Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam penentuan identitas mayat, kerangka atau potongan mayat tidak dikenal perlu dilakukan pengumpulan berbagai data untuk mempersempit kemungkinan tersangka korban. Salah satu data yang ingin dicari adalah tinggi badan. Tinggi badan dapat diperoleh berdasarkan penghitungan dengan rumus regresi yang menghubungkan tinggi badan dengan panjang berbagai tulang panjang. Telah dilakukan pengukuran tinggi badan serta pengukuran panjang tibia dan fibula perkutan pada manusia Indonesia hidup yang terdiri dari 248 pria dan 150 wanita berumur 17 - 30 tahun.Dalam penelitian ini didapatkan bahwa pria Indonesia memiliki tinggi badan rata-rata 165,68 cm ± 6,06 cm, panjang tibia rata-rata 37,18 cm ± 2,17 cm dan panjang fibula 37,16 ± 2,21 cm. Faktor multiplikasi tibia dan fibula terhadap tinggi badan sama yaitu 4,47. Sedang indeks atau ratio T/TB dan ratio F/TB sama yaitu 22,37. Pada wanita Indonesia didapatkan tinggi badan rata-rata 153,72 cm ± 6,24 cm, panjang tibia 34,76 cm ± 2,07 cm dan panjang fibula 34,34 cm ± 1,88 cm. Faktor multiplikasi terhadap tinggi badan tibia adalah 4,43 dan pada fibula 4,48. Ratio T/TB 22,57 dan ratio F/TB 22,32.Rumusan persamaan regresi pada populasi orang Indonesia yang didapatkan adalah sbb.:a. Untuk Pria TB= 82,7996 + 0,8110 T + 1,4191 F  SE= 3,7294TB= 86,8921 + 2,1195 T  SE= 3,9499TB= 86,0628 + 2,1427 F  SE= 3,7954b. Untuk Wanita TB= 76,4840 + 0,2428 T + 2,0034 F  SE= 4,6463TB= 91,6705 + 1,7849 T  SE= 5,0552TB= 77,1995 + 2,2283 F  SE= 4,6384Pengujian ketepatan rumus dalam penerapan pada data 30 pria dan 30 wanita Indonesia menunjukkan bahwa keenam rumus ini menghasilkan penyimpangan kurang dari 1%, lebih kecil dari pada jika digunakan rumus untuk ras Mongoloid lainnya ataupun dengan menggunakan faktor multiplikasi."

"Meningkatnya kasus-kasus kriminalitas dan bencana massal baik yang di akibatkan oleh atas maupun ulah manusia semakin memperkuat pentingnya penerapan ilmu kedokteran forensik. Pemeriksaan autopsi yang dilakukan terhadap korban akan sangat membantu pemecahan masalah tersebut. Korban yang diperiksa secara forensik bisa berupa mayat yang masih segar, sudah membusuk lanjut, hangus terbakar, berupa potongan tubuh atau berupa kerangka yang terkait kasus pembunuhan, kecelakaan maupun bunuh diri. Salah satu pemeriksaan forensik yang perlu dilakukan adalah identifikasi personal. Identifikasi adalah cara untuk mengenali jati diri korban. Prinsip identifikasi personal adalah membandingkan antara data antemortem dan data post mortem. Prinsip identifikasi adalah semakin banyak data yang terkumpul akan memperkuat identifikasi. Sedangkan data yang tidak sesuai akan menyingkirkan ekslusi)Pada identifikasi dikumpulkan beberapa data yang meliputi data mengenai usia, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, ciri tertentu misalnya kelainan khas seperti cacat, patah tulang, penyakit tertentu, tahi lalat, tato, kelainan radiologis tertentu serta sidik jari DNA. Tinggi badan merupakan salah satu data yang perlu dikumpulkan pada identifikasi personal. Perkiraan tinggi badan diperlukan agaar proses penentuan identifikasi menjadi lebih terarah. Proses perkiraan tinggi badan akan lebih sulit apabila mayat ditemukan dalam kondisi yang telah hangus terbakar atau hanya berupa potongan tubuh manusia. Angka kejadiaan ditemukannya mayat tidak utuh pada tahun 2002 - 2003 di Bagian Forensik FKUI adalah sebanyak 12 (dua belas) kasus, sedangkan pada tahun 2004 hanya sebanyak 5 ( lima) kasus. Pada semua kasus tersebut, semua korban berhasil diidentifikasi.Dasar perkiraan tinggi badan pada mayat tidak lengkap adanya korelasi antara panjang bagian tubuh dengan tinggi badan. Perkiraan tinggi badan pada kasus - kasus tersebut dapat dilakukan dengan salah satu metode sebagai berikut :1.Faktor multipikasi : bilangan yang menyatakan faktor pengali terhadap panjang bagian tubuh sehingga diperoleh tinggi badan.TB= FMXT2.Ratio porposi : bilangan yang menyatakan panjang bagian tubuh terhadap tinggi badan dalam bentuk prosentasi.TB = 100 X T T = panjang bagian Ratio tubuh3.Rumus regersi : rumus yang menyatakan hubungan liner antara panjang tubuh dengan tinggi badan,TB=aT +bBerbagai metode perhitungan tinggi badan yang ada pada saat ini umumnya mengkaitkan tinggi badan dengan panjang tulang panjang atau bagian tulang panjang atau tulang vertebra."

"ABSTRAKPenelitian ini berfokus pada Penyelenggaraan Daktiloskopi dalam pelayanan publik pada Kementerian Dalam Negeri, Pusinafis POLRI, dan Kementerian Hukum dan HAM. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, penelitian ini menggunakan teori daktiloskopi, pelayanan publik, KISS (koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi) dan biometrik. Dari analisis terhadap hasil penelitian disimpulkan bahwa Mekanisme (penanganan) tugas daktiloskopi dengan dukungan teknologi (tidak lagi manual) saat ini sudah menjadi baku dalam paket sistem biometrik. Oleh karenanya penyelenggaraan identifikasi biometrik menjadi hal yang sesungguhnya dapat dilakukan dengan terkoordinasi dan terintegrasi secara sederhana (simplifikasi) dan selaras (sinkronisasi) di banyak institusi pemerintah.

---

ABSTRACTThis study focuses on the implementation dactyloscopy in public service at the Ministry of Interior, Pusinafis Police, and the Ministry of Justice and Human Rights. Through a qualitative approach with descriptive method, this study uses dactyloscopy theory, public service, KISS (coordination, integration, synchronization, simplification) and biometrics. From the analysis of the results of the study concluded that the mechanism (handling) dactyloscopy task with tech support (no more manual) is now a standard in biometric systems package. Therefore the implementation of biometric identification into the real thing can be done with a coordinated and integrated in a simple (simplification) and synch (synchronization) at many government institutions."

"Profesi dokter forensik merupakan profesi yang sangat erat kaitannya dengan sains hukum, khususnya hukum kesehatan dan hukum pidana dan acara pidana. Sebagai Dibagian profesi kedokteran, dokter forensik juga tak luput dari penataanmengenai persetujuan dan rahasia medis. Dalam skripsi ini, Masalah utama yang diangkat adalah tentang implementasi dan regulasi informed consent mengenai proses otopsi forensik yang dilakukan oleh dokter forensik, serta segala sesuatu yang termasuk dalam lingkup rahasia penyakit dalam proses otopsi jenazah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder, dengan metode pengumpulan data yaitu studi pustaka dan mewawancarai informan, serta pengolahan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan otopsi jenazah tidak perlu persetujuan (consent) dari keluarga korban untuk otopsi jenazah, yang dibutuhkan adalah pemberian informasi (informing) kepada keluarga korban. Ada rahasia medis yang harus dijaga oleh dokter forensik mencakup semua informasi medis mengenai jenazah, baik dari a menunjukkan tindakan kriminal atau tidak, dengan informasi medis menunjukkan bahwa semua tindak pidana harus diberikan hanya kepada penyidik polisi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Kesehatan Harus lebih disosialisasikan bahwa otopsi jenazah tidak diperlukan persetujuan keluarga korban, serta dokter forensik, harus lebih hati-hati memberikan informasi medis kepada pihak manapun.......The forensic doctor profession is a profession that is closely related to legal science, especially health law and criminal law and criminal procedure. As part of the medical profession, forensic doctors also do not escape the arrangementregarding consents and medical secrets. In this thesis, the main problem raised is about the implementation and regulation of informed consent regarding the forensic autopsy process carried out by forensic doctors, as well as everything that is included in the scope of disease secrets in the autopsy process of a corpse. This research is a normative legal research with descriptive research type. The research data used is secondary data, with data collection methods, namely literature study and interviewing informants, as well as qualitative data processing. The results showed that in carrying out the autopsy of a corpse, consent from the victim's family did not need consent for the autopsy of a corpse, what was needed was providing information (informing) to the victim's family. There is a medical secret that must be kept by a forensic doctor including all medical information regarding the body, whether from aindicate a criminal act or not, with medical information indicates that all criminal acts must be given only to investigators Police. Ministry of Law and Human Rights and Ministry of Health It should be more socialized that an autopsy of the body is not necessary the consent of the victim's family, as well as forensic doctors, must be more careful provide medical information to any party."