Ditemukan 662 dokumen yang sesuai dengan query
Isfenti Sadalia, author
ABSTRAK
Dalam teori financial leasing terlihat bahwa financial lease mempunyai hubungan subsitusi dengan hutang. Hasil penelitian sebelumnya mengatakan adanya hubungan positif antara rasio sewa dengan rasio hutang dan penghasilan lessor yang lebih tinggi daripada penghasilari lender. Hasil penelitian ini berlawanan dengan teori tradisionai leasing .
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa...
1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Jimmy Firmansyah, author
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan kondisi usaha dan investasi yang lebih baik. Bagian yang penting dari Kepailitan adalah Kurator. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan /...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
T15420
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sonyendah Retnaningsih, author
Ketika Indonesia mengalami krisis moneter pada bulan Juli 1997, sarana hukum yang dapat dijadikan landasan bagi penyelesaian utang piutang adalah peraturan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Namun, mengingat peraturan kepailitan Faillissementsverordening dirasa sudah tidak memadai dan tidak dapat memenuhi tuntutan zaman, maka atas desakan IMF pada tanggal 22...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T15516
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Wiyanti Tjendera, author
Syarat-syarat yuridis, agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit, adalah adanya utang, yang minimal salah satunya sudah jatuh tempo dan bisa ditagih, adanya Debitur, adanya Kreditur yang jumlahnya lebih dari 1 (satu), pernyataan pailitnya diputuskan oleh Pengadilan Niaga, putusan mana dilaksanakan atas dasar permohonan dari Debitur, 1 (satu) atau lebih Kreditur,...
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T16658
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Zulfan Tenri Abeng, author
Keputusan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga mengakibatkan debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya, dan sejak dinyatakan pailit pengurusan dan pemberesan harta pailit beralih kepada Kurator. Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan pahwa harta pailit harus dijual secara...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
T16578
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Lumban Gaol, Selamat, author
Kepailitan sebagai suatu sarana hukum penagihan dan penyelesaian hutang piutang antara kreditur dengan debitur, memberikan keseimbangan hak dan kewajiban serta kedudukan antara debitur dengan kreditur. Kedudukan bank dalam kepailitan dapat bertindak selaku kreditur tidak seimbang dengan kedudukannya selaku debitur. Bank selaku kreditur dapat bertindak sebagai pemohon pailit, sebagai kreditur lain,...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
T14476
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sheila Ersan, author
Kredit Sindikasi merupakan suatu jenis kredit dimana terdapat lebih dari satu kreditor dan terdapat sebuah agent yang telah ditunjuk oleh para kreditor untuk mewakili kepentingan mereka. Permasalahan yang seringkali terjadi dalam kasus kredit sindikasi adalah tidak adanya kepastian hukum tentang kewenangan kreditor peserta kredit sindikasi dalam mengajukan permohonan pailit tanpa...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
T14547
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Zulhansyah Caesar, author
Seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi dunia maka hal ini berdampak pada transaski eknonomi aritara pelaku usaha yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda-beda. Kegiatan perdagangan yang ada kemudian dilakukan dengan melintasi batas-batas negara. Materi yang termuat dalam kegiatan perdagangan lintas batas tersebut salah satunya adalah masalah di bidang hukum perdata internasional. Dalam...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T18393
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Andriani Nurdin, author
Para ahli sepakat bahwa bahan untuk penulisan Actio Pauliana ini sangal jarang. Konsep Actio Pauliana sudah lama dikenal, baik yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan (Faillissements-Verordening, St). 1905-217 jo Stb. 1906 No. 348).
Dalam tulisan ini Penulis akan lebih memfokuskan uraian Actio...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
T18676
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Asra, author
Dimulai dengan terjadinya krisis ekonomi akibat turunnya nilai rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (US $) secara tajam dan mendadak pada tahun 1998. Akibat dari krisis ini diperkirakan banyak perusahaan (Debitor) dalam keadaan pailit (Insolvency) atau tidak mampu membayar utang-utangnya (insolven). Untuk keperluan ini, hukum kepailitan (bunkrupcy law) sebagai sarana penagihan...
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T18950
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
