Hasil Pencarian

Ditemukan 61 dokumen yang sesuai dengan query

Penyederhanaan dan pengendalian perizinan sebagai tindak Adminisratif untuk menunjang pembangunan

Universitas Indonesia, 1984

S25186

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Mengkaji kembali pokok-pokok pikiran pembentukan peradilan tata usaha negara di Indonesia

Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara, 2003

342.066 MEN

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Roest, A.O.P van der

Ambtenarenprocesrecht in de praktijk / O.A.P. van der Roest.

's-Gravenhage : VUGA,, 1986.

BLD 342.066 ROE a

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Slagter, W.J

Suplement bij het compendium van het ondernemingsrcht / W. J. Slagter

Nederlan: Kluwer-Deventer, 1981

BLD 342.066 SLA s

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Francken, E.F.C.

Compendium van het ambertenaren recht / E.F.C Franken

Nederland: Kluwer-Deventer, 1992

BLD 342.066 FRA c

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Andi Wahyudi, author

Problematizations of disretion policy in Indonesia's administration law number 30 of 2014

This paper aims to discuss problematizations of discretion issue in the Administration Law 2014. Discretion is one of some discussed issues in the Administration Law which provides a legal guidance for bureaucrats to conduct their jobs. Drawing on Bacchi's WPR (What is problem represented to be?] approach to policy analysis,...

Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI, 2017

351 JBP 9:1 (2017)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Usman, author

Evaluasi implementasi kebijakan penunjukan pihak ketiga dalam urusan pelayanan kemetrologian: studi kasus peneraan meter kWh = Evaluation of policy implementation of third sector designation in metrological services : case study verification of kWh METER

Penelitian ini bertujuan, pertama untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi kebijakan penunjukan pihak ketiga dalam melaksanakan sebagian proses peneraan dan peneraan ulang meter kWh hubungannya dengan faktor-faktor kristis yang mempengaruhinya, dan kedua untuk mengetahui kesesuaian kebijakan tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Menurut Edwards III, tingkat keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005

T21566

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Indra Hidayanto, Author

Hak korban untuk memperoleh informasi tentang kemajuan penanganan perkara dalam tahap pra adyudikasi: Studi kasus pemerkosaan di wilayah hukum DKI Jakarta tahun 2004-2006 = Victim's rights to obtain information about progress of the case in the pre adjudication stage: Case study of rape in the legal jurisdiction of DKI Jakarta in the years 2004-2006

Upaya penagqulangan kejahatan merupakan masalah universal yang terus menerus harus selalu diupayakan. Oleh karena itu dibutuhkan keterpaduan antara komponen-komponen yang terlibat dalam sistem peradilan pidana yang diatur diatur dan di tata dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. KUHAP sejak kelahirannya sangat menjunjung...

2007

T19441

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Administrasi Negara atau Administrasi Pemerintahan? Perbandingan antara Administrasi Negara Jerman dan Indonesia dalam Hubungannya dengan RUU Administrasi Pemerintahan

Attempting political democratization, strengthening macroeconomic condition, and developing independent judiciary have been three sector paid more concerns in Indonesia. Beside, administrative reform in Indonesia is considered another sector that is so worth to perform since it plays significant role as prerequisite infrastructure in which other reform efforts are preceded as...

JUIPJPM

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Modul hukum administrasi egara

Jakarta: Pradnya Paramita, 1997

342.06 MOD

Buku Teks Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian