Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Industri keuangan syariah semakin menunjukkan perannya dalam perkembangan industri keuangan global. Pada tahun 2021-2022, pertumbuhan industri keuangan syariah global berada pada kisaran 10%-12%. Sukuk sebagai produk keuangan syariah terus menunjukkan pertumbuhan positif tercermin dari nilai penerbitan yang terus meningkat serta terbukti dapat menjadi safe haven asset saat pandemi. Penerbitan sukuk terbesar berasal dari negara anggota OKI, terutama Indonesia, Malaysia, dan Saudi Arabia. Penerbitan sukuk menjadi alternatif pembiayaan bagi pemerintah maupun korporasi. Guna melihat perkembangan penggunaan instrumen keuangan syariah khususnya oleh perusahaan di negara OKI, maka penelitian ditujukan untuk melihat determinan dari penerbitan sukuk korporasi dibandingkan dengan penerbitan obligasi di Malaysia, Indonesia, dan Saudi Arabia. Penelitian menggunakan sampel dari 152 perusahaan penerbit sukuk dan obligasi dalam kurun waktu 2012-2021. Faktor yang diuji terdiri dari faktor internal perusahaan atau firm specific yaitu total aset, ROA, dan DER, serta faktor eksternal perusahaan atau indikator makroekonomi yaitu suku bunga, inflasi, GDP per kapita, dan tingkat keterbukaan ekonomi. Kondisi pandemi covid-19 menjadi faktor kontrol dalam penelitian. Hasil regresi data panel menunjukkan bahwa penerbitan sukuk dan obligasi di tiga negara OKI dipengaruhi oleh kedua faktor, baik internal maupun eksternal perusahaan. Penerbitan sukuk dipengaruhi oleh total aset, ROA, suku bunga, inflasi, dan GDP per kapita. Sementara itu, penerbitan obligasi dipengaruhi oleh total aset, DER, GDP per kapita, serta tingkat keterbukaan ekonomi. Guna melihat secara lebih utuh terkait perkembangan instrumen keuangan Islam, penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada determinan penerbitan sukuk dan obligasi pemerintah di tiga negara OKI.

---

The dynamics of the global financial market encompass both conventional financial markets and Islamic financial markets. The Islamic finance industry has experienced positive growth. In 2021-2022, the growth of the global sharia financial industry is in the range of 10%-12%. Sukuk as an Islamic financial product continues to show positive growth, as reflected by the continuously rising issuance value and has proven to be a safe haven asset during pandemics. The largest sukuk issuers are the OIC countries, mainly Indonesia, Malaysia, and Saudi Arabia. The research aims to evaluate the determinants of corporate sukuk issuance compared to bonds in Malaysia, Indonesia, and Saudi Arabia in order to explore the use of Islamic financial instruments by firms in OIC nations. The research used a sample of 152 sukuk and bond issuers in the three OIC countries over the period 2012-2021. The factors tested consist of internal or firm-specific factors such as total assets, ROAs, and DER, as well as external factors or macroeconomic indicators such as interest rates, inflation, GDP per capita, and the level of economic openness. Covid-19 pandemic conditions became a control factor in the research. Panel data regression results showed that the issuance of sukuk and bonds in the three OIC countries was influenced by both internal and external factors. Sukuk issuance is influenced by total assets, ROA, interest rates, inflation, and GDP per capita. Meanwhile, bond issuance is influenced by total Assets, DER, interest rates, GDP per capita, and the level of economic openness. Further research can be focused on identifying the determinants of government sukuk or sovereign sukuk issuance in the three OIC countries."

"ABSTRAKObligasi yang diterbitkan di Pasar Modal cukup banyakyang telah disesuaikan dengan perkembangan di masyarakat,yaitu dalam bentuk obligasi syariah. Beberapa pokokpermasalahan yang dibahas dalam tesis ini, yaitu konsepakad Ijarah, Pembiayaan Ijarah, Obligasi Syariah Ijarah,persyaratan penerbitan, struktur transaksi, penggunaanterminologi dan akad syariah serta pemilihan forumpenyelesaian sengketa dalam praktek penerbitannya. Metodepenelitian dalam tesis ini menitikberatkan pada metodekepustakaan dengan metode pendekatan analisis datakualitatif. 'Akad" dalam bahasa Arab berarti perikatan atauperjanjian, sedangkan Ijarah berarti upah, sewa, jasa atauimbalan merupakan bentuk kegiatan muamalah dengan tujuanpengalihan manfaat. Lembaga pembiayaan Ijarah awalnyadikenal pada lembaga keuangan syariah, pada perkembangannyajuga dikenal di Pasar Modal dalam bentuk Obligasi SyariahIjarah ('OSI"). Dalam praktek, prasyarat penerbitan OSIadalah keharusan mendapatkan opini dari Tim Ahli Syariahdan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari DSN-MUI. Strukturtransaksi penerbitan OSI adalah Ijarah (sewa menyewa),sehingga tidak dikenal terminologi/istilah yang berkaitandengan hutang piutang dan riba dalam penerbitan OSI,demikian pula akad yang dipergunakan adalah akad Ijarah.Sedangkan pemilihan forum penyelesaian sengketa dalampenerbitannya adalah Badan Arbitrase Syariah. Sejalandengan berkembangnya transaksi bisnis syariah di PasarModal maka perlu penyesuaian kembali peraturan perundangundangandi bidang Pasar Modal (antara lain Undang-undangNomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal), demikian pulamulai saatnya diberikan pendidikan/kuliah dasar-dasar hukumperikatan Islam kepada calon-calon sarjana hukum sertapengembangan keterampilan bidang hukum bisnis syariah dikalangan praktisi."

"Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya pada bidang perbankan. Dewasa ini, bidang pasar modal pun ikut menerima efek dari perkembangan ekonomi syariah tersebut. Hal itu ditandai dengan diterbitkannya beberapa instrumen obligasi syariah di pasar modal. Namun demikian, hingga saat ini nilai emisi dari obligasi syariah masih sangat rendah apabila dibandingkan dengan obligasi konvensional. Salah satu kendala yang dihadapi dalam penerbitan obligasi syariah adalah terkait dengan hukum perpajakan Indonesia. Dimana terhadap transaksi obligasi syariah masih dikenakan pajak yang cukup tinggi, sehingga kurang diminati. Selain itu, sosialisasi yang kurang serta peraturan yang kurang memadai juga turut andil menyebabkan kondisinya menjadi demikian. Selanjutnya hingga saat ini di Indonesia belum terdapat instrumen sukuk sebagaimana sedang berkembang di pasar modal internasional. Oleh kalangan ekonomi syariah keberadaan sukuk merupakan salah satu cara untuk menarik dana dari investor luar negeri, khususnya Timur Tengah. Dari penelitian yang dilakukan bahwa terdapat perbedaan dalam penerbitan obligasi syariah ijarah dengan sukuk al ijarah. Terhadap perbedaan tersebut akan menimbulkan kemusykilan apabila konsep sukuk yang berkembang saat ini diterapkan dalam hukum Indonesia. Sehingga diperlukan suatu peraturan perundang-undang yang baru agar dapat mengakomodir penerbitan sukuk di Indonesia. Disamping segala kendala yang dihadapi oleh instrumen obligasi syariah, disisi lain obligasi syariah Indonesia memiliki prospek yang sangat menjanjikan. Oleh beberapa kalangan kesyariahan dari obligasi syariah Indonesia akan menjadi daya tarik bagi para investor Timur Tengah apabila dibandingkan dengan negara lain. Kemudian, dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia merupakan pasar potensial bagi instrumen syariah."

"Perubahan iklim yang terjadi dewasa ini disebabkan karena banyaknya kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Untuk menghadapi masalah tersebut, diperlukan adanya peran aktif dalam mencegah dan/atau menghadapi terjadinya perubahan iklim, seperti menggunakan sumber energi alternatif dan kegiatan yang ramah lingkungan. Responsible investment dapat menjadi penunjang dalam menghadapi perubahan iklim. Sukuk sebagai instrumen pembiayaan dalam ekonomi Islam menjadi salah satu instrumen yang mendukung hal tersebut melalui green sukuk untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan. Penelitian ini bertujuan mencari tahu faktor-faktor yang mempengaruhi intensi untuk berinvestasi pada green sukuk dengan menggunakan theory of planned behavior. Responden pada penelitian ini adalah 377 Warga Negara Indonesia berusia minimal 18 tahun dan berdomisili di wilayah Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa religious values, issuers’ reputation, dan knowledge berpengaruh positif dan signifikan terhadap attitude, serta attitude, subjective norms, dan perceived behavioural control berpengaruh positif dan signifikan terhadap intention to invest in green sukuk.

---

Climate change is happening today due to the many activities of exploitation of natural resources carried out by humans in order to meet their needs. To deal with these problems, it is necessary to have an active role in preventing and/or dealing with climate change, such as using alternative energy sources and environmentally friendly activities. Responsible investment can be a support in dealing with climate change. Sukuk as an instrument of financing in the Islamic economy is one of the instruments that support this through green sukuk to finance environmental-friendly projects. This study aims to find out the factors that affect the intention to invest in green sukuk by using the theory of planned behavior. Respondents in this study were 377 Indonesian citizens aged at least 18 years and lived in the territory of Indonesia. This study found that religious values, issuers' reputation, and knowledge have a positive and significant effect on attitude, attitude, subjective norms, and perceived behavioral control have a positive and significant effect on intention to invest in green sukuk."

"Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan instrumen yang telah dijamin oleh pemerintah, namun sebagai sebuah instrumen investasi memiliki resiko terjadinya gagal bayar, sehingga aset wakaf uang perlu mendapatkan kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut, dalam tulisan ini mengkaji: pertama, landasan pemikiran penggunaan dana wakaf oleh pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan. Kedua, mengkaji kepastian hukum keutuhan aset wakaf uang dalam pelaksanaan CWLS. ketiga, mengkaji model CWLS dalam mewujudkan kesejahteraan. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konsep. Data yang digunakan data primer dan sekunder serta menggunakan teknis penulisan deskriptif analitis. Pembahasan disertasi ini pertama, Lahirnya CWLS merupakan upaya pemenuhan kemaslahatan daruriyat, karena kemaslahatan ini merupakan sesuatu yang harus ada untuk melanjutkan kehidupan manusia sehari-hari dan menjamin maqasid utama syariah dan tanpanya dapat mengakibatkan hilangnya maqashid. Dalam kemaslahatan daruriyat diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan akan makanan, kesehatan dan pendidikan. Kebutuhan dasar ini merupakan hak dasar semua manusia yang wajib dipenuhi tanpa terkecuali, termasuk warga negara yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri, menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat tersebut. Kedua, kepastian hukum keutuhan aset wakaf uang dalam pelaksanaan CWLS, dianalisis berdasarkan teori kepastian hukum pada Pasal 9 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN menjelaskan bahwa pemerintah wajib membayar imbalan dan nilai nominal setiap SBSN yang diambil dari anggaran APBN tiap tahunnya, serta Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan pemindahtanganan barang milik negara dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah. Dalam hal ini, ketika terjadi gagal bayar pemerintah berkewajiban membayar pokok CWLS dengan mempergunakan barang milik negara yang dijadikan underlying asset dengan cara dijual. Ketiga, model pelaksanaan CWLS dalam mewujudkan kesejahteraan sosial disalurkan oleh BWI tidak hanya bermitra pada nazhir wakaf yang ditujukan pada bidang kesehatan, Pendidikan, ketahanan pangan, UMKM dan sebagainya, tetapi juga ditujukan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan izin dari Kementerian Sosial dengan program-program diantaranya rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Berdasarkan hal tersebut diharapkan kesejahteraan sosial dapat terwujud.

---

Cash Waqf Linked Sukuk is a government-guaranteed bond that carries the risk of default, making it crucial to establish legal certainty for cash waqf assets. This study examined various aspects related to this issue. Firstly, it analyzed the rationale behind the utilization of waqf funds to maximize benefits. Secondly, it investigated the legal certainty of CWLS assets concerning Cash Waqf Linked Sukuk. Lastly, it explored the role of the CWLS model in enhancing the welfare of the community. This research adopted a normative legal research approach, utilizing both statutory and conceptual methods. Primary and secondary data were collected, analyzed, and presented using technical descriptive analytical writing. The findings showed that the management and development of cash waqf necessitate investments in LKS products and Islamic financial instruments to ensure long-term benefits. Consequently, the establishment of an Islamic institution becomes necessary to safeguard the security of this high-risk investment, which involves the State Revenue and Expenditure Budget in the development of public service infrastructure. Waqf assets are protected by various legal provisions, including Article 45, paragraph (2) of Law Number 1 of 2004 concerning the State Treasury, which governs the transfer of state property through sale, exchange, grant, or inclusion as government capital. In the event of default, the government is obligated to repay the principal of the Cash Waqf Linked Sukuk by selling the underlying state property. Thrid the CWLS implementation model in realizing social welfare distributed by BWI is not only partnered with nazhir waqf aimed at the fields of health, education, food security, UMKM but also aimed at Social Welfare Institutions that obtain permission from the Ministry of Social Affairs with programs including rehabilitation social security, social security, social empowerment, and social protection. Based on this, it is expected that social welfare can be realized"