Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :

Kehadiran aset kripto (crypto asset) sebagai suatu komoditi yang diperdagangkan di Indonesia sudah diakui secara legal oleh pemerintah sejak tahun 2018. Meskipun perdagangan aset kripto dinaungi oleh Bappebti sebagai lembaga pengawas dan pengatur yang berwenang, sejumlah lembaga negara dan lembaga pemerintah lainnya masih menolak keberadaan aset kripto seperti Bitcoin, dengan alasan keberadaan aset kripto bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Selain itu, dalam penyelenggaraan perdagangan aset kripto yang baru berlangsung selama 1 (satu) tahun masih memiliki sejumlah kendala yang mengakibatkan konsekuensi ketidaksesuaian tugas dan fungsi pokok berdasarkan hukum yang berlaku, antara lain penggunaan redaksional “pasar fisik aset kripto” dan ketidakhadiran bursa berjangka dalam perdagangan komoditi aset kripto. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi aset kripto berdasarkan hukum kebendaan, mengidentifikasi aset kripto sebagai suatu komoditi, dan mengetahui keabsahan aset kripto dalam perdagangan komoditi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Penelitian menggunakan alat berupa studi dokumen peraturan perundang-undangan, penelurusan literatur, serta wawancara narasumber dari lembaga pemerintah terkait dengan pendekatan kualitatif.

---

The emergence of crypto asset as a commodity traded in Indonesia has been legally recognized by the government since 2018. Although the crypto asset market is under the auspices of Bappebti as the supervisory and regulatory authority, a number of state institutions and other government agencies still reject the existence of crypto asset such as Bitcoin, on the grounds that it is contrary to Law Number 7 of 2011 concerning Currency. In addition, the emerging market that has only lasted for 1 (one) year still has a number of obstacles that result in discrepancy of main duties and functions based on applicable law, including the use of editorial “pasar fisik aset kripto” (physical market of crypto asset) and the absence of a future exchange in crypto asset commodity trading. This study aims to identify crypto asset based on property law, to identify crypto asset as a commodity, and to determine the validity of crypto asset in commodity trading in Indonesia. This study uses a juridical-normative research method with legislative and legal comparative approach. Study of legal documents, literature research, and a series of in-depth interviews from related government institutions are used as tools of data collection with qualitative approach.

Abstrak :
Special Purpose Vehicle atau entitas yang didirikan dengan tujuan khusus dianggap sebagai salah satu konsep yang biasa digunakan oleh para pelaku usaha di Indonesia. Sifat fleksibilitas dari konsep tersebut menyebabkan penggunaannya dapat ditemukan di berbagai sektor perekonomian. Meski demikian, hukum Indonesia masih belum memiliki pengaturan spesifik dan khusus terkait konsep Special Purpose Vehicle sehingga perkembangannya masih terbatas. Maka sebagai upaya untuk memberdayakan penggunaan Special Purpose Vehicle, pemerintah kemudian menyusun strategi Penguatan Skema Alternatif Penerapan Special Purpose Vehicle yang tertuang dalam Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan 2018-2024. Strategi tersebut diwujudkan oleh pemerintah dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Melalui penelitian yang menggunakan metode doktrinal dan bentuk penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif, Penulis berusaha untuk menganalisis strategi tersebut lebih mendalam. Dalam rangkaian strategi tersebut, pemerintah secara khusus hanya berfokus pada Special Purpose Vehicle dalam rangka penyelenggaraan sekuritisasi aset, dan bukan pada Special Purpose Vehicle dalam lingkup luas. Hal ini karena sekuritisasi aset merupakan salah satu sumber pembiayaan baru yang dianggap dapat meningkatkan kegiatan investasi untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Melalui undang-undang tersebut, maka pemerintah kemudian memperkenalkan konsep baru, yakni Badan Pengelola Instrumen Keuangan yang merupakan salah satu bentuk dari Special Purpose Vehicle dalam rangka sekuritisasi aset di Indonesia. Pengenalan konsep Badan Pengelola Instrumen Keuangan diharapkan dapat meningkatkan penggunaan Special Purpose Vehicle untuk kegiatan sekuritisasi aset di Indonesia karena konsep ini dianggap memiliki karakteristik yang paling menyerupai bentuk murni dari suatu Special Purpose Vehicle. ......Special Purpose Vehicles or entities established with a special purpose are considered as one of the concepts commonly used by business actors in Indonesia. The flexibility of the concept causes its use to be found in various economic sectors. However, Indonesian law still does not have a specific and special arrangement related to the Special Purpose Vehicle concept so that its development is still considered limited. Therefore as an effort to empower the use of Special Purpose Vehicles, the government developed a strategy called Strengthening Alternative Schemes for the Application of Special Purpose Vehicles as stated in the 2018- 2024 National Strategy for Financial Market Development and Strengthening. The strategy was then realized by the government by the passing of Law Number 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening. Through research that uses doctrinal methods and a form of analytical descriptive research with a qualitative approach, the Author seeks to analyze said strategy more thoroughly. In that series of strategies, the government chooses to specifically focus only on Special Purpose Vehicles in the context of asset securitization, and not on Special Purpose Vehicles in a broad scope. This is because asset securitization is known as one of the new sources of financing that is considered to increase investment activities that could boost Indonesia's economic growth. Through said provision, the government then introduced a new concept, which is called Badan Pengelola Instrumen Keuangan, which is a form of Special Purpose Vehicle in the context of asset securitization in Indonesia. The introduction of the Badan Pengelola Instrumen Keuangan concept is expected to increase the use of Special Purpose Vehicles for asset securitization activities in Indonesia due to its resemblance on the characteristics of the pure form of a Special Purpose Vehicle.

Abstrak :
Tesis ini membahas perlindungan hukum terhadap hak pemegang efek beragun aset dalam hal terjadi gagal bayar. Sumber pembayaran kembali efek beragun aset semata-mata berasal dari aset keuangan (misalnya tagihan) yang dialihkan oleh kreditur awal kepada manajer investasi untuk kepentingan pemegang efek beragun aset. Pengelolaan atas aset keuangan tersebut tidak dilakukan oleh manajer investasi, namun diserahkan kepada penyedia jasa, yang juga merupakan kreditur awal. Mekanisme seperti ini berpotensi menimbulkan penyedia jasa/ kreditur awal yang "nakal", misalnya kreditur awal dengan sengaja memasukkan kredit bermasalah dalam aset keuangan yang dialihkan kepada manajer investasi untuk kepentingan pemegang efek beragun aset. Risiko utama yang dihadapi pemegang efek beragun aset adalah gagal bayar. Oleh karena itu perlindungan terhadap hak pemegang efek beragun aset, terutama terhadap risiko gagal bayar, merupakan hal yang sangat penting. Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi kasus atas Efek Beragun Aset Danareksa BTN 02 - KPR Kelas A Tahun 2011. Permasalahan yang timbul adalah apakah penerbitan Efek Beragun Aset Danareksa BTN 02 - KPR Kelas A Tahun 2011 sudah memberikan perlindungan hukum yang cukup terhadap Pemegang Efek Beragun Aset dalam hal terjadi gagal bayar dan bagaimanakah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pemegang Efek Beragun Aset dalam hal terjadi gagal bayar. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, hasil penelitian disajikan secara utuh melalui metode deskriptif analitis. Selanjutnya dipaparkan mengenai syarat dan prosedur penerbitan efek beragun aset serta risiko-risiko efek beragun aset disusul dengan paparan mengenai tanggung jawab manajer investasi dan bank kustodian. Kemudian penulis melakukan analisis terhadap perlindungan hak Pemegang Efek Beragun Aset dalam hal terjadi gagal bayar pada Efek Beragun Aset Danareksa BTN 02 - KPR Kelas A Tahun 2011. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap hak Pemegang Efek Beragun Aset dalam hal terjadi gagal bayar masih ditemukan masalah dan kendala, terutama dalam hal eksekusi jaminan. ......This thesis focuses on the legal protection of the rights of holders of asset backed securities in the event of issuer's default. Repayment of asset backed securities is merely sourced from a financial asset (such as claims) transferred by the originator to the investment manager for the benefit of the holders of asset backed securities. However, the investment manager does not manage the financial asset itself but rather delegate other service provider, which is also the originator, to undertake its supposed role. In this situation, the service provider/originator may have a misuse to intentionally include non-performing loans in the list of financial asset transferred to the investment manager to which it creates a major risk of default for the benefit of the holder of asset back securities. In this regard, the protection of rights of the holders of asset back securities is necessary, particularly to ensure their rights and obligations in the event of issuer' defaults. In this research, the writer refers to a case study on asset backed securities within Danareksa BTN 02 - KPR Class-A Year 2011 with the objectives to find whether it has provided an adequate protection to the rights of the holder of asset back securities in the event of issuer's default and what kind of legal remedies is provided in such event. By using a judicial normative as the basis of researchmethod, this research is then presented in a comprehensive manner utilizing a descriptive-analytical method. Furthermore, it also seeks to cover selected areas of asset backed securities, such as terms and conditions for the procedural issuance, some possible risks of asset backed securities and a brief summary of the duties of investment manager and custodian bank. The writer then analyzes the legal protection of the Holders Of Asset Backed Securities in the event of issuer's default. From this research, the writer concludes that there are still major problem and challenge in the protection of the rights of asset backed securities' holders, particularly during the collateral execution.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai adanya Special Purpose Vehicle dalam hukum Indonesia, khususnya yang terdapat pada beberapa sektor peraturan perundangundangan. Terdapat berbagai persoalan terkait dengan konsep pengaturan Special Purpose Vehicle yang berbeda pengaturannya dan penggunaannya dalam praktik terkait konsep hubungan Holding-Subsidiaries, hubungan afiliasi, serta hubungan istimewa dalam sektor perpajakan dan praktik penyalahgunaannya. Berdasarkan hal tersebut, Peneliti mengajukan pokok permasalahan, yaitu: 1. Bagaimanakah pengaturan mengenai Special Purpose Vehicle (SPV) di Indonesia? 2. Bagaimanakah urgensi harmonisasi dari pengaturan Special Purpose Vehicle (SPV) di Indonesia? Pada akhirnya, Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa pengaturan Special Purpose Vehicle di Indonesia tidak konsisten dan terdapat urgensi untuk melakukan harmonisasi pengaturan Special Purpose Vehicle di Indonesia. Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. ......The focus of this thesis is on the existence of the Special Purpose Vehicle in Indonesian law, particularly the provisions that are contained in a few cross sector legislations. There are various issues regarding the concept of Special Purpose Vehicle that are regulated and used in practice differently related to the consept of holding-subsidiaries, affiliation, special relationship in the taxation sector and misuse in practice. Hence, the author formulated and discussed the following problems: 1. How is the regulation of the Special Purpose Vehicle (SPV) in Indonesian? 2. How urgent is the harmonization of Special Purpose Vehicle (SPV) regulations in Indonesia? At the conclusion that regulation of Special Purpose Vehicle is not consistent and that there is an urgency to harmonize the regulation of Special Purpose Vehicle in Indonesia. This research uses the normative juridical approach with a descriptive typology.

Abstrak :
Pengelapan dan penghindaran pajak kerap terjadi di Indonesia, hal tersebut didasarkan pada pajak dianggap memberatkan bagi wajib pajak terutama bagi wajib pajak berbentuk korporasi yang terbukti dengan maraknya penggunaan SPV sebagai media penghindaran pajak yang cenderung tidak melaporkan beban pajaknya. Penggelapan pajak sebenarnya dapat diberikan sanksi pidana perpajakan apabila terbukti oleh fiskus, namun menjadi masalah ketika terdapat keterbatasan data hal tersebut. Oleh sebab itu pemerintah perlu mengeluarkan peraturan penghindaran pajak guna mempersempit ruang gerak penggelapan pajak yang dilakukan SPV dengan dikeluarkanya PMK No. 127/PMK.010/2016 berdasarkan Undang ndash; undang 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui Special Purpose Vehicle SPV. Berdasarkan hal tersebut penulis mengajukan pokok permasalahan, yaitu: 1. Bagaimanakah SPV dapat menjadi media dari penghindaran pajak yang dilakukan 2. Apakah peraturan tax amnesty dapat menjadi solusi dalam penanggulangan tax avoidance yang dilakukan oleh SPV yang cenderung menggelapkan pajak. Berdasarkan dengan penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif serta analitis deskriptif. Sebagai jawabanya, SPV digunakan sebagai media penghindaran pajak melalui jenis ndash; jenis penghindaran pajak yang anatara lain transfer pricing, thin capitalization, controlled foreign agreement dan treaty shopping dengan dasar adanya hubungan istimewa dengan wajib pajak yang menghindarkan pajak. Tax amnesty nyatanya dalam hal ini belum dapat menjadi solusi untuk penanggulangan penghindaran pajak yang dilakukan oleh SPV. ......Tax avoidance and evasion often occurs in Indonesia, it is based on taxes considered burdensome for taxpayers, especially for taxpayers in the form of corporation by the facts widespread uses of SPV as a tax evasion medium that tends not to report the tax burden. Tax evasion may actually be subject to criminal sanctions if could be proven by the tax authorities, but it would become a problem when there is limited data to trace them. Therefore, the government needs to issue tax avoidance regulations to narrow the space for tax evasion by SPV with the issuance of PMK No. 127 PMK.010 2016 pursuant to Law 11 of 2016 on Tax Forgiveness of Taxpayers Individual Owned Through Special Purpose Vehicle SPV. Based on this the authors propose the subject matter, namely 1. How SPV can be a medium of tax evasion made 2. Whether tax amnesty regulations can be a solution in tax avoidance prevention by SPV that tend to embezzle taxes. Based on research using normative juridical method and descriptive analytical. In response, SPV is used as a medium for tax evasion through tax avoidance types such as transfer pricing, thin capitalization, controlled foreign agreements and treaty shopping on the basis of a special relationship with taxpayers avoiding taxes. Tax amnesty in fact in this case cannot be a solution to the prevention of tax avoidance by SPV.

Abstrak :
Di Indonesia dan di Korea Selatan, pembiayaan sekunder perumahan dilakukan melalui sekuritisasi aset keuangan yang terdiri dari sekumpulan piutang yang berasal dari pemberian fasilitas kredit perumahan. Sekuritisasi tersebut juga menyebabkan hak tanggungan-hak tanggungan yang melekat pada sekumpulan piutang tersebut beralih karena hukum kepada penerbit efek beragun aset sebagai kreditur baru. Namun, beralihnya hak tanggungan tersebut harus tetap didaftarkan ke instansi terkait. Di Indonesia, pendaftaran pengalihan hak tanggungan harus dilakukan satu per satu ke kantor pertanahan terkait walaupun pelaksanaannya sudah dipermudah  dengan adanya ketentuan mengenai Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019. Di sisi lain, di Korea Selatan sudah terdapat aturan yang mengenyampingkan kewajiban tersebut. Penerbit efek beragun aset hanya perlu melaporkan aset keuangan yang akan disekuritisasi kepada lembaga yang mengawasi pelaksanaan pembiayaan sekunder perumahan di Korea Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan perbandingan hukum dengan membandingkan pengaturan yang terdapat di Indonesia dan Korea Selatan terkait pengalihan hak tanggungan dalam rangka sekuritisasi aset. Kesimpulan dari penelitian ini adalah aturan di Korea Selatan lebih efisien dan lebih memberikan kepastian hukum bagi penerbit efek beragun aset sebagai kreditur.

---

In Indonesia and South Korea, secondary mortgage facility done through a process of securitization of financial assets consists of a group of claims originated from the issuance of housing loans. The securitization also caused the mortgages attached to the group of claims transferred, by law, to the issuer of asset-backed securities as the new creditor. However, the transfer of the mortgages must be registered to the relevance institution. In Indonesia, the transfer of the mortgages must be registered one by one to the relevance land office although the implementation has been made easier by Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik regulated in  Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019. In the other hand, in South Korea, there is already a regulation that relieves the obligation. The issuer of asset-backed securities only has to report financial assets that will be securitized to the institution that supervises the implementation of secondary mortgage facility in South Korea. This research was conducted using the juridical-normative method with data obtained from literature studies. This research was conducted using a comparative law approach by comparing the arrangements in Indonesia and South Korea related to the transfer of mortgage rights in the context of asset securitization. The conclusion from this study is that regulation in South Korea are more efficient and provide more legal certainty for issuers of asset-backed securities as creditor.