Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu masalah lingkungan Sosial yang dihadapi oleh PTFI ialah bagaimana memindahkan masyarakat Amungme dari Kampung Waa yang letaknya hanya 8 Km dari Kota Tambang Tembagapura ke Desa Harapan Kwamki Lama dan Masyarakat Kamoro Subsuku Nawaripi dari Kampung Kali Kopi ke Desa Nayaro, Kecamatan Mimika Baru, untuk menghindari kemungkinan terjadinya dampak negatif akibat pengelolaan PTFI.Depsos, Depnakertrans, dan Pemda Papua bekerjasama dengan PTFI untuk memindahkan masyarakat Amungme dan Kamoro dari lokasi lama ke lokasi pemukiman yang baru dengan tujuan, di samping menghindari kemungkinan terjadinya bahaya, agar mereka dekat dengan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi sehingga dapat melepaskan kebiasaan ladang berpindah, berburu, meramu, dan bergantung pada kemurahan alam dan berpenghasilan menetap. Dengan demikian ada perbaikan mutu kehidupan yang lebih layak bagi kemanusiaan. Namun sayangnya harapan itu tidak terwujud pada masyarakat Amungme, karena Bapak Kepala Suku Tuarek Natkime beserta para pengikutnya sejak awal tidak ikut pindah ke lokasi yang baru. Hal ini disebabkan karena menurut kepercayaan orang Amungme daerah kawasan tengah sampai kawasan pantai adalah kawasan yang terlarang, daerah pamali, tidak boleh dilihat oleh anak-anaknya karena di kawasan inilah terdapat alat kelamin vital Ibu Amungme, yang selalu menyusui dan memberi mereka kehidupan. Daerah ini enak untuk dilihat karena panoramanya yang indah tetapi tidak untuk dihuni, hanyalah tempat untuk cari makan. Bila melanggar maka resikonya adalah mara bahaya, sakit malaria, dan berbagai macam penyakit panu, kurap, kadas, sipilis, aids, dan lainnya. Yang pindahpun bertahan selama bantuan Pemerintah dan PTFI masih mengalir. Setelah terhenti, sebagian lagi kena penyakit malaria dan mati, sebagian lagi karena takut kena konfrontasi antara TNI dan Gerakan OPM pada tahun 1977, mereka semua melarikan diri ke lokasi lama. Kemudian hanya sebagian kecil kurang lebih 12 KK yang kembali ke pemukiman baru pada tahun 1980.Memang disadari bahwa pemindahan masyarakat dari kawasan pegunungan ke kawasan tengah atau pesisir pantai membutuhkan daya adaptasi di lingkungan yang baru, apalagi secara budaya daerah ini dianggap sebagai daerah terlarang (pamali). Perbedaan iklim, jenis lahan pertanian, lingkungan alam dan sosial menjadi hambatan.Melalui penelitian ini ingin diketahui:1. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sikap penduduk masyarakat Amungme dan Kamoro yang berkaitan dengan upaya pemukiman kembali.2. Pola adaptasi di lokasi yang baru.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola adaptasi tersebut.Sasaran penelitian adalah masyarakat Amungme dan Kamoro yang berada di lokasi lama maupun yang baru.Dalam penelitian ini diajukan dua hipotesis yaitu:1. Keterikatan kepada leluhur, tingkat pendidikan, usia, dan penghasilan tidak berpengaruh terhadap pola adaptasi, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Amungme dan Kamoro dalam menghadapi perubahan lingkungannya.2. Kegiatan PTFI tidak ada pengaruhnya terhadap perubahan kelima fungsi sosial lingkungan hidupnya dan penyesuaian diri masyarakat Amungme dan Kamoro.Yang menjadi responden penelitian ini adalah para Kepala Suku, Tokoh Adat, Tokoh Pemerintah, Tokoh Agama, dan pimpinan LSM baik yang ada di lokasi lama maupun lokasi yang baru sebanyak 84 orang.Data diperoleh melalui wawancara berstruktur, menggunakan kuesioner, wawancara mendalam melalui tokoh-tokoh: Kepala Suku, Tokoh Adat, Tokoh Pemerintah, Tokoh Agama, dan pimpinan LSM yang ada di lokasi lama dan lokasi yang baru serta pengamatan di lapangan. Data sekunder di peroleh dari DSRID PTFI, dan berbagai lembaga Pemerintah di Kabupaten Mimika, Propinsi Papua.Sikap dan pola adaptasi masyarakat Amungme dan Kamoro terhadap upaya pemukiman kembali dianalisis dengan membandingkan keteguhan melaksanakan upacara adat, pendidikan, usia (tua/muda), dan tingkat penghasilan di pemukiman lama dan baru.Pola adaptasi masyarakat juga dianalisis ada-tidaknya kegiatan PTFI yang telah menimbulkan dampak lingkungan yang pada gilirannya mendorong masyarakat Amungme dan Kamoro untuk menyesuaikan diri kembali terhadap perubahan ke lima fungsi sosial lingkungan hidupnya.Analisis ini dilakukan dengan menggunakan jawaban para responden terhadap dua sampel yang tidak berhubungan (independent). Hasil yang diperoleh penelitian ini adalah:1. Yang berpengaruh terhadap pembentukan sikap warga Amungme dan Kamoro terhadap upaya pemukiman kembali di Desa Harapan Kwamki Lama dan Desa Nayaro, ialah:a, keterikatan yang cukup kuat terhadap leluhur yang ditunjukkan dalam pelaksanaan upacara-upacara adat. Para kepala keluarga yang kembali terbukti secara signifikan lebih terikat kepada leluhur.b. pendidikan formal kepala keluarga terbukti ikut mempengaruhi sikap mereka terhadap pemukiman kembali; Artinya kepala keluarga yang pernah menikmati pendidikan formal (walau hanya sampai kelas III SD) cenderung menerima upaya pemukiman kembali dan menetap di lokasi baru.2. Adaptasi warga Amungme dan Kamoro di Kwamki Lama dan Desa Nayaro lebih cepat terjadi pada aspek sosial ekonomi dari pada budaya kebersihan lingkungan. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh:a. perubahan pola pertanian dari pola subsistem ke tingkat produksi untuk pasar, perubahan pola pemanfaatan waktu luang dengan mencari penghasilan tambahan. Dengan demikian pendapatan rata-rata perkapita warga Amungme dan Kamoro di Desa Kwamki Lama dan di Desa Nayaro mengalami peningkatan hampir 75% di bandingkan dengan warga Amungme di lokasi lama.b. perubahan makanan pokok sudah terjadi pada warga masyarakat Amungme dan Kamoro dengan menganggap nasi adalah makanan pokok ideal. Walau pun dalam kenyataan sebagian besar masih memakan umbi-umbian, karena keterbatasan keadaan ekonomi.c. perubahan bentuk rumah, dapat dilihat dari rumah yang direnovasi menjadi rumah permanen, artinya mereka sudah meninggalkan bentuk rumah bulat dan panggung (inokep) dari lokasi lama.d. budaya kebersihan lingkungan di lokasi baru belum di terima. Hal ini ditunjukkan oleh kebiasaan yang masih membudaya pada masyarakat Amungme dan Kamoro di lokasi baru yaitu membuang hajat tidak di MCK.3. Pelaksanaan upacara-upacara ritual oleh warga Amungme dan Kamoro dapat di kelompokkan atas dua kategori yaitu:a. upacara yang masih sering dilakukan yaitu upacara "Perang", "Perdamaian", "Pembayaran Kerugian Perang", "meminta kesuburan ", "kesejahteraan , "Kekayaan ", "Ibodewin ", dan "Hai". Kemudian "Kaware, Heni Tarapao, Ofo Tarapao, Ti: Tarapao, Nato Tarapao, Yamae Tarapao dari masyarakat Kamoro. Sikap terhadap pelaksanaan upacara tersebut dipengaruhi oleh faktor pendidikan, usia dan penghasilan.Mereka yang berusia lanjut dan berpenghasilan lebih baik, memiliki kecenderungan untuk tetap mempertahankan tradisi upacara. Dalam hal ini terlihat bahwa upacara-upacara tersebut mempunyai fungsi sosial di samping fungsi sarana "penghubung" dengan leluhur, selain sebagai media pertemuan antar kerabat, baik yang ada di Waa maupun Kwamki Lama dan Nayaro.b. upacara yang sudah mulai ditinggalkan yaitu upacara perang, pembayaran kerugian perang, ibodewin dan Hai pada masyarakat Amungme dan upacara kaware, rumah bujang, Heni Tarapao, Ofo Tarapao, Tu Tarapao, Nato Tarapao, Yamae Tarapao dari masyarakat Kamoro.Upacara-upacara perang, perdamaian, pembayaran kerugian perang, ibode win dan hal pada masyarakat Amungme sudah mulai ditinggalkan karena tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Sedangkan pada masyarakat Kamoro lainnya seperti rumah bujang dilarang oleh Belanda dan sudah hilang secara total, dan Heni Tarapao, Qfo Tarapao, Tu Tarapao, Nato Tarapao, Yamae Tarapao mulai hilang karena tambelo yang biasanya dipergunakan dalam upacara adat ini mulai punah akibat pencemaran air limbah oleh PTFI.Di sisi lain upacara ini sudah mulai ditinggalkan karena sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan sosial ekonomi, pendidikan formal, faktor usia, dan penghasilan warga Amungme dan Kamoro di lokasi yang baru. Artinya para kepala keluarga yang pernah menikmati pendidikan formal, berusia muda, dan penghasilan lebih baik mempunyai kecenderungan meninggalkan tradisi tersebut.Sebagai pengakuan hak ulayatnya jumlah dana rekognisi yang di alokasikan adalah dana 1% untuk 7 suku dan dana perwalian sebesar 500 ribu dollar Amerika setiap tahun selama 25 tahun diberikan kepada suku Amungme (masyarakat di kawasan pegunungan). Sedangkan Suku Kamoro atas alih fungsi lahan 5000 hektar dusun sagu, tempat berburu, sungai sebagai tempat cari ikan, (kehilangan sungai, sampan, dan sagu) diberikan dana Rekognisi sebesar 25 Juta dollar Amerika selama 5 tahun yaitu mulai tahun 1998 - 2003 nanti. Walau pun mendapat pengakuan hak ulayat masyarakat adat namun masih dipermainkan oleh pihak ketiga. Sedangkan kerugian yang diderita tak ada bandingannya dengan nilai uang sebesar itu sehingga tak dapat menutupi segala kerugian yang dideritanya akibat pengelolaan PTFI. Kalau ada bandingan jika disediakan Dana Abadi bagi masyarakat yang terkena dampak secara langsung untuk sekian generasi yang akan datang.Implikasi Penelitian1. Di lokasi yang baru (Di Desa Harapan Kwamki Lama maupun di Desa Nayaro) warga Amungme dan Kamoro merasa diri "tidak aman" akibat pelayanan di segala sendi kehidupan yang mereka peroleh terutama perlakuan dari aparat keamanan di PTFI maupun operasi DOM dari TNI dan POLRI, dan Pemerintah. Untuk itu perlu ada usaha untuk menghilangkan kesan ini demi suksesnya upaya pemukiman kembali oleh PTFI, Depsos, Depnakertrans, dan Pemda Papua.2. Membiarkan warga Amungme tetap di lokasi lama, mengingat mereka lebih memiliki falsafah kearifan lingkungan, dengan menganggap alam bagaikan seorang Ibu yang memberi makan, dan menyusui mereka setiap saat tanpa kenal lelah.3. Untuk menghindari perusakan lingkungan, mereka perlu dibekali pengetahuan tentang kebiasaan bertani secara menetap, berladang dengan Cara terrasering, memakai pupuk alam, bibit unggul, dan penghijauan kembali lahan-lahan yang pemah diolah.4. PTFI telah memberikan program REKOGNISI untuk menjamin keberhasilan penduduk setempat memelihara, meningkatkan kesejahteraan, dan kemampuan penduduk untuk mengembangkan pola-pola adaptasi (Strategic Behavior). Perubahan pada fungsi lingkungan yang drastis menuntut pengembangan strategic behavior maupun adaptive behavior secara perorangan maupun kolektif dengan mengembangkan ketrampilan dan keahlian kerja di luar sektor tradisional.

---

Environmental Changes Within The PT. Freeport Indonesia Mining Area (Studi of Adaptation Amungme community resettlement to Harapan Kwamki Lama regency and Kamoro community resettlement to Nayaro regency, District Mimika, Papua Province)The expansion of wasteland environmental sosial issues changes and disturbance of the PTFI is how to Amungme community resettlement at Kwamki Lama villages and Kamoro community resettlement at Nayaro villages in the middleland probably antisipation changes impact from PTFI operation area. This is an important issue in environmental problem management.

Depsos, Depnakertrans, and Governor Papua Province joint with PTFI for Amungme and Kamoro community resettlement a new location in middleland Kwamki Lama and Nayaro. Purpose is antisipation to probably pra accident near the central economic development, and the lost of semi nomads community from the highlands to the middleland which changes their way of living as nomade communities into permanent settlers. It is hoped, that as middleland settlers they would changes their method of slash and burn of into modern agriculture, and central economic development. In reality, Mr. Tuarek Natkime, Kepala Suku Amungme and several community people to choose to the still live in Waa village, because their believed one place (Danau Wanagon) is holy place and middle place until lowland place is bad place, many of them went back to their, former settlement during the first phase of the government's resettlement program, because they could not adapt their way of life to the new environmental conditions at the New location. Differences in climate, conditions of farmsland and social environment make it hard for them to adapt their way in the new settlement.

Their considerat resettlement community from highland to middleland, theirs need adaptation in the new environment, because culture community people this place is bad condition area.

This research was held with several objectives:

1. Factors that influence the attitude of the resettled community to wards the settlements project.

2. The adaptation patterns in their new location 3, Factors that influence the adaptation patterns

Respondents were chosen numbering of 80 family heads, from the Amungme 40 family heads and 40 family heads from Kamoro. Primary data for this research were obtained by questionaires, next to depth interviews with the community leaders as Kepala Suku, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Government, and LSM in both locations. Secondary data were obtained from the OSTRID, PTFI, LEMASA, LEMASKO, District Mimika, and Papua Provincial Government Publications.

Research hypothesis that were tested in this research, were:

1. The bond between the resettled population and their ancestors, the level of formal education, age, and income factor not influence on the adaptation pattern, social, economic, and culture to the Amungme and Kamoro community in to face in the changes environment.

2. The activity PTFI operations have not grown environmental impact to motivate community some time to adapt to the changes social environment function.

The member's attittude of both Amungme and Kamoro communities to wards the resettlement program were analyzed by comparing the upper Amungme and Kamoro community with the middle Amungme and Kamoro community in consistency of performing their traditional rites, level of educations and age. Analysis were made by The Sign Tests Statistics, with two independent samples.

Research findings

1. Positive influence as factor in attittude formation for decision to resettle at Kwamki Lama and Nayaro:

a) Strong bond between respondents and their ancestors was the primar influencing factor for the community member to return to their old settlement.

b) Family Head's formal education has a strong correlation with decision to resettle. There were tendencies, that the family's head who went to the primary school could receive the resettlement program and therefor moved to Kwamki Lama and Nayaro

2. Adaptation of the middle Amungme dan Kamoro community was faster in socio-economic aspects than in cultural aspects especially at the environmental hygiene.

These findings were concluded from:

a) The average per capita incomes were higher 75% for the middle Amungme and Kamoro community much than the average incomes for the upper Amungme and Kamoro community 50%. Income was raised by changing agricultural technology from subsistence practices to the market production approach. Their spare time was also used more effectively used by doing labour jobs at the local market outside the Waa and Kali Kopi villages.

b) Change also happened at their staple food composition. The middle Amungme and Kamoro community had chosen rice as their main staple food, instead of sweetpotatoes, cassava and taro. Only lack of money, forced members of the Amungme and Kamoro community to choose non-rice as their main staple food.

c) Changes also took place at their house's construction form. The middle Amungme and Kamoro community has expanded their rowhouses, rather than restored into their traditional houses.

d) The habit to make cleanliness as part of their way of life was still not accepted. The middle Amungme and Kamoro community still did not use the latrines.

3. Performance of traditional rites can be categorized into two classes:

a) Traditional rites are still performed as usual, such as: "war", "peace", "paying to loss war", "to request to propose richness", "successful", "riches", "Ibodewin", "Hai", from Amungme community and "Kaware, Heni Tarapao, Ofo Tarapao, Tu Tarapao, Nato Tarapao, Yamae Tarapao from Kamoro community. Age and Income of family heads had stronger correlation with attitude in performing those rites than level of education.

b). Old age and better income in the Amungme and Kamoro Community were strong reasons for following those rites. These rites have social and spiritual meaning for them apart from fuel filling social functions of social; gathering meeting the upper Community relations.

c) Abandoned traditional rites, such as "war ceremony, repaid war ceremony, ibodewin, dan Hai" from Amungme community and "kware, rumah bujang, Heni Tarapao, Ofo Tarapao, Tu Tarapao, Nato Tarapao, Yamae Tarapao" from Kamoro community., because these rites were not compatible with the new way of life as a result of the resettlement program, and not relevant with the present. The missing mollusca Tambelo to begin exterminated the impact from PTFI operation.

Level of education, age and income have strong association with attittude in performing the "war ceremony, repaid war ceremony, ibodewin, dan Hai" and "kaware, rumah bujang, Heni Tarapao, Ofo Tarapao, Tu Tarapao, Nato Tarapao, Yamae Tarapao" rites. Young family's heads have stronger tendencies in abandoning the "ceremonys" rite.

Research Implications

1. The middleland Amungme and Kamoro Community at Kwamki Lama and Nayaro, felt that they belong into the category of "underprivileged", because of the less attention given to them, compared to other ethnic group of the same village. Thus, the village officials need to change their attittude in this respect, to ensure success of the resettlement program.

2. The allocated land to the original group, was not calculating the high birt rate after resettlement. In this case, a solution must be formed to solve the land problem to ensure economic progress of the resettlement program. It is also hoped, that the Upper Amungme community would become attracted to be resettled at Waa village.

3. Another option is to let care the Upper Amungme and Kamoro community live at Kwamki Lama and Nayaro into new function such as managers of the forest ecosystem. To ensure that the environment won't be harmed, the Government can educate them with proper knowledge in agricultural methods.

4. Recognitive have to supported from the Freeport Indonesia company but cannot be abble to succesfully community in increase their living such as calculate from Government, FTFI Company, NGO's, without develop strategic behavior from community. Because drastis changes to environmental function to demand individual although collective developing strategic behavior and adaptive behavior with developing skill, and training programme the another traditional sector."

"ABSTRAKBangsa Indonesia memulai bisnis pengelolaan kawasan industri. Sejak tahun 1973. Pertama kali bisnis ini dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Persero Jakarta Industrial Estate Pulogadung disingkat PT.JIEP. Kemudian diikuti oleh BUMN lainnya yang lokasinya menyebar di beberapa daerah di Indonesia seperti Cilacap, Surabaya, Ujung Pandang, Medan , Lampung, Cilegon. Perubahan dan perkembangan sekitar kawasan industri Pulogadung (KIP), menimbulkan permasalahan terhadap harga tanah, malah diikuti dengan sulitnya membuat pengkaplingan. Industri, pemasaran kepada investor mengenai luasnya tanah kavling industri (TKI) yang tidak memadai, dan meningkatnya persaingan baru sejalan dengan adanya Keppres No. 53 tahun 1989. Munculnya pesaing-pesaing baru yang tumbuh begitu cepat dengan permodalan kuat, posisi lokasi cukup strategis, harga TKI cukup murah, pengurusan ijin-ijin cepat dan faktor-faktor lain yang mendasari menurunnya percepatan minat investor untuk melakukan investasinya di KIP. Melakukan penelitian lingkungan internal dan eksternal untuk meneliti lingkungan fisik dan sosial perusahaan dengan menggunakan metoda Proses Hirarki Analisis (PHA) untuk membobot derajat setiap faktor, kemudian menentukan posisi bersaing KIP digunakan General Electric (GE) Matrix. Hasil penelitian ini menunjukkan posisi bersaing KIP ada pada kuadran Selectivity dengan daya tarik Iadustri tinggi. Melihat posisi bersaing, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta tujuan perusahaan dapat ditentukan strategi pengembangan pasar dan secara bertahap perubahan KIP tidak lagi menjadi Kawasan Industri di tengah kota Jakarta Timur, tetapi menjadi Kawasan bisnis elite. Membentuk kota baru harus bermodal besar yang tentunya sulit bagi perusahaan untuk mewujudkannya dengan modal sendiri. Oleh karena itu sebaiknya dirintis dengan mengikut sertakan pemilik industri sebagai pemegang saham menyediakan lahan baru untuk merelokasi industri-industri yang ada sehingga merubah wajah pabrik menjadi bangunan komersial bernilai tinggi."

"Sebagai negara kepulauan terbesar, peranan transportasi laut di indonesia menjadi sangat penting dan vital. Dalam transportasi laut terdapat dua hal pokok yang saling bergantung satu sama lain, yaitu antara sarana (kapal laut) dan prasarana (fasilitas pelabuhan).Pelabuhan sebagai salah satu hal pokok dalam penyelenggaraan transportasi laut memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menunjang perekonomian nasional dan daerah, karena merupakan tempat peralihan antarmoda transportasi darat dan laut.Pelabuhan memiliki fungsi untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, barang dan keselamatan berlayar. salah satu pelabuhan yang tergolong cukup besar di indonesia adalah pelabuhan Tanjung Priok. Sebagai pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri, pelabuhan ini dituntut untuk memberikan pelayanan, utamanya pelayanan bongkar muat kapal yang dapat memuaskan pemilik kapal atau perusahaan pelayaran, beberapa indikdtor pelayanan yang baik adalah kapal tidak harus menunggu berhari-hari untuk mendapatkan pelayanan bongkar muat dan waktu pelayanan bongkar muat yang relatif lehih cepat, terutama di dermaga konvensionl.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif jenis studi kasus, sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data teritung berapa lama kapal harus menunggu dari pelabuhan Tanjung Priok sebelum mendapatkan pelayanan bongkar muat, berapa jumlah antrian kapal di pelabuhan tanjung priok dan berapa lama kapal berada dalam sistem antrian adalah metode analisis sistem antrian. Dengan metode ini pula dapat ditentukan langkah-langkah untuk meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jasa.Hasil analisis data menunjukkan bahwa pelayanan bongkar muat di dermaga konvensional pelabuhan Tanjung Priok dapat dikatakan belum optimal, yaitu dengan rata-rata kedatangan (a.) kapal adalah satu kapal per dua hari dan rata-rata waktu pelayanan nol koma enam ratus tujuh puluh sembilan kapal perhari. dengan kondisi tersebut, kapal harus antri rata-rata selarna dua hari lebih untuk mendapatkan pelayanan.Untuk itu, pelayanan bongkar muat di dermaga konvensional di pelabuhan Tanjung Priok perlu ditingkatkan sehingga kapal tidak harus menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan. hal ini terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan dari pemilik kapal atau perusahaan pelayaran yang mengoperasikan kapal tersebut. semakin lama kapal menunggu maka biaya yang dikeiuarkan semakin besar. biaya tersebut meliputi biaya anak buah kapal (abk), perbekalan, biaya anchorage, biaya tambat dan lain-lain."

"Distrik adalah pembagian wilayah administratif di Provinsi Papua dan Papua Barat, dibawah kabupaten/kota. Istilah distrik menggantikan kecamatan yang sebelumnya digunakan seperti halnya di provinsi-provinsi lain di Indonesia. Penetapan ini adalah menyusul diterapkannya UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua."

"Di negara berkembang penyakit diare merupakan penyebab kematian dan kesakitan pada balita diperkirakan 1,8 juta setiap tahun. Prevalensi diare balita di Indonesia Tahun 2002-2003 terbanyak terdapat di Propinsi Sulawesi Selatan dan di Propinsi Jawa Barat. Sedangkan prevalensi diare pada batita Tahun 2005 terbanyak di Propinsi Sumatera Utara, Nangroe Aceh Darusalam dan Jawa Barat. Berdasarkan pola 10 penyakit terbanyak pasien rawat inap, diare merupakan penyakit terbanyak. l3eberapa hasil penelitian menyatakan bahwa lingkungan merupakan faktor risiko terhadap kejadian diare pada batita. Faktor sanitasi lingkungan terutama sarana air bersih, sarana pembuangan kotoran, sarana pembuangan sampah dan kepadatan human sangat berperan dalam kejadian diare.Penelitian ini merupakan analisis lanjut data Survei Rumah Tangga Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2005. Besar sampel sebanyak 1893 bayi di bawah tiga tahun di Propinsi Jawa Barat. Analisis data yang digunakan adalah analisis multivariabel dengan menggunakan teknik analisis regresi logistik ganda dilakukan dengan pembobotan.Hasil penelitian memperlihatkan kejadian diare pada batita di Propinsi Jawa Barat sebesar 28,5%. Dari analisis multivariabel dengan regresi logistik ganda didapatkan batita dari keluarga dengan sarana pembuangan kotoran yang tidak memenuhi syarat kesehatan berisiko 1,5 kali menderita diare. Sedangkan batita dari keluarga dengan sarana pembuangan sampah yang tidak memenuhi syarat kesehatan berisiko 2 kali menderita diare. Kejadian diare pada batita dari keluarga dengan status ekonomi rendah berisiko 2 kali dibandingkan batita dari keluarga status ekonomi tinggi. Batita dari ibu dengan pengetahuan rendah berisiko 2 kali dibanding batita dari ibu yang berpengetahuan tinggi. Begitu pula dengan kejadian diare pada batita dari ibu yang bersikap kurang balk berisiko 2 kali. Batita Bari ibu yang jarang mencuci tangan dengan sabun sebelum menyuapi anak dan menyediakan makanan, berisiko 2 kali menderita diare.Berdasarkan hasil penelitian, disarankan selain penyediaan sarana sanitasi lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan, masyarakat juga dapat meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Terutama kebiasan mencuci tangan yang merupakan cara yang paling efektif untuk mencegah penyakit diare, karena sebagian besar kuman infeksius penyebab diare ditularkan melalui jalur fecal oral.

---

In developing countries diarrhea is mortality and morbidity cause on infant estimated 1,8 million people per year. Infant diarrhea prevalence in Indonesia year 2002-2003 mostly found in South Celebes Province and West Java Province. While diarrhea prevalence on infant in 2005 mostly found in North Sumatra Province, NAD and West Java. Based on 10 diseases pattern mostly inpatient, diarrhea is the most disease. Some of research result suggested that environment is risk factor toward diarrhea in infant. Environment sanitation factor especially pure water means, waste disposal means, garbage disposal means, and resident density have a very important role in diarrhea cases.This research was further analysis of Basic Human Services Baseline Household Survey in 2005. Samples are infants under three years in 1893 of West Java Province. Data analysis that used is multivariable analysis using multiple logistic regression.Research result shows diarrhea cases on infant in West Java Province is 28,5%. From multivariable analysis with multiple logistic regression found infant from family with waste disposal means that not qualifying health risk is 1,5 times suffering diarrhea. While infant from family with garbage disposal means, that not qualifying health risk is 2 times suffering diarrhea. Diarrhea cases on infant from family with the lower economic status have 2 times risk compared to infant from high economic status. Diarrhea cases on infant from family with low knowledge have 2 times risk compared to infant from high knowledge mother. So also, diarrhea on infant of mother that has bad attitude got 2 times risk. Infant of mother who is rarely wash their hand with soap before feeding their children and providing food has 2 times risk of suffering diarrhea.Based on research result, suggested besides providing environment sanitation means that qualified health requisite, public could also increasing hygiene life behavior and healthy. Especially washing hand behavior that is the most effective ways in preventing diarrhea, because most of infectious germ that cause diarrhea infecting through fecal oral line."

"Hasil pemilihan gubernur di Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan ternyata menimbulkan konflik politik. Hal ini terjadi karena pelaksanaan pencalonan dan pemilihan dianggap tidak sesuai dengan aspirasi politik sebagian masyarakat Provinsi Bengkulu. Sebagian masyarakat Bengkulu telah menyampaikan aspirasi politiknya baik melalui media massa maupun memberikan masukan langsung kepada fraksi-fraksi yang ada di DPRD, namun apa yang dihasilkan oleh DPRD Provinsi Bengkulu tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh masyarakat. Terhadap fenomena perilaku politik dalam pemilihan kepala daerah tersebut, dilakukan penelitian dengan tujuan mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan Pemilihan Gubemur Provinsi Bengkulu Periode 1999-2004; dan mendeskripsikan masalah-masalah dalam pemilihan Gubernur Bengkulu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan, teknik wawancara dan pengamatan. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka didapat pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut:Pertama, Pelaksanaan pemilihan Gubernur Bengkulu periode 1999-2004 yang berlangsung pada masa perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 meliputi 5 tahapan. Pelaksanaan pemilihan ini tidak demokratis, karena sarat dengan intervensi Pemerintah Pusat, dan netralitas kinerja Panitia Pemilihan yang dibentuk dari unsur-unsur DRPD Provinsi Bengkulu pun layak diragukan. Meskipun pelaksanaan pemilihan Gubernur Provinsi Bengkulu periode 1999-2004 yang oleh sejumlah pihak dinilai menyisahkan sejumlah masalah, namun pemilihan tersebut tampaknya memberi dampak positif terhadap perkembangan demokrasi dalam kehidupan sosial politik masyarakat Provinsi Bengkulu. Kedua, Ketidakpatuhan Fraksi Golkar dan Fraksi PDIP dalarrl pemilihan Gubernur Propinsi Bengkulu periode 1999-2004 terjadi karena adanya masalah kebijakan partai yang tidak konsisten, masalah perbedaan pendapat dan perbedaan kepentingan pada elit politik Iokal Berta ma211ah budaya politik yang timbul dari proses perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah. Ketiga, Dalam proses pemilihan Gubernur Propinsi Bengkulu periode 1999-2004 teridentifikasi adanya masalah money politic. Masalah ini merupakan refleksi perilaku politik di antara sejumlah aktor politik yang mempunyai motivasi dan kepentingan tertentu, dengan mengabaikan kepentingan penyelenggaraan sistem politik yang berorientasi pada kepentingan politik masyarakat."

"Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) selama ini pada kenyataannya mengalami beberapa penyimpangan (distorsi) dari ketentuan perundang-undangan dengan politik oligarkhi dimana kepentingan partai bahkan kepentingan segelintir elit partai sering memanipulasi kepentingan masyarakat. Sementara ketentuan perundang-undangan banyak mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara langsung secara demokratis, luber dan jurdil yang merupakan wujud dari semangat pemerintah untuk menciptakan dan mengembangkan kehidupan demokrasi di tingkat lokal. Salah satu tahap yang cukup penting dalam pelaksanaan pilkada yakni proses rekrutmen bakal calon oleh partai politik. Namun pertanyaan yang muncul adalah ; pertama, sejauhmana partai yang merupakan pintu satu-satunya dalam pengajuan calon telah membuka ruang bagi aspirasi calon dari luar partai. Ketentuan mengharuskan partai membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan melalui mekanisme yang demokratis dan transparan. Kedua, apakah partai politik akan menjamin terlaksananya mekanisme yang demokratis dan transparan, melaksanakan konvensi penjaringan bakal calon yang diumumkan secara luas kepada masyarakat. Ketiga, Sejauhmana partai politik memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat dalam proses penetapan calon. Berdasarkan latar belakang singkat di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul : 'Model Rekrutmen Dalam Penentuan Bakal Calon Kepala Daerah (Studi Kasus Pilkada DKI Jakarta Periode 2007-2012)', dengan tujuan untuk : (a) mengetahui model rekrutmen dalam penentuan bakal calon kepala daerah pada pilkada DKI Jakarta. (b) mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh pada rekrutmen dalam penentuan bakal calon kepala daerah pada pilkada DKI Jakarta. (c) mengetahui dampak rekrutmen bakal calon kepala daerah terhadap ketahanan daerah. Hasil penelitian bahwa dalam proses rekrutmen yang dilaksanakan oleh partai dalam menentukan bakal calon kepala daerah pada Pilkada DKI Jakarta Periode Tahun 2007-2012, secara umum lebih cenderung menerapkan model rekrutmen terbuka dari pada model rekrutmen tertutup. Hal ini karena dalam penjaringan nama bakal calon lebih terbuka kepada umum atau bakal calon berasal dari berbagai kalangan yang bukan kader partai, umumnya melaksanakan proses seleksi yang melibatkan semua unsur partai misalnya melalui konvensi dan lebih memperhatikan kinerja yang dimiliki oleh bakal calon yang meliputi tingkat pendidikan, pengalaman jabatan maupun pengalaman organisasi. Namun demikian belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat misalnya masih terbatasnya akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam menilai track record bakal calon. Disamping itu, masih mempertimbangkan simbol-simbol yang melekat pada calon seperti agama, suku, putra daerah dan faktor latar belakang sosial ekonomi calon. Selanjutnya, faktor-faktor yang berpengaruh dalam rekrutmen bakal calon adalah faktor kinerja calon, faktor dukungan terhadap calon dan faktor ikatan primordial dimana pengaruhnya tergolong kuat dan signifikan. Artinya faktor-faktor tersebut menjadi aspek yang sangat penting bagi partai dalam menetapkan calonnya. Kinerja calon yang meliputi kecakapan yang ditunjang dengan tingkat pendidikan, keahlian, pengalaman dan kepribadian. Disamping kuatnya dukungan dari elemen-elemen masyarakat terhadap calon tertentu. Dan yang terakhir kuatnya sentimen primordial dengan calon dengan tujuan agar dapat meraih suara sebanyak-banyaknya dari masyarakat pemilih.

---

The processes of electing head of region held in many regions in Indonesia recently - in fact - led to some distortion to happen, distortion from regulation with oligarchy politic system where the goals and the needs of society are manipulated by the goals and needs of some political party. On the other hands the regulations that controlling and to establish the election processes to be democratically are the manifestation of government will to create and develop democratic spirit in local scope. A significant phase of the election process is the recruitment process of candidates from some political party. Therefore it led to some questions: Firstly, 'how far is the political party -that leads to the open door of opportunity on proposing its candidates- opening the space for aspirations of other political party's candidates' The regulation says that a political party should open the door of opportunity widely for the personal candidates through transparent and democratic mechanism. Second, 'is there any guarantee from political party upon having transparent and democratic mechanism, and openly to public in doing any selection convention of candidates' Thirdly, 'how far can the political party give any attention to accept society's responses on process of electing candidates' Based upon brief background explanation above, the researcher attempt to do some research entitled 'Recruitment patterns on electing the candidates of head of region (Study on case of Pilkada DKI Jakarta 2007-2012 period)'. The aims are: (a) knowing the recruitment patterns on electing the candidates of head of DKI Jakarta region. (b) Conveying the affecting factors on recruitment towards the electing the candidates of head of DKI Jakarta region. (c) To study the effect of recruitment of candidates on regional scope defense. The results of the research is that in applying recruitment process of electing candidates in DKI Jakarta 2007-2012 period, the system used is the open recruitment. This system is used because in the candidates are more likely come from public and the selection process of candidates is openly to public view. In other words they came from any segment of society and not from any political party directly. The selection process are involving many substantial of every political party, through some conventional and pay attention more on the works performance of candidates such as, educational history, job experience or organizational experience. Yet, still on some segment of the society the candidates do not meet with their expectation, for the limited access of public to track the record of candidates, consideration based on religion, ethnic, and also social-economic background. Next, the factors that affect on the recruitment of candidates are their works performance factor, supporting factors toward candidates, and also primordial bounds factors that are significant and strong. It means that all those factors are important aspects to political party in setting their candidates. The performance works are supported by educational background, skill, experience, personalities of candidates. Supporting factors can be seen from every segment in society support the candidates. The last is the strength of primordial sentiment on candidates to gain vote as many as possible from the public."

"Fokus utama tulisan dititikberatkan pada upaya mengungkap bagaimana awal penemuan nikel di Soroaka, perusahaan yang terlibat dalam proses produksi mengapa nikel menjadi bagian dari sejarah masyarakat Sulawesi Selatan, Tengah dan Tenggara. Selain itu diungkap juga bagaimana industri membawa perubahan pada ekologi wilayah. Sisi historis juga disertakan karena ada relevansi mengingat dalam catatan sejarah , nikel telah menjadi komoditi yang diperebutkan sejak masa kerajaan...."

"kabupaten tertinggal merupakan kabupaten yang masyarakat serta wilayhnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional berdasarkan kategori perekonomian masyarakat, Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur, kemampuan keuangan daerah, aksebilitas, dan karakteristik daerah. pengklasifikasian kabupaten tertinggal tidaklah mudah karena melibatkan variable dan observasi dalam jumlah yang cukup banyak. selain itu diantara variable yang digunakan memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. MARS adalah salah satu metode pengklasifikasian yang mampu menangani data berdimensi tinggi dengan pola data yang tidak diketahui sebelumnya. dari model MARS yang dibangun, terdapat lima variable utama yang berpengaruh terhadap ketertinggalan kabupaten diantaranya adalah pengeluaran konsumsi per kapita, angka harapan hidup, persentase rumah tangga pengguna listrik, rata-rata jarak dari kantor desa/kelurahan ke kantor kabupaten yang membawahi, serta jumlah desa yang memiliki pasar tanpa bangunan permanen. akurasi dari model MARS yang terbentuk sangan tinggi, yakni mencapai 97,83 persen dan dapat dipergunakan untuk melakukan prediksi ketertinggalan kabupaten."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji analisis efektivitas pemberdayaan personel Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur dalam penanganan konflik pilkada di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat bentuk pemberdayaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur. Dalam upaya pengamanan pilkada harus melakukan pemberdayaan sumber daya manusia secara benar dan efektif agar dapat mengantisipasi potensi-pontesi konflik. Pemberdayaan sumber daya manusia merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam suatu manajemen organisasi. Peran manajer atau pimpinan menjadi penting dalam melakukan pemberdayaan sumber daya manusia secara efektif bila mampu memenuhi 6 dimensi yaitu kemampuan, kelancaran, konsultasi, kerja sama, membimbing, dan mendukung. Penelitian ini berbentuk penelitian studi kasus dengan mengunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memfokuskan pada efektivitas pemberdayaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh personel Satuan Brimob Kaltim yang berlokasi di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Teknik analisis data dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan data yang dilakukan pengujian data secara triangulasi, analisis kasus negatif, dan menggunakan bahan refrensi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa belum adanya efektivitas dalam upaya pemberdayaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur bila dilihat dari dimensi kemampuan, kelancaran, konsultasi, kerja sama, membimbing, dan mendukung. Dalam penanganan pengamanan pilkada calon gubernur dan calon wakil gubernur di provinsi Kalimantan Utara juga belum efektif dalam pelaksanaan.

---

This research aims to analyze effectiveness of empowerment East Kalimantan local police Mobile Brigade Corps (BRIMOB) unit in handling conflict of 2015 Election in North Kalimantan Province. This research also intends to look at the form of human resource empowerment done by East Kalimantan Mobile Brigade Corps (BRIMOB) unit. In attempt to have a safe Election, human resource empowerment must be done correctly and effectively in order to anticipating potential conflicts. Human resource empowerment is one of the keys to success in a organizational management. The role of manager or leader becomes important in empowering human resource effectively if able to fulfill 6 dimesions; enabling, facilitating, consultating, collaborating, mentoring, and supporting. This research is conducted in the form of case study using a type of descriptive research with a qualitative approach. This research is focused on effectiveness of the empowerment of East Kalimantan Mobile Brigade Corps (BRIMOB) unit located in East Kalimantan and North Kalimantan. Data for this research is collected by using non-probability sampling with purposive sampling method. This research is analyzed by doing data reduction, data presentation, data conclusions which done by triangulation data testing, analysing negative cases, dan using references. The result of this research concluded that there is no effectiveness yet in empowering human resource done by East Kalimantan Mobile Brigade Corps (BRIMOB) unit if seen from capability, continuity, consultation, cooperation, guiding and supporting dimensions. The implementation of handling Regional Election for Governer and Vice Governor Candidates security is also not effective yet."