Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang..Akta tersebut dibuat atas dasar permintaan para pihak atau penghadap, tanpa adanya permintaan para pihak, sudah tentu akta tersebut tidak akan dibuat oleh Notaris. Relaas akta adalah akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan para pihak, agar Notaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh pihak berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak, agar tindakan tersebut dibuat atau dituangkan dalam suatu akta Notaris. Dan akta pihak adalah akta yang dibuat dihadapan Notaris atas permintaan para pihak, Notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan Notaris. Karena Notaris adalah Pejabat Umum yang mengemban tugas Negara dalam membuat akta otentik oleh karena itu mutlak diperlukan penghadap dalam pembuatan akta tersebut. Tetapi pada kasus Keputusan Majelis Pengawas Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: 06/B/Mj.PPN/2009 terjadi pembuatan akta tanpa sepengetahuan penghadap dan tidak dihadiri saksi-saksi. Hal tersebut tentunya sangat merugikan penghadap sebagai masyarakat pengguna jasa dan juga dapat mencemarkan nama baik Notaris, begitu pula dengan pemberian salinan akta melalui fax yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam kedua permasalahan diatas sebaiknya Majelis Pengawas tidak hanya menjatuhkan sanksi saja, akan tetapi juga memberikan pembinaan secara efektif agar Notaris tidak melakukan pelanggaran lagi.

---

Notarial deed is an authentic deed made before the Notary according to the form and procedure set forth in the Act. This deed is made on the basis of the request of the parties or appearers, without request of the parties, the deed will not be made by the Notary. Relaas deed is a deed made by the Notary at the request of the parties, in order to record anything related to legal actions or other actions undertaken by both parties, so that such action is made in a notarial deed. Parties deed is a deed made before the Notary at the request of the parties, a Notary is obliged to listen to any statement or testimony of the parties expressed or explained himself by the parties before the Notary, because Notary is a Public Official in making authentic deed, therefore client is absolutely necessary in making the deed. But in the case of the Putusan Majelis Pengawas Pemeriksa Pusat Nomor: 06/B/Mj.PPN/2009 occurred without the knowledge of making the deed and not attended by the witnesses. This is very detrimental to client as a community service user. It can also libelous the Notary, as well as providing a copy of the deed by fax that are not in accordance with the provisions of Notary Law. In both problems above, Supervisor Council not only should impose sanctions, but also provide effective guidance to the Notary."

"Perlawanan pihak ketiga (derden verzet) diajukan kepada Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan putusan tersebut dijalankan. Pihak ketiga yang mengajukan perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi karena adanya keberatan akan hak dan kepentingan pihak ketiga atas hak kebendaan yang menjadi obyek sengketa yang akan dijalankan eksekusinya. Eksekusi dijalankan atas permohonan pihak yang dimenangkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pokok permasalah dalam penulisan ini adalah bagaimana keabsahan perlawanan pihak ketiga yang beritikad baik dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik sebagai ahli waris dalam sengketa jual beli di bawah tangan. Pelawan adalah pihak yang berkepentingan atas bidang tanah yang menjadi sengketa karena merupakan pemegang hak atas tanah tersebut. Sedangkan sebagai ahli waris dari pemilik tanah, Pelawan berhak atas segala tuntutan hukum berkenaan dengan tanah tersebut dan perbuatan hukum jual beli atas tanah tersebut adalah sah menurut peraturan perundang-undangan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris dan preskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa antara kantor Pertanahan dan Badan Pertanahan Nasional, Pengadilan Negeri dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus membuat suatu sistem online atau sejenisnya yang bersifat sistematis dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penguasaan hak atas tanah dan memudahkan masyarakat dalam proses perolehan hak atas tanah sehingga tidak terjadi sengketa dikemudian hari.

---

Resistance Third Party (derden verzet) filed with the District Court had jurisdiction in which enforcement actions are executed. A third party who filed the opposition to the execution because of the objections of their rights and interests of third parties of the right material that became the subject of dispute to be run execution. Execution is executed at the request of the party won by a court verdict was legally binding. Principal problems in this paper is how the validity of third-party opposition of good will and how the legal protection of third parties acting in good faith as an heir to the dispute trading underhands Interested parties are contrarian over the disputed parcels of land as the land rights holders. Whereas as an heir of the landowner. Contrarian has the right to all charges relating to land and legal acts of the land purchase was legal according to laws and regulations. This research uses Normative Juridical as its research methodology system with Explanatory and Prescriptive typology. The results suggest that the Kantor Pertanahan and Badan Pertanahan Nasional, Pengadilan and Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) have to make an online system or something else like that systematic and can provide information to the public regarding the acquisition of land rights and facilitate the public in the process of acquiring rights above the ground so there is no dispute in the future."

"Saat ini tanah bagi masyarakat merupakan harta kekayaan yang memiliki nilai jual yangtinggi karena fungsinya sebagai sumber kehidupan masyarakat, sehingga setiap jengkal tanahdpertahankan hingga akhir hayat. Pembangunan disegala bidang terus dilakukan oleh bangsaIndonesia. Kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah memerlukan tanahsebagai media serta pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi di Indonesia membuattingginya kegiatan peralihan hak atas tanah. Salah satu contoh dari peralihan hak atas tanahadalah melalui Hibah. Yang akan dibicarakan dalam tesis ini adalah mengenai pembuatanakta hibah atas tanah kavling oleh Notaris dan apakah tindakan pembuatan akta hibah atastanah kavling tersebut sudah tepat dilakukan oleh seorang notaris serta bagaimana pendapatpara hakim disemua tingkatan mengenai pembuatan akta hibah ini. Pada dasarnya pembuatanakta hibah ini tidak melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang JabatanNotaris, karena terhadap tanah negara yang belum bersertipikat yang berwenang membuataktanya adalah seorang notaris. Oleh karena itu semua tindakan dan perbuatannya dalampembuatan akta hibah tersebut masih dalam kewenangannya sebagai seorang notaris. Hanyasaja pembuatan akta hibah ini kurang tepat dilakukan terhadap tanah negara karena tanahnegara tidak boleh dialihkan, sehingga untuk pengalihan terhadap tanah kavling lebih tepatmenggunakan akta pemindahan hak dan kuasa.

---

Abstract Currently the land is a property for the people who have a high selling price because of itsfunction as a source of community life, so that every inch of land is maintained until the endof life. Development activities conducted by the government requires the land as a media anda very high population growth in Indonesia to make the high activity the land rights transfer.One example of the transfer the land rights is through a grantof gift. Which will be discussedin this thesis is about the making of a grant deed on the land plots by the Notary and whetherthe act of making a grant deed for the land plots are correct by a notary public and how theopinion of the judges at all levels of the grant deed. Basically this grant deed does not violateby Law Number 30 Year 2004 on the NotaryPosition, because of state land that has not beencertificated, authorized to make the deed is a Notary.Therefore, all acts and deeds in the grantdeed is still in authority as a notary.Just that making it less appropriate grant deed done to theland state because of the land state should not be diverted, so for the transfer of land plots ismore appropriate to use the deed transfer of the rights and power."

"Tesis ini membahas mengenai gugatan yang diajukan oleh Penggugat Dra. Hj.Nunuk Murdiati Sulastomo terhadap Para Tergugat yang terkait dengan adanya pemberhentian Penggugat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang dengan dasar gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum. Dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah memenangkan Pihak Penggugat dengan mendegradasi kedudukan Akta Keputusan Rapat Pembina menjadi batal demi hukum. Tujuan dari pokok permasalahan dalam thesis ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab organ yayasan dan yayasan apabila timbul tuntutan hukum sehubungan dengan pelaksanaan operasional yayasan, mengetahui dan memahami konsekuensi yuridis atas berlakunya keputusan Rapat Pembina, memahami dasar pemikiran rumusan norma dari Pasal 1365 KUH Perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), serta memahami keberlakuan akta notaris sebagai akta otentik yang menjadi obyek dari gugatan. Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

---

This Thesis discusses about the lawsuit filed by Plaintiff Dra. Hj. Nunuk Sulastomo Murdiati against the Defendants associated with the plaintiff's dismissal as Chairman of the Governing Board of the Foundation Harapan Ibu Pondok Pinang on the basis of the lawsuit is against the law. And a verdicts of the Tribunal judges of the District Court of South Jakarta is winning the Plaintiff which degrades the position of the deed of meeting of Trustees be annulled by law. The purpose of the principal problems in this thesis is to determine the responsibility of the organs of the Foundation and the Foundation in legal proceedings arising in connection with the implementation of the operations of the Foundation, knows and understands the consequences of the introduction of the juridical decision meeting of the Builder, understands the formulation of norms of the Civil Code regarding Article 1365 KUH Perdata (Tort), as well as understand the enforceability of an authentic deed as a notary deed which becomes the object of a lawsuit. The research is the research by using the juridical normative approach."

"ABSTRAKNotaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan oleh undang-undang untukmenjalankan sebagian kekuasaan Negara untuk membuat akta mengenai semuaperbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umumatau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu aktaautentik untuk dijadikan sebagai alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatanpembuktian yang sempurna. Oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugasjabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada Peraturan Jabatanjuga harus taat pada Kode Etik Profesi serta harus bertanggungjawab terhadapmasyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi maupun terhadap Negara. Namun,pada kenyataannya adapula notaris yang mengabaikan Peraturan Jabatan danKode Etik Profesi sehingga menimbulkan problematika hukum. Problematika inidapat muncul pada saat notaris membuat akta yang memberikan keuntungankepada saksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanapertanggung jawaban notaris atas pembuatan akta notaris yang memberikankeuntungan kepada saksi dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yangtimbul atas pembuatan akta notaris yang memberikan keuntungan kepada saksi.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian inimenyatakan bahwa pertanggung jawaban notaris atas pembuatan akta notaris yangmemberikan keuntungan kepada saksi adalah pertanggung jawaban secara hukumdan secara moral, sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan adalah akta tersebutdiancam dengan kebatalan.

---

ABSTRACTNotary is a public official who is authorized by law to run most of the power ofthe State to make a deed of all acts, agreements and determination required bygeneral rule or by the concerned desired to be expressed in the authentic deed toserve as written evidence have perfect proof strength. Therefore, the notary in hisduties as a public official, in addition to be subject to the Position Rules must alsoobey the Code of Professional Ethics and must be accountable to the communitiesit serves, professional organizations and the State. However, in reality there arealso notary who ignore Position Rules and Code of Professional Ethics, givingrise to problems of law. These problems can arise when the notary make a deedthat gives the advantage to the witness. The purpose of this study was todetermine how accountability of notary for making notarial deed on which givesthe advantage to the witnesses and to determine how the legal consequences of anotarial deed that gives the advantage to the witness. The method used is anormative juridical. The results of this study stated that the liability of a notary ona notary deed that gives the advantage to the witness is legally and morally, whilethe legal consequences arising is threatened by the nullification of the deed."

"This research focuses on a notarial certificate defined as an authentic document which is legally formulated by a public official who is authorized to do so at therespective location. Its objective is to learn the possibility of annulling this authentic document and to learn its post-position if it is annullable. To generate the research findings, juridical-normative method-reviewing the legal basis, synchronized law, comparative law, and history of law-is applied. The data in this research was collected through literature study and it was then qualitatively analyzed. The findings suggest that a notarial certificate legally binds all parties stated in it and its weight of evidence is not only absolute but also under legal protection. Therefore, it is unchengeable by anyone. However, when this certificate is submitted to the court as evidence, the judge assigned for the case has the authority to issue a verdict on this document.Keywords : Notarial certificate, Cancellation, Judge"

"Penetapan wasiat yang dibuat oleh Notaris berdasarkan kehendak pewaris memiliki batasan-batasan terhadap ahli waris mutlak yang ditentukan secara undang-undang tidak boleh terlanggar haknya. Hal ini ditetapkan dalam Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini adalah 1 Bagaimana akibat hukum atas isi akta wasiat yang dibuat oleh Notaris FM yang tidak sesuai dengan ketentuan Legitieme Portie hukum waris perdata di Indonesia? 2 Bagaimana pelaksanaan pembagian waris terhadap isi akta wasiat nomor 103 yang dibuat oleh Notaris FM dikaitkan dengan subjek dan objek waris di dalam negeri dan luar negeri? Penulisan Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis-Normatif, penelitian kepustakaan mengenai Akta Wasiat Nomor 103 yang dibuat oleh Notaris FM berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta diperkuat dengan hasil kepustakaan yang berasal dari narasumber dengan wawancara. Akta wasiat yang diteliti tersebut tidak sesuai dengan legitieme portie dan memberikan 2 dua akibat hukum, yaitu: apabila ahli waris ab instestato LP tidak menyetujui atas isi wasiat itu, mereka dapat menutuntut ke Pengadilan Negeri. Apabila ahli waris ab intestato LP tersebut menyetujui isi wasiat itu, wasiat itu dapat dilaksanakan. Pelaksanaan wasiat tersebut dilakukan dengan pembagian atas harta peninggalan di Wilayah Republik Indonesia kepada ahli waris Warga Negara Indonesia dan atas harta peninggalan di luar Wilayah Republik Indonesia kepada ahli waris Warga Negara Asing secara proposional sesuai bagiannya.Kata Kunci: Notaris, Akta Wasiat, Pewarisan, Pewaris dan Ahli Waris, Legitimasi Portie, Subjek dan Objek Waris, Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing.

---

In determination of will made by the Notary based on the will of the heir has the limitations of Ab Intestato Legitimacy Portie heirs which their rights shall not be violated. This is stipulated in Article 913 of the Civil Code. The issues discussed in this thesis are 1 How the legal consequences of the contents of the will made by Notary FM which is not in accordance with Legitimacy Portie in Indonesian Civil Code 2 How the implementation of division of inheritance to the contents of the will number 103 made by Notary FM relating to the subjects and objects of inheritance within the country and abroad This thesis writing uses the Juridical Normative law research method, a library research on Wills Number 103 Made by Notary FM based on the Civil Code, and also reinforced with the results of the literature from interview with intervieweers. The investigated of this deed of will does not conform to the legitimacy portie and gives 2 two legal consequences if the Ab Intestato Legitimacy Portie heirs does not agree on the content of the will, they can claim to the District Court. But if Ab Intestato Legitimacy Portie heirs agrees on the contents of the will, the will can be executed. The execution of the will shall be made by the division of the estates of Republic of Indonesia for Indonesian Citizens heirs and to the estates outside Territory of the Republic of Indonesia for Foreigners heirs as much as their propotional portion.Keywords Notary, Deed of Will, Heirs, Inheritance, Heirs, Legitimacy Portie, Subjects and Objects Of Inheritance, Citizens, Foreigners."

"Dalam membuat suatu perjanjian, seharusnya pihak yang ada dalam perjanjian tersebut adalah pihak yang benar-benar melakukan perikatan atau kuasanya. Hal ini sangan berkaitan dengan tanggung jawab masing-masing pihak yang berada dalam perjanjian apabila perjanjian tersebut dilaksanakan. Dalam tesis ini, kasus terjadi dimana seseorang dijebak untuk membayarkan utang orang lain yang tidak ia ketahui adanya, dengan menggunakan identitasnya sebagai identitas palsu. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dan dianalisa dengan metode kualitatif.Hasil dari penelitian ini adalah putusan batal demi hukum oleh hakim terhadap Akta Pengakuan Hutang serta Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam kasus ini sudahlah tepat karena sejak awal tidak ada perikatan sehingga melanggar pasal 1320 KUHPerdata. Selain itu Notaris/PPAT meskipun dibebani tanggungjawab secara hukum perdata, sebenarnya juga dapat dibebani tanggung jawab secara administratif juga dengan pengenaan sanksi dalam UUJN maupun dalam kode etik profesi.

---

In making an Agreement, the party on the agreement should be the party that really does the engagement or its proxy. This is very related to the responsibilities of each party in the agreement if the agreement is being implemented. In this thesis, a case occurs where someone is framed to pay someone elses debt that he doesnt know exists, using his identity as a forged identity. This research is normative juridical research with a descriptive-analytical research type and analyzed with qualitative methods.The result of this research is that the verdict is null and void by the judge regarding the Deed of Recognition of Debt and the Deed of Granting of Guarantee For Encumbrance in this case because it was right since there was no agreement so that it violated Article 1320 of the Civil Code. Besides, the Notary/PPAT, although burdened with civil legal responsibility, can also be burdened with administrative responsibilities related to UUJN, and also from its professional ethics code."

"Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap Salinan Akta yang dikeluarkan berdasarkan Minuta Akta. Notaris dalam menjalankan jabatannya yang antara lain berwenang untuk membuat akta autentik, harus mematuhi apa yang diatur dalam undang-undang bahwa Notaris dalam membuat Minuta Akta wajib mengeluarkan Salinan Akta yang berisikan Salinan kata demi kata dari seluruh akta. Kelalaian Notaris dalam menjalankan kewenangannya tersebut akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah akibat hukum terhadap salinan akta perjanjian kredit yang dikeluarkan tidak sesuai dengan Minuta Akta Notaris pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Jkt-Sel; dan pertanggungjawaban hukum terhadap Notaris yang lalai dalam menjalankan jabatannya pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Jkt-Sel. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa akibat hukum dari Salinan Akta yang dikeluarkan tidak sesuai dengan Minuta Akta ialah akta tesebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan, karena kekuatan pembuktiannya ada pada Asli Akta yaitu Minuta Akta, namun jika terjadi suatu permasalahan di kemudian hari atas Salinan Akta tersebut Notaris dapat dimintakan pertanggung Jawaban Hukumnya. Sementara pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada Notaris adalah pertanggungjawaban secara administratif, dan secara Hukum Perdata sebagai Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan adanya kerugian yang diderita oleh Pihak tertentu.

---

This research takes up issue regarding the responsibility of Public Notary to Copy of Deed which issued not based on Minute of Deed.  Public Notary has authorities to issuing authentic deed, which should regulate based on Indonesian Law that stated Notary’s. for making the minutes of deed, it is obligatory to issue a copy of the deed which contains a word-for-word copy. The notary's negligence in carrying out his authority will cause problems in the future. The problem raised in this study is the legal consequences of the copy of the credit agreement deed that was issued not in accordance with the Minuta of the Notary Deed in the South Jakarta District Court Decision Number 20/Pdt.G/2017/PN Jkt- Sel; and legal responsibility for Notaries who are negligent in carrying out their positions in the Decision of the South Jakarta District Court Number 20/Pdt.G/2017/PN Jkt- Sel. To answer this problem, normative juridical research methods are used. The data analysis was carried out qualitatively. The results of the study found that in the legal consequences of the Copies of Deeds issued that are not in accordance with the Minutes of the Deed are that the deed is degraded to Private Deed, because the strength of the proof is in the Original Deed, namely the Minutes of the Deed, but if there is a problem in the future regarding the Copy of the Deed, the Notary can be held accountable the law. Meanwhile, the liability that can be asked of the Notary is administrative responsibility, and in Civil Law as an unlawful act due to losses suffered by certain parties."

"Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban notaris dalam hal penghadap membawa surat dan dokumen palsu saat datang menghadap notaris untuk dibuatkan suatu akta autentik. Dikarenakan seiring berkembangnya zaman, terdapat akta autentik yang dibuat oleh notaris tersangkut masalah hukum dikemudian hari yang disebabkan oleh para penghadap membawa surat dan dokumen palsu, sehingga dalam hal ini membuat akta autentik tersebut mengandung cacat hukum. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian adalah agar memperoleh kepastian hukum atas pertanggungjawaban notaris dilihat dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan prinsip kehati-hatian dalam akta autentik yang mengandung cacat hukum sebagaimana ditemukan dalam Putusan Nomor 116 Pid.B/ 2019/ Pn.Bpp. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan kasus. Adapun analisis data sekunder dilakukan secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa akta kuasa menjual yang dibuat oleh Notaris Benny G. Patartua sebagaimana dalam putusan pengadilan yang digunakan untuk bahan analisis penelitian, kurang menerapkan prinsip kehati-hatiannya saat menjalankan jabatannya sesuai dengan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh karena itu jika salah satu pihak dalam akta kuasa menjual tersebut merasa dirugikan, maka dapat mengajukan Pengadilan Negeri untuk permohonan pembatalan akta. Selanjutnya, agar terhindar dari permasalahan hukum di kemudian hari, salah satunya notaris dapat melakukan pengambilan dokumentasi pada saat penandatanganan minuta akta. Dengan demikian jika notaris tersangkut permasalahan hukum, maka notaris tersebut dapat menggunakan  dokumentasi pada saat penandatanganan minuta akta sebagai bukti bahwa notaris tidak ikut turut serta dalam melanggar hukum.

---

This research discusses regarding notary responsibility in the event where the appearer brings fake letter(s) and document(s) when appearing before the notary for the purpose of requesting to draw up a deed. Following the era development, there are cases where an authentic deed made before a notary is involved within a legal issue in the future, because the appearer brings fake letter(s) or document(s), thus causing such authentic deed to contain a legal disability. The issue discussed within this research is to obtain legal certainty over the notary responsibility viewed from laws and regulations such as the Law on Notary Profession, Indonesian Civil Code, Indonesian Criminal Code and prudent principle within an authentic deed containing a legal disability as found within Verdict Number 116 Pid.B/ 2019/ Pn.Bpp. This juridical normative research uses the statute and case approach. Whereas the secondary data analysis is conducted qualitatively. From the result of research, it can be understood that the deed on power of attorney to sell drawn up by Notary Benny G. Patartua as can be found within the court verdict which is used as the research analysis material, lacks in applying the prudent principle when conducting his profession as stipulated within article 16 paragraph (1) of the Notary Profession Law. Therefore, one of the parties within the deed on power of attorney to sell feels prejudiced, and is allowed to submit a cancellation of deed request to the District Court. Further, in order to avoid legal issues in the future, the notary may conduct among others, documentation during the signing of the minutes. By conducting as such, if the notary faces a legal issue, the notary may utilize such documentation during the minutes signing process as an evidence that the notary does not conspire in violating the law. "