Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini membahas tentang analisis pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Unit Pengendalian Gratifikasi UPG di Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Itjen Kemenhub . Metode yang digunakan dalam laporan magang ini adalah observasi dan wawancara. Hasil analisis dalam laporan magang ini yaitu Unit Pengendalian Gratifikasi UPG di Itjen Kemenhub telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara keseluruhan namun belum optimal. Tugas dan tanggung jawab yang belum optimal yaitu monitoring dan evaluasi efektivitas pengendalian gratifikasi dan kerjasama dengan UPG Wilayah untuk melakukan sosialisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Hal tersebut dikarenakan belum berjalannya fungsi pengorganisasian dan pengawasan dalam UPG. Penulis merekomendasikan agar UPG memperbaiki kedua fungsi tersebut.

---

This internship report discusses about analysis of the implementation of the duties and responsibilities of Unit Pengendalian Gratifikasi UPG in General Inspectorate of Ministry of Transportation. The methods used in this internship report are observation and interview. The result of analysis in this internship report is UPG in General Inspectorate of Ministry of Transportation has performed its duties and responsibilities as a whole but have not been optimal. Duties and responsibilities that have not been optimal are monitoring and evaluation of effectiveness of gratuity control and cooperation with Region UPG to socialize within the Ministry of Transportation. This is due to the lack of organizing and monitoring functions within the UPG. The author recommend that UPG improve both functions."

"Skripsi ini secara khusus membahas mengenai perlindungan hukum bagi penerima waralaba dalam suatu perjanjian waralaba. Lebih spesifik, pembahasan di dalam skripsi ini akan dibagi menjadi tiga hal. Pertama, pembahasan mengenai hubungan hukum para pihak dalam perjanjian waralaba. Kedua, pembahasan mengenai penerapan hak dan kewajiban oleh para pihak. Ketiga, pembahasan mengenai peraturan perundang-undang di Indonesia yang memberikan perlindungan hukum terhadap penerima waralaba Ketiga pembahasan tersebut dilengkapi dengan data berupa perjanjian waralaba antara PT IP dan CV BG. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Penelitian ini sampai pada kesimpulan di mana hubungan waralaba antara PT IP dan CV BG tidak lagi bertanggung jawab secara pribadi, melainkan terjadi hubungan kepegawaian, sehingga hak dan kewajiban yang diterapkan para pihak dalam hubungan waralaba menjadi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, peraturan perundang-undangan di Indonesia sendiri belum memenuhi tujuan awalnya yaitu untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian waralaba. Keberadaan peraturan perundang-undangan ini juga belum secara efektif diterapkan oleh para pihak, baik dalam pembuatan, pendaftaran, maupun pelaksanaannya. Sehingga masih banyak dibutuhkan perbaikan, baik dari substansi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga keberlakuannya yang harus diperhatikan oleh para pihak dalam suatu perjanjian waralaba.

---

This thesis specifically addresses the legal protection for franchisees in a franchise agreement. Specifically speaking, the discussion in this paper will be divided into three aspects. First, the legal relation of the parties in the franchise agreement. Second, the rights and obligations of the parties. Third, the Indonesian regulation which provides legal protection towards franchisees. These aspects are optimized by a data in the form of a franchise agreement between PT IP with CV BG. This research is a normative juridical research using legislation and case approach. This thesis came to the conclusion that the franchise relationship between PT IP with CV BG made it so that they are no longer personally liable but instead formed an employment relationship which made the rights and obligations of the parties applied in the franchise relationship become incompatible with the legislation in force. In addition, laws and regulations in Indonesia has not fulfilled its original purpose to provide justice and equal legal protection for the parties in the franchise agreement. The existence of this legislation also has not been effectively implemented by the parties, either in the manufacturing, registration, and implementation aspect. So it still needs a lot of improvement, both in the substance of the legislation in force, and also its existance, which needs to be considered by the parties to a franchise agreement."

"ABSTRAKPerusahaan kadang menggunakan social & lingkungan sekitar sebagai alat marketing untuk memperbaiki image mereka bukan untuk membantu lingkungan sekitar speerti tujuan utamanya. Jika auditor membuat peraturan yang memaksa mereka untuk lebih transparant maka perusahaan akan lebih jujur dalam menggunakan social dan lingkungan dalam image mereka.

---

ABSTRACTCompany usually use social & environment as their tool for marketing and pamper their image to the public. Ig auditor or accountant become more careful with the usage of these account then company will be more honest with that funds they are using it for."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi publik di wilayah Jabodetabek terhadap praktik tata kelola penggunaan Instagram Kementerian Kesehatan dalam kerangka interaksi G2C untuk upaya penanganan pandemi COVID-19 pada tahun 2021-2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, wawancara mendalam, dan observasi. Teknik pengambilan sampel untuk survei adalah accidental sampling, sedangkan untuk wawancara mendalam menggunakan teknik purposive sampling. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 139 orang yang didapatkan melalui kuesioner daring. Data yang diperoleh diolah menggunakan SPSS 23 melalui analisis statistik deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Kemenkes telah mengarah pada upaya mencapai tujuan interaksi G2C dalam penanganan COVID-19 melalui penggunaan media sosial Instagram. Hal ini terlihat dari tingginya nilai persepsi publik pada tiga elemen good governance, yakni perceived responsiveness, perceived accountability, dan perceived transparency yang menunjukkan bahwa Kemenkes telah berupaya memberikan respon yang baik, serta akuntabilitas dan transparansi informasi penanganan COVID-19 sudah dirasakan atas publikasi di media sosial Instagram

---

The purpose of this research is to determine public perceiveness in the Greater Jakarta area towards good governance practices of managing the use of Ministry of Health’s Instagram within the framework of G2C interaction to handle the COVID-19 pandemic in 2021-2022. This research applies quantitative approach with survey methods, in-depth interviews, and observation. Sampling technique for survey utilizes accidental sampling, whereas the in-depth interviews utilizes purposive sampling technique. The number of respondents in this study was 139 people obtained through online questionnaire. The data obtained is processed using SPSS 23 through descriptive statistical analysis. The results of this study indicate that the Ministry of Health has directed efforts to achieve the goal of G2C interaction in handling COVID-19 through the use of social media Instagram. This can be seen from the high score public perceiveness of three elements of good governance, namely perceived responsiveness, perceived accountability, and perceived transparency indicate that the Ministry of Health has attempted to provide a good response, as well as perceived accountability and transparency in handling COVID-19 for publications on social media Instagram. "

"Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai otonomi daerah mengakibatkan daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat dan berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Salah satu tugas dari pemerintah daerah yaitu melaksanakan pembangunan didaerah yang dimana pembangunan tersebut bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya hal itu juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur yang melakukan pembangunan dermaga Labuhan Haji, namun sejak di bangun pada tahun 2007, sampai sekarang dermaga tersebut tidak bisa digunakan secara maksimal karena terdapat berbagai masalah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan good governance pengadaan barang dan jasa dalam pembangunan daerah. Penelitian ini meninjau kasus pembangunan dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini diselenggarakan dengan jenis penelitian yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan dermaga Labuhan Haji tidak sesuai dengan prinsip good governance yaitu efisien, efektif dan akuntabel.

---

The Law on Local Government governing regional autonomy resulted in the region having the right and obligation to regulate and take care of the interests of the community and is authorized to regulate and take care of its own governmental affairs. One of the tasks of the local government is to carry out development in the area where the development aims to prosper its people it is also carried out by the East Lombok Regency Regional Government which conducts the construction of Labuhan Haji Pier, but since it was built in 2007, until now the pier cannot be used optimally because there are various problems. This research was conducted to find out the implementation of good governance of procurement of goods and services in regional development. This research reviewed the case of the construction of Labuhan Haji pier in East Lombok Regency. This research was organized by the type of juridical-normative research. The results showed that the construction of Labuhan Haji pier was not in accordance with the principle of good governance, namely efficient, effective and accountable."

"Penulisan ini menganalisis rekonstruksi upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik terhadap pencegahan tindakan maladministrasi yang berakibat tindak pidana korupsi. Dalam penulisan ini membahas mengenai teori good governance di Indonesia serta regulasi yang diatur di Indonesia seperti dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan lainnya, kemudian membahas pencegahan tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh pemerintah, dan membahas mengenai upaya hukum terjadinya tindakan maladministrasi yang berakibat tindak pidana korupsi. Bahwa dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada upaya hukum yang telah dilakukan pemerintah berupa reformasi birokrasi dan digitalisasi, penguatan aparat pengawasan intern pemerintah, penataan peraturan dan tata kelola, dan upaya lainnya yang telah dilakukan oleh pemerintah masih menghadapi beberapa kekurangan seperti lemahnya transparansi dan akuntabilitas, budaya korupsi yang masih mengakar, lemahnya sistem pengawasan, dan kekurangan lainnya yang berakibat masih marak terjadinya maladministrasi yang berakibat tindak pidana korupsi dan penulis juga memfokuskan pada pembahasan mengenai rekonstruksi terbaik untuk mencegah tindakan maldministrasi dan didukung dengan solusi lain yang baru dikaitkan dengan perkembangan zaman sehingga dapat lebih optimal. Berdasarkan hasil penelitian terdapat saran dari penulis yaitu para pihak pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dan melakukan penguatan pengawasan internal dan eksternal sehingga mengurangi celah penyalahgunaan wewenang.

---

This paper analyzes the reconstruction of good governance efforts to prevent maladministration that results in corruption. This paper discusses the theory of good governance in Indonesia and regulations regulated in Indonesia such as in Law Number 30 of 2014 and other laws and regulations, then discusses the prevention of maladministration carried out by the government, and discusses legal efforts for maladministration that results in corruption. That in this study the author focuses on legal efforts that have been made by the government in the form of bureaucratic reform and digitalization, strengthening the government's internal supervisory apparatus, structuring regulations and governance, and other efforts that have been made by the government still face several shortcomings such as weak transparency and accountability, a culture of corruption that is still deep-rooted, a weak supervisory system, and other shortcomings that result in the still widespread occurrence of maladministration that results in corruption and the author also focuses on discussing the best reconstruction to prevent maladministration and is supported by other new solutions that are related to developments in the era so that they can be more optimal. Based on the research results, the author suggests that government parties need to increase transparency and accountability and strengthen internal and external supervision to reduce loopholes for abuse of authority."

"Tulisan ini menganalisis sertipikat sebagai bukti kepemilikan yang kuat dan sah dapat dibatalkan karena terdapat cacat administrasi dan/atau cacat yuridis atau adanya putusan pengadilan yang inkracht. Kewenangan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN dan Kepala Kantor Wilayah BPN dapat melakukan pembatalan sertipikat. Akibat dari kewenangan tersebut, menimbulkan terjadinya sertipikat ganda, sebagaimana dalam kasus yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1641/K/Pdt/2023. Rangkaian pembatalan ini dapat menjadi ketidakpastian hukum karena pemegang sertipikat tidak serta merta bebas dari gugatan maupun pembatalan di kemudian hari. Hal ini jelas berimplikasi pada jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah yang didapatnya. Penulisan ini menganalisis kepastian hukum sertipikat atas rangkaian pembatalan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional dan tanggung jawab dari Badan Pertanahan Nasional kepada pihak yang dirugikan atas pembatalan sertipikat dengan studi Putusan Mahkamah Agung No. 1641/K/Pdt/2023. Dalam penulisan menggunakan metode penelitian doktrinal dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Data yang digunakan ialah data sekunder, berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ditemukan bahwa sertipikat tetap memberikan kepastian hukum, keadaan terlalu sering dalam mengoreksi keputusan BPN sendiri ini yang menimbulkan ketidakpastian hukum serta pertanggungjawaban dari BPN akibat kurangnya kehati-hatian dalam menerbitkan produk hukum.

---

This paper analyzes certificates as strong and valid proof of ownership that can be canceled due to administrative and/or legal defects or the existence of a final court decision. The authority of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of BPN and Head of BPN Regional Office can cancel certificates. As a result of this authority, there is a double certificate, as in the case that occurred in the Supreme Court Decision No. 1641/K/Pdt/2023. This series of cancellations can create legal uncertainty because the certificate holder is not immediately free from lawsuits or cancellations in the future. This clearly has implications for the guarantee of legal certainty and protection of land rights that he obtains. This paper analyzes the legal certainty of certificates for the series of cancellations carried out by the National Land Agency and the responsibility of the National Land Agency to parties who are harmed by the cancellation of certificates by studying the Supreme Court Decision No. 1641/K/Pdt/2023. In writing using the doctrinal research method by conducting a study of laws and regulations and court decisions. The data used is secondary data, in the form of primary legal materials and secondary legal materials related to this research. The results of the study found that certificates still provide legal certainty, the situation is too frequent in correcting the BPN's own decisions which causes legal uncertainty and accountability from the BPN due to the lack of caution in issuing legal products."