Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan, ketercapaian tujuan, serta faktor pendukung dan penghambat pelayanan dan perlindungan sosial anak berbasis institusi di PSAA Tunas Bangsa Pati. Sumber data penelitian adalah pelaksana program meliputi pejabat struktural, pengasuh, pekerja sosial fungsional, penerima manfaat, eks penerima manfaat,orangtua penerima manfaat dan eks penerima manfaat, serta stakeholder terkait. Dari analisis terkait deskriptif kualitatif dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan dan perlindungan sosial anak tanpa asuhan orangtua di PSAA Tunas Bangsa Pati sudah berjalan optimal sesuai dengan standar model yang ditetapkan Kementerian Sosial. Pelayanan dan perlindungan sosial dilaksanakan melalui tahapan pendekatan awal, asesmen, penyusunan rencana pelayanan, pelaksanaan pelayanan, resosialisasi, penyaluran, bimbingan lanjut dan terminasi. Meskipun demikian masih terdapat kelemahan terutama, belum tersedianya data base penyandang masalah kesejahteraan sosial anak, sebagai data calon penerima manfaat, asesmen belum berjalan secara optimal sehingga belum bisa menjadi dasar dalam kegiatan pelayanan dan perlindungan anak. Bimbingan sosial masih dilakukan dalam kelompok besar, sehingga penanganan permasalahan anak masih kurang efektif. Bimbingan minat, bakat dan keterampilan belum disesuaikan dengan ketersediaan sarana prasarana yang ada. Perlu peningkatan SDM pekerja sosial dan pengasuh baik kualitas maupun kuantitasnya yang bisa mendukung proses pelayanan. Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagai instansi berwenang memberikan pembinaan pada PSAA sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan kesejahteraan anak berbasis institusi sekaligus mengembangkan pola pengasuhan anak berbasis keluarga."

"Anak jalanan adalah salah satu masalah sosial yang rumit di banyak negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut kesehatan, pendidikan, dan hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan Program Kesejahteraan Sosial Anak untuk anak jalanan, memberikan mereka akses ke rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial. Kota Depok menjadi salah satu kota yang aktif menjalankan kebijakan ini sebagai program unggulan oleh Dinas Sosial. Keberhasilan ini tercermin dari penurunan jumlah anak jalanan yang signifikan dibandingkan dengan kota-kota lain di wilayah Jabodetabek, serta penghargaan sebagai Kota Layak Anak yang diterima. Penelitian ini mengadopsi konsep implementasi kebijakan co-production, yang pertama kali dikembangkan pada tahun 1980-an.  Teori ini diperkuat oleh Ostrom (2001) di mana ia mengusulkan co-production sebagai strategi untuk meningkatkan penyediaan layanan publik melalui kerjasama aktif antara pemerintah dan masyarakat. Co-production mengkonseptualisasikan pemberian layanan sebagai suatu proses di mana pemerintah dan masyarakat berbagi tanggung jawab dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan fokus pada observasi dan pengujian teori yang ada, serta menerapkan konsep governance dalam konteks co-production sebagai landasan konseptual. Data dikumpulkan melalui observasi non-partisipan, wawancara semi-terstruktur dengan berbagai pihak terkait, dan studi dokumen dari arsip internal Dinas Sosial Kota Depok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi program pemberdayaan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Depok telah menerapkan konsep co-production dengan empat tahapan utama: perencanaan bersama, implementasi, keterlibatan masyarakat, dan penilaian bersama. Partisipasi aktif dari anak jalanan, keluarga mereka, dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan program ini. Program berhasil menurunkan jumlah anak jalanan di Kota Depok meskipun beberapa titik masih ditemukan anak jalanan. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan stigma sosial, kerjasama yang baik antara semua pihak terlibat telah membantu mengatasi hambatan tersebut. Evaluasi bersama menunjukkan bahwa program ini efektif dan relevan, meskipun perlu perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan dampak jangka panjangnya.

---

Street children are a complex social issue in many countries, including Indonesia. This phenomenon encompasses not only economic aspects but also health, education, and human rights concerns. The Indonesian government has implemented the Child Social Welfare Program for street children, providing them access to social rehabilitation, social security, and empowerment. Depok City is actively implementing this policy as a flagship program through its Social Welfare Office. Success is evident in the significant reduction in the number of street children compared to other cities in the Jabodetabek region, along with recognition as a Child-Friendly City. This research adopts the concept of co-production in policy implementation, first developed in the 1980s. The theory, reinforced by Ostrom (2001), proposes co-production as a strategy to enhance public service provision through active collaboration between government and the community. Co-production conceptualizes service delivery as a process where government and the public share responsibility in designing, implementing, and evaluating programs or policies. The study employs a post-positivist approach focusing on observation, theory testing, and applies governance concepts within the context of co-production as a conceptual foundation. Data collection utilized non-participant observation, semi-structured interviews with various stakeholders, and document studies from Depok City Social Welfare Office's internal archives. Findings indicate that the implementation of the street children empowerment program by Depok City's Social Welfare Office follows four main stages of co-production: joint planning, implementation, community engagement, and joint evaluation. Active participation from street children, their families, and the community is crucial to the program's success. Despite challenges such as resource limitations and social stigma, effective collaboration among stakeholders has helped overcome these barriers. Joint evaluations show the program's effectiveness and relevance, though continuous improvement is necessary to enhance its long-term impact."

"Suatu perkawinan bertujuan untuk kebahagiaan para pihak yang melakukannya suami dan isteri. Perbuatan hukum yang sangat penting dalam ehidupan seseorang itu diharapkan berlangsung abadi sampai kematian memisahkan keduanya, oleh karenanya perceraian antara suami dan isteri dalam hukum Islam adalah terlarang dan tidak disukai Allah, Hadist Rasul mengatakan bahwa perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian). Namun apabila kehidupan rumah tangga pasangan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi, maka barulah hukum Islam membuka pintu perceraian. Dan akibatnya perbuatan itu berpengaruh besar terhadap suami isteri tersebut, maupun terhadap anak-anak mereka. Berbagai hal timbul terhadap anak yang akhirnya berdampak negatif terhadapnya, mereka mengalami berbagai hambatan yang berpengaruh pada perkembangan dan kehidupannya kini dan kemudian hari, nafkah dan biaya pemeliharaannya kurang terjamin, pendidikan dan kehidupan sosial lainnya tidak terselenggara secara baik sehingga merugikan anak itu sendiri serta menghambat lajunya pembangunan Bangsa. Namun terhadap permasalahan yang demikian hukum Islam telah memberikan pedoman-pedoman yang dapat ditentukan dalam Alquran dan berbagai sumber hukum islam lainnya. Demikian juga Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara umum juga mengatur perlindungan kesejahteraan anak dalam berbagai bentuknya. Peninjauan dari segi hukum terhadap aspek-aspek pemeliharaan anak menurut kedua sumber hukum itu ditujukan untuk mengetahui secara mendalam mengenai masalah tersebut, sehingga diharapkan dapat memperjelas pemahaman kita atas hal tersebut untuk menuju ke arah perbaikan-perbaikan yang semestinya."

"ABSTRAKAnak sangat rentan menjadi korban kejahatan khususnya korban kesusilaan. Anak yang menjadi korban kejahatan kesusilaan tentu tidak hanya menderita secara fisik tetapi juga psikis. Namun, dalam proses peradilan pidana, kedudukannya sebagai korban cenderung terpinggirkan. Melihat perlindungan dan kedudukan anak sebagai korban kejahatan yang belum terlalu diperhatikan dalam proses peradilan pidana, pendekatan keadilan restoratif dipergunakan sebagai model alternatif penanganan perkara anak yang dinilai lebih mampu menjamin perlindungan dan kedudukan anak sebagai korban kejahatan. Penulis menggunakan tipe penelitian normatif yuridis. Pada penelitian normatif, penulis menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus Sedangkan secara yuridis, penulis melakukan wawancara terhadap Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, dan Hakim Anak terkait pengetahuannya mengenai sistem peradilan pidana anak.Hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) penanganan perkara anak dengan model pendekatan restorative justice nyatanya belum mampu memberikan perlindungan terhadap anak korban kejahatan apabila dibandingkan dengan mekanisme peradilan konvensional (2) aparat penegak hukum dalam menjalankan perannya belum begitu menjamin perlindungan terhadap anak korban (3) sistem peradilan pidana anak seharusnya kedepan mampu memperhatikan kepentingan dan perlindungan tidak hanya untuk anak pelaku, tetapi juga untuk anak korban dan anak saksi.

---

ABSTRACT

Children are surely vulnerable to be the victims of crimes, especially victims of criminal acts of decency. The children who are being the victims of criminal acts of decency are not only suffer physically but also psychologically. However, in the criminal justice system, their positions as victims tend to be marginalized. Seeing the child?s protection and status as a victim of crime has not been paid too much attention in the criminal justice system, restorative justice approach is used as an alternative model of handling the case of children, which is considered as more capable of guaranteeing the protection and status of children as victims of crime. The author uses normative juridical research. In the normative research, the authors uses the statute approach and use the case approach. In the juridical research, the author conducted the interview with police, prosecutor, and judge related to their knowledge of the criminal justice system of children.

Results of the study can be concluded as follows: (1) Handling the case of the children with restorative justice approach in fact has not been able to provide protection to child as victims of crime when compared to the conventional criminal justice system mechanism. (2) The law enforcers in carrying out their role have not been fully guaranteed the protection of the child as victims. (3) the criminal justice system of children should be able to observe the concerns and the protection."