Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPutusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam rangka penyelesaian sengketa konsumen akan menimbulkan pihak yang kalah dan menang. Pengajuan upaya keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan oleh pihak yang kalah ke Pengadilan Negeri. Penelitian ini membahas mengenai dasar hukum pengajuan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2006. Penulisan penelitian ini menggunakan metode kepustakaan serta ditunjang dengan wawancara dan bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2006 tidak membatasi dasar hukum pengajuan upaya keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ke Pengadilan Negeri. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam rangka penyelesaian sengketa konsumen akan menimbulkan pihak yang kalah dan menang. Pengajuan upaya keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan oleh pihak yang kalah ke Pengadilan Negeri. Penelitian ini membahas mengenai dasar hukum pengajuan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2006. Penulisan penelitian ini menggunakan metode kepustakaan serta ditunjang dengan wawancara dan bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2006 tidak membatasi dasar hukum pengajuan upaya keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ke Pengadilan Negeri.

---

ABSTRACTThe decision issued by Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) in order to resolve disputes between consumer and business entity will probably lead to disappointment for parties who lose. Objection submission of BPSK decision may be filed by the losing party to the district court. This research discussed legal basis of objection submission of BPSK decision to district court and consideration of the judge in deciding be based on PERMA Nomor 1 Tahun 2006. This research used juridical normative analytical methods in writing; library research and supported by interviews. The results of this research showed that PERMA Nomor 1 Tahun 2006 don?t limit the legal basis of the objection submission of BPSK decision to district court."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis penentuan kompetensi relatif pengadilan negeri dalam mengadili permohonan praperadilan. KUHAP beserta peraturan turunan dan perluasannya terkait dengan praperadilan, baik di dalam peraturan pemerintah, PERMA, serta dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan KUHAP tidak mengatur mengenai kompetensi relatif pengadilan negeri dalam mengadili permohonan praperadilan. Tiadanya suatu kriteria yang dapat menjadi pedoman untuk menentukan kompetensi relatif dari pengadilan negeri dalam mengadili permohonan praperadilan menyebabkan timbulnya perbedaan pendapat dalam menentukannya. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis- normatif yang bertujuan untuk menganalisis mengenai kesesuaian antara paradigma hukum, asas-asas, dan dasar falsafah hukum positif dengan realitanya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa penentuan kompetensi relatif permohonan praperadilan berdasarkan pada ruang lingkup kewenangan dan tujuan dari lembaga praperadilan sebagai bentuk pengawasan horizontal terhadap tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam tahap pemeriksaan pendahuluan, sehingga penentuan kompetensi relatif ini berdasarkan pada tempat penyidik dan penuntut umum melakukan kewenangannya yang termasuk dalam ruang lingkup objek pemeriksaan praperadilan. Penulis menyarankan dalam penelitian ini kepada Mahkamah Agung untuk mengeluarkan produk hukum berupa Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA mengenai acara pemeriksaan praperadilan, khususnya terkait dengan pengaturan kompetensi relatif pengadilan negeri dalam mengadili permohonan praperadilan. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan adanya kepastian hukum dalam menentukan kompetensi relatif pengadilan negeri dalam mengadili permohonan praperadilan.

---

This thesis aims to analyze the determination of the relative competence of district courts in adjudicating pretrial applications. KUHAP and its derivative and extended regulations related to pretrial, both in government regulations, PERMA, as well as in the Constitutional Court Decision related to KUHAP does not regulate the relative competence of district courts in adjudicating pretrial applications. The absence any criterion that can serve as a guide for to determine the relative competence of district courts in adjudicating pretrial applications has led to differences of opinion in determining them. This thesis uses a juridical-normative research method that aims to analyze the suitability of the legal paradigm, principles, and philosophical foundations of positive law with reality. Based on the research that has been done, the author conclude that the determination of the relative competence of pretrial applications must be based on the scope of authority and objectives of the pretrial institution as a form of horizontal supervision of the actions of investigators and public prosecutors in the preliminary examination stage, so that the determination of relative competence is based on the location of the investigator and the public prosecutor exercises his authority which is included in the scope of the object of pretrial examination. The author suggests in this study to the Supreme Court to issue a legal product in the form of a Supreme Court Regulation or PERMA regarding pretrial examination procedures, particularly related to the regulation of the relative competence of district courts in adjudicating pretrial applications. It aims to create legal certainty in determining the relative competence of district courts in adjudicating pretrial applications."

"Bias putusan pengadilan yang terjadi di Indonesia dari waktu ke waktu terus terjadi, fungsi hukum tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Pelaku kejahatan seringkali dijatuhkan hukuman secara tidak proposional. Seharusnya dalam pemberian hukuman pada pelaku tindak kejahatan tidak perlu memandang status mereka, karena adanya asas persamaan di hadapan hukum yang berlaku sehingga tidak menimbulkan adanya disparitas yang terjadi dalam pemberian hukuman. Pemberian hukuman bagi pelaku kejahatan dianggap oleh masyarakat sebagai pelaksanaan keadilan harus mampu memenuhi unsur-unsur seperti mengutamakan hak dan kewajiban dari masyarakat, menjunjung tinggi nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat, dapat menghasilkan kemanfaatan dari proses penegakan hukumnya. Penelitian ini mengangkat isu bias yang terjadi pada putusan pengadilan yang bersifat hukum tetap di Indonesia untuk di telaah dalam perspektif kriminologi. Utamanya bagaimana diskrepansi keputusan pengadilan berdasarkan posisi sosial dalam relasi kuasa. Tesis ini menggunakan teori un-equal justice dalam sosiologi hukum yang menjadi bagian dari kriminologi, konstruksi realitas kejahatan dan teori keadilan untuk menganalisis kedua belas putusan pengadilan yang dikombinasikan dengan konsep-konsep sosiologi hukum untuk menafsirkan kembali perbandingan pemberian hukuman yang akan dimunculkan sebagai permasalahan utama dalam tesis ini. Hasil penelitian ini menemukan bahwa bias keputusan pengadilan terjadi karena kecenderungan penegak hukum dipengaruhi oleh adanya posisi sosial dan relasi kuasa, metode analisis perbandingan direpresentasikan melalui perbandingan data antara putusan pada kasus kelompok elit dengan kasus kelompok marjinal di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis data putusan pada penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat berkontribusi untuk para penegak hukum agar dapat lebih adil, serius dan mampu bersifat netral dalam memutus tanpa dipengaruhi oleh adanya posisi sosial dan relasi kuasa sehingga hukum pada penerapannya tetap mampu menjaga keseimbangan atau proporsionalitas dan jauh lebih memperhatikan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat karena hukum berfungsi sebagai kontrol sosial yang juga memberikan makna bahwa hukum harus mencerminkan serta mampu menerapkan keadilan sosial secara merata di Indonesia.

---

Biased verdict of district court that occur in Indonesia from time to time continue to happen, leading to the law no longer functioning as it should. Criminals are often punished disproportionately. When punishing criminals, it should not depend on their status. Equality before the law ensures fairness in sentencing and prevents disparities in punishment. Punishment imposed is seen by society as a way to achieve justice and should prioritize the rights and responsibilities of society, upholding social values that are important involves expecting public benefit when taking law enforcement action. This research raises the issue of bias in permanent verdict of district court in Indonesia, to be studied from a criminology perspective. The main thing is how discrepancies in verdict of district court are based on social position in power relations. This thesis utilizes the theory of unequal justice in legal sociology, a branch of criminology, along with the construction reality of crime and the theory of justice. It analyzes twelve verdict of district court by combining them with legal sociology concepts to represented the comparison of sentences, which will be the main focus of this thesis. The results of this research found that bias in verdict of district court due to the tendency of law enforcers to be influenced by social position and power relations. The comparative analysis method involves comparing data between decisions in cases of elite groups and cases of marginalized groups in Indonesia. Based on the analysis of decision data in this research, the author aims for this study to help law enforcement officials become fair, impartial, and unbiased in decision-making, free from social influences like power dynamics. This, in turn, ensures that the law maintains balance and fairness in its application. It is crucial to prioritize justice within society, as the law serves as a form of social control, emphasizing the importance of implementing social justice consistently throughout Indonesia."

"Sistem peradilan elektronik dengan E-Court diterapkan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) untuk meningkatkan penyelesaian perkara perdata. Pada tahap awal di tahun 2019, E-Court diterapkan pada pengadilan percontohan, termasuk di 6 pengadilan negeri. Dalam tahap uji coba diamati hasil E-Court belum maksimalnya pemanfaatan untuk menangani perkara, peningkatan penyelesaian perkara dan penggunaan aplikasi oleh advokat. Pada tahun 2020, E-Court diterapkan secara wajib ke seluruh pengadilan di Indonesia, termasuk di 382 pengadilan negeri. Adanya ketidaksesuaian (gap) harapan dengan hasil sistem peradilan dengan E-Court pada tahap uji coba menyebabkan perlunya sebuah evaluasi terhadap E-Court setelah sistem ini diterapkan ke seluruh pengadilan. Pada penelitian ini, evaluasi dilakukan dengan survei ke para pengguna E-Court dari kalangan hakim, panitera, dan advokat, berdasarkan kerangka Model Kesuksesan Sistem Informasi Delone-McLean, yang terdiri dari kualitas sistem (system quality), kualitas informasi (information quality), kualitas layanan (service quality), kepuasan pengguna (user satisfication), dan manfaat (net benefit) serta ditambahkan variabel tambahan nilai keadilan (E-Justice value). Berdasarkan hasil penelitian didapatkan setelah penerapan ke seluruh pengadilan, para pengguna menilai bahwa penerapan E-Court berhasil mengurangi biaya perkara, serta memudahkan akses pada proses peradilan dan data perkara, namun, belum sepenuhnya meningkatkan produktivitas penanganan perkara dan produktivitas aparat pengadilan. Variabel persepsi kesuksesan E-Justice value dan net benefit memiliki pengaruh signifikan satu sama lain, serta variabel information quality memiliki perngaruh signifikan pada E-Justice value. Selain itu juga diamati bahwa advokat memiliki persepsi kesuksesan E-Court yang lebih rendah dari para aparat peradilan.

---

Electronic court system using E-Court application is implemented by the Supreme Court of Indonesia (MA RI) to improve civil cases processing. For the first stage, in 2019 several courts were selected as pilot project, including district courts in 6 regions. During this trial period, it was observed that E-Court usage was less than optimal in case handling, case completion and usage by advocates. In 2020, the system is mandated to be used in all courts in Indonesia, including 382 district courts. The presence of gap between target and result during trial period created a necessity for an evaluation of E-Court after the system is implemented nationally. In this research, evaluation is done by using survey to gather perception of success among judges, registrars and advocates as users of the E-Court system, according to DeLone-McLean Information System success model, that consists of the following categories: system quality, information quality, service quality, user satisfaction, net benefit, with the addition of value gained by using electronic court system (E-Justice value). According to the result of this research, it is found that users perceive E-Court as successful in lowering litigation cost, improving access to judicial process and case information, yet not entirely successful in improving case handling and increasing court productivity. Variables of success perception in E-Justice value and net benefit are found to highly correlate with each other, while information quality is found to highly influence E-Justice value success perception. Furthermore, advocates have lower perception of E-Court’s success compared to court officials."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai permohonan penetapan ahli waris tanpa adanya sengketa. Setiap lembaga negara memiliki kewenangan dan batasan yang diatur secara jelas dalam peraturan yang mendasari dibentuknya lembaga tersebut dalam sistem pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Begitupun bagi lembaga kenotariatan dan lembaga peradilan, memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan tidak melampaui kewenangan yang telah diberikan guna mencapai kepastian hukum. Dalam hukum waris, walaupun masih terjadi pruralisme hukum dalam pelaksanaan pembagian waris, namun tetap ada pemisahan yang telah diatur secara jelas berkaitan dengan kewenangan masing-masing lembaga dalam proses pembagian waris khususnya mengenai penetapan pembagian waris sehingga pelaksanaan pembagian waris harus dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan menganalisis data sekunder melalui metode kualitatif serta tipe penelitian deskriptif analitis. Kesimpulan penelitian ini menunjukan bahwa notaris memiliki kewenangan hak mewaris atasketurunan dari golongan tionghoa dan eropa dan dalam hal penetapan hak mewaris, notaris wajib berpedoman pada KUH Perdata sebagai pedoman pembagian waris. Surat keterangan mewaris merupakan kesepakatan pembagian waris oleh para ahli waris yang di tuangkan kedalam surat keterangan hak mewaris yang dibuat dihadapan notaris dengan disertai dengan pendapat hukum notaris. Dalam kasus waris, tidaklah tepat diajukan sebagai suatu permohonan sepihak. Untuk mengajukan persoalan waris ke pengadilan sebaiknya diajukan dalam bentuk gugatan sehingga pengadilan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan. Sedangkan dalam hal permohonan diajukan secara sepihak, maka pengadilan hanya memiliki kewenangandalam membubuhkan legalisasi atas pernyataan waris.

---

ABSTRACTThis study discusses the application for the determination of heirs without any dispute. Each state institution has authority and limits that are clearly regulated in the regulations that underlie the establishment of these institutions in government systems and community services. Likewise for notary institutions and judiciary institutions, have the authority to carry out their respective duties by not exceeding the authority that has been given in order to achieve legal certainty. In inheritance law, although legal pruralism still occurs in the implementation of inheritance distribution, there is still a clearly regulated separation relating to the authority of each institution in the process of inheritance distribution, especially regarding the determination of inheritance distribution so that the implementation of inheritance must be carried out by the competent institution to that. To answer this problem normative juridical legal research methods are used through literature study and analyzing secondary data through qualitative methods and analytical descriptive research types. The conclusion of this study shows that the notary has inheritance authority over descendants from Chinese and European groups and in the case ofdetermining inheritance rights, the notary is obliged to refer to the Civil Code as a guideline for the distribution of inheritance. Inheritance certificate is an agreement on the distribution of heirs by the heirs which is poured into a certificate of inheritance made before the notary accompanied by a notary's legal opinion. In the case of inheritance, it is not appropriate to submit it as a one-sided request. To submit an issue of inheritance to court, it should be submitted in the form of a lawsuit so that the court has the authority to issue a decision. Whereas if the application is submitted unilaterally, the court only has the authority to affix the legalization of the statement of inheritance."