Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap audit fee pada perusahaan listed di Indonesia. Penelitian ini menguji transaksi pihak berelasi secara total, transaksi pihak berelasi operasi, dan transaksi pihak berelasi pinjaman. Pengujian dilakukan dengan mengadopsi penelitian Habib et al. (2015) di Cina dengan sejumlah penyesuaian variabel yang relevan di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa transaksi pihak berelasi operasi berpengaruh positif terhadap audit fee di Indonesia sedangkan transaksi pihak berelasi pinjaman dan transaksi pihak berelasi secara total tidak berpengaruh terhadap audit fee. Hal ini membuktikan bahwa transaksi pihak berelasi berpengaruh terhadap audit fee di Indonesia walaupun terbatas hanya pada jenis transaksi pihak berelasi operasi. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi regulator dalam mengevaluasi dan mengembangkan pedoman penetapan audit fee.

---

ABSTRACT
This research aims to provide empirical evidence about the effect of the related-party transactions on listed companies‟ audit fee in Indonesia. This study examines total related party transactions, related party transactions-operation, and related party transactions-loan. Tests are carried out using models from Habib et al. (2015) in China with adjustment on it‟s relevance in Indonesia. This study provides empirical evidence that related party transactions-operation increases the amount of audit fee paid , while related party transactions-loan and total related party transactions have no effect on the amount of audit fee. This research proves that related party transactions increases the amount of audit fee paid, although limited to related party transactions-operation. This study aims to benefit policy makers in developing and evaluating the policies for determining the amount of an audit fee.

Abstrak :
ABSTRAK
Target penerimaan pajak, selalu menjadi diskursus menarik di akhir tahun. Hampir sepuluh tahun terakhir target penerimaan perpajakan tak pernah tercapai. Belum lagi tingginya angka sengketa dalam beberapa tahun terakhir yang menggerus tingkat kepercayaan wajib pajak. Sehingga berdampak pada masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Dan salah satu hal yang mempengaruhi kondisi perpajakan Indonesia hari ini adalah pemeriksaan pajak. Untuk itu penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia dengan konsep baru yang kini mulai banyak diadopsi di beberapa negara lain yaitu konsep cooperative compliance. Penelitian ini menggunakan pendekatan pos-positivisme, metode kualitatif dan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam. Analisis yang ditelaah melalui dua dimensi utama dalam cooperative compliance yaitu aspek kepercayaan dengan indikator komitmen, kejujuran, kompetensi dan keadilan; dan aspek transparansi degan indikator informatif dan pengungkapan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pada dasarnya di Indonesia sampai saat ini belum ada kebijakan pemeriksaan pajak yang secara eksplisit/formal mengadopsi konsep cooperative compliance. Dilihat dari kedua dimensi utama dalam cooperative compliance yaitu kepercayaan dan transparansi, peneliti mendapatkan bahwa dimensi kepercayaan antara wajib pajak dan fiskus dalam pemeriksaan pajak masih minim yang bisa dilihat dari tingginya angka sengketa pajak. Adapun dimensi transparansi, kondisi saat ini sedang bergerak ke arah era keterbukaan yang lebih baik, dimana hal ini dapat tercermin dari adanya beberapa kebijakan yang dibuat dalam rangka mendukung proses transparansi.

---

ABSTRACT
The target of tax revenue is always an interesting discourse at the end of the year. Almost the last ten years the target of tax revenues has never been achieved. Not to mention the high number of disputes in recent years that undermined the level of taxpayer trust. So that impact on the low level of taxpayer compliance in Indonesia. And one of the things that affect the condition of Indonesia 39 s taxation today is the tax audit. Therefore, this study aims to analyze the implementation of tax audit policy in Indonesia with a new concept that is now beginning to be widely adopted in several other countries namely the concept of cooperative compliance. This research uses post positivism approach, qualitative method and data collection using in depth interview technique. Analysis analyzed through two main dimensions of cooperative compliance are trust dimension with indicator of commitment, honesty, competence and justice and dimension of transparency with informative indicators and disclosures. The results of this study explain that basically in Indonesia until now there has been no tax audit policy that explicitly formally adopt the concept of cooperative compliance. Viewed from the two main dimensions of cooperative compliance are trust and transparency, the researcher found that the trust dimension between taxpayer and taxpayer in tax audit is still minimal which can be seen from the high rate of tax disputes. As for the transparency dimension, the current condition is moving towards a better era of openness, which can be reflected in the existence of several policies made in order to support the transparency process.

Abstrak :
ABSTRAK
Studi ini mengkaji tentang efisiensi teknis Kantor Pelayanan Pajak KPP , dengan terlebih dahulu mengestimasi fungsi produksi pemungutan pajak pusat di Indonesia. Pengukuran efisiensi teknis pemungutan pajak dilakukan dengan model stochastic frontier analysis, dengan observasi berupa agregasi data KPP pada tingkat Provinsi selama kurun waktu 7 tahun 2010 ndash; 2016 untuk seluruh KPP di Indonesia, selain KPP-KPP yang berada di lingkup Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus.Hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan tingkat efisiensi teknis pemungutan pajak antar provinsi. Efisiensi teknis pemungutan pajak dipengaruhi oleh faktor internal KPP, seperti: upaya audit, biaya operasional kantor dan segmentasi Wajib Pajak WP , maupun faktor eksternal, seperti: karakteristik sosial dan ekonomi daerah, seperti: tingkat pendidikan masyarakat. Upaya audit dari pemeriksa pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi teknis KPP. Lebih lanjut, semakin meningkatnya masyarakat yang berpendidikan tinggi juga dapat meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak, karena lebih mudah memahami peraturan pajak.

---

ABSTRACT
This study examines the technical efficiency of the Tax Offices KPP , by first estimating the central tax collection function in Indonesia. Measurement of technical efficiency of tax collection is done by stochastic frontier analysis model, with observation in the form of data aggregation of tax offices at Provincial level during the period of 7 years 2010 2016 for all tax office in Indonesia, other than tax offices which is under the scope of Large Taxpayer Regional Office and Jakarta Special Regional Offices.The result of the analysis shows the differences in the level of tax collection technical efficiency among provinces. The technical efficiency of tax collection is influenced by internal factors of tax office, such as audit effort, office operating costs and taxpayer segmentation, as well as external factors, such as social and economic characteristics of the provinces, for instance community educational level. Audit efforts from tax inspectors have a significant influence on the technical efficiency of tax offices. Furthermore, more highly educated community can also improve the efficiency of tax collection, as it is easier for them to understand tax regulations.

Abstrak :
Salah satu tujuan dari diselenggarakannya pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak demikian jugalah dalam pemeriksaan pajak atas restitusi Pajak Pertambahan Nilai Penelitian ini dilakukan untuk menyajikan sebuah gambaran mengenai impelementasi pemeriksaan pajak atas restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Madya Jakarta Barat Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ditinjau dari konten kebijakan percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria khusus ditetapkan dikarenakan keterbatasan SDM fungsional pemeriksa dalam lingkup Direktorat Jenderal Pajak sedangkan ditinjau dari konteks implementasi pemeriksaan pajak atas restitusi PPN pada KPP Madya Jakarta Barat juga telah diimplementasikan berdasarkan kaidah administrasi perpajakan yang baik sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik kepentingan dalam proses pemeriksaan. ...... One of the purposes of tax audit is to examine Tax Payer's compliance also in tax audit on VAT refund This research is aimed to provide an overview regarding tax audit implementation on VAT refund in West Jakarta Medium Taxpayer's Office This research is conducted by using qualitative descriptive approach Data collected through library research and in depth interviews The result of this study indicate that based on content of policy accelerated VAT refund to the tax payers who meet specific criteria is set due to limitation of human resources within Directorate General of Taxation Therefore based on context of implementation VAT audit on VAT refund in West Jakarta Medium Taxpayer's Office has been implemented based on good principles of tax administration so as to minimize any conflicts of interest in the processes of tax audit.

Abstrak :
[ ABSTRAK
Pemeriksaan pajak merupakan bentuk penegakan hukum oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bertujuan untuk mengamankan penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah persepsi kemungkinan diperiksa. Jika kemungkinan diperiksa tinggi, maka kemungkinan ketidakpatuhan terdeteksi juga tinggi. Untuk meningkatkan kemungkinan wajib pajak diperiksa tinggi, maka DJP seharusnya memperluas lingkup pemeriksaan atau biasa yang disebut dengan rasio cakupan pemeriksaan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab rendahnya rasio tersebut dan sektor yang seharusnya menjadi fokus pemeriksaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rasio cakupan pemeriksaan rendah karena masalah pemilihan bahan baku dan kurang berbasis risiko dan potensi penerimaan. ;

---

ABSTRACT Tax audit as one of the law enforcements is conducted by Directorate General of Taxes (DGT) Indonesia to achieve tax national revenue targeted and increase voluntary compliance. One cause of taxpayer?s compliance is the probability of being audited. The higher taxpayer?s probability is audited, the higher of non-compliance will be detected. To ensure that taxpayer?s probability of being audited is high, DGT should enlarge the scope of audit or audit coverage ratio. This study uses qualitative approach and analyzes the factor that cause audit coverage ratio in Indonesia is low, and primary sector that should become the focus of tax audit. The result of this research indicates that low of audit coverage ratio because of the selection of taxpayer?s that has less risk-based assessment and less potential revenue ;Tax audit as one of the law enforcements is conducted by Directorate General of Taxes (DGT) Indonesia to achieve tax national revenue targeted and increase voluntary compliance. One cause of taxpayer?s compliance is the probability of being audited. The higher taxpayer?s probability is audited, the higher of non-compliance will be detected. To ensure that taxpayer?s probability of being audited is high, DGT should enlarge the scope of audit or audit coverage ratio. This study uses qualitative approach and analyzes the factor that cause audit coverage ratio in Indonesia is low, and primary sector that should become the focus of tax audit. The result of this research indicates that low of audit coverage ratio because of the selection of taxpayer?s that has less risk-based assessment and less potential revenue ;Tax audit as one of the law enforcements is conducted by Directorate General of Taxes (DGT) Indonesia to achieve tax national revenue targeted and increase voluntary compliance. One cause of taxpayer?s compliance is the probability of being audited. The higher taxpayer?s probability is audited, the higher of non-compliance will be detected. To ensure that taxpayer?s probability of being audited is high, DGT should enlarge the scope of audit or audit coverage ratio. This study uses qualitative approach and analyzes the factor that cause audit coverage ratio in Indonesia is low, and primary sector that should become the focus of tax audit. The result of this research indicates that low of audit coverage ratio because of the selection of taxpayer?s that has less risk-based assessment and less potential revenue ;Tax audit as one of the law enforcements is conducted by Directorate General of Taxes (DGT) Indonesia to achieve tax national revenue targeted and increase voluntary compliance. One cause of taxpayer?s compliance is the probability of being audited. The higher taxpayer?s probability is audited, the higher of non-compliance will be detected. To ensure that taxpayer?s probability of being audited is high, DGT should enlarge the scope of audit or audit coverage ratio. This study uses qualitative approach and analyzes the factor that cause audit coverage ratio in Indonesia is low, and primary sector that should become the focus of tax audit. The result of this research indicates that low of audit coverage ratio because of the selection of taxpayer?s that has less risk-based assessment and less potential revenue , Tax audit as one of the law enforcements is conducted by Directorate General of Taxes (DGT) Indonesia to achieve tax national revenue targeted and increase voluntary compliance. One cause of taxpayer’s compliance is the probability of being audited. The higher taxpayer’s probability is audited, the higher of non-compliance will be detected. To ensure that taxpayer’s probability of being audited is high, DGT should enlarge the scope of audit or audit coverage ratio. This study uses qualitative approach and analyzes the factor that cause audit coverage ratio in Indonesia is low, and primary sector that should become the focus of tax audit. The result of this research indicates that low of audit coverage ratio because of the selection of taxpayer’s that has less risk-based assessment and less potential revenue ]