Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini menguji pengaruh penerapan IPSAS berbasis akrual (tingkat penerapan IPSAS berbasis akrual) dan kualitas Supreme Audit Institutions (SAI) terhadap transparansi keuangan pemerintah pusat. Penelitian ini juga menguji pengaruh tingkat penerapan IPSAS berbasis akrual dan kualitas SAI terhadap investasi langsung luar negeri (Foreign Direct Investment disingkat FDI) dan efisiensi belanja publik melalui transparansi keuangan. Riset ini memanfaatkan publikasi laporan keuangan, survei lembaga International Budget Partnership (IBP), Government Finance Statistics IMF, dan indikator komposit kinerja pemerintah (administrasi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan lingkungan) pada 71 pemerintah pusat selama periode 2008-2015 (460 observasi). Hasil estimasi model regresi menunjukkan bahwa tingkat penerapan IPSAS berbasis akrual dan kualitas SAI berpengaruh positif terhadap transparansi. Hasil estimasi model moderasi menemukan bahwa kualitas SAI memperkuat implementasi akrual terhadap peningkatan transparansi. Implementasi akrual telah mendukung transparansi keuangan namun potensi masalah keagenan (Irwin, 2012) pada pengelolaan keuangan negara (misal: pengelolaan surplus/defisit) diatasi dengan peran penegakan dan monitoring dari SAI. Hasil model regresi dengan metode 2SLS memperlihatkan bahwa tingkat penerapan IPSAS berbasis akrual dan kualitas SAI berpengaruh positif terhadap aliran FDI melalui transparansi keuangan. Sesuai konsep tata kelola publik bahwa investor lintas negara memperhatikan kualitas publikasi keuangan pemerintah. Sedangkan pengaruh tingkat penerapan IPSAS berbasis akrual tidak signifikan dan kualitas SAI signifikan berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap efisiensi belanja, namun pengujian sensitivitas menunjukkan pengaruh langsung tingkat penerapan IPSAS berbasis akrual dan kualitas SAI terhadap efisiensi belanja yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah memperhatikan langsung kualitas pelayanan publik (value for money.

---

This research aims to study accrual-based IPSAS implementation level and Supreme Audit Institutions (SAI) quality effect on central government fiscal transparency. This research also investigates its consequences on Foreign Direct Investments (FDI) and spending efficiency indirectly through fiscal transparency. This research analyzes central government publications such as financial statements, the budget survei of International Budget Partnership (IBP), Government Finance Statistics of IMF, and composite indicator of government performances (administrative, education, health, infrastructure, economic, and environment) of 71 governments for period 2008-2015 (460 observations). The regression model estimation result demonstrates accrual-based IPSAS and SAI quality have positive associations with fiscal transparency. The regression moderation model also exhibits SAI quality strengthen accrual implementation on enhancing fiscal transparency. The results support agency theory (Irwin, 2012) that accrual implementation has potential agency problem on public financial management (i.e., surplus/deficit illusion). The accrual implementation needs enforcement and monitoring roles from SAI. Conducting 2SLS regression model has demonstrated accrual-based IPSAS and SAI quality have positive impacts on FDI indirectly through fiscal transparency. According to public governance concept, cross-border investors consider on quality of government financial publications. However, the accrual-based IPSAS implementation has no positive association, and SAI quality has a positive association indirectly on public sector efficiency; however, the sensitivity analysis results positive associations directly of both on efficiency. This result supports that modern public sector accounting and audit practices strongly affect directly on public services quality (value for money).

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membangun intervensi untuk implementasi audit kinerja sektor publik oleh institusi pemeriksa eksternal di Indonesia yakni BPK dengan menggunakan kerangka democratic enough governance. Kerangka tersebut menyelaraskan antara dimensi isi, konteks, dan kualitas dari kerangka democratic governance Cheema, 2005 dengan intervensi berpendekatan good enough governance Grindle, 2011 . Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivistis yang pengumpulan datanya berdasarkan pada wawancara dan dukungan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola audit kinerja sektor publik masih menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan pemangku kepentingan dengan realitas implementasinya. Kesenjangan tersebut terjadi baik di tahapan perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan dan tindak lanjut audit. Intervensi untuk meningkatkan tata kelola dibangun pada institusi dan proses secara berurutan dan bertahap mulai dari membangun proses audit kinerja yang efektif dan partisipatif dan membangun institusi BPK yang responsive dan berkelanjutan. Penelitian ini menyarankan pengembangan kerangka democratic enough governance di negara demokratis berkembang lainnya.

---

The objectives of the research are to analyze and develop interventions for the implementation of public sector performance audit by an external audit institution in Indonesia, namely BPK by using the framework of democratic enough governance. The framework aligns the content, context, and quality dimensions of the democratic governance framework Cheema, 2005 with the governance intervention that is good enough Grindle, 2011 . The research uses a post positivistic paradigm and data collection is based on in depth interviews and secondary data support. The results show that public sector performance audit governance still indicates a gap between stakeholder expectations and the reality of its implementation. The gap occurs either in planning, implementation, and reporting and follow up. Interventions to improve governance are developing on institutions and processes sequentially and incrementally which start from developing an effective and participatory performance audit process and developing a responsive and sustainable BPK institution. This research suggests developing the framework of democratic enough governance in other developing democratic countries.

Abstrak :
Skripsi ini merupakan suatu telaah konseptual mengenai audit sistem informasi, suatu disiplin ilmu yang pada saat pembuatan skripsi ini masih jarang diterapkan karena memang secara teknis sulit untuk dilakukan. Pembahasan yang dilakukan dalam skripsi ini berusaha menyederhanakan kesulitan teknis tersebut melalui kerangka konseptual yang bisa diterapkan pada pelbagai situasi dan kompleksitas sistem informasi yang dihadapi dalam pelaksanaan audit sistem informasi. Untuk memudahkan pembaca, disajikan pula contoh penerapan EDP Audit secara konseptual pada kasus P.T. "X" sebagai ilustrasi pelaksanaan EDP Audit secara nyata. Skripsi ini dapat digunakan sebagai referensi bagi orang awam, mahasiswa, maupun calon praktisi audit sistem informasi karena penyajiannya yang sederhana secara teoritis maupun praktis namun telah mencakup hampir semua aspek penting dalam audit sistem informasi.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis peran pengawasan eksternal dan internal terhadap perbedaan laba buku dan pajak perusahaan. Pengawasan eksternal adalah kepemilikan institusi sedangkan pengawasan internal adalah dewan komisaris komisaris independen dan komite audit. Penelitian menggunakan sampel 50 perusahaan non finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan tahun sampel dari tahun 2011 hingga 2014 sehingga jumlah observasi adalah 200 data panel. Dengan menggunakan regresi berganda penelitian ini membuktikan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap volatilitas BTD temporer permanen dan total komite audit hanya terhadap volatilitas BTD temporer sedangkan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap volatilitas BTD permanen dan total komisaris independen terhadap volatilitas BTD temporer. ......This study investigates whether institutional ownership levels board of commisioner independent commisioner and audit commite are associated with absolute and variance book ndash tax differences BTDs. This study used a sample of 50 companies listed in Indonesia Stock Exchange with the sample from 2011 to 2014 so that the total number of observations is 200 panel data. Multiple regression results suggest that institutional ownership is negatively associated with variance total permanent and temporary BTDs and audit commite with variance temporary BTD board of commisioner is positively associated with variance permanent and total BTD and outside directors with variance temporary BTD.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh abnormal audit fee terhadap tingkat loyalitas perusahaan dengan ukuran KAP dan opini audit sebagai variabel moderasi. Sampel yang digunakan adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2015-2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa abnormal audit fee mempunyai hubungan yang tidak signifikan dengan tingkat loyalitas perusahaan. Sementara itu, hasil pengujian untuk variabel pemoderasi menunjukkan bahwa ukuran KAP tidak mampu memoderasi hubungan abnormal audit fee dan tingkat loyalitas, dan opini mampu memoderasi hubungan abnormal audit fee dengan tingkat loyalitas. Hasil pengujian tambahan menunjukkan bahwa perusahaan akan loyal jika membayar biaya audit yang lebih rendah dari yang seharusnya (biaya audit abnormal negatif). Dan perusahaan akan tidak loyal jika harus membayar biaya audit yang lebih tinggi dari yang seharusnya (biaya audit abnormal positif). ......This study aims to analyze the effect of abnormal audit fees on the level of company loyalty with KAP size and audit opinion as moderating variables. The sample used is non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) 2015-2017. The results of this study indicate that abnormal audit fees have an insignificant relationship with the level of company loyalty. Meanwhile, the test results for moderating variables show that the KAP measure is unable to moderate the relationship between abnormal audit fees and loyalty levels, and opinions are able to moderate the abnormal audit fee relationship with the level of loyalty. Additional test results show that the company will be loyal if it pays an audit fee that is lower than it should be (negative abnormal audit fee). And the company will be disloyal if it has to pay an audit fee that is higher than it should be (positive abnormal audit fee).