Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meningkatnya kesadaran konsumen terkait dampak negatif dari produksi pakaian pada perusaahaan fast fashion, banyak konsumen beralih ke produk yang lebih sustainable. Sehingga, diperlukan penelitian untuk memahami lebih baik bagaimana mendorong perilaku pembelian yang berkelanjutan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model konseptual yang menggambarkan hubungan antara faktor internal yaitu karakteristik konsumen (shopping value, sustainability consciousness, perceived consumer effectiveness, environmental knowledge) dan faktor eksternal yaitu perspektif pemasaran (kriteria produk pakaian sustainable) yang mempengaruhi intensi perilaku konsumsi produk pakaian sustainable diantara kelompok generasi. Data survey yang dikumpulkan melalui kuesioner online terdiri dari 150 konsumen Generasi X, 150 konsumen Generasi Y, dan 150 konsumen Generasi Z. Analisis data akan menggunakan metode Partial Least Square-Structural Equation Modelling (PLS-SEM). Hasil dari analisis PLS-SEM menunjukkan beberapa faktor karakteristik konsumen dan perspektif pemasaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap intensi perilaku konsumsi pakaian sustainable. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada beberapa faktor karakteristik konsumen dan perspektif pemasaran diantara kelompok generasi. Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pelaku usaha di bidang industri mode dalam mengembangkan strategi pemasaran yang menargetkan kelompok generasi untuk mendorong konsumsi pakaian sustainable dengan memperhatikan isu keberlanjutan (lingkungan dan sosial) tidak hanya untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap merek mereka, namun juga untuk berkontribusi dalam mengatasi krisis yang dihadapi di tanah air dan generasi selanjutnya

---

Increased consumer awareness regarding the negative impacts of clothing production in fast fashion companies has made a lot of consumer shift to a more sustainable product. Therefore, research is needed to understand how to effectively encourage sustainable buying behaviour. This research aims to develop a conceptual model that describes the relationship between the internal factors, namely consumer characteristics (shopping value, sustainability consciousness, perceived consumer effectiveness, environmental knowledge), and external factors namely advertising perspective (sustainable clothing product criteria) which influence the behavioural intention of consuming sustainable clothing products among generation groups. Survey data collected through online questionnaires consisted of 150 Generation X consumers, 150 Generation Y consumers, and 150 Generation Z consumers. Data analysis will be using Partial Least Square-Structural Equation Modelling (PLS-SEM) method. The result from the PLS-SEM analysis shows that several factors of consumer characteristics and marketing perspective have a positive and significant effects on the behavioural intention to consume sustainable clothing. These findings show that there are significant differences in several factors of consumer characteristics and marketing perspectives between generation groups. This research could give useful recommendations for businessmen in the fashion industry in developing marketing strategies targeting generational cohorts to encourage sustainable apparel consumption by considering sustainability issues (environmental and social) not only to increase consumer trust in their brand, but also to contribute to handling the crisis that is faced in the homeland and future generations."

"Koperasi merupakan badan hukum yang berorientasi pada kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemakmuran rakyat pada umumnya. Namun, masih terdapat kasus dimana anggota memohonkan pailit Koperasinya sendiri dan juga anggota yang tidak setuju atas kepailitan tersebut. Skripsi ini membahas mengenai 2 (dua) hal yaitu mengenai perlindungan terhadap anggota koperasi yang telah dinyatakan pailit dan mengenai peran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (“Kemenkop UKM”) dalam memberikan perlindungan terhadap anggota Koperasi dalam perkara kepailitan Koperasi. Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah secara kualitatif dengan bentuk penelitian yuridis-normatif yaitu pengkajian melalui hukum positif yang berlaku. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan penulis menunjukkan bahwa belum terdapat aturan yang dapat mengakomodasi kepentingan anggota dalam hal kepailitan Koperasi dan masih terdapat kurangnya kesadaran hukum anggota akan kedudukannya dalam koperasi. Di sisi lain, peran Kemenkop UKM dalam upaya perlindungan anggota Koperasi dalam kepailitan adalah dengan membentuk Satuan Tugas Penanganan Koperasi Bermasalah dan melakukan sinkronisasi dengan pihak eksternal. Namun, sebagai upaya preventif, Kemenkop UKM belum membuat kebijakan kepailitan Koperasi secara terkhusus sehingga masih terdapat Koperasi yang bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan usahanya.

---

Cooperatives are legal entities that are oriented towards the welfare of members in particular and the prosperity of the people in general. However, there are still cases where members apply for bankruptcy of their own Cooperative and also members who disagree with the insolvency. This thesis discusses 2 (two) things, namely regarding the protection of cooperative members who have been declared bankrupt and regarding the role of the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises ("Ministry of Cooperatives and SMEs") in providing protection for cooperative members in cooperative bankruptcy cases. The research method used in this thesis is qualitatively with a juridical-normative form of research, namely assessment through applicable positive law. The results of research that has been carried out by the author show that there are no rules that can accommodate the interests of members in terms of cooperative insolvency and there is still a lack of legal awareness of members about their position in the cooperative. On the other hand, the role of the Ministry of Cooperatives and SMEs in efforts to protect cooperative members in bankruptcy is to form a Task Force for Handling Problematic Cooperatives and synchronize with external parties. However, as a preventive measure, the Ministry of Cooperatives and SMEs has not made a cooperative insolvency policy specifically so that there are still cooperatives that act arbitrarily in carrying out their business."