Search Result  ::  Save as CSV :: Back

Search Result

Found 42 Document(s) match with the query
cover
H. Maman Ampera W.
"Baitul Maal adalah rumah atau bangunan tempat menyimpan harta dimana harta yang telah ditempatkan menjadi milik kaum Muslimin yang fungsinya untuk keperluan ibadah sosial, kesejahteraan dan pembangunan umat Islam. Baitul Maal pernah terbukti sebagai lembaga yang mampu merealisir kesejahteraan umat melalui orang-orang yang dipercaya, kemampuan lembaga tersebut karena banyaknya sumber-sumber pemasukan yang didapat pada waktu itu dan mendapatkan penanganan langsung dari pemerintah yang berkuasa. Khususnya di Indonesia Baitul Maal secara nasional pernah diusahakan untuk ada akan tetapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lain dari pemerintah usaha tersebut telah dimentahkan kembali, sehingga keberadaan yang ada sekarang ini sifatnya hanya kedaerah itupun setelah mengikuti perkembangan zaman sebab kalau memakai konsep seperti dalam sejarah nya maka hal itu adalah tidak mungkin, Baitul Maal yang ada sekarang pun keberadaannya tidak jelas karena banyaknya kendala-kendala yang dihadapi baik dari umat Islam sendiri maupun dari pemerintah."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1991
S20400
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Universitas Indonesia, 2002
S23684
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sari Hardiyanti
"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara Shari'a Governance Structures dengan tingkat pengungkapan Corporate Social Responsibility pada perbankan syariah di Indonesia. Faktor-faktor terkait Shari'a Governance Structures yang diuji dalam penelitian ini adalah mekanisme pengawasan dan struktur kepemilikan. Mekanisme pengawasan diwakili oleh proxy keberadaan Dewan Pengawas Syariah yang diukur menggunakan Islamic Governance Score (IG-Score). Sementara struktur kepemilikan diukur menggunakan rasio dana pihak ketiga (investment account holders) dan ukuran perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis seberapa besar dominasi laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta dominasi laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan terhadap tingkat pengungkapan CSR secara keseluruhan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investment account holders (IAH) dan ukuran perusahaan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR. Namun, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat Pengungkapan CSR pada perbankan syariah di Indonesia.

The purpose of this study was determine the correlations between Shari'a Governance Structures against Corporate Social Responsibility disclosure in Islamic Banking in Indonesia. The factors related to Shari?a Governance Structures tested in this study is monitoring mechanisms, ownership structures, and firm size. Monitoring mechanism represented by proxy the existence of Sharia Supervisory Board is measured using Islamic Governance Score (IG-Score). While the ownership structures measured using the ratio of investment account funds (investment account holders) and firm size measured by natural log of book value of assets. In addition, this study also analyzed how much domination of the sources and uses zakah funds reporting and the domination of the sources and uses qardhul hasan funds reporting of the overall CSR disclosure. These results indicate that the investment account holders (IAH) and firm size has a positive and significant relationship to the level of CSR disclosure. However, the existence of the Sharia Supervisory Board (SSB) has no significant correlations to the level of CSR disclosure in Islamic Banking in Indonesia."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Ginting, Dewi Maya Br.
"

Dalam arti yang lebih kompleks sekaligus sederhana, abuse (abnormal use) of power dapat dimaknai sebagai sebuah akibat dari gagalnya pengendalian internal (internal control). Di dalam industri perbankan sendiri, prinsip kehati-hatian (prudential principle) merupakan patokan utama dalam pembentukan dan pemeliharaan hubungan antara Bank dengan masyarakat. Kendati direksi dan komisaris memikul tanggungjawab hukum dengan porsinya masing-masing, namun terdapat batasan-batasan tertentu mengenai kapan direksi dan komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas risiko dari keputusan atau tindakan pengawasan yang telah diambilnya. Dengan demikian direksi dan komisaris dapat lebih leluasa dalam mengambil keputusan bisnis maupun aksi-aksi korporasi dalam kegiatan usaha perbankan. Namun pada praktiknya, ketika dihadapkan pada kasus dugaan kejahatan perbankan, Majelis Hakim tidak selalu mempergunakan konsep Business Judgement Rule (BJR) sebagai  immunity doctrine bagi direksi untuk menangkis tuduhan White Collar Crime yang ditujukan atas keputusan atau tindakan pengawasan yang telah dilakukan oleh direksi dan komisaris. Hal ini menyebabkan kesenjakan antara das sein dengan das solen. Sehingga disini diperlukan sebuah penelitian dalam bentuk tesis, dengan identifikasi masalah yaitu; Pertama, Bagaimana penerapan Prudential Principle dalam pemberian kredit di Indonesia?. Kedua, Bagaimana penerapan prinsip Business Judgement Rule dalam memeriksa dan memutus kasus dugaan tindak pidana perbankan di Indonesia?  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.

Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa ketika keputusan atau tindakan pengawasan yang dilakukan oleh direksi dan komisaris tersebut telah didasari iktikad baik (good faith), pengambilan keputusan telah memperhatikan kepentingan perusahaan (fiduciary duty), berdasarkan pengetahuan/data yang memadai (informed basis), tidak dilakukan untuk berhambur-hambur (duty of care) dan tidak didasarkan pada kepentingan pribadi (loyalty), serta penuh dengan tanggungjawab, maka seharusnya Direksi berhak atas immunity doctrine.

 


In a more complex and at the same time simple, abnormal use of power can be interpreted as a result of the failure of internal control. Within the banking industry itself, the principle of prudence is the main benchmark in the formation and maintenance of relations between the Bank and the public. However, in practice, when faced with cases of suspected banking crime, the Panel of Judges does not always use the concept of the Business Judgment Rule as the immunity doctrine for the directors to fend off alleged criminal acts aimed at decisions or supervisory actions that have been carried out by the board of directors and commissioners. This causes a gap between them. So that we need a research in the form of a thesis, with problem identification; First, how is the application of the precautionary principle in lending in Indonesia? Second, how is the application of BJR principles in examining and deciding cases of suspected banking crime in Indonesia?

The research method used is a normative juridical research method, with descriptive analytical research specifications.

From the results of this study, it is concluded that when the decisions or supervisory actions taken by the directors and commissioners are based on good faith, have taken into account the interests of the company, are based on adequate knowledge / data, are not wasting and are not on personal interests, and are full of responsibility, then BJR can be applied.

 

"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Surya Kartadinata
"ABSTRAK
Sebagai negara mayoritas Muslim, sangat ironi jika melihat pangsa pasar perbankan syariah ditahun 2017 berdasarkan data OJK sekitar 5,74 . Meski begitu, masih banyak potensi dari sisi pelayanan yang belum digali secara maksimal. Perkembangan teknologi yang cepat menjadi momentum berkembangnya financial technology fintech di dunia perbankan khususnya bank syariah dengan munculnya e-banking. E-banking merupakan sarana yang dapat mempermudah nasabah dalam transaksi secara real-time, tanpa dibatasi waktu dan tempat dengan menggunakan internet banking dan mobile banking. Perkembangan fintech di perbankan syariah beberapa tahun belakangan ini membuat penelitian tentang e-banking khususnya internet banking dan mobile banking bank syariah di Indonesia masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kepatuhan syariah, kualitas layanan, persepsi manfaat penggunaan, persepsi kemudahan dalam penggunaan teknologi terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang bersumber dari para pengguna e-banking syariah. Metode survey dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner menggunakan google form yang di distribusikan secara online, dan sebanyak 300 responden dilibatkan dalam penelitian ini. Data tersebut dianalisis menggunakan pendekatan SEM-PLS. Hasil penelitian menunjukkan kepatuhan syariah dan manfaat penggunaan mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan pengaruhnya terhadap kepuasan nasabah. Sedangkan kualitas layanan dan kemudahan dalam menggunakan teknologi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah, lalu kepuasan nasabah juga mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah. Kata Kunci: Fintech, Kepatuhan syariah, Kualitas Layanan, Perceived Easy of Use Perceived Usefulness , Kepuasan Nasabah, Loyalitas Nasabah, SEM-PLS
ABSTRACT
As a country whose major population is Moslem, it is very ironic that the market share of sharia banks in 2017, according OJK only reached 5.74 . However, there are potentials in terms of service which has yet to be optimally explored. Rapid technological advance becomes a momentum to develop financial technology fintech in banking sector especially for sharia banks through the presence of e banking. E banking is a facility which eases customers in conducting real time transactions, without being restricted by time and location using internet banking and mobile banking. Fintech development in sharia banking in recent years makes the research about e banking especially internet banking and mobile banking of sharia banks in Indonesia still limited. This research aims to discover the influence of sharia compliance, service quality, perceived usefulness, and perceived ease of use for the technology against customer satisfaction and loyalty. The data used in this research is primary data from sharia e banking users. Survey method was conducted online by distributing questionnaires using Google forms and 300 respondents were involved in this research. The data was analyzed through a SEM PLS approach. The result of this research shows sharia compliance and perceived usefulness bring positive influence but they have no significant influence against customer satisfaction. Meanwhile, service quality and perceived ease of use for the technology bring positive and significant influence to customer satisfaction. Moreover, customer satisfaction also brings positive and significant influence to customer loyalty.Keywords Fintech, Sharia Compliance, Service Quality, Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness, Customer Satisfaction, Customer Loyalty, SEM PLS "
2018
T50478
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Evianti Ristia Dewi
"Akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) merupakan akad pembiayaan syariah dengan prinsip kemitraan dan bagi hasil. Nasabah dengan Unit Usaha Syariah (UUS) pada Bank X melakukan pengikatan akad MMQ yang kemudian mengalami kemacetan karena adanya kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh Nasabah untuk mengangsur pengambilalihan porsi kepemilikan UUS dan membayar bagi hasil berdasarkan sewa. Akibat tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut menyebabkan adanya piutang pada UUS yang kemudian dilakukan penyelesaian dengan melakukan pengalihan piutang secara cessie menurut hukum perdata Indonesia pada akad MMQ. Pokok permasalahan dari penulisan ini adalah pengaturan akad MMQ di UUS, pengaturan pengalihan piutang dengan cessie yang dapat dilakukan pada akad MMQ, dan akibat hukum dari pengalihan piutang dengan cessie. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dilakukan wawancara dengan narasumber untuk menghasilkan data deskriptif analisis. Berdasarkan dari hasil penelitian pelaksanaan cessie yang dilakukan oleh pihak UUS Bank X untuk objek akad MMQ dilakukan tidak sesuai dengan cessie syariah yang ada di Fatwa DSN MUI. Akibat hukum dari pelaksanaan cessie bukan syariah pada akad MMQ adalah perjanjian pengalihan piutang cessie menjadi batal demi hukum. Dengan demikian, sebaiknya pengalihan piutang secara cessie pada akad pembiayaan syariah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan agar para pihak yang melakukan kegiatan transaksi syariah lebih cermat dan teliti sesuai dengan prinsip syariah yang ada.

Musyarakah Mutanaqishah Agreement (MMQ) is a sharia financing contract with the principle of partnership and profit sharing carried out by the Customer with a Sharia Business Unit (UUS), experiencing congestion because the Customer did not do the obligation in the agreement to repay the UUS ownership and pay the profit sharing based on the lease. Because of that UUS made the settlement by transfering receivables cessie according to indonesian civil law in the MMQ contract. The main problem of this theses is the MMQ contract arrangement in UUS, the arrangement of transfer of accounts receivable with cessie which can be done in the MMQ contract, and the legal consequences of transfering receivables with cessie. The research method used is normative juridicial, which is conducting a study of the applicable legislation and conducting interviews with informants to produce descriptive analysis data. Based on the research cessie implementation conducted by UUS Bank X for the MMQ contract object, it was conducted not in accordance by the islamic cessie in the Fatwa DSN MUI. The legal consequences of implementing a non-sharia cessie in the MMQ contract is that the cessie receivables transfer agreement become null and void by law. Thus, it is better to transfer cessie receivables to the sharia financing contract as outlined in the laws and regulations so that the parties carrying out sharia transaction activities are more careful and careful in accordance with existing sharia principles."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Farah Widia Defri
"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan salah satu bank di Indonesia
dalam menerapkan PSAK 71 atas cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) dan
memberikan solusi untuk memitigasi peningkatan CKPN bagi bank tersebut agar dapat
menghindari atau memimalisir dampak dari penerapan PSAK 71 yaitu tergerusnya
laba. Peningkatan CKPN yang berpotensi menggerus laba bank tersebut dikarenakan
terdapat perbedaan ketentuan mengenai CKPN dalam PSAK 71 dan PSAK 55.
Penelitian ini dilakukan pada sebuah bank di Indonesia yang mengalami penurunan
laba yang sangat tajam akibat penerapan PSAK 71 menggunakan metode studi kasus
dengan pendekatan kualitatif. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini adalah wawancara, kuisioner, dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam
penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari
hasil wawancara dan kuisioner sedangkan data sekunder diperoleh dari PSAK No.71,
peraturan-peraturan bank mengenai CKPN, dan laporan-laporan bank. Analisis data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini
adalah Bank X telah siap dalam menerapkan PSAK 71 atas CKPN. Walaupun
persiapan yang dilakukan sudah sesuai dengan roadmap OJK, namun terdapat
hambatan yang dihadapi oleh Bank X yaitu tidak lengkapnya data-data debitur Bank
X. Dalam memitigasi peningkatan CKPN, tindakan yang dapat dilakukan bank adalah
dengan memastikan bahwa pemberian kredit dilakukan sesuai prosedur dan prinsip,
memantau kredit secara lebih efektif dengan memberikan peringatan dini sebelum
debitur menunggak, serta melakukan penyelamatan atau penyelesaian kredit sesegera
mungkin melalui restrukturisasi dan pengambilalihan agunan. Dengan demikian, bank
dapat menjaga agar kredit tidak mengalami peningkatan risiko yang signifikan
sehingga CKPN yang harus disisihkan bank lebih kecil

This study aims to evaluate the readiness of a bank in Indonesia in implementing PSAK
71 on the allowance for impairment losses (CKPN) and provide solutions to mitigate
the increase in CKPN for these banks to avoid or minimize the decline of profits due
to the implementation of PSAK 71. The increase in CKPN that might potentially
decline the bank's profit is due to different rules about CKPN between PSAK 71 and
PSAK 55. This research was conducted at a bank in Indonesia which experienced a
sharp decline in profit due to the implementation of PSAK 71 using a case study
method with a qualitative approach. The research instruments used in this study were
interviews, questionnaires, and documentation. The data used in this research came
from primary data and secondary data. Primary data were obtained from interviews and
questionnaires, while secondary data were obtained from PSAK 71, bank regulations
about CKPN, and bank reports. The data analysis used in this research is descriptive
analysis. The result of this research is that Bank X is ready for implementing PSAK 71
on CKPN, but there is an obstacle faced by Bank X such as incomplete debtor data. In
mitigating the increase in CKPN, actions that banks can take are to ensure that lending
is carried out in accordance with procedures and principles, monitor credit more
effectively by providing an early warning before debtors are in arrears, as well as
carrying out credit rescue or settlement as soon as possible through restructuring and
foreclosure of collateral. Thus, banks can prevent credit from experiencing a significant
increase in risk so that the CKPN that must be set aside by banks is smaller
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sylvia Rianda Anugra
"Perbankan merupakan institusi keuangan yang sangat mendukung perekonomian negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan membuktikan secara empiris bahwa terdapat pengaruh antara tanggung jawab sosial yang dibedakan menjadi strategis dan non strategis dengan manajemen laba. Aktifitas tanggung jawab sosial yang bersifat strategis seperti pelatihan karyawan yang mendukung operasional perusahaan sedangkan aktifitas tanggung jawab sosial yang bersifat non strategis seperti filantropi, beasiswa, bantuan bencana alam. Proksi untuk mengukur tanggung jawab sosial menggunakan GRI 4. Penelitian  ini membedakan kegiatan manajemen laba berdasarkan akrual dan rill. Proksi untuk mengukur manajemen laba akrual menggunakan komponen utamanya adalah loan loss provision dan Realized Security Gain and Losses. Serta, manajemen laba rill menggunakan komponen utamanya adalah window dressing.
Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif NonStraCSR terhadap manajemen laba akrual. Karakteristik kegiatan tanggung jawab sosial bersifat non strategis seperti pemberian beasiswa dan bantuan sosial dapat memberikan citra baik ke pihak eksternal perusahaan. Cara manajemen melakukan kegiatan tersebut dengan mengalihkan pandangan stakeholder dengan filantropi. Kegiatan CSR yang digunakan untuk jangka pendek diduga merupakan CSR yang termasuk pencitraan.  Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris bahwa terdapat pengaruh peran perlindungan investor yang memoderasi pengaruh tanggung jawab sosial strategis dan non strategis terhadap manajemen laba. Proksi untuk mengukur perlindungan investor menggunakan tiga ukuran yaitu legal tradition, corporate law and enforcement dan securities law. Hasil penelitian menyatakan bahwa ketika mekanisme pasar dan regulasi yang dihadapi perusahaan semakin ketat maka kemampuan manajer menggunakan kegiatan tanggung jawab sosial untuk self interest nya akan semakin turun.

Banking is a financial institusion that strongly supports the economy of the country. The purpose of this study is to test and prove empirically that there is an influence between social responsibility that is differentiated into strategic and non strategic with earnings management. Strategic social responsibility activities such as employee training that support corporate operations while non-strategic social responsibility activities such as philanthropy, scholarships, disaster relief. Proxy for measuring social responsibility using GRI 4. This study distinguishes earnings management activities based on accruals and rill. Proxies for measuring earnings management accruals using the main components are loan loss provision and Realized Security Gain and Losses. And, earnings management using the  main component is window dressing.
The results show that there is a positive influence between nonstrategic csr and accrual earnings management due to the ethical environment. The characteristics of non-strategic social responsibility activities such as scholarships and social assistance can provide good image to the external parties of the company. The way management conducts these activities is by shifting stakeholder views with philanthropy. CSR activities that are used for the short term are thought to be CSR that includes imaging. In addition, this study also aims to test and prove empirically that there is an influence of the role of investor protection that moderate the influence of strategic social responsibility and non-strategic to earnings management. The proxy for measuring investor protection uses three measures: legal tradition, corporate law and enforcement and securities law. The results of the study stated that when the market mechanism and the regulation faced by the company is getting tight, the manager's ability to use social responsibility activities for his self interest will decrease further."
Depok: Universitas Indonesia, 2019
T52473
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adrian
"Murabahah merupakan salah satu jasa pembiayaan yang diberikan oleh perbankan lslam yang berbentuk jual beli dengan cicilan. Nasabah yang memerlukan barang akan datang kepada bank. Bank akan mencarikan barang yang sesuai dengan keinginan nasabah tersebut kemudian dijual kepada nasabah dengan harga biaya beli ditambah marjin keuntungan untuk bank sesuai kesepakatan nasabah dan bank sebelumnya. Sistem ini pun diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu bentuk pembiayaannya. Dalam mempraktekkan murabahah ini, ada moditikasi-modifikasi yang dilakukan Bank Syariah Mandiri. Dan modifikasi- modifikasi itu pun haruslah tetap sesuai dengan kerangka murabah yang diinginkan oleh ALLAH dan Rasul dalam Alqur'an dan Hadits."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001
S20989
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5   >>