Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Keynessianisme, suatu filsafat pertama yang koheren dengan intervcnsi negara dalam kehidupan ekonomi berpandangan bahwa hanya perdagangan bebas yang akan menggerakkan persaingan dan mengembangkan pemanfaatan sumber-sumber tenaga kerja dan modal secara effisien. Perdagangan bebas yang kemudian identik dengan globalisasi telah mempengaruhi perekonomian dunia telah menggejala hampir didalam semua bidang yang kemudian mempengaruhi rata hubungan ekonomi antar bangsa. Proses globalisasi itu telah rneningkatkan kadar hubungan sating keterganlungan antarnegara, bahkan menimbulkan proses menyatunya ekonomi dunia, sehingga batasbatas negara dalam berbagai praktek dunia usaha seakan-akan hilang dan dianggap tidak berlaku lagi. Dalam menghadapi perkembangan tersebut negara-negara di dunia melakukan berbagai Iangkah penyesuaian yang sebagian cenderung bersifat proteksionis misalnya dengan mendirikan berbagai blok-blok perdagangan yang pada dasarnya melanggar ketentuan General Agreement on Trade and Tariff (GATT)I World Trade Organization (WTO) yang merupakan upaya da[am melakukan proteksi terhadap industri maupun perekonomian dalam negeri. Salah satu isu penting muncul pada saat pembentukan WTO adalah Trade Related Investment Measures (TRIMs) yang muncul karena kurang berfungsinya ketentuan dalam GATT yang berkaitan dengan trade restrictive and distorsing effects yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan penanaman modal, sehingga tujuan awal perundingan ini diarahkan untuk melengkapi ketentuan yang mungkin dipertukan untuk mencegah ham batan-hambatan yang merugikan. Kesepakatan TRIMs menentukan keharusan notifikasi dart semua aturan yang tidak sesuai dengan TRIMs dalam waktu 2 (dua) tahun untuk negara maju, 5 (lima) tahun untuk negara berkembang dan 7 (tujuh) tahun untuk negara terkebelakang dan sebagai negara berkembang, Indonesia mempunyai keharusan untuk melakukan notifikasi sernua kesepakatan yang tertuang dalam TRIMs dalam waktu paling lambat 5 (lima tahun). Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan dalam 'memenuhi tuntutan liberalisasi di bidang investasi, akan tetapi kebijakan politik hukum tentunya haruslah disesuaikan dengan kemampuan ekonomi di dalam negeri yang akan menghasilkan keuntungan dan keterkaitan dengan perekonomian domestik dan dengan demikian dapat memicu pertumbuhan, dan sekaligus jugs sebagai upaya agar investasi acing berdampak lebih positif pada neraca pembayaran dengan meningkatkan pangsa pendapatan dan pertambahan nilai yang tertahan dalam perekonomian.

Abstrak :
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau disebut juga Indonesia Eximbank merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembiayaan ekspor nasional. Kegiatan utama dari lembaga ini adalah memberikan bantuan finansial berupa pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung pelaksanaan ekspor. Dalam World Trade Organization, terdapat pembatasan atau larangan kegiatan subsidi ekspor, yang diatur secara spesifik dalam Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM). Dari bentuk pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh Indonesia Eximbank, kegiatan tersebut dapat digolongkan kedalam “Prohibited Subsidy”. Namun pada kenyataannya, unsur bantuan pemerintah yang disebutkan dalam ASCM, tidak terpenuhi karena penugasan khusus yang diberikan kepada Indonesia Eximbank belum sepenuhnya terlaksana, karena masih belum terdapatnya peraturan khusus perihal penugasan dimaksud, selain itu suku bunga yang diberikan oleh Indonesia Eximbank dalam memberikan pembiayaannya, tidak berada dibawah suku bunga yang diberikan pada umumnya oleh pemberi pembiayaan komersil lainnya, sehingga pembiayaan yang diberikan masih berupa pemberian pembiayaan umum yang dilakukan oleh bank, namun dengan kekhususan harus dipergunakan untuk kegiatan yang berorientasi ekspor. ......Indonesia Export Credit Agency also known as Indonesia Eximbank is a special financial institution established by Indonesia government in order to support the national export development program through National Export Financing. Its main activity is providing financial support given by government to support export performance. In World Trade Organization, there are some prohibitions related to export subsidies, specifically on Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM). Financial support that Indonesia Eximbank provide in general could be categorized as Prohibited Subsidy. But in fact, financial support given by government mentioned in ASCM could not be fulfilled in Indonesia Eximbank activity because special assignment given to Indonesia Eximbank has not been fully implemented since there has not been special regulation yet related to the special assignment, also Indonesia Eximbank does not give lower interest rate than other commercial financial institutions, so that financing given by Indonesia Eximbank still in the form of the provision of public financing done by banks, but with specificity that must be used for export activities.

Abstrak :
Disepakatinya perjanjian WTO oleh Pemerintah Indonesia merupakan babak baru dalam perdagangan yang lebih terbuka dan bebas. DPR sebagai representasi dari rakyat Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut pada tanggal 13 Oktober 1994 dengan dikeluarkannya UU No.7 Tahun 1994. Realitas adanya ketimpangan kekuatan politik dan ekonomi antar negara anggota berdampak kepada kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara, apalagi negara tersebut berada pada level ekonomi yang lemah. Artinya pelaksanaan perdagangan global tidaklah semulus dengan apa yang hendak dicita-citakan. WTO sendiri mempunyai aturan, instrumen dan prinsip sebagai upaya mencegah penyalahgunaan kekuatan pasar yang berpotensi menimbulkan distorsi. Dapatkah negara-negara berkembang, khususnya Indonesia memanfaatkan aturan tadi pada sektor pertaniannya? apakah keadilan yang dicita-citakan oleh perdagangan yang bebas dan terbuka di sektor pertanian ini hanyalah impian atau topeng kapitalis untuk menguasai perekonomian suatu negara? atau sebetulnya ada masalah yang lebih mendasar dari penyebab kegagalan sektor pertanian kita dalam persaingan ekonomi global. Adanya sebuah kajian dan analisis sektor ini dan dampaknya terhadap harmonisasi dan reformasi hukum bisnis menjadi salah satu jalan memperkuat posisi tawar sektor pertanian kita dalam perdagangan dunia.