Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query

Ahmad Ezat Abdullah, author

Analisa efisiensi penggunaan kapal tug boat pada Kapal Tongkang 250 feet = Analysis on the efficiency of tug boat usage on 250 ft barges

Negara Indonesia adalah salah satu Negara kepulauan terbesar di dunia, 2/3 dari bagiannya adalah laut. Ini membuktikan bahwa untuk kegiatan transportasi barang di dalam Negara sangat dibutuhkan armada transportasi laut. Sejak diterapkannya asas cabotage (yang berbunyi: semua kapal yang berada di perairan Indonesia harus lah berbendera Indonesia) pada tahun 2005...

Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2013

S44460

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Kalalembang, Fristian T.E.P., author

Analisis Dampak Kebijakan Cabotage di indonesia: Studi Kasus Industri Pelayaran Minyak dan Gas = Analysis of the Impact of cabotage policy in Indonesia: Case Study Oil and Gas Shipping Industry

Sebagai negara maritim terbesar di dunia, transportasi laut memegang peranan penting dalam meningkatkan konektivitas antar pulau dan juga dalam nilai tambah perekonomian Indonesia. Dalam transportasi angkutan laut domestik, Indonesia hanya menguasai proporsi sebesar 55,5 persen, sedangkan perusahaan asing mengangkut 45,5 persen sisanya. Sesuai dengan INPRES tahun 2005, pemerintah menerapkan azas...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013

S45769

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Febriza Putri, author

Penerapan asas Cabotage dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2011tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2010 tentang angkutan di perairan terhadap kapal penunjang kegiatan usaha minyak dan gas bumi = The implementation of Cabotage principle in Government Regulation Number 22 year 2011 regarding amendment to Government Regulation number 20 year 2010 regarding water transportation on oil and gas support vessels

Asas cabotage di Indonesia merupakan kebijakan yang mengharuskan kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh warga negara Indonesia. Asas cabotage tersebut diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang mana pada ketentuan peralihannya mengatur bahwa kapal asing...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S46423

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Prinsip Cabotage dalam industri Penerbangan Indonesia di era Asian Single Aviation Market 2015

Pasar tunggal penerbangan ASEAN (ASEAN Single Aviation Market) pada tahun 2015, merupakan kebijakanyang telah disepakati oleh seluruh negara anggota ASEAN yang tertuang dalam ASEAN MultilateralAgreement on Air Services (ASEAN MAAS) dan telah ditandatangani pada tanggal 20 Mei 2009di Manila, Filipina. Dalam menghadapi ASEAN Single Aviation Market 2015, selain memperhatikanpotensi keuntungan...

340 ARENA 6:1 (2012)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Nisrina Jannati, author

Meninjau kembali kebijakan cabotage dalam Undang-Undang Pelayaran Indonesia: Suatu kajian perbandingan dengan Amerika Serikat dan Malaysia

Indonesia telah memberlakukan cabotage, suatu konsep atau asas yang melarang kapal asing ikut serta dalam pelayaran domestik di sepanjang perairan pesisir negara pantai, sejak tahun 2005 dan diperkuat dengan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, agar tercipta pelayaran nasional yang kuat. Pada saat pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (sekarang Undang-Undang), muncul kembali perdebatan perlu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Bintang Taufiq Hidayanto, author

Analisis yuridis atas penerapan azas cabotage dalam industri minyak dan gas

Pada skripsi ini akan dibahas tentang perkembangan penerapan azas cabotage sebagai suatu hak eksklusif, sejarah penerapan azas cabotage serta penerapan azas cabotage di Indonesia saat ini terutama dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi, baik dalam kegiatan hulu maupun hilirnya, memerlukan kegiatan perkapalan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S24836

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library