasi pelacakan kontak berdasarkan ulasan pengguna. Penelitian ini menggunakan metode pemodelan topik untuk memperoleh dimensi kualitas layanan serta analisis sentimen untuk mengukur kualitas layanan. Penelitian ini terdiri dari (1) pengumpulan ulasan pengguna aplikasi PeduliLindungi, (2) pra-pemrosesan dari data ulasan yang sudah diekstrak, (3) mengklasifikasikan ulasan ke topik/ dimensi kualitas layanan, (4) mengukur skor kualitas layanan setiap dimensi kualitas layanan, dan (5) mengevaluasi total skor untuk kualitas layanan dari aplikasi PeduliLindungi. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, dari berbagai dimensi kualitas layanan diketahui bahwa dimensi system efficiency, functional benefit, system availability, dan emotional benefit menjadi faktor penting oleh pengguna aplikasi pelacakan kontak. Skor kualitas layanan pada setiap dimensi adalah 66.5% untuk dimensi system efficiency, 54.4% untuk dimensi functional benefit, 51.5% untuk dimensi system availability, dan 46.2% untuk dimensi emotional benefit. Skor kualitas layanan aplikasi PeduliLindungi secara keseluruhan adalah 40.6%. ......The government has launched a contact tracing application called the PeduliLindungi application to stop the spread of COVID-19. However, this application only has 55 million or only about 20% of Indonesia's population. This amount is considered insufficient to help overcome COVID-19. At least 60% of the population is required to use contact tracing applications for the use of contact tracing applications to be effective. Service quality is the dominant influence factor on user adoption intention. Service quality level can affect people's desire to use the application. This study aims to measure the service quality of contact tracing applications based on user reviews. This study uses the topic modeling method to obtain service quality dimensions and sentiment analysis to measure service quality. This research consists of (1) collecting user reviews of PeduliLindungi, (2) pre-processing the extracted review data, (3) classifying reviews into topics/service quality dimensions, (4) measuring service quality scores for each service quality dimension, and (5) evaluate the total score for the service quality of the PeduliLindungi application. This research produced several findings. First, from various service quality dimensions, it is known that the service quality dimensions of a contact tracing application are system efficiency, functional benefit, system availability, and emotional benefit are important factors for contact tracing application users. The service quality score on each dimension is 66.5% for the system efficiency dimension, 54.4% for the functional benefit dimension, 51.5% for the system availability dimension, and 46.2% for the emotional benefit dimension. The overall PeduliLindungi service quality score is 40.6%.

Abstrak :
Kejadian banjir ekstrem diperkirakan semakin sering terjadi seiring dengan perubahan iklim yang belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Hal ini berpotensi menyebabkan curah hujan yang lebih tinggi dari rata-rata dan laju kenaikan genangan banjir yang lebih cepat dari biasanya. Ketidaktahuan bahwa suatu daerah tergenang banjir juga bisa mengakibatkan kendaraan terjebak di daerah banjir, kemacetan lalu lintas, serta terlambatnya evakuasi warga terutama yang tinggal di daerah rawan banjir. Penelitian ini bertujuan memberikan alternatif sumber informasi mengenai ketinggian genangan banjir dengan memanfaatkan data teks dari tweet pada media sosial Twitter. Salah satu tantangannya yaitu bahwa ketinggian genangan tidak selalu disebutkan dalam standar satuan internasional seperti centimeter atau meter sehingga machine learning digunakan untuk mengatasinya. Penyebutan ketinggian genangan didapati bisa menggunakan referensi bagian tubuh seperti lutut dan pinggang, serta juga bagian kendaraan atau kondisi jalan. Model yang diusulkan memberikan dua keluaran, yaitu kategori relevansi tweet terhadap informasi ketinggian banjir (Relevan atau Tidak Relevan) dan kategori ketinggian banjir (Tinggi, Sedang, Rendah, dan Tidak Diketahui). Algoritma klasifikasi yang digunakan yaitu SVM (Linear SVC dan RBF), Logistic Regression, Random Forest, Decision Tree, dan Naïve Bayes. Hasil uji coba menunjukkan bahwa nilai akurasi tertinggi untuk klasifikasi relevansi tweet adalah 91% dan F1-score tertinggi sebesar 82% diperoleh dengan menggunakan algoritma SVM Linear SVC. Sedangkan hasil klasifikasi ketinggian genangan terbaik diperoleh saat menggunakan SVM Linear SVC dengan akurasi 83% dan rata-rata F1-score 70%. ......Extreme flood events are expected to occur more frequently as climate change has yet to show signs of improvement. This has the potential to lead to higher rainfall and floods that come more quickly. This has the potential for vehicle trapping, traffic jams, or delay in evacuation for people who live in areas which are prone to flooding. Hence, this study aims to provide an alternative source of information in flood conditions by using data in social media Twitter. One of the challenges was information about inundation level is not always in international standard unit like centimeter or meter so that machine learning was used to cope with this problem. Mention of inundation level was found to be done by also referring to certain body parts like knee and waist, and also parts of vehicles or road condition. The proposed model is expected to provide two outputs, which are relevance category of tweet (Relevant or Irrelevant) and inundation level category (High, Medium, Low, Unknown). Some classifier algorithms were used, like SVM (Linear SVC and RBF), Logistic Regression, Random Forest, Decision Tree, and Naïve Bayes. The test results showed that the best relevance classification resulted in 91% accuracy (SVM Linear SVC) and 82% average F1-score by using SVM Linear SVC. On the other side, the best result of classification of inundation level was obtained when using SVM Linear SVC which resulted in 83% accuracy and 70% average F1- score.