Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Tesis ini membahas dua permasalahan. Pertama, bagaimana keterkaitan antara seni dan hak asasi manusia apabila dikaji melalui pendekatan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Kedua, bagaimana bentuk dan ruang lingkup tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia terkait seni. Ketiga, bagaimana kondisi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia terkait seni di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan analisis kasus, Penulisan tesis ini bertujuan untuk menjadi sebuah studi awal guna mencari pemecahan atas masalah pengekangan terhadap kegiatan seni yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa seni memiliki keterkaitan dengan hak asasi manusia sebagai indikator tingkat perlindungan dan pemenuhan hak dasar yang menjadi prasyarat kebebasan berkesenian. Terkait hal tersebut, Negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak dasar yang menjadi prasyarat kebebasan berkesenian. Melalui analisis kasus, diketahui bahwa Indonesia belum dapat menjalankan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak dasar yang menjadi prasyarat kebebasan berkesenian.

---

This thesis mainly discuss about three issues. First, how is the connection between art and human rights when examined through philosophical, sociological and legal approaches. Second, how are the form and scope of state obligations on human rights related to art. Third, how is the implementation of protection and fulfillment of human rights related to art in Indonesia. Through desk study and case analysis, the writing of this thesis aims to be a preliminary study to find solutions to the problem of restrictions on art activities occurring in Indonesia. Based on the research, it is known that art has a relationship with human rights as an indicator of protection and fulfillment level of basic rights which is a prerequisite for artistic freedom. In this regard, the State has an obligations to respect, protect, and fulfill the basic rights which are the prerequisites for artistic freedom. Through case analysis, it is known that Indonesia has not been able to carry out the obligations to respect, protect, and fulfill the basic right which is the prerequisite for artistic freedom.

"

"Dalam kehidupan sehari-hari penerapan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), masih sering diabaikan karena pencatatan perkawinan hanya dianggap sebagai suatu tindakan administratif belaka, sehingga banyak pasangan yang tidak melakukan pencatatan perkawinan mereka, baik perkawinan biasa maupun perkawinan campuran yang dilakukan di dalam negeri maupun yang dilakukan di luar negeri. Apakah akibat hukum bagi perkawinan campuran yang telah lalai dicatatkan terhadap status istri dan anak? Bagaimanakah konsekuensi atas perkawinan tersebut apabila salah satu pihak akan mengajukan perceraian? Metode penelitian penulisan tesis ini bersifat yuridis normatif, dengan mempelajari, membaca, menelusuri kepustakaan tentang pencatatan perkawinan, keputusan pengadilan dan sumber relevan lainnya untuk mendapatkan landasan teori dan implementasinya. Akibat hukum bagi perkawinan campuran yang telah lalai dicatatkan pada lembaga pencatatan perkawinan terutama pada status istri dan anak yaitu: bahwa perkawinan tersebut dianggap belum sah dimata negara; apabila lahir anak-anak dalam perkawinan tersebut, mereka hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 UU Perkawinan) baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Konsekuensi atas perkawinan tersebut apabila salah satu pihak akan mengajukan gugat perceraian adalah harus mencatatkan terlebih dahulu perkawinan yang dilakukan di luar negeri tersebut dengan tunduk kepada hukum positif Negara Kesatuan Republik Indonesia di lembaga pencatatan perkawinan diwilayah dimana ia melaksanakan perkawinannya saat itu, atau di wilayah Indonesia dimana ia berdomisili. Perlu dilakukan revisi terhadap Pasal 2 UU Perkawinan, yaitu agar ayat (1) dan (2) dijadikan satu pasal, sehingga tidak ada dua perbuatan hukum yang terpisah; diadakan sosialisasi kepada masyarakat luas di Indonesia tentang adanya Undang-undang lain selain UU Perkawinan yang mengatur pencatatan perkawinan, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan agar ada keseragaman dalam prosedur pencatatan perkawinan.

---

In everyday activities, the implementation of Article 2 paragraph (2) of Law

No.1 Year 1974 regarding Marriage (Marriage Law), is quite often being ignored

because the registration of marriage is merely considered as an administrative

process, therefore there are many couples who do not register their marriage, both

normal marriage and mixed marriage which was performed in Indonesia as well as

abroad. What would be the legal aspect of a mixed marriage which is not registered

toward the status of the wife and the children? What consequences on such marriage

if one of the spouses would file a divorce? The writing method of this thesis is

normative jurisdiction by reviewing, reading and observing literatures of marriage

registration, court rulings and other relevant reading materials to obtain the

theoretical background and its implementation. The legal consequence of the mixed

marriage which was not registered in the registration institution especially to the

status of the wife and children is that such marriage is not considered valid by the

state; the children from such marriage are only considered as only having a

relationship with the mother and the mother's family (Articles 42 and 43 Marriage

Law),and the wife and children borne do not have the right to ask for financial

support or being the heirs of the father. The consequences of such marriage should

one of the spouses want to file a divorce is to first register their marriage performed

abroad in the country where the marriage is performed shall be bound to Indonesian

positive law in the registration institution where she/he he/her domiciles. A revision

to Article 2 of the Marriage Law must be carried out in which paragraph (1) and

paragraph (2) should be merged into one article, therefore there will be no two

separate legal actions; a socialization should be held for the general public regarding

other law, apart from the Marriage Law, that stipulates marriage registration, which

is Law No. 23 Year 2006 regarding Population Administration so there will be a

uniformity on the procedure of marriage registration."

"Tesis ini membahas mengenai permasalahan perjanjian kawin yang tidak didaftarkan. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan salah satu bentuk "perikatan" antara seorang pria dengan seorang wanita. Perikatan tersebut diatur dalam suatu hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang dikenal dengan istilah "hukum perkawinan" yakni sebuah himpunan dari peraturan-peraturan yang mengatur dan memberi sanksi terhadap tingkah laku manusia dalam perkawinan. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai implikasi perjanjian kawin yang tidak didaftarkan terhadap pihak ketiga dan status kepemilikan properti milik WNI setelah perkawinan dilangsungkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen. Ketidaktahuan hukum dalam pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung dan keterlambatan pendaftaran perjanjian kawin, akan menjadi pemicu masalah hukum bagi suami istri maupun pihak ketiga karena merasa dirugikan, dan dapat berakibat pada pembatalan perjanjian kawin. Pihak ketiga akan dirugikan apabila tidak dilakukan pendaftaran, karena perjanjian kawin tersebut dianggap hanya berlaku pada pihak suami dan istri saja, tidak berlaku terhadap pihak ketiga apabila tidak didaftarkan. Bagi calon pasangan perkawinan campuran yang akan mengadakan perjanjian kawin dalam perkawinannya, sudah sebaiknya mencari informasi baik melalui instansi pemerintah yakni pada Kantor Catatan Sipil maupun profesi hukum yang memiliki kompetensi atau pengetahuan berkaitan dengan pembuatan perjanjian kawin, seperti Notaris atau pengacara.

---

This thesis discusses the issue of marriage agreements that are not registered. Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman, as a husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the One Godhead. Marriage is one form of "engagement" between a man and a woman. The engagement is regulated in a law that applies in society, known as "marriage law" which is a set of rules that regulate and sanction human behavior in marriage. The main problem in this thesis is about the implications of the marriage agreement that is not registered with the third party and the property ownership status of the Indonesian citizen after the marriage is held according to the applicable law in Indonesia. The author uses a normative juridical research method, the type of data used is secondary data collected through document studies. The ignorance of the law in making marriage agreements after marriage and the delay in the registration of marriage agreements, will be a trigger for legal problems for husband and wife and third parties because they feel disadvantaged, and can result in the cancellation of the marriage agreement. Third parties will be disadvantaged if registration is not carried out, because the marriage agreement is considered only valid on the part of husband and wife only, does not apply to third parties if not registered. For prospective mixed marriages who will enter into marriage agreements in their marriages, it is better to seek information through government agencies, namely the Civil Registry Office and the legal profession that has the competence or knowledge related to making marriage agreements, such as Notaries or lawyers."

"Sektor pariwisata tampaknya masih menjadi andalan Pemprov DKI Jakarta dalam menggenjot perolehan pendapatan asli daerah (PAD). Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) menargetkan PAD sebesar Rp 2,065 triliun dari sektor pariwisata. Jumlah ini lebih besar dibanding perolehan PAD tahun 2010 yang hanya mencapai Rp 1,9 triliun. Dalam konteks Pendapatan Asli Daerah maka sektor pariwisata khususnya hiburan dapat menjadi andalan untuk daerah dalam pendapatan daerah selain mekanisme yang didapat dari Pajak PBB, Bea Perolehan Hak Atas Tanah, Pajak Penjualan dan PPh. Bahwa mekanisme perputaran uang pada dunia bisnis hiburan sesungguhnya mempunyai prospek yang menarik. Namun meski jenis hiburan secara ekonomis telah membawa dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah, pada prakteknya mengandung kerumitan tersendiri. Yakni pola pengaturan harus menjadi landasan kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya selain sebagai fasilitator dan membina tetapi juga harus mampu mengintervensi dalam setiap kegiatan perekonomian termasuk juga bisnis hiburan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut maka dalam penulisan ini penulis menyoroti masalah tentang kebijakan pengaturan waktu penyelenggaraan industri hiburan di DKI Jakarta pada bulan Ramadhan setelah SK Gubernur tersebut efektif berlaku periode 2004. Evaluasi kebijakan dari pengaturan ini menjadi bahan penulisan ini, karena didasari apakah efektif dengan SK Gubernur tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana evaluasi kebijakan pengaturan waktu penyelenggaraan industri pariwisata bidang hiburan. Sehingga dilakukan pengambilan sampel secara non probality sampling dengan teknik sampling purposive 110 sampel yang bekerja di sektor hiburan seperti bartender, waiter, terapist guna mendapat penjelasan tentang kebijakan ini dan pengaruhnya bagi penghasilan mereka dan juga mendapatkan informasi secara mendalam tentang kebijakan ini serta wawancara mendalam dengan tokoh FPI, pengusaha hiburan serta Ketua Asosiasi. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang efektif diberlakukan mulai tahun 2004 ternyata efektif untuk menjaga kondusifitas dan ketertiban antar umat beragama dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadhan.

---

The tourism sector still seems to be the mainstay of the city government in the acquisition to boost revenue (PAD). This year, the city government through the Department of Tourism and Culture (Disparbud) revenue target of 2.065 trillion rupiahs from tourism. This amount is greater than the acquisition of PAD in 2010 which only reached 1.9 trillion rupiahs. In the context of local revenue, especially the tourism sector of entertainment can be a mainstay for the region in addition to the mechanism of local revenue derived from the UN Tax, Customs Acquisition Rights on Land, Sales Tax and Income Tax. The mechanism of circulation of money in the world of entertainment business has an exciting prospect indeed. In relation to the matter, in writing, the writer highlighted the problem of policy implementation timing entertainment industry in Jakarta during Ramadan after the decree of the Governor of the effective period of 2004. Policy evaluation of this arrangement the subject of this writing, because it is based is effective with the Governor Policy. This research was conducted with the aim to describe how the evaluation of the timing of implementation of the policy areas of the tourism industry of entertainment. Thus conducted a random sample of non probability sampling with 110 samples purposive sampling technique that works in the entertainment sector such as bartender, waiter, therapists in order to get an explanation of this policy and the effect on their income and also get in depth information about this policy. as well as in-depth interviews with prominent FPI, entertainment entrepreneur and Chairman of the Association. Regulation of the Governor of DKI Jakarta, which takes effect starting in 2004 was effective to maintain conduciveness and inter-religious order in the conduct of worship in Ramadan. The decline of the entertainment tax during this gubernatorial run the range of 2 billion per year but the rate of decline in income from the entertainment sector workers reached more than 60% as there are workers who do not work at all in the month of Ramadan which is the therapist that his business should be closed, and restrictions on hours work of 8 hours of operating time only be 4 hours time to try to like in a karaoke, disco, bar business."

""Important to the study of entertainment law is the appreciation that the various entertainment industries are often comprised of extremely creative individuals who interact with for-profit business ventures. This can lead to conflict, which has led to litigation, published decisions, changes in law, and so on. An appreciation that entertainment continues to move into American households via computer screens, video games, advanced HDTV broadcasts, and plasma television sets is vital."--Jacket. "