Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Budaya pop Jepang adalah salah satu produk ekonomi kreatif yang terkenal di ranah internasional dan seluruh dunia. Didalam budaya pop jepang, dikenal sebuah konsep bernama ldquo;doujinshi rdquo;, sebuah kegiatan dari para pengemar karya kreatif terkenal untuk membuat karya derivative dari karya-karya yang mereka sukai. Tidak hanya membuat, para pembuat karya derivative juga menjual karya derivative mereka di acara konvensi doujinshi dari sejak tahun 1975 di Jepang dan 2012 di Indonesia. Walaupun kegiatan doujinshi ini sudah berjalan cukup panjang, kegiatan ini masih sering dipandang sebagai ldquo;zona abu-abu rdquo; didalam hukum hak cipta Indonesia dan Jepang. Ini dikarenakan para penggiat kegiatan doujinshi umunya melakukan kegiatanya tanpa mendapatkan izin dari pemilik hak cipta karya yang menjadi rujukan karya derivatif. Skripsi ini akan menganalisa mengenai bagaimana konsep doujinshi diatur dalam hukum hak cipta ke-dua Negara dan legalitas kegiatan doujinshi yang berfokus pada karya musik doujinshi.

---

Japan pop culture is one of the internationally known creative economic industry products across the globe. Among Japan pop culture, there are known the concept of ldquo doujinshi rdquo , a practice of fans creating derivative works from an existing creative works made by famous artist. Not only creating, the creator rsquo s of doujin works worldwide, sometimes they also sell their derivative works during a doujin convention since 1975 in Japan and starting at 2012 in Indonesia. Despite the long existence of doujinshi practice in Japan and Indonesia, the practice is still somewhat in the ldquo grey zone rdquo under the concept of both Indonesian and Japanese copyright law. This is because the doujinshi practice is commonly done without prior permits from the copyright holder. This thesis will analyze how the concept of doujinshi being regulated in both countries rsquo copyright law and the legality of doujinshi practices focusing on doujin musical works."

"Skripsi ini membahas tentang hak dan kewajiban yang dapat diperoleh oleh pencipta maupun produser rekaman suara dan publisher dari adanya suatu perjanjian lisensi maupun perjanjian pengalihan hak cipta. Adapun permasalahan yang dikaji yakni bagaimana pengaturan terhadap perbanyakan dan pengumuman atas karya rekaman suara, bagaimana perbedaan antara perjanjian pengalihan hak cipta dan perjanjian lisensi dalam bidang karya rekaman suara, bagaimana kedudukan putusan dalam kasus Kohar Kahler vs. EMI ditinjau dari hukum hak cipta. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif dengan tipologi penelitian preskriptif yang menggunakan metode analisis kualitatif berupa studikepustakaan dan wawancara langsung dengan narasumber. Hasil dari penelitianini yaitu ketentuan mengenai pengumuman dan perbanyakan karya cipta laguharus dilakukan melalui perjanjian lisensi dengan jangka waktu tertentu yangdiatur dalam pasal 45 Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 maupunpengalihan hak cipta yang diatur dalam pasal 3 ayat (2) huruf d Undang-undangHak Cipta No. 19 Tahun 2002. Seharusnya dalam gugatan ini pencipta tidakhanya mengajukan gugatan kepada PT. EMI Indonesia namun juga mengajukangugatan kepada PT. Arga Suara Kencana."

"Pembayaran royalti hak cipta lagu sangat kompleks karena terdiri atas berbagai mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Skripsi ini mengkaji bagaimanakah mekanisme peralihan hak cipta lagu yang memberikan manfaat ekonomi bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, pembayaran royalti hak cipta di bidang lagu dan peran organisasi manajemen kolektif dalam pemungutan royalti di Indonesia, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa dalam pelaksanaan pembayaran royalti. Metode penelitian adalah kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian yaitu peralihan harus dilakukan dengan akta tertulis; besarnya jumlah royalti berdasarkan kesepakatan dan berpedoman pada organisasi profesi, yang berhak memungut royalti atas performance right adalah Karya Cipta Indonesia sedangkan mechanical right adalah oleh Produser Rekaman Suara; penyelesaian sengketa dengan litigasi maupun non litigasi.

---

The payment of song’s copyright has lots of complexity because it consists of many mechanisms as it written down in the 19th of 2002 Indonesian Copyright’s Law. This thesis examine how is the mechanism of the shifting of the song’s Copyright will bring the economic benefit for the Authors and Copyright owners, the payment of song’s Copyright at the field of music and the work effectiveness of the Collective Management Organization in collecting for royalties in Indonesia, also the parties law’s effort that can be done for solving the disputes in implementation of royalties payout.

The method of research is based on literatures which characteristic is Normative Jurisdiction. The outcome of the research are Copyright’s shifting must be write boldly at the official documents or papers; the sum’s of royalties must base on the agreement and the directives of professional organizations; the agency that has right to collect the royalties of performance right is Karya Cipta Indonesia in the mean time the recording producers have right to collect the mechanical right; the litigation and non litigation are the outcome for the settlement of the disputes."