Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kesulitan membayar kewajiban akibat utang dalam mata uang asing yang terdepresiasi dapat diselesaikan melalui restrukturisasi utang yang bertujuan untuk mengurangi beban cicilan pokok dan bunga sehingga meningkatkan kinerja keuangan di kemudian hari. PT Bakrie & Brothers Tbk melakukan restrukturisasi atas utangnya sebesar US$ 1 miliar dalam rangka mengurangi beban cicilan pokok dan bunga. Pola yang dilakukan adalah dengan penjadualan kembali, pengalihan utang dengan aset, pengalihan utang menjadi penyertaan saham dan pemotongan utang pokok dan utang bunga. Dengan pola tersebut, kinerja keuangan perusahaan diharapkan menjadi semakin baik. Restrukturisasi utang yang dilakukan oleh PT Bakrie & Brothers Tbk tidak memperbaiki kinerja keuangan bagi semua pihak yang berkepentingan (manajemen, pemegang saham dan kreditur). Hal ini dapat terjadi karena restrukturisasi utang hanya memperbaiki struktur modal (capital structure) tanpa mempengaruhi kinerja operasional. Restrukturisasi utang dapat terlaksana karena adanya peran pemerintah yang menyeimbangkan posisi tawar menawar antara debitur dan kreditur, adanya rangsangan berupa insentif pajak dan adanya lembaga Pengadilan Niaga yang yang menjamin proses berjalan secara terbuka dan adil. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa peraturan yang dapat menghambat proses restrukturisasi utang terutama berkaitan dengan pengalihan utang dengan aset seperti yang dialami oleh PT Bakrie & Brothers Tbk untuk mengalihkan PT Arutmin Indonesia kepada pihak asing. Kondisi lain yang bisa menghambat proses restrukturisasi adalah kondisi ekuitas perusahaan yang sudah negatif atau mengalami defisiensi modal.

Abstrak :
ABSTRAK Tujuan dan penelitian adalah untuk mewujudkan gambaran tentang Karakteristik Piutang Pasien Rawat Inap Bayar Sendiri dengan cara mengikuti proses masuk sampai lepas saat di RS Kanker "Dharmais". Metodologi yang digunakan adalah Metode Telaah Kasus dan Pendekatan Pemecahan Masalah. Dengan kata lain adalah Penelitian Kualitatif-Deskriptif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan Pengamatan Berperan Serta, Focus Group Discussion (FGD), Indepth Interview dan Pengamatan Atas Bukti-bukti Tagihan Rekening yang ada dari April 1994 -September 1995. Dari hasil penelitian,diperoleh data tentang Karakterislik Pasien Rawat inap dan Karakteristik Piutang dari Pasien Rawat Inap Bayar Sendiri yang metiputi Pelunasan Piutang Tanpa Tanggal Pembayaran; Angsuran Piutang Tanpa Tanggal Pernhayaran dan Piutang Ragu-Ragu. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Karakteristik Pasien Rawat inap seperti Pemilihan Kelas Perawatan, Lama Hari Rawat, Domisili dan Pekerjaan merupakan faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya piutang. Karakteristik Piutang Dan Pasien Rawest Inap Bayar Sendiri adalah Pelunasan dan Angsuran Piutang Tanpa Tanggal Pembayaran dan Piutang Ragu-Ragu. Saran-saran yang bisa disampaikan adalah mengoptimalkan fungsi-fungsi yang terkait dengan manajemen piutang terutama Penataan Rekening dan Penagihan. Monitoring ketat atas pemilihan kelas, pelaksanaan prosedur tetap pasien masuk dan lepas rawat serta meningkatkan kemampuan dan motivasi kerja petugas melalui pendidikan, latihan dan Reward yang memadai. vii + 99 halaman : 9 tabel, 2 gambar, 12 lampiran.

---

ABSTRACT The main objective this study is to give the figure about the own expenses patient debt characteristic by following the normal procedures at "Dharmais" Cancer Hospital. The methodology used to study case and problem solving. In another word is qualitative descriptive study which the data collecting is held through participatory observation, focus group discussion (FGD), in-depth interview and observation to bill from April 1994 - September 1995. Based on this study have been obtained data about debt characteristic for hospitalization patient (own expenses) including payment in cash and debt installments without date payment (extra installment). The conclusion of the study of debt characteristic for hospitalization as follows: selection of class of patient, length of stay of patient in hospital, domicile, occupation constitute potential factors to create debt. The debt characteristic of the own expenses patient such as cash and debt installment, cash and installments before three month and bed-debt. Suggestion which may be withdraw from this study is to optimalization various function related to the debt management, particularly bill and claim arrangement. Tight monitoring for class selection, procedures implementation for patient to improve ability and motivation staffs through education, training and reward. vii + 99 pages: 9 tables, 2 figures, 12 attachment.

Abstrak :
ABSTRAK Rumah sakit tidak dapat terhindar dari keadaan piutang karena sifat layanannya yang harus segera diberikan serta tidak sedikit yang bersifat 'menyelamatkan hidup', namun setelah phase ini dilewati ternyata timbul masalah piutang. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan manajemen piutang Rumah Sakit Mekar Sari, sehingga pengabdiannya dibidang layanan kesehatan dapat semakin meningkat. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan pemecahan masalah, yang terdiri dari tiga tahap, yaitu identifikasi masalah, uji coba pemecahan masalah dan mengevaluasi hasil coba. Dari penelitian di dapatkan belum adanya sistem dan prosedur penanggulangan piutang serta tidak adanya petugas yang khusus menangani masalah piutang pasien rawat inap perorangan. Pemecahan masalah yang dilakukan adalah dengan membuat sistem dan prosedur penanganan piutang pasien rawat inap perorangan sekaligus meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di bagian keuangan. Hasil uji coba menunjukkan periode rawat merupakan phase dan proses yang menentukan. Penagihan berkala setiap dua hari dan peresepan obat-obatan non life saving dapat menurunkan piutang pasien rawat inap perorangan. Saran yang diajukan ialah menyempurnakan sistem prosedur penanganan piutang pasien perorangan, mengupayakan terseleksinya pasien yang kurang mampu dan memperkecil piutang yang tidak dapat ditagih.

---

ABSTRACT Due to its nature of services, hospital is oftenly in debt condition. Such condition is difficult to avoid as the first priority of service is to save the patiens' life, but the impact is that the debt problems occurred afterwards. The goal of this research is to improve the hospital debt management of Mekar Sari Hospital, so that a better and improved dedication of health service could be achieved. This research is case study using the problem solving approach which consists of three stages: problem identification, try out of the problem solving and evaluation. This research finds out that a system and procedure are not yet available to overcome the debt problems and there is no special staff who is in charged for this problem especially for the in patient division. The problem solving used is by applying a system and procedure to solve the debt problems and to improve the quality and quantity if the human resources in finance department. The result of the try out shows that the period during the patients are hospitalized is the most determining factor and phase. Charging the patients regularly every two days including the non live saving medicine could reduce the debt of patients to the hospital. The suggestion proposed is to complete the system and procedure of debt problem solving for the in patient division, and to select the poor patients and to reduce the debts which cannot be charged to the patients.

Abstrak :
Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada medio 1997 telah membuat perekonomian Indonesia terpuruk, tidak terkecuali sektor properti yang pada saat itu sedang berkembang pesat. Pinjaman modal kerja konstruksi yang diberikan oleh bank kepada perusahaan pengembang menjadi kredit macet. Dalam rangka penyehatan perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dimana kredit macet dari bank-bank tersebut diserahkan kepada BPPN, selanjutnya BPPN menjualnya melalui pelelangan umum. PT. Caraka Citra Realindo (PT. CCR) adalah salah satu contoh perusahaan pengembang yang tidak dapat mengembalikan pinjaman kredit modal kerja konstruksi kepada Bank Tabungan Negara dan piutangnya dialihkan kepada BPPN. BPPN selanjutnya menjual dan mengalihkan piutang PT. CCR melalui Program PPAK I. PT. CLR tidak dapat menjalankan kembali usahanya karena tanah atau lokasi proyek dimana akan dibangun unit-unit rumah masih dibebani Hak Tanggungan yang dipegang oleh pemegang hak tagih. Oleh karena itu PT. CCR dan pemegang hak tagih membuat perjanjian restrukturisasi hutang, dimana PT. CCR akan mengangsur pengembalian hutang kepada pemegang hak tagih dari hasil penjualan unit-unit rumah dan pemegang hak tagih akan melepaskan Hak Tanggungan yang membebankan tanah atau lokasi proyek secara bertahap melalui lembaga roya partial, hal tersebut dilakukan untuk menjamin lebih lanjut pengembalian hutang PT. CCR. Dari kajian hukum terhadap peralihan piutang, metode penyelesaian hutang dan pelepasan hak tanggungan sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, namun dalam kajian hukum terhadap PT. CCR, direksi tidak memiliki kewenangan untuk menjual aset perseroan dan Debt Restructuring Agreement sendiri cacat hukum karena pihak-pihak yang menandatangani tidak memiliki kewenangan penuh.

Abstrak :
Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di Indonesia dalam 25 tahun terakhir, khususnya pada masa kepemimpinan Orde Baru terbilang sukses dilihat dari tingkat pertumbuhan rata-rata yang mencapai hampir 7 % setiap tahunnya. Sayangnya, angka pertumbuhan yang meningkat setiap tahun tersebut ternyata juga diikuti dengan meningkatnya jumlah hutang luar negeri, baik yang dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah. Hal ini tentu menjadi suatu pertanyaan tersendiri, karena logikanya seharusnya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan kenaikan pendapatan perkapita masyarakat justru akan menurunkan jumlah total hutang luar negeri karena kemampuan pembiayaan dalam negeri yang meningkat. Konteks awal keputusan pemerintah untuk menggunakan instrumen kebijakan hutang luar negeri adalah sebagai unsur pelengkap guna membantu meringankan beban defisit anggaran dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi negara. Tetapi dalam perjalanannya, hutang luar negeri saat ini justru dirasakan menjadi beban dalam anggaran dan menimbulkan permasalahan yang kompleks sehingga mempengaruhi variabel makro ekonomi yang lain, khususnya variabel tabungan dan investasi domestik. Bagi penulis, fenomena ini menjadi sesuatu yang cukup menarik untuk dilakukan penelitian sehingga akan diketahui penyebab dan pengaruhnya terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap hutang luar negeri pemerintah maka peningkatan hutang luar negeri tersebut disebabkan karena meningkatnya defisit dalam anggaran pemerintah. Tingginya angka defisit dalam anggaran pemerintah disebabkan karena total penerimaan pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan total belanja negara. Untuk dapat mencapai tingkat petunbuhan ekonomi yang dinginkan maka kebijakan pemerintah untuk menstimulasi perekonomian nasional melalui alokasi anggaran pemerintah untuk meningkatnya pengeluaran pembangunannya sebagai manifestasi dari investasi yang dilakukan pemerintah. Dalam konteks ini maka kebutuhan investasi yang akan dilakukan oleh pemerintah ternyata tidak dapat dipenuhi dari jumlah tabungan pemerintah yang merupakan selisih dari penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin pemerintah. Selisih (gap) antara kebutuhan investasi pemerintah dengan tabungan yang dimilikinya inilah yang kemudian ditutup melalui pembiayaan yang berasal dari luar negeri dalam bentuk hutang luar negeri. Dalam konteks awal pembangunan, komponen hutang luar negeri diposisikan sebagai "pelengkap" yang diharapkan dapat menambah "energi" pemerintah untuk menstimulasi perekonomian nasional melalui APBN. Tetapi dalam perjalanannya komponen hutang luar negeri justru mendominasi hampir seluruh pengeluaran pembangunan pemerintah sehingga menimbulkan tingkat ketergantungan yang tinggi pada hutang luar negeri. Tidak ada tahun anggaran yang terlewatkan tanpa hutang luar negeri. Implikasinya, sebagian besar pengeluaran rutin pemerintah tersedot untuk pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri sehingga mengurangi kemampuan pemerintah untuk berinvestasi. Penurunan Investasi pemerintah tersebut akan berdampak pada menurunnya total investasi nasioanal sehingga secara simultan juga akan mengurangi tabungan masyarakat melalui penurunan output nasional (POB). Solusi yang ditawarkan dalam penelitian berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan pemerintah harus secara bertahap berusaha menurunkan stok hutang luar negerinya dengan didukung oleh kebijakan penunjang lain di bidang perpajakan yang berorientasi pada peningkatan penerimaan dalam negeri melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak sehingga diharapkan dapat meminimalkan ketergantungan keuangan negara terhadap hutang luar negeri, dengan tetap memperhatikan kelangsungan iklim investasi domestik yang kondusif.

Abstrak :
Perjanjian Pengikatan Jual beli yang didalamnya terdapat pemberian kuasa yang dasar pemindahan hak atas tanah, termasuk kuasa karena akta perjanjian pengikatan jual beli tidak boleh dibuat untuk pelunasan hutang piutang. kuasa yang pada hakekatnya merupakan pemindahan hak atas tanah adalah kuasa yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum hanya dapat dilakukan oleh pemegang haknya dan melarang pejabat-pejabat Agraria untuk melayani penyelesaian status hak atas tanah yang menggunakan akta perjanjian pengikatan jual beli yang didalamnya terdapat surat kuasa sebagai bahan pembuktian pemindahan hak atas tanah.Dalam perkembangan hukum perjanjian, telah diakui azas kebebasan berkontrak sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata. Kebebasan berkontrak yang dikembangkan juga meliputi pemberian kuasa tetapi penegakan azas kebebasan berkontrak termasuk perjanjian pemberian kuasa, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Akta perjanjian pengikatan jual beli yang didalamnya terdapat surat kuasa yang digunakan untuk pelunasan hutang piutang ialah penyalah gunaan hukum yang mengatur pemberian kuasa dengan mengadakan pemindahan hak atas tanah secara terselubung dengan menggunakan akta perjanjian pengikatan jual beli yang didalmnya terdapat kuasa untuk pelunasan hutang piutang, adalah salah satu bentuk perbuatan hukum yang menggangu usaha penertiban status dan pengunaan tanah, sehingga karenanya perlu untuk segera dicegah.yang menjadi pokok permasalahan para pihak telah melakukan perbuatan hukum membuat akta perjanjian pengikatan jual beli yang didalamnya terdapat surat kuasa yang digunakan untuk pelunasan hutang piutang kemudian dibatalkan oleh pengadilan.untuk menjawab permasalah hukum kasus yang dimaksud dilakukan penelitian perpustakaan, yang dilakukan dengan menganalisis dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaanya berkenaan dengan permasalahan yang ada.dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa akta perjanjian pengikatan jual bell yang didalamnya terdapat surat kuasa yang digunakan untuk pelunasan hutang piutang melalui putusan pengadilan dinyatakan batal demi hukum. ......A Binding Agreementon Sale-Purchase in which there is a transfer of authority on the transfer of land ownership, including authority occurred due to the Binding Agreement on Sale-Purchase should not be made and intended to settle any debt-loan affairs (particularly to payback a loan). An authority which essentially is a transfer of right of land ownership is an authority that hands over a right Co the receiver to control and use the land, as well as do legal conducts that is according to the law only possible done by the right owner, while at the same tim also prohibits the Agrarian officials to serve the settlement of the status of land ownership right which uses the binding Agreement on sale-purchase, in which there is an authority letter as the evidennce material of the right transfer of the land mentioned. Along with the progress of the law concerning agreement, the principle of freedom in making any contract which is in accordance to the law has been approved under the regulation of the Article 1338 of the Book of Civil Law. The freedom of making a contract that is developed also comprises the grant of authority, under the condition that it should not contradict with the positive law. The deed of the binding agreement on sale-purchase in which there is an authoritative letter that is used to settle a debt-loan affairs is considered as violation on the law that regulates the grant of authority, since it commits a transfer of land ownership secretly by using the binding agreement on sale-purchase, which contains the authority for the debt-loan settlement. Thus it is considered as a conduct that bothers the efforts for status settlement and land usage, the reason of which it should be prevented immediately. The main problem to be addressed here is that the parties concerned have conducted a legal conduct in form of the making of a binding agreement deed on sale-purchase which contains an authoritative letter that is used to settle a debt-loan affairs that is later cancelled by the court. In order to answer the problem mentioned, the writer applies a library study, specifically conducted by analyzing legal theories as well as their implementation regarding the problems mentioned. The outcome shows that the deed of a binding agreement on sale-purchase which contains an authoritative letter that is used to settle a debt-loan affairs, is cancelled by the court's decree for the sake of law.

Abstrak :
Bagi negara berkembang, hutang luar negeri merupakan safah satu cara untuk membiayai anggaran belanja negara tersebut, termasuk Indonesia. Sejak tahun 1966, Indonesia melakukan hutang luar negari. Tujuan utama pemerintah Indonesia melakukan hutang luar negeri disebabkan defisit anggaran belanja pemerintali sehingga untuk menutupi defisit tersebut digunakannya hutang luar negeri. Selelah terjadi !crisis ekonomi pada pertengahan 1997, hutang luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta meningkat, sehingga pemerintah dan swasta tidak dapat membayar hutang luar negeri tersebut terutama membayar pokok pinjaman dan bunga. Untuk mengatasi hal tersebut, negara donor melakukan negosiasi didalam Paris Club untuk menyetesaikan hutang luar negeri pemerintah, dan London Club untuk menyelesailcan hutang luar negeri swasta. Studi ini nieltliat hutang luar negeri Indonesia balk yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta disebabkan adanya kesenjangan antara tabungan dan investasi (saving investment gap). Dengan menggunakan data time series, dengan nmtun waktu 1970 - 2001. Teed yang digunakan dalam penulisan ini meagaeu kepada ricardian equivalence. Hutang iuar negeri yang dilakukan oleh pemerintah pada masa sekarang tidak akan mempunyai pengaruh terhadap tingkat tabungan dan investasi pada masa mendataug, karena masyarakat sudah mengantisipasi akan adanya kenaikan pajak pads masa yang akan datang. Hasil studi menunjukkan bahwa awalnya tingkat tabungan di Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh hutang iuar negeri. Peningkatan hutang iuar negeri akan meningkatkan tabungan nasional tetapi pada jangka panjang, akumuliasi hutang luar negeri akan menurukkan tingkat tabungan di Indonesia. Tingkat investasi juga dipengaruhi secara signifikan oleh hutang luar negeri. Awalnya, peningkatan hutang luar negeri akan merangsang investasi, sehingga investasi meningkat, tetapi pads jangka panjang akumulasi hutang iuar negeri akan menurunkan tingkat investasi, bahkan akan terjadi capital flight. Transaksi berjalan yang merupakan selisih antara tingkast tabungan dan tingkat investasi, juga dipengaruhi oleh hutang luar negeri. Awalnya, hutang luar negeri akan meningkatkan transaksi perdagangan dan akhirnya meningkatkan current account tetapi pada jangka panjang, akumulasi hutang luar negeri akan menunukkan current account.

Abstrak :
ABSTRAK
Terjadinya multi krisis di Indonesia pada medio tahun 1997 yang lalu membawa akibat langsung kepada dunia perbankan dan dunia usaha khususnya, yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kredit macet (Non Performing Loan) di bank-hank umum di Indonesia. Bagi dunia perbankan meningkatnya kredit macet berakibat buruknya performance bank tersebut dan menyebabkan ratio kecukupan modal bank semakin berkurang (CAR). Sedangkan bagi dunia usaha macetnya kredit menyebabkan terhentinya roda usaha. Untuk itu diperlukan suatu kajian untuk mencari jalan keluar yang terbaik dan bermanfaat bagi kedua belah pihak, dunia perbankan dan dunia usaha apakah dengan rnerestrukturisasi hutang perusahaan ataukah melakukan penjualan asset.

Mengambil studi kasus PT.SBN, perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan perumahan, sebagai salah satu nasabah Bank XMl, yang mempunyai kredit sebesar Rp. 84.550.000,000,-, untuk mencari alternatif penyelesaian kredit bermasaah di bank tersebut.

Bagaimanakah kinerja PT SBN, proyeksi pendapatannya serta kebijakan restrukturisasi apakah yang akan diambil oleh Bank XMl merupakan hal ? hal yang diteliti oleh penulis dalam karya akhir ini.

Analisa rasio keuangan yang meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas serta rasio rentabilitas dan analisa investasi dengan menggunakan alat ukur Net Present Value dan analisa sensitivitas adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kemungkinan PT.SBN untuk dapat direstrukturisasi hutang-hutangnya ataupun tidak.

Pemilihan alternatif restrukturisasi oleh Bank XMl adaLah Convert debt to equity, yaitu upaya menyehatkan struktur keuangan perusahaan melalui perubahan status pinjaman menjadi penyertaan. Perubahan ini dapat bersifat sementara atau tetap, tergantung dari kesepakatan antara peminjam dengan pemberi Pinjaman atau Divestment/Asset Settlement yaitu upaya menyehatkan keuangan perusahaan melalui penyerahan/penjualan asset.

Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi arus kas perusahaan dengan alternatif penyelesaìan konversi Debt to Equity ini didapatkan nilai NPV Restrukturisasi sebesar arus kas bersih proyek investasi. Berdasarkan rencana restrukturisasi semula, maka diperoleh WACC proyek investasi semula sebesar 20,27 %. Hal ini didasarkan bahwa besarnya biaya modal sendiri mencerminkan juga besarnya tingkat pengembalian yang dipersyaratkan atas modal sendiri yang digunakan untuk investasi. Selanjutnya diasumsikan pula bahwa risiko proyek sama dengan risiko perusahaan. Berdasarkan besarnya tingkat bunga Pinjaman, biaya modal sendiri, tarif pajak pendapatan dan risiko proyek, maka dapat ditentukan biaya modal rata-rata tertimbang (WACC) sebagai faktor diskonto terhadap arus kas bersih tahunan proyek investasi dalam analisis ini. estimasi urus kas dilakukan selama 11 tahun, di luar tahun nol maka diperoleh nilai sekarang bersih (NPV) sebesar Rp 117.856.495.491,-.

Dalam analisis restrukturisasi hutang ini, diasumsikan bahwa besarnya biaya modal sendiri harus lebih tinggi dari tingkat bunga pinjaman yang diperkirakan akan berlaku selama periode investasi, yaitu sebesar 30 %.

Adanya perubahan eksternal dan dalam usaha untuk memaksimumkan nilai perusahaan, maka hal tersebut secara finansial dapat mempengaruhi kelayakan proyek dalam rangka restrukturisasi hutang PT. SBN, terutama melalui mekanisme perubahan tingkat bunga pinjaman dan proporsi struktur pembiayaan, sehingga ekspektasì PT. SBN terhadap proyek investasi tersebut harus disesuaikan pula.

Alternatif penyelesaian lain dengan menggunakan penjualan asset (divesilture), cara perhitungannya adalah menggunakan nilai asset yang telah dinilai oleh perusahaan penilai independen, kemudian nilai tersebut dicari nilai likuidasinya. Nilai likuidasi tersebut dianggap sebagai nilai pengembalian ke bank XMl.

Adapun nilai pasar dari hasil penilaian independen tersebut adalah Rp. 100.731.529.788,-. Nilai likuidasinya adalah 75% dari nilai pasar atau sebesar Rp. 75.548.647.341,- yang merupakan nilal NPV-likuidasinya. Perhitungan analisa IRR didapat sebesar -10,65% (minus 10,65%). Hal tebut disebabkan karena dengan modal yang sebesar Rp. 84.550.000.000 hanya dapat dikembalikan sebesar Rp.75.548.647.341,-.

Analisa Sensitivitas dari nilai NPV dengan cara convert debt to equity, dengan melakukan perubahan dan rencana semula pada proporsi struktur pembiayaan anlara modal sendiri dengan pinjaman bank dengan tingkat bunga pinjaman yang tetap (23% per tahun), ternyata NPV terbesar berada pada proporsi struktur pembiayaan dengan modal sendiri sebesar 10 % dan pinjaman bank sebesar 90 %, yaitu dengan nilai sebesar Rp. 137.888.349.692,-.

Adanya perubahan tingkat bunga pinjaman bank terutama pada akhir-akhir ini yakni adalah 28 % per tahun, maka bila rencana restrukturisasi semula jadi dilaksanakan NPV proyek akan menjadi lebih kecil yaitu sebesar hutang sebesar 60 %.

Salah satu komponen yang cukup berpengaruh dalam penghitungan NPV adalah komponen weighted average cost of capital (WACC), yang berfungsi sebagai faktor diskonto. Komponen WACC memiliki karakteristik sebagai berikut:

1) Pada proporsi antara modal sendiri dengan pinjaman bank tetap, maka setiap kenaikan tingkat bunga pinjaman akan menyebabkan kenaikan nilai WACC yang berfungsi sebagai faktor diskonto, sehingga nilai NPV akan semakin rendah.

2) Pada tingkat buriga pinjaman tetap, maka setiap kenaikan modal sendiri pada proporsi struktur pembiayaan akan meningkatkan nilai WACC, yang berarti juga akan memperkecil nilai NPV.

Dengan demikian, setiap kenaikan tingkat bunga pinjaman atau proporsi modal sendiri terhadap pinjaman bank, Secara bersama-sama atau sendiri, akan meningkatkan nilai WACC sebagai faktor diskonto. Namun kenaikan tingkat bunga pinjaman sebesar 1 % akan menyebabkan kenaikan WACC yang lebih kecil dibandingkan kenaikan proporsi modal sendiri sebesar 10 %. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan proporsi modal sendiri terhadap pinjaman bank akan lebih memberatkan, perusahaan dibanding dengan kenaikan tingkat bunga pinjaman.

Berdasarkan hasil perhitungan analisa sensitivitas dan nilai NPV-Restrukturisasi ternyata dari ketiga skenario di atas masih lebih tinggi nilai NPV-nya dibandingkan dengan alternatif penjualan asset (divestment) yang hanya sebesar Rp. 75.548.647.341,-.

Dengan demikian dapat disimpuilcan bahwa alternatif penyelesaian kredit bermasalah studi kasus PT SBN pada Bank XMl dapat menggunakan cara restrukturisasi kredit/hutang dengan metode convert debt to equty dengan hasil kembalian yang tertinggi bagi bank. Dengan direstrukturisasi kredit PT. SBN yang berperan terhadap portofolio kredit sektor properti sebesar 15,49 %, maka apabila dengan membaiknya performance kredit PT. SBN dapat memperbaiki kualitas aktiva produktif Bank XMl sebesar persentase tersebut di atas khususnya di sektor properti dan selanjutnya cadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) Bank XMl menjadi berkurang sebesar pokok kredit PT. SBN yang semula 100 % menjadi hanya sebesar maksimal 5 %. Dengan demikian dapat meningkatkan laba bank XMl di masa mendatang.

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan secara formalitas akta notaris yang didalamnya terdapat dua perbuatan hukum yaitu perjanjian hutang piutang dan pengakuan hutang yang telah dibuat salinannya dalam bentk grosse akta dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab notaris dalam membuat akta perjanjian hutang piutang yang memuat dua perbuatan hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan perjanjian hutang piutang yang memuat dua perbuatan hukum. Bentuk penelitian yang digunakan adalah preskriptif dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen (kepustakaan). Berdasarkan analisis hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Nomor; 61/Pdt.G/PN.Skh, grosse akta untuk akta perjanjian hutang piutang Nomor 6 sebagaimana yang menjadi obyek gugatan di Pengadilan Sukoharjo terdapat klausula pengakuan hutang berupa pernyataan pengakuan hutang dan dalam salinan aktanya terdapat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Esa" adalah tidak cacat hukum karena di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris dan peraturan perundang- undangan lainnya tidak terdapat larangan yang menjelaskan secara rinci mengenai pengakuan hutang yang dijadikan dalam satu akta perjanjian. ......This thesis aims to discover how is the validity formally the notarial deed which contains two legal actions, which are a debt agreement and debt acknowledgement whose copy has been made in a form of a grosse deed and to understand how is the responsibility of a notary in drawing a debt agreement deed containing two legal actions. This research is a normative legal study which is descriptive to obtain a perspective on the implementation of a debt agreement containing two legal actions.The form of research used is prescriptive by using a secondary data source consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection tool used is a document study (library research).Based on the legal analysis on the District Court Decision Number: 61/Pdt.G/PN.Skh, the grossedeed for the debt agreement deed number 6 which becomes the claim object in Sukoharjo Court containing a debt acknowledgement clause which is a debt acknowledgement statement and in its deed copy there are some sections, such as ?For Justice Based on the Sole and Only God?, is not legally defective because in the Civil Code there is no prohibition explaining in details about the debt acknowledgement in the Law Number 30 of the year 2004 on the Regulations of the Notarial Position, which is put into one agreement deed.

Abstrak :
Grosse akta pengakuan hutang bertujuan menjamin kepastian hukum bagi kreditur apabila terjadi wanprestasi oleh debitur. Kekhususan dari grosse akta pengakuan hutang dibandingkan akta lainnya adalah adanya irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” memiliki kekuatan eksekutorial seperti layaknya putusan pengadilan. Kekuatan eksekutorial ini juga dijelaskan pada pasal 224 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal 1 angka 11 dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun sayangnya, Putusan Mahkamah Agung No. 2834K/PDT/2021, hakim tetap mengabsahkan salinan akta pengakuan hutang no 71 tahun 2018 yang tidak memiliki irah-irah tersebut. Selain itu adanya tindakan kreditur yang melakukan sita jaminan yang didasarkan atas salinan tersebut, bahkan dalam akta tersebut juga tidak mencantumkan ketentuan mengenai jaminan. Mengingat bahwa suatu akta pengakuan hutang merupakan pengakuan sepihak dari debitur karena telah berhutang kepada kreditur dalam jumlah tertentu dan tidak boleh mencantumkan persyaratan-persyaratan lain, maka akta ini seharusnya dapat menjadi bias perihal kepastian jumlah hutangnya dikarenakan cicilan dari yang telah dilakukan oleh debitur yang wanprestasi. Kedua masalah inilah yang diangkat dalam tesis ini, antara lain; kekuatan hukum eksekutorial dalam akta pengakuan hutang no 71 tahun 2018 dan kedudukan hukum klausul denda dan bunga dalam akta pengakuan hutang 71 tahun 2018 berdasarkan studi putusan Putusan Mahkamah Agung No. 2834K/PDT/2021. Metode penelitian yang diterapkan dalam tesis ini adalah doktrinal. Hasil penelitian ini adalah tidak adanya kekuatan eksekutorial dalam akta pengakuan hutang tersebut dan pencantuman klausul dan denda yang menjadikan akta pengakuan hutang ini tidak murni dan membuat seolah-olah hanya sebagai surat sanggup atau perjanjian hutang piutang. Adapun saran yang diberikan antara lain pemahaman yang lebih jeli dari hakim terhadap keabsahan suatu surat pengakuan hutang murni dengan melihat faktor formil dan materiil. ......Grosse deed of acknowledgment of Debt aims to guarantee legal certainty for creditors in the event of default by the debtor. The specificity of the deed of acknowledgment of Debt grosse compared to other deeds is that the “For the sake of JUSTICE BASED ON THE ONE ALMIGHTY GOD” has executorial power like a court decision. This executive power is also explained in article 224 of the Herzien Inlandsch Regulation (HIR) and Article 1 point 11 in the Notary Office Law. But unfortunately, the Supreme Court Decision No. 2834K/PDT/2021, the judge still validated the debt acknowledgment deed No. 71 of 2018 which does not have these title. Apart from that, there was an action by the creditor who carried out a confiscation guarantee based on these constraints, even the deed did not provide provisions regarding collateral. Given that a deed of acknowledgment of debt is a unilateral acknowledgment of the debtor because he owes a certain amount to the creditor and cannot include other conditions, this deed should be biased regarding the certainty of the amount of his debt due to installments made by the default debtor. These two issues are raised in this thesis, among others; executorial legal force in the deed of acknowledgment of debt no 71 of 2018 and the legal status of fines and interest clauses in the deed of acknowledgment of debt 71 of 2018 based on the study of the Supreme Court Decision No. 2834K/PDT/2021. The research method applied in this thesis is doctrinal. The results of this study are that there is no executorial power in the debt acknowledgment deed and the inclusion of clauses and fines that make the debt acknowledgment deed impure and make it appear as if it is only a promissory note or receivables agreement. The advice given includes a more observant understanding from the judge on the validity of a pure debt acknowledgment by looking at formal and material factors.