Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query

Kristanto, author

Analisis pemahaman konsep business judgment rule menurut hukum indonesia terhadap tanggung jawab direksi perseroan terbatas

Direksi dalam melakukan pengurusan Perseroan dengan mengambil tindakantindakan dan keputusan bisnis dapat menimbulkan kerugian bagi Perseroan. Berdasarkan doktrin Business Judgment Rule, Direksi dianggap tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan akibat keputusan bisnis yang diambil direksi. Penelitian ini untuk menganalisa lebih dalam pemahaman mengenai doktrin Business Judgment Rule dan keterkaitannya dengan...

Depok: Universitas Indonesia, 2010

T27500

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Sumida, Yoshihiro, author

Perlindungan bisnis merek Jepang-Indonesia

Jakarta : Pustaka Sinar Harapan , 1994

341.758 SUM p (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Andi Nugroho, author

Tinjauan pelaksanaan prinsip business judgment rule bagi PT. Jasa Raharja dalam penyelesaian keterlambatan penyetoran iuran wajib pesawat udara oleh perusahaan penerbangan akibat adanya pandemi covid-19 = Implementation of the business judgment rule for PT. Jasa Raharja in resolving delays in depositing obligatory premium of passenger planes by airline companies due to the covid-19 pandemic.

Tesis ini membahas tentang pelaksanaan prinsip Business Judgment Rule bagi PT Jasa Raharja dalam penyelesaian keterlambatan penyetoran Iuran Wajib Pesawat Udara oleh Perusahaan Penerbangan akibat adanya Pandemi COVID-19 dengan pokok permasalahan pertama yaitu, bagaimanakah pengaturan Prinsip Business Judgment Rule yang dapat diberlakukan oleh PT Jasa Raharja berdasarkan Undang-Undang Nomor 40...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mohamad Alvin Alvano, author

Kepastian hukum dalam penerapan business judgement rule berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas sebagai upaya mencegah kriminalisasi terhadap direksi (studi kasus putusan nomor 41 PK/Pid.Sus/2015) = Legal certainty of business judgement rule application based on law numner 40 year 2007 of limited liability company as an effort to prevent criminalization against the directors (case study decision number 41 PK/Pid.Sus/2015) / Mohamad Alvin Alvano

ABSTRAK
Business Judgement Rule merupakan aturan yang memberikan kekebalan atau perlindungan bagi manajemen perseroan dari setiap tanggung jawab yang lahir sebagai akibat dari transaksi atau kegiatan yang dilakukan olehnya sesuai dengan batas-batas kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dengan pertimbangan bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan dengan memperhatikan standar kehati-hatian dan itikad...

2017

T46932

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Vicky Darmawan A.P., author

Prinsip Business Judgement Rule Pimpinan/Direksi Operator Investasi Pemerintah Dalam Pelaksanaan Investasi Pemerintah = Principles of Business Judgment Rule for Leaders/Directors of Government Investment Operators in the Implementation of Government Investment

Tesis ini membahas terkait prinsip business judgement rule yang akan memberi perlindungan hukum pimpinan/direksi Operator Investasi Pemerintah dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah. Investasi Pemerintah merupakan hal yang baru yang diterapkan di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (PP No. 63/2019), yang secara operasional dilaksanakan oleh Operator...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Wihelmus Jemarut, author

Penerapan doktrin duty of care dan business judgment rule dalam putusan nomor: 428/PDT.G/2013/PN.JKT.PST = The implementation of doctrine duty of care and business judgment rule in case no. 428/PDT.G/2013/PN.JKT.PST / Wihelmus Jemarut

ABSTRAK
Ada dua pertanyaan dasar yang diuraikan dalam tulisan ini. Pertama, bagaimana pelaksanaan kewenangan Direksi dalam batasan doktrin duty of care dan business judgement rule? Kedua, bagaimana penerapan duty of care dan business judgment rule dalam perkara No. 428/PDT.G/2013/PN.JKT.PST? Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian normatif dengan menggunakan tiga pendekatan, yakni doktrinal, perundang-undangan dan kasus. Kesimpulan...

2016

T46967

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Wihelmus Jemarut, author

Ada dua pertanyaan dasar yang diuraikan dalam tulisan ini. Pertama, bagaimana pelaksanaan kewenangan Direksi dalam batasan doktrin duty of care dan business judgement rule? Kedua, bagaimana penerapan duty of care dan business judgment rule dalam perkara No. 428/PDT.G/2013/PN.JKT.PST? Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian normatif dengan menggunakan tiga pendekatan, yakni...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ashar Maulana Religia, author

Tanggung jawab direksi dalam hal terjadi kerugian perseroan terbatas yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan = Responsibilities of the board of directors in the consequences of limited company damages which the capital comes from separate wealth

Direksi bertanggung jawab menjalankan pengurusan perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Direksi selalu dihadapkan dalam pengambilan keputusan bisnis, keputusan bisnis tersebut dapat berakibat pada timbulya kerugian pada perseroan. Penulisan ini akan memberikan penjelasan mengenai tanggung jawab direksi pada PT, kedudukan keuangan negara yang dipisahkan dalam BUMN dan kaitannya dengan...

2020

T54562

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Thariq Fauzi Hawali, author

Analisis ketepatan implementasi doktrin business judgment rule dalam perkara Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT.PST kasus investasi PT Pertamina pada Blok Basker Manta Gummy di Australia = Analysis the accuracy of the implementation of business judgment rule doctrine in case Number 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT.PST Case of PT Pertamina Investment in Basker Manta Gummy Block Australia

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh keputusan Direksi PT Pertamina untuk membeli blok migas Basker Manta Gummy di Australia yang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi. Pertimbangan hakim yang digunakan untuk mengadili Direksi PT Pertamina adalah kerugian negara akibat blok migas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian