Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Annisa Pancasilaisti
Mekanisme koordinasi pelayanan publik E-KTP kasus Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor = A coordination mechanism public services E-KTP Cibinong District, Bogor Regency
"Penelitian ini membahas mengenai mekanisme koordinasi pelaksanaan pelayanan publik E-KTP di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Focus penelitian ini yaitu menganalisis bagaimana pelaksanaan koordinasi yang dilakukan Kecamatan Cibinong dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori pelayanan publik dan koordinasi. Didalam teori koordinasi, terdapat teori mekanisme koordinasi milik Bouckaert, Verhoest and Peters yang dikombinasikan dengan teori mekanisme koordinasi milik Mintzberg.
Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan post-positivist, teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Adanya dua indikator yang belum tercapai yaitu kurangnya pengawasan atau kontrol dari Pemerintah dan sumber daya manusia yang belum memadai. Dari kedua indikator yang belum tercapai menandakan koordinasi pelayanan publik E-KTP di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor masih belum berjalan dengan optimal.
This research to describe the mechanism coordination of public services E-KTP in Cibinong District, Bogor Regency. Focus problem in how the mechanisms that have been made the Cibinong District in coordination with Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil of the implementation of public services Electronic KTP. In this research used public services theory and coordination mechanism theory from Bouckaert, Verhoest and Peters that combined with mechanism theory from Mintzberg.
This research uses the methods of positivist qualitative approach, the techniques of data collection with qualitative data by type of descriptive research. There are two indicators that has not been achieved, its lack of supervision or control from the government and inadequate human resource. From two indicators that havent been achieved indicate the coordination of public services E-KTP still not running optimally."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sianipar, Andy Gerrit T.
Pengaruh reorganisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terhadap mutu Pelayanan Direktorat Jenderal Pajak: studi pada KPP PMA Dua = Influence of reorganization tax office (KPP) to quality of service directorate general of taxation (case study at KPP PMA Two)
"Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk memperbaiki kinerjanya, baik menyangkut fungsi penjamin penerimaan pajak, maupun fungsi pelayanan kepada Wajib Pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan reorganisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menjadi sebuah kantor yang modem dengan struktur organisasi yang lebih sederhana namun tetap fungsional sesuai dengan tugas masing-masing. Sumber Daya manusia yang ada juga diseleksi agar mendapatkan SDM yang berkualilas.
Setelah berjalan satu tahun lebih, reorganisasi tersebut sebaiknya dievaluasi apakah sudah mencapai sasaran. Untuk tujuan meningkatkan mulu pelayanan, sangat perlu diketahui bagaimana pendapat Wajib pajak yang benar-benar merasakan secara langsung dampak reorganisasi tersebul. Untuk mengukur mutu pelayanan digunakan konsep Service Quality yang dikembangkan oleh Parasurahman dan kawan-kawan.
Dalam melakukan penelitian ini dirumuskan pokok masalahnya menjadi beberapa hal yaitu bagaimana reorganisasi KPP yang dilakukan olch DJP mcnjadi KPP Modern, pengaruh reorganisasi tersebut terhadap mutu pelayanan KPP serta apa saja yang menjadi hambatan KPP dalam melakukan reorganisasi tersebut.
Penelitian dilakukan dengan cara membuat kuesioner yang akan diisi oleh wajib pajak KPP PMA Dua yang menjadi sampel untuk mengukur mutu pelayanan yang dirasakan oleh wajib pajak tersebut dalam 5 dimensi ServQual sebelum maupun sesudah reorganisasi yang dilakukan oleh KPP PMA Dua serta melakukan wawancara dengan narasumber yang diberikan oleh pihak KPP PMA Dua. Penelitian juga dilakukan dengan menggunakan data-data sekunder yaitu studi literatur.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa reorganisasi yang dilakukan meliputi perobahan struktur organisasi, mutu SDM yang ada di KPP, dan peralatan dan sistem administrasi yang lebih modern. Sedangkan menurut data kuesioner diperoleh hasil bahwa terdapat pcngaruh yang signifikan dalam mutu pelayanan antara sebelum reorganisasi dengan sete!ah reorganisasi. Artinya Wajib pajak meniiai mendapatkan mutu pelayanan yang baik setelah dilakukan reorganisasi dibandingkan sebelum reorganlsasi yang cukup baik. Secara Prosentase. Peningkatan terbesar adalah untuk Dimensi Assurance scbesar 15.56% kemudian adalah dimensi reliability scbesar 13.35% dan menggunakan paired samples t-test didapat hasil yang signifikan.
Oleh karena itu reorganisasi ini merupakan proses yang panjang sehingga diharapkan karyawan KPP PMA Dua dituntut agar bersifat profesionalisme dan terus berusaha meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak terutama untuk indikator penyimpanan dokumen, kemampuan memberikan rasa aman, pengetahuan petugas pajak, mengulamakan kepentingan wajib pajak serta memahami kebutuhan wajib pajak karena masih ada responden yang menjawab kurang baik mutu pelayanan yang diberikan olch karyawan KPP PMA Dua.
Various effort already done by Directorate General of Taxation to improve its performance, concerning function guarantor of acceptance of tax, and also service function to Taxpayer. One of the effort taken is doing reorganizations tax office ( KPP) become a modern office with more simple organization chart but remain to be functional as according to each duty. Existing human resource also selected to getting Human Resources which with quality.
After walking more than one year, the reorganizations need to evaluated by reached target. For the purpose of upgrading service, it is important to know how taxpayer opinion which directly affect the reorganizations To measure quality of service used concept of Service Quality developed by Parasurahman and friends.
In doing this research, the nrain problems formulate become several things that is how KPP reorganization done by DIP become Modern KPP, influence of the reorganization to quality of service of KPP and also any kind of becoming resistance of KPP in doing the reorganimtion.
Research conducted by making questioners to fill by taxpayer of KPP PMA Two becoming sample to measure quality of service felt by the taxpayer in 5 dimension of Servqual before and also after reorganization conducted by KPP PMA Two and also interview with guest speaker given by side of KPP PMA Two. Research is also conducted by using secondary data that is literature study.
Pursuant to result of research obtained by result of that reorganization which is cover change of organization chart, quality of SDM exist in KPP, and more modern administrate system and equipments. While according to data of questioners obtained by result of that there are influence which is significant in quality of service between before reorganization with alter reorganiration- Its meaning of Taxpayer assess to get quality of better service after reorganization- ln Percentage, the biggest increasing in quality of services is assurance 15.56% foliowed by Reliability 13.35% and using paired samples t-test, we got significant result.
Therefore this reorganization represent long process is so that expected by employees of KPP PMA Two to show professionalism in everything they do to serve the taxpayer and keep trying to upgrade passed to service is taxpayer specially on document or data being saved, ability to give security to the taxpayer so taxpayer will feel secured to have transaction with KPP PMA Two, Tax Employee knowledge, and understanding taxpayer needs because there is still respondents who is answer not so good the quality of service which is already given by employee at KPP PMA Two."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T21927
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Annisa Dewi Cahyani
Analisis pelayanan perizinan berbasis online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kota Depok: studi kasus pelayanan izin usaha Perdagangan (IUP) dan tanda daftar perusahaan (TDP) = Analysis Of online licensing services in the one-stop integrated services and investment services of Depok government: a case study of trading business permit services and company registration
"Penelitian ini membahas mengenai analisis pelayanan perizinan berbasis online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kota Depok: studi kasus Pelayanan Izin Usaha Perdagangan (IUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Pelayanan berbasis online ini muncul dikarenakan terdapat  kesulitan pada pelayanan terdahulu, antara lain prosedur yang berbelit-belit, lamanya waktu yang dibutuhkan, dan biaya yang tidak menentu. Pemerintah di tuntut untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pelayanan perizinan. Untuk itu, pemerintah Kota Depok  menerapkan pelayanan perizinan berbasis online untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan perizinan di Kota Depok.
Skripsi ini menjelaskan penerapan pelayanan perizinan berbasis online dan apa saja hambatan yang terdapat dalam penerapannya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan positivist. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.Teori yang digunakan adalah teori pelayanan publik dan e-government, dimana pada tahap analisis akan disesuaikan dengan prinsip-prinsip e-government.
Hasil penelitian didapatkan bahwa pelayanan perizinan berbasis online khusus IUP dan TDP sudah baik. Penerapannya sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip e-government. Adapun hambatan dalam penerapnnya adalah masalah waktu, sosialisasi, dan infrastruktur (jaringan internet). Rekomendasi yang diberikan adalah dengan memperbaiki infrastruktur (jaringan internenet).
This study discusses the Analysis of Online Licensing Services in the One-Stop Integrated Services and Investment Services of Depok Government: A Case Study of Trading Business Permit Services and Company Registration. This online-based service arises because there are difficulties in previous services, including complicated procedures, length of time needed, and uncertain costs. The government is demanded to make improvements to the licensing service system. For this reason, the government applies online-based licensing services to facilitate the public in accessing licensing services in Depok.
This thesis explains the application of online-based licensing services and the obstacles in its implementation. This research is a descriptive study with a positivist approach. The technique of data collection is done through interviews, observation, and literature studies. The theory used is the theory of public services and e-government, where at the analysis stage will be adjusted to the principles of e-government.
The results of the study showed that licensing services based online specifically IUP and TDP were good. The implementation has been carried out in accordance with the principles of e-government. The obstacles to implementing it are the problems of time, socialization, and infrastructure (internet network). The recommendations given are to improve infrastructure (internet network) and improve socialization to the community."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Restu Wardhani
Analisis pengaruh kualitas layanan publik terhadap tingkat kepuasan hidup = Impact analysis of the quality of public services on the level of life satisfaction
"Pemerintah melalui layanan publik yang disediakannya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia ternyata dianggap belum mampu menggambarkan kondisi kesejahteraan yang sesungguhnya dan psychological state masyarakat. Kozaryn 2016 menemukan bahwa Tingkat Kepuasan Hidup adalah ultimate outcome dari suatu kebijakan publik, atau indikator yang paling tepat digunakan dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, cukup penting untuk menganalisis dampak kualitas layanan publik terhadap Tingkat Kepuasan Hidup individu di Indonesia. Studi ini menggunakan data dari Indonesia Family Life Survey yang melibatkan responden dari 13 provinsi di Indonesia pada tahun 2014. Model yang dibangun dalam studi ini adalah model subjective wellbeing yang dikemukakan oleh Hirschauer 2014 . Metode yang digunakan adalah Ordered Logit dalam analisis data cross-section. Ditemukan bahwa kualitas layanan transportasi dan layanan pendidikan signifikan positif mempengaruhi Tingkat Kepuasan Hidup.
Government through the public services it provides aims to improve the welfare of the society. Economic growth and the Human Development Index are considered not able to describe the real condition of welfare and psychological state of society. Kozaryn 2016 found that Life Satisfaction Level is the ultimate outcome of a public policy, and is the most appropriate indicator used in measuring public welfare. Therefore, it is important to analyze the impact of the quality of public services on the Level of Life Satisfaction of Individuals in Indonesia. This study uses data from Indonesia Family Life Survey involving respondents from 13 provinces in Indonesia in 2014. The model built in this study is subjective wellbeing model proposed by Hirschauer 2014 . The method used is Ordered Logit in cross section data analysis. It was found that the quality of transportation services and educational services significantly positively affected the Level of Life Satisfaction."
Depok: Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Ikram Afif
Subsidi angkutan udara kargo dalam kerangka program jembatan udara sebagai kewajiban pelayanan publik di Indonesia = Cargo air transport subsidy in air bridge programs framework as public service obligation in Indonesia / Muhammad Ikram Afif
"ABSTRAK

Negara wajib memberikan subsidi angkutan udara kargo kepada Badan Usaha Angkutan Udara berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan non-BUMN. Pemberian ini dilakukan dengan pemberlakuan kewajiban pelayanan publik. Subsidi angkutan udara kargo sebagai bagian dari program Jembatan Udara dilaksanakan oleh pemerintah melalui penugasan kepada BUMN yang bergerak di bidang angkutan udara dan/atau Badan Usaha Angkutan Udara melalui pemilihan penyedia jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis permasalahan terkait penerapan pemberian subsidi angkutan udara kargo sebagai kewajiban pelayanan publik berdasarkan kerangka hukum pelayanan publik di Indonesia; perbandingan pelaksanaan subsidi angkutan udara kargo di Indonesia dengan pelaksanaan kewajiban pelayanan publik di Uni Eropa, Malaysia, dan Australia; dan kaitan antara penerapan subsidi angkutan udara kargo terhadap Badan Usaha Angkutan Udara non-BUMN dengan kerangka kewajiban pelayanan publik di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan cara menarik asas hukum tertulis maupun tidak tertulis dan perbandingan terhadap pelaksanaan subsidi angkutan udara kargo di Indonesia dengan pelaksanaan kewajiban pelayanan publik di Uni Eropa, Malaysia, Australia. Simpulan penelitian ini yaitu subsidi angkutan udara kargo merupakan bagian dari kewajiban pelayanan publik di Indonesia sesuai dengan kerangka hukum pelayanan publik di Indonesia; terdapat perbedaan antara subsidi angkutan udara kargo di Indonesia dengan kewajiban pelayanan publik sejenis di Uni Eropa, Malaysia, dan Australia berdasarkan sistem pemilihan badan usaha angkutan udara, penyelenggara, dan bentuk subsidi yang diberikan; dan kaitan antara pemberian subsidi angkutan udara kargo terhadap badan usaha angkutan udara non-BUMN dalam Kerangka Kewajiban Pelayanan Publik di Indonesia dapat dilihat melalui pergeseran paradigma pelayanan publik di Indonesia dan berdasarkan konsep tindakan hukum pemerintah berdasarkan hukum administrasi negara di Indonesia.

ABSTRACT

The state is obliged to subsidize cargo air transport to Air Transport Business Entities in the form of State-Owned Enterprises (SOEs) and non-SOEs. This provision is carried out by the application of public service obligation. Cargo air transport subsidy as part of the Air Bridge program are carried out by the government through assignments to SOEs engaged in air transportation and/or Air Transport Business Entities through the selection of other service providers in accordance with statutory provisions. This study attempts to analyze the problems related to the implementation of subsidized cargo air transport as a public service obligation based on the legal framework of public services in Indonesia; comparison of the implementation of cargo air transport subsidy in Indonesia with the implementation of public service obligation in the European Union, Malaysia and Australia; and the connection between the application of cargo air transport subsidy to non-SOEs Air Transport Business Entities with the framework of public service obligations in Indonesia. This research is a normative juridical method by drawing written and unwritten legal principles and comparing the implementation of cargo air transport subsidy in Indonesia with the implementation of public service obligations in the European Union, Malaysia, and Australia. The conclusions obtained from this study are that cargo air transport subsidy are part of the public service obligation in Indonesia in accordance with the legal framework of public services in Indonesia; there is a difference between cargo air transport subsidy in Indonesia and similar public service obligation in the European Union, Malaysia and Australia based on the system of selecting air transport business entities, organizers, and the form of subsidies provided; and the link between providing air cargo air transport subsidy to non-SOEs air transport business entities in the Public Service Obligation Framework in Indonesia can be seen through the paradigm shift in public services in Indonesia and based on the concept of government legal action based on administrative law in Indonesia.

"
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Natasya Radha
Evaluasi kinerja pelayananan publik terhadap pembuatan paspor melalui sistem one stop service (studi di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Jakarta Barat dan Mal pelayanan publik DKI Jakarta) = Performance evaluation of passport public services through the one stop service system (study at Immigration Office First Class Specifically in West Jakarta and Mal public services DKI Jakarta)
"Kondisi pelayanan publik di era reformasi birokrasi saat ini telah mengalami perubahan yang begitu signifikan. Hal ini terjadi pada layanan pembuatan Paspor yang dilaksanakan melalui sistem One Stop Service sistem dan teknologi baru yang disediakan untuk pelayanan ini terkesan memudahkan masyarakat, namun disisi lain peningkatan layanan masih belum dapat menutupi beragam permasalahan yang terjadi pada proses pelayanan Paspor. Karena masih sedikitnya jumlah peneliti yang menyorot hal ini, maka dari itu skripsi ini akan membahas mengenai evaluasi kinerja mengenai efektif atau tidaknya layanan pembuatan Paspor melalui sistem One Stop Servicei efektivitas pelayanan Paspornya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris, dengan perolehan sumber data melalui wawancara, kuesioner, dan observasi. Dari hasil tersebut diketahui bahwa efektivitas pelayanan dan tindakan pihak Imigrasi untuk mengembangkan efektivitas kegiatan pelayanan Paspor pada masing - masing tempat memiliki penilaian yang berbeda karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Namun hal tersebut dapat diatasi apabila dilakukan koordinasi yang baik antara masyarakat, pihak Imigrasi, dan Direktorat Jenderal Imigrasi, untuk tetap mengembangkan dan memperbaiki pelayanan melalui peningkatan fasilitas, teknologi dan efisiensi waktu agar pelayanannya dapat terus mengalami perubahan kearah yang lebih baik.align="center"
The condition of public services in the current era of bureaucratic reform has experienced significant changes. This happened to the Passport-making service that was carried out through the One Stop Service system. The new system and technology which provided for this service has impressed society to get an easy service. But on the other side, the improvement of services still cannot cover the problems that occurred in the Passport service process. Because there are still a small number of researchers highlighting this issue, this thesis will discuss the performance evaluation about the effectiveness of passport-making services through the One Stop Service system, and how Immigration acts in improving the effectiveness of its Passport service. The research method used is juridical-empirical, with the acquisition of data sources through interviews, questionnaires, and observations. From these results it is known that the effectiveness of the services and actions of the Immigration Service to develop the effectiveness of Passport service activities in each place have different assessments due to many factors that influence it. However, this can be overcome if good coordination is carried out between the society, the Immigration Service and the Directorate General of Immigration, to develop and improve services through facilities, technology and time efficiency so that services can continue to change towards a better direction."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library