Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang banyak dipercaya oleh masyarakat tentunya harus memiliki sistem kinerja yang baik agar mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Salah satu produk yang paling diminati yaitu kredit oleh bank konvensional. Untuk mencapai keberhasilan baik dalam keuntungan maupun kinerjanya, bank perlu lebih hati-hati dalam memberikan kredit kepada nasabah. Untuk itu, penulis meneliti prinsip kehati-hatian dari bank konvensional yang dalam hal ini penulis meneliti Bank Papua yang merupakan salah satu Bank Pembangunan Daerah di Indonesia yang hadir untuk memberikan kemajuan dibidang perekonomian sehingga dapat memberikan kemajuan dan perkembangan bagi masyarakat Papua maupun Negara Indonesia. Pada periode maret 2017, telah terjadi penurunan performa di bidang kredit pada Bank Papua yakni terjadinya Non Performing Loan yang melebihi ambang batas 5 sehingga pihak Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan intensif terhadap Bank Papua. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah Yuridis-Normatif dengan melakukan studi kepustakaan dan melakukan analisis terhadap permasalahan yang terjadi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengaturan prinsip kehati-hatian pemberian kredit pada bank konvensional telah diatur di Indonesia dan penyebab terjadinya permasalahan dalam implementasinya karena ketidaktelitian pada saat melakukan analisis kredit dan analisis jaminan dan juga tidak terpenuhinya jumlah minimal komisaris pada bank papua seperti yang telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Tetapi dalam hal ini Bank Papua telah berusaha menerapkan prinsip kehati-hatian yang tercermin dari kebijakan perkreditan Bank Papua yang telah sesuai. Penulis menyarankan agar Bank Papua memperbaiki kualitas SDM dalam menganalisis kredit dan agunan, mengimplementasikan kebijakan perkreditan dengan benar, memenuhi jumlah minimal komisaris dan menjaga kesehatan Bank. Selain itu agar OJK juga mengedukasi Bank Papua dengan cara khusus. ......As a financial institution that are trusted by the people, banking should have a good performance system in order to gain the expected profit. One of the most popular product is credit by conventional banks. To achieve success both in profit and performance, banks need to be more careful in providing credit to customers. Therefore, this paper will examine the prudential principle applied by conventional banks, specifically Bank Papua, which is one of Regional Development Banks Bank Pembangunan Daerah in Indonesia that are present to promote economic growth so as to make progress and improve development for the people of Papua and Indonesia in general. In March 2017, there was a decrease in credit performance in Bank Papua, namely the non performing loans exceeded the 5 threshold, so then Financial Services Authority Otoritas Jasa Keuangan conducted an intensive supervision of Bank Papua. The research method used in this paper is normative legal which involves the study of the law to analyze the legal issues at hand. The result of this study found that the prudential principle in providing credit by conventional banks has been regulated in Indonesia and the cause of the problem in its implementations is due to inaccuracy when conducting credit and bank guarantee analysis and also the non fulfillment of the minimum number of commissioners in Bank Papua as set out in Financial Services Authority Regulation No. 55 POJK.03 2016 on the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks. However, in this regard, Bank Papua has tried to apply the prudential principle as reflected in the credit policy of Bank Papua. This paper suggests that Bank Papua should improve the quality of human resources in analyzing credit and collateral, implement the credit policy correctly, meet the minimum number of commissioners and maintain the bank 39 s financial health. In addition, Financial Services Authority should also educate Bank Papua particularly. "

"Artikel ini membahas tokoh R.A Wirjaatmadja dalam pendirian dan pengembangan Bank Priyayi Purwokerto dari tahun 1894 hingga 1909 beserta dampaknya. R.A Wirjaatmadja merupakan Patih Purwokerto yang mendirikan bank pertama oleh pribumi yaitu Bank Priyayi Purwokerto. Di abad ke-19, keadaan sosial ekonomi masyarakat Purwokerto yang cenderung memprihatinkan, hal tersebut mendorongnya untuk mendirikan bank yang dapat membantu memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan bunga yang rendah. Akhirnya pada 16 Desember tahun 1895, R.A Wirjaatmadja dan ketiga rekannya mendirikan De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden (Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priayi Purwokerto) atau yang lebih dikenal sebagai Bank Priyayi Purwokerto. Berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam “R.A Wirjaatmadja : Perintis Bank Pribumi” oleh Iip Yahya, penelitian ini menambahkan pembahasan lebih lanjut mengenai peran R.A Wirjaatmadja dalam kegiatan Bank Priyayi Purwokerto serta perkembangan bank hingga tahun 1909. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan tahunan bank, arsip, surat kabar Belanda, majalah, jurnal, dan berbagai buku. Hasil dari penelitian ini yaitu R.A Wirjaatmadja memiliki peran sebagai pendiri, pembangun serta pelaksana kegiatan Bank Priyayi Purwokerto yang kemudian berkembang pesat setelah direorganisasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dengan menawarkan bantuan kredit murah dan sebagai pelopor lahirnya bank priyayi lainnya di berbagai daerah di Hindia Belanda.......This article discusses the figure of R.A Wirjaatmadja in the establishment and development of Bank Priyayi Purwokerto from 1894 to 1909 and its impact. R.A Wirjaatmadja is the Patih of Purwokerto who founded the first bank by the natives, namely Bank Priyayi Purwokerto. In the 19th century, the socio-economic conditions of the people of Purwokerto tended to be apprehensive, this prompted him to establish a bank that could help provide loans to the public at low-interest rates. Finally, on December 16, 1895, R.A Wirjaatmadja and his three colleagues founded De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden (Aid and Savings Bank of the Priyayi Purwokerto) or better known as the Priyayi Bank of Purwokerto. In contrast to the previous research in "R.A Wirjaatmadja: Pioneer Bank Indigenous" by Iip Yahya, this study adds further discussion about the role of R.A Wirjaatmadja in the activities of the Priyayi Bank Purwokerto and the development of the bank until 1909. This study uses historical methods consisting of heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The sources used in this research are bank annual reports, archives, Dutch newspapers, magazines, journals, and various books. The results of this study are that R.A Wirjaatmadja has a role as the founder, builder and implementer of the activities of the Priyayi Bank Purwokerto which then developed rapidly after being reorganized and had a positive impact on the community by offering cheap credit assistance and as a pioneer in the birth of other priyayi banks in various regions in the Dutch East Indies."

"Disertasi ini mempelajari hubungan antara posisi perusahaan di dalam piramida dan biaya utang perusahaan di pasar keuangan suatu negara berkembang di Asia dengan karakteristik pasar antara lain: terdapat banyak perusahaan piramida, sistem perlindungan hukum yang lemah, dan ketergantungan pada utang bank. Kami menganalisa topik ini dengan menggunakan sampel kontrak utang bank di Indonesia selama periode 2006-2016. Kami menemukan bahwa bank menetapkan suku bunga lebih rendah pada perusahaan yang berada pada lapisan bawah dalam rantai piramida, bahkan setelah kami mengontrol berbagai faktor termasuk expropriation risk. Penemuan ini mengindikasikan bahwa bank menganggap perusahaan di lapisan bawah menerima co-insurance effect yang lebih besar daripada perusahaan di lapisan atas karena terdapat lebih banyak group internal resources yang dapat diakses oleh perusahaan di lapisan bawah yang dapat digunakan untuk menurunkan credit risk. ......This dissertation empirically tests the relationship between the position of a firm in a pyramidal business group and the firm rsquo;s bank loan spread, in an Asian emerging market with a high incidence of pyramidal firms, a weak legal system, and high corporate dependency on bank loans. We use a data set of bank loan contracts for Indonesian pyramidal firms from 2006 to 2016. We find that banks charge lower loan prices to firms that are located in lower layers of a pyramidal chain, even after we control for many factors including expropriation risk. The finding suggests that banks consider that lower-layer firms receive a greater co-insurance effect than upper-layer firms because more internal resources are available down the ownership chain to lower credit risk. "

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh risiko kredit yang diwakilkan oleh rasio kredit bermasalah (NPL) terhadap perilaku pemberian pinjaman (lending behavior) bank di Indonesia. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana kekuatan pasar dan modal inti yang dimiliki oleh bank dapat memoderasi pengaruh risiko kredit bank terhadap pertumbuhan kredit yang disalurkan oleh bank. Selain mengakomodasi variabel risiko kredit bank, penelitian ini juga mengakomodasi variabel spesifik bank lainnya dan variabel yang menjadi indikator kondisi perekonomian Indonesia. Dengan menggunakan data bank umum konvensional yang beroperasi pada tahun 2007-2017, penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor yang menjadi determinan daripada pertumbuhan kredit (LG) di Indonesia ialah pertumbuhan DPK (DG), rasio kredit bermasalah tahun sebelumnya (NPL𝑡−1), rasio kecukupan modal bank (CAR), pertumbuhan PDB riil Indonesia (ΔGDP) dan tingkat suku bunga acuan di Indonesia (BI Rate). Penelitian ini juga menemukan bahwa kekuatan pasar dan modal inti bank yang besar (bank kategori BUKU 4) dapat mengurangi dampak negatif risiko kredit terhadap pertumbuhan kredit yang disalurkan oleh bank. Selain itu, ditemukan pula fakta bahwa tidak terdapat perbedaan perilaku pemberian pinjaman (lending behavior) antara bank milik pemerintah dibandingkan dengan bank milik nonpemerintah serta bank kategori BUKU 4 dibandingkan dengan bank kategori BUKU lainnya. ......This study intends to analysis the effect of the level of non-performing loans (NPL) on lending behavior on banks in Indonesia. This study also wants to understand whether other variables such as bank capitalization and bank market power can influence the relationship between NPL and lending behavior at banks in Indonesia. While the macroeconomic factors that are accommodated are the Indonesian economic cycle which is represented by the variable growth of Indonesia's real Gross Domestic Product (GDP). The use of the variable Indonesian Gross Domestic Product (GDP) is aimed at finding out whether the growth of bank credit in Indonesia is procyclical or not. This study uses data from commercial banks that run conventional bank businesses in Indonesia and operate during the period of 2007 to 2017. The factors that determine the level of credit growth (LG) in Indonesia are deposit growth (DG), the ratio of non-performing loans in the previous year (NPL𝑡−1), bank capital adequacy ratio (CAR), GDP real growth (ΔGDP) and the Indonesian benchmark interest rate (BI Rate). The effect of credit risk that can be represented by the ratio of bank non-performing loans (NPL) to credit growth provided by banks will be smaller if the bank has high market power. The credit growth provided by banks in the BUKU 4 category was more unaffected by the previous year's bad credit ratio (NPL𝑡−1) compared to other bank categories. There were no differences in lending behavior of banks owned by the government and banks owned by the private sector. BUKU 4 category banks do not have lending behavior that is different from other banks in the BUKUcategory."

"Penelitian ini menganalisis secara komprehensif mengenai sistem pengendalian kredit pada BPR Gamon, sebuah Bank Perkreditan Rakyat yang sedang tumbuh dan berhasil menjadi 3 BPR terbaik di Jakarta. Sistem pengendalian kredit yang dianalisis tidak terpaku pada proses pengendalian saja, tetapi juga pada strategi dan manajemen yang melakukan pengendalian. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana BPR Gamon menerapkan sistem pengendalian kreditnya ditengah kesulitan BPR di industri Perbankan terkait tingginya tingkat Non Performing Loan (NPL) BPR secara nasional selama ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa BPR Gamon memiliki komitmen yang tinggi dalam penerapan sistem pengendalian kredit melalui strategi, proses pengendalian dan manajemennya sehingga mampu menekan NPL. Hasil penelitian berkesimpulan bahwa BPR Gamon telah memiliki sistem pengendalian kredit yang sangat baik dan sesuai dengan keadaan perusahaan sehingga mampu mengatasi berbagai ancaman dan meningkatkan kinerja perusahaan. ......This research comprehensively analyzes the implementation of credit control system at BPR Gamon, a growing rural bank that has become one of the top three rural bank in Jakarta. The analysis is not only focused on the control process, but also on the strategy and the management of credit control. The aim of the research is to explain how BPR Gamon applies its credit control system in the middle of rural banks industry difficulty due to high Non Performing Loan (NPL) percentage. The research shows that BPR Gamon has a high commitment on implementing the credit control system through its strategy, control process, and management so it can reduce the NPL percentage. Finally, the research concludes that BPR Gamon has an excellent and appropriate credit control systems that it could overcome various threats and increase the bank performance."

"Skripsi ini bertujuan untuk menguji peran dari bank BUMN dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran kredit bank di Indonesia dengan metode VECM. Penelitian ini menggunakan data time series bulanan dari tahun 2006 sampai 2015. Melalui pengujian impulse response function dan variance decomposition menunjukkan bahwa kredit dari bank BUMN kurang responsif terhadap perubahan kebjijakan moneter. Hal tersebut menunjukkan bahwa bank BUMN yang merupakan bank besar di Indonesia dan dimiliki pemerintah tidak berperan dalam saluran kredit bank.

---

This study aims to examine the role of state owned bank in monetary policy transmission mechanism through bank lending channel by VECM method. This study uses monthly time series data from 2006 to 2015. Through impulse response function and variance decomposition testing showed that credit from state owned bank is less responsive to changes in monetary policy. This indicates that state owned bank which are a big banks in Indonesia and owned by the government have no role in the bank lending channel."

"Skripsi ini membahas bentuk Perjanjian Baku yang sudah merupakan hal yang lazim dalam perdagangan atau dunia usaha dan hampir tidak pernah diperdebatkan. Setelah Hondius mempertahankan pendapatnya bahwa Perjanjian Baku adalah sah dan sangat dibutuhkan oeh dunia usaha, akan tetapi dengan lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Undang- Undang Perlindungan Konsumen di mana ketentuan mengenai Perjanjian Baku dipermasalahkan kembali. Hal inilah yang menarik penulis untuk mengangkat masalah Perjanjian Baku sebagai objek penelitian dalam skripsi ini. Perjanjian Baku dalam Perjanjian Pemberian Kredit UKM PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. seperti juga dunia perbankan menggunakan Perjanjian Baku untuk perjanjian kreditnya oleh penulis diteliti dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak, keabsahannya, kekuatan mengikatnya bagi para pihak serta kedudukan hukum para pihak dalam membuat perjanjian tersebut. Metode penelitian menggunakan metode kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi segala jenis peraturan perundang-undangan, Surat Edaran Bank Indonesia; bahan hukum sekunder meliputi pendapat pakar hukum. Setelah dilakukan kajian, penelitian ini menyimpulkan Perjanjian Pemberian Kredit Usaha Kecil Menengah (UKM) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. memenuhi Asas Kebebasan Berkontrak, sah dan mengikat para pihak, serta para pihak mempunyai kedudukan hukum yang tidak seimbang dalam membuat perjanjian, hal ini disebabkan karena pada saat kredit diberikan, bank dalam posisi yang kuat dibandingkan dengan nasabah debitur. Pada saat pembuatan perjanjian kredit ini nasabah debitur sangat membutuhkan bantuan kredit dari bank. Dalam situasi seperti ini biasanya calon nasabah debitur tidak akan banyak menuntut karena mereka khawatir pemberian kredit tersebut akan dibatalkan oleh bank. Hal ini menyebabkan posisi tawar menawar menjadi sangat kuat."