Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Audit kinerja pada sektor publik telah menjadi salah satu jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dalam memberikan kontribusi tata kelola pemerintahan yang baik. Kapasitas audit kinerja mengacu kepada ketersediaan dan berfungsinya kemampuan pemeriksa (able people) serta ketangkasan proses (agile process) yang membentuk kapabilitas dinamis BPK sehingga dapat memformulasikan suatu kebijakan audit kinerja yang adaptif sesuai konsep dynamic governance. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapabilitas dinamis BPK saat ini dan strategi ideal yang dapat dibangun dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas audit kinerja yang dilihat dari aspek able people dan agile process. Penelitian ini menggunakan paradigma postpositivist dengan metode pengumpulan data menggunakan mix method melalui penyebaran kuesioner dan wawancara mendalam. Responden kuesioner penelitian ini terdiri dari Pemeriksa BPK dan Pejabat Struktural di bidang Pemeriksaan. Sebanyak 480 kuesioner telah disebarkan, namun hanya 250 kuesioner yang dapat digunakan untuk analisis dengan tingkat pengembalian 52,08%. Lebih lanjut, narasumber dalam wawancara mendalam merupakan praktisi dan pakar yang telah berkecimpung secara mendalam pada bidang audit kinerja di BPK yang terdiri dari 11 narasumber Pejabat BPK. Analisis data dilakukan dengan menggunakan covergent mix method design di mana analisis kuantitatif dilakukan bersamaan dengan analisis kualitatif. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengolah data kuantitatif, sementara studi deskriptif kualitatif dilakukan untuk mengolah data kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa belum terpenuhinya able people BPK yang memadai dalam penugasan audit kinerja. Selain itu, pada aspek agile process, ditemukan terdapat kebijakan operasional yang masih kaku sehingga membutuhkan untuk segera melegalisasi dan mengimplementasikan secara penuh kebijakan yang terbaru. Strategi ideal dalam membangun kapabilitas audit kinerja difokuskan kepada kedua aspek pendorong kapabilitas dinamis, yaitu able people dan agile process yang secara langsung mendorong terciptanya peningkatan audit kinerja baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.

---

Performance audits in the public sector have become one of the types of audits conducted by BPK in contributing to good governance. Performance audits capacities refers to the availability and well-functioning of able people and agile processes that shape BPK's dynamic capabilities so that it can formulate an adaptive performance audit policy based on the concept of dynamic governance. This study aims to analyze the current BPK's dynamic capabilities and the ideal strategies that can be built in order to improve the quality and quantity of performance audits as seen from the aspects of able people and agile processes. This research uses postpositivism paradigm with mix method of data collection methods through questionnaires and in-depth interviews. The respondents of the research questionnaire consisted of BPK auditors and structural officials in the audit field. 480 questionnaires have been distributed, but only 250 questionnaires could be used for analyzing, the rate of return is 52.08%. Furthermore, the resource persons in the interview are practitioners and experts who have been deeply involved in the field of performance audits at BPK, which consists of 11 BPK officials. The data analysis was performed using convergent mixed methods design where quantitative analysis performes in conjunction with qualitative analysis. Descriptive statistical analysis is used to process quantitative data, while qualitative descriptive studies are carried out to process qualitative data. The results of the study found that able people in BPK had not been fulfilled in the performance audit assignment. In addition, in the agile process aspect, it was found that there are operational policies that are still rigid so they need to immediately legalize and fully implement the latest policies. The ideal strategy in building performance audits capabilities is focused on the two aspects of driving dynamic capabilities, namely able people and agile processes that directly encourage the creation of improved performance audits in terms of both quantity and quality."

"Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), or The Audit Board of the Republic of Indonesia, has introduced performance audits intensively since public sector audit reforms were initiated in 2001. However, the implementation of performance audits still faces several obstacles. This study examines the development of the performance audit methodology in BPK, which can be divided into three stages: before the revitalization of BPK in 2006, the initial development of performance audits during 2006-2010, and the maturity of the implementation of performance audits since 2011. This study concludes that several key factors have affected the implementation of performance audits at BPK, including the development of audit guidelines, the dynamics of medium-term government planning, the focus of the BPK’s Management, and assistance provided by other supreme audit institutions (SAI). To address new realities and challenges in the future, more sophisticated performance audit methods need to be adopted by BPK, such as big data analytics, the adoption of governance audits, and employing public policy analysis. Without adopting such methods, the institutionalization of ​​effective performance audits might not be achieved in the future."

"Penelitian ini ialah mengenai pengelolaan informasi di MaPPI FHUI khususnya yang berhubungan dengan penyusunan laporan kegiatan untuk para klien MaPPI FHUI, dengan menggunakan dan menerapkan model Audit Informasi yang dibuat oleh Susan Henczel. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi proses alur informasi yang mencakup cara mendapatkan dan mengolah informasi di MAPPI FHUI dan untuk mengetahui masalah dan hambatan yang timbul dalam pengelolaan informasi yang mencakup cara mendapatkan, memeriksa, dan mengolah informasi yang digunakan untuk membuat laporan kegiatan serta untuk menunjang proses perumusan kebijakan-kebijakan MaPPI FHUI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi dan wawancara mendalam terhadap empat orang informan. Penulis berpendapat bahwa MaPPI FHUI perlu melakukan audit informasi dalam upaya mendapatkan informasi yang tepat dan sahih, mulai dari mendapatkan informasi, mengolah informasi sebagai sumber penyusunan laporan kegiatan MaPPI FHUI sebagai pertanggung jawaban MaPPI FHUI ke masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses alur informasi di MaPPI FHUI yang diperiksa dengan mengggunakan model Audit Informasi dari Suzan Henczel, belum berlangssung dengan baik sehingga menghambat proses penyusunan laporan kegiatan MaPPI FHUI dan proses pembuatan kebijakan baru Ma PPI FHUI. Penelitian juga menunjukkan bahwa perpustakaan Ma PPI FHUI belum berfungsi sebagai pusat sumber informasi yang dapat memenuhi kebutuhan informasi MaPPI FHUI.

---

This research is about the process of managing information at MaPPI FHUI, that is specifically related to the preparation of activity reports for the clients of MaPPI FHUI, by using and implementing Information Audit model made by Susan Henczel. The objectives of this research are to identify the information flow process that covers how to get and to process the information at MaPPI FHUI, and to find out problems and constraints that arise in managing the information including how to get and to examine the information, and then to process the information that will be used to prepare the activity reports as well as to support the process of formulating the policies of Ma PPI FHUI. This research uses a qualitative approach with observation and in-depth interview methods towards four informants. The writer suggests that to get authoritative and accurate information, MaPPI FHUI should conduct an information audit which covers the process of getting and processing the information that will be used to prepare the activity reports of MaPPI FHUI for the community. The result of the research shows that the information flow process in MaPPI FHUI has not been running well, which hinders the process of activity report preparation and to hinder the process of formulating new policies of MaPPI FHUI. The research also shows that MaPPI FHUI library has not been functioning as the center of information sources to fullfill the information needs of MaPPI FHUI."

"ABSTRAKTulisan ini membahas keberadaan media internal di Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut sebagai salah satu kebutuhan penting bagi organisasi yang memiliki wilayah kerja yang luas dengan prajurit yang tersebar di seluruh Indonesia. Audit terhadap media internal ini bertujuan untuk mengetahui pola komunikasi yang telah berhasil dicapai maupun kelemahan yang ada pada media internal tersebut. Audit ini menggunakan komponen teknik analisis data dari Ole Holsti (2000) dan langkah-langkah melakukan audit komunikasi dari Joyce F Jones (1999)yang dapat dipraktikkan pada media internal.

---

ABSTRACT

This paper discusses the existence of the internal media in the Indonesian National Navy (TNI AL) as one of the important requirements for organizations that have a wide working area with soldiers scattered throughout Indonesia. Internal audits of the media is intended to determine the pattern of communication that has been achieved as well as weaknesses in the internal media. This audit uses data analysis techniques component of Ole Holsti (2000) and the steps to do the communication audit of Joyce F Jones (1999), which can be practiced in internal media."

"Industri farmasi wajib mengacu pada pedoman cara pembuatan obat yang baik (CPOB) dalam melaksanakan kegiatan produksi obat. Sehingga obat yang diterima konsumen termasuk obat yang bermutu yang tinggi. Sistem manajemen mutu dapat ditingkatkan melalui adanya audit mutu. Berdasarkan PerKa BPOM Nomor 34 Tahun 2018, departemen pemastian mutu atau Quality Assurance (QA) bertugas untuk memprakarsai pelaksanaan audit eksternal terutama audit terhadap pemasok. Pemasok yang telah sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan perlu dimasukkan dalam daftar produsen yang disetujui. Setiap produsen yang masuk dalam approved vendor list (AVL) perlu dievaluasi secara. Tujuan laporan PKPA ini adalah untuk mengetahui dan memahami alur pelaksanaan audit eksternal produsen bahan awal sebagai pemastian telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh PT. Harsen Laboratories. Laporan ini didasarkan Prosedur Tetap yang berlaku di PT. Harsen Laboratories dan dokumentasi pelaksanaan remote audit terhadap PT. XY yang telah dilakukan melalui video conference Zoom. Hasil penilaian kualifikasi terhadap PT. XY didapatkan nilai sebesar 3,0 yang masuk dalam kategori A dengan dua rekomendasi perbaikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PT. XY direkomendasikan masuk kedalam daftar pemasok yang disetujui atau approved vendor list (AVL) di PT. Harsen Laboratories.

---

The pharmaceutical industry must refer to the Good Manufacturing Practice (GMP) guidelines when carrying out its drug manufacturing activities. So that the drugs received by consumers include high quality drugs. The quality management system can be improved through a quality audit. Based on PerKa BPOM number 34 of 2018, the Quality Assurance (QA) department is tasked with initiating the implementation of external audits, especially supplier audits. Suppliers that meet the required specifications must be included in the list of approved manufacturers. Every manufacturer on the Approved Vendor List (AVL) must be thoroughly evaluated. The purpose of this PKPA report has been to discover and understand the flow of external audits of raw material producers as a guarantee that they have met the criteria set by PT. Harsen Laboratories. This report is based on standard procedures at PT. Harsen Laboratories and documentation of the remote audit implementation of PT. XY, which was carried out via zoom video conference. The results of the qualifications of PT. XY scored a value of 3.0, which falls into category A with two recommendations for improvement. Thus, it can be concluded that PT. XY has been recommended to be included in the Approved Vendor List (AVL) at PT. Harsen Laboratories."

"Dengan semakin besarnya peranan telekomunikasi dalam era globalisasi ini, menyebabkan semakin meningkatnya permintaan terhadap jasa penyelenggaraan telekomunikasi. Keadaan ini mengakibatkan semakin besar peranan fungsi pemasaran dalam perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya pelaksanaan pemeriksaan operasional yang dilakukan oleh pemeriksa intern dalam rangka penilaian efisiensi dan efektifitas pemasaran tersebut. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua metode penelitian, yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan karyawan terkait dengan bidang pembahasan, penelitian catatan-catatan perusahaan, dan pengamatan langsung jalannya kegiatan selama beberapa waktu. Sedangkan penelitian studi kepustakaan dilakukan melalui telaah kepustakaan dengan mempelajari bahan-bahan bacaan yang ada di buku-buku, artikel-artikel, dan majalah. Dalam pelaksanaan pemeriksaan operasional perusahaan diadakan evaluasi sistem pengendalian intern dengan tujuan untuk menentukan sampai sejauh mana sistem itu dapat diandalkan. Sebagai alat pengendalian digunakan beberapa kebijakan dan prosedur. Penilaian efektifitas fungsi pemasaran perusahaan tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target penjualan dan penjualan aktual setiap tahunnya. Penilaian efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan antara biaya pemasaran dengan hasil penjualan setiap tahunnya. Pelaksanaan pemeriksaan operasional pada PT.X telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada dan berdasarkan analisa hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa PT.X cukup efektif dan efisien dalam kegiatan operasinya. Hal, ini ditunjukkan dengan tercapainya target yang telah ditetapkan dan semakin menurunnya biaya pemasaran yang terjadi dengan tanpa adanya penurunan penjualannya. Dan dampak pelaksanaan pemeriksaan operasional pada penilaian efisiensi dan efektifitas pemasaran PT.X sangatlah besar. Karena dengan adanya pemeriksaan operasional mengakibatkan peningkatan efisiensi dan efektifitas fungsi pemasaran perusahaan."

"Tesis ini membahas tentang kesesuaian standar/manual audit kinerja BPK dengan standar/manual audit kinerja lembaga pemeriksa (SAI) negara lain. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian secara umum tidak ada perbedaan yang mendasar dalam hal perbandingan standar/manual audit kinerja yang dimiliki oleh BPK dengan SAI negara lain. Hasil penelitian menyarankan bahwa BPK perlu menyusun rencana strategis audit kinerja, membuat sebuah tim khusus untuk melakukan manajemen audit kinerja, dan melakukan evaluasi atas dampak dan nilai tambah yang diberikan oleh audit kinerja yang dilakukan.

---

This thesis is a literature and descriptive study that discuses about the appropriateness between performance audits standard/manual used by BPK and other SAI?s. In general, there is no significant difference between performance audits standard/manual used by BPK and other SAI?s. This study recommends BPK to arrange a performance audits strategic plan, make a team to manage performance audits, and evaluate the impact and value added brought by performance audits that have been done."