Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMuara Angke merupakan suatu kawasan delta Kali Angke di Jakarta Utara yang telah dikembangkan menjadi pusat kegiatan perikanan tradisional yang diharapkan dapat diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup nelayan. Pusat kegiatan perikanan tradisional tersebut menyediakan fasilitas yang antara lain yaitu fasilitas pendaratan ikan, pengolahan ikan, pengeringan ikan, Koperasi, Bank, Pemukiman Nelayan dan lainnya. Para nelayan tersebut dapat membeli rumah dengan cara mencicil.Ada 2 RW yaitu RW 001 dan RW 011. Areal Pemukiman Nelayan Muara Angke di delta kali Angke di daerah pasang surut, yang mengalami banjirpasang. Penghuni terganggu oleh banjir pasang yang masuk ke dalam rumah dan jalan jalan yang tergenang air. Usaha-usaha untuk mengatasi gangguan ini adalah dengan menaikkan ketinggian jalan hampir setiap dua tahun. Hal ini menjadikan ketinggian lantai rumah lebih rendah dari ketinggian muka jalan.Penghuni yang mampu secara ekonomi dapat menaikkan ketinggian lantai rumah dan menaikkan ketinggian atapnya. Tetapi kebanyakan penghuni tidak mampu untuk melakukannya. Mereka hanya dapat menaikkan ketinggian lantai saja dengan puing sehingga ketinggian plafond menjadi rendah. Penghuni yang tidak mampu sama sekali hanya dapat membuat penghalang di muka pintu kurang lebih 3 cm.Anatomi rumah yang meliputi elemen-elemen seperti ketinggian lantai rumah terhadap muka jalan, ketinggian plafond terhadap lantai, luas jendela, luas rumah per orang, nampaknya mempunyai hubungan dengan jumlah penyakit yang diderita penghuninya cukup tinggi: ISPA, diare, kulit. Sebagaimana yang terungkapkan dari laporan PUSKESMAS Pluit tentang kesehatan penghuni Pemukiman Nelayan Muara Angke.Atas dasar keadaan tersebut penulis ingin membuktikan hubungan anatomi rumah dengan penyakit yang diderita penghuninya.Untuk itu dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:(1) Apakah ada hubungan anatomi rumah yang meliputi ketinggian lantai terhadap muka jalan, ketinggian plafond terhadap lantai rumah, luas rumah per orang, luas jendela ruang tidur ke dua, jamban/WC, tempat cuci bahan makanan dan perabot dengan penyakit yang diderita penghuninya (ISPA, diare, kulit, kecacingan).(2) Apakah ada hubungan antara jenis penyakit yang diderita penghuni dengan jenis rumah panggung dan penghuni jenis rumah bukan panggung?Tujuan penelitian ini adalah dibatasi untuk:(1) Mengetahui hubungan anatomi rumah yang meliputi elemen-elemen ketinggian lantai terhadap muka jalan, ketinggian plafond terhadap Iantai rumah, luas rumah per orang, luas jendela ruang tidur ke dua, jamban/WC, tempat cuci bahan makanan dan perabot dengan penyakit yang diderita penghuninya (ISPA, diare, kulit, kecacingan).(2) Mengetahui hubungan jenis penyakit yang diderita penghuni dengan jenis rumah`panggung dan jenis rumah bukan panggung.Penelitian dilakukan pada Pemukiman Nelayan Muara Angke yang mempunyai 2 RW yaitu RW 001 dan RW 011. Pengambilan sampel dilakukan secara acak dengan melihat proporsi penyakit yang diderita penghuni. Pengujian hipotesis menggunakan uji Chi-square (x2) untuk mengetahui hubungan anatomi rumah dengan penyakit yang diderita penghuninya dan untuk mengetahui hubungan penyakit yang diderita penghuni dengan jenis rumah panggung dan jenis rumah bukan panggung.Sari hasil penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:(1) Elemen-elemen anatomi rumah yang mempunyai hubungan dengan penyakit ISPA adalah:(a) ketinggian lantai rumah terhadap muka jalan(b) ketinggian plafond terhadap lantai rumah(c) luas jendela ruang tidur ke dua(d) luas rumah per orang(e) bahan bangunan atap(2) Elemen anatomi rumah yang mempunyai hubungan dengan penyakit diare adalah:- tempat bahan makanan dan perabot(3) Elemen anatomi rumah yang mempunyai hubungan dengan penyakit kulit adalah:- ketinggian lantai rumah terhadap muka jalan(4) Elemen anatomi rumah yang mempunyai hubungan dengan penyakit cacingan adalah:- ketinggian lantai rumah terhadap muka jalan(5) Terdapat hubungan jenis penyakit yang diderita penghuni dengan jenis rumah panggung dan jenis rumah bukan panggung.Meskipun pembangunan pemukiman neiayan Muara Angke telah memberi manfaat pada nelayan namun perlu dipikirkan langkah-langkah penanganan lebih lanjut pada pembangunan pemukiman selanjutnya yang perlu memperhatikan anatomi rumah dan keadaan daerah pemukiman (daerah pasang surut) untuk mencapai derajat kesehatan penghuni yang baik.Elemen anatomi antara lain meliputi ketinggian lantai rumah terhadap muka jalan, ketinggian plafond terhadap lantai rumah, luas rumah per orang, luas jendela, bahan bangunan, jamban/WC, tempat cuci bahan makanan dan perabot.

---

ABSTRACT

Muara Angke is a delta of the Angke River in North Jakarta which has been developed for a traditional fishing centre and it is expected to enhance the quality of life of the fishermen. The traditional fishing centre is furnished, among others, with a landing facility, facilities for processing and drying of the fish, a cooperative association, a bank, housing for the fishermen, etc. The fishermen can buy a house by installments.

There are two community districts, RW 001 and RW 011. The Muara Angke fishermen housing area in the delta of the Angke River is situated in an area which is overflowed during flood tide, although

a wave-breaker has been built. The inhabitants are suffered by water flowing into their houses during flood tide, and roads standing under water. Efforts to overcome this problem by raising the road level almost every two years are very costly. This also has the result that the level of the house floor becomes lower than the level of the road. The inhabitants who do have the means can raise the level of the floor by filling and raising the roof of the house. But most of the inhabitants who do not have the means to do so, they only raise the level of the floor by filling it with debrise. So that, the height of the ceiling is getting lower to the floor. The inhabitants who don't have any means to fill the floor, they only make a small dike of 30 cm at their front doors.

The anatomy of a house, including elements like the level of the floor relative to that of the road, the height of the ceiling relative to the floor level, the window area, the area of the house per inhabitant, the toilets, the washing place for the foodstuffs and kitchen utensils, seem to be related to the high number of diseases cases such as acute infection of the respiratory system, diarrhea, skin and as is revealed by the reports on the health of the inhabitants of the Muara Angke fisherman housing area from the Pluit public health centre (PUSKESMAS).

Writer wishes to investigate whether there is a relationship between the anatomy of a house and the number of diseases of its inhabitants. The problem statement of the research can be formulated as follows:

(1) Does a relationship exist between the anatomy of a house comprising the level of the floor relative to that of the road, the height of the ceiling relative to the floor level, the area of the house per inhabitants, the window area in the second bedroom number two, the toilets, the washing place for the food stuffs and kitchen utensils and the number of diseases such as acute infection of the respiratory system, skin and worm diseases among the inhabitants?

(2) Does a relationship exist between the number of diseases in the houses on poles and the number of diseases in the houses not on poles?

The goal of this research is limited to find out:

(1) The relationship between the anatomy of a house comprising the elements of the level of the floor relative to that of the road, the height of the ceiling, area of the house per person, area of the window in the second bedroom, toilets, washing place for the food stuffs, kitchen-utensils and the number of diseases among the inhabitants (such as acute infection of respiratory system, diarrhea, skin and worm diseases).

(2) The relationship between the number of diseases in the houses on poles and in the houses not on poles.

The research has been carried out on the Muara Angke Fishermen Housing Area with its two community districts, RW 001 and RW 011. Samples area taken randomly, in proportion to the disease number of the inhabitants.

The hypothesis is tested by using the chi-square test, to reveal the relationship between the anatomy of a house and the number of diseases among the inhabitants, while the t-test is used to reveal the difference between the number of diseases in the houses on poles and in houses not on poles.

As the results of this research the following conclusions can be drawn:

(1) Elements of the anatomy of a house which have a relationship with the occurrences of cases of Acute Infection of the Respiratory System:

(a) the level of the floor relative to that of the road

(b) the height of the ceiling relative to the floor level

(c) the window area of the second bedroom

(d) the area of the house per inhabitants

(e) the material of the roof of the house

(2) Elements of the anatomy of a house which have a relationship with the occurrence of cases of diarrhea:

- the washing place for the food stuffs and kitchen utensils

(3) Elements of-the anatomy of a house which have a relationship with the occurrence of cases of skin diseases:

- the level of the floor relative to that of the road

(4) Elements of the anatomy of a house which have a relationship with the occurrence of cases of worm diseases:- the level of the floor relative to that of the road

(5) There is a relationship between the number of occurrences of diseases in the houses on poles and that in the houses not on poles, and there is significant evident that the houses on poles have a higher degree of health of its inhabitants than that of the houses not on poles.

Although the Muara Angke Fishermen Housing Area which has been built is of significant benefit to the fishermen, the action steps for quality improvement in the future development of the fishermen housing area should be planned appropriately taking into consideration the anatomy of a house and the local conditions of the area (exposed to tidal floods) to enhance the degree of health of its inhabitants.

A number of elements of house anatomy especially are as follows: the level of the floor relative to that of the road, the height of the ceiling, area of the house per person, area of the window in the second bedroom, toilets, washing place for the food stuffs and kitchen utensils."

"Air limbah domestik yang mengalir ke media lingkungan tanpa diolah secara aman dapat menjadi sumber pencemaran yang berpotensi menimbulkan kelangkaan air bersih serta berdampak buruk bagi kesehatan dan ekonomi. Upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran ini dapat dilakukan melalui penyediaan fasilitas pengolahan air limbah domestik, namun memerlukan biaya investasi dan O&M cukup besar. Sesuai konsep Polluter-Pays Principle, biaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran harus dialokasikan pada barang atau jasa yang menyebabkan pencemaran dan ditanggung oleh pencemar.Di Indonesia kinerja pengelolaan air limbah masih belum memadai (idle capacity) dan sebagian besar layanan belum mencapai cost recovery dikarenakan masih rendahnya pemanfaatan sistem maupun kesediaan membayar biaya penyambungan ataupun biaya retribusi. Guna menjaga keberlangsungan layanan pengelolaan air limbah domestik di Kota Batam, yang saat ini berada dalam tahap pembangunan SPALD-T di wilayah Batam Kota (tahap 1) dan akan beroperasi dalam waktu dekat, maka masyarakat pelanggan air bersih akan ditagihkan biaya layanan air limbah domestik dalam tagihan pemakaian air bersih sebesar 20%-30% dari biaya air bersih.Kebijakan ini merupakan hal yang baru bagi masyarakat Kota Batam dan untuk dapat mengidentifikasi apakah masyarakat Kota Batam bersedia untuk membayar biaya layanan air limbah domestik tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara persepsi masyarakat yang menyadari bahwa air limbah domestik adalah sumber pencemaran dan selaku pencemar harus membayar sesuai konsep PPP dengan probabilitas kesediaan membayar lebih tinggi atas layanan air limbah domestik di Kota Batam.Studi ini menggunakan data hasil survei persepsi dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Kota Batam tahun 2020 yang bersumber dari BP Batam dengan responden sebanyak 663 rumah tangga pelanggan air bersih di Kota Batam. Metode analisa regresi logistik biner digunakan dan menunjukkan hasil bahwa masyarakat yang menyadari air limbah domestik adalah sumber pencemaran dan memahami konsep selaku pencemar harus membayar memiliki hubungan positif dengan probabilitas kesediaan membayar lebih tinggi atas layanan air limbah domestik. Temuan dari studi ini dapat menjadi salah satu bukti empiris yang dapat digunakan sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan penerapan tarif atau biaya layanan air limbah domestik.......Domestic wastewater that flows into environmental media without being treated safely can be a source of pollution that has the potential to cause scarcity of clean water and have a negative impact on health and the economy. Efforts to prevent and control this pollution can be carried out through the provision of domestic wastewater treatment facilities, which it requires significant investment and O&M costs. In accordance with the Polluter-Pays Principle concept, the cost of preventing and overcoming pollution must be allocated to goods or services that cause pollution and be borne by the polluter. In Indonesia, the performance of wastewater management is still inadequate (idle capacity) and most services have not achieved cost recovery due to the low utilization of the system and the willingness to pay connection fees or retribution fees. In order to maintain the continuity of domestic wastewater management services in Batam City, which is currently in the construction phase of the off-site sewage treatment system in the Batam Kota area (phase 1) and will operate in the near future, clean water customers will be billed for domestic wastewater service fee in the clean water usage bill of 20%-30% of the cost of clean water. This policy is a new thing for the people of Batam City and to be able to identify whether the people of Batam City are willing to pay the cost of domestic wastewater services, this study aims to see the relationship between the perception of the public who realizes that domestic wastewater is a source of pollution and as a polluter must pay according to the PPP concept with a higher probability of willingness to pay for domestic wastewater services in Batam City. This study uses data from the perception survey and the socio-economic conditions of the people of Batam City in 2020 which are sourced from BP Batam with as many as 663 household customers of clean water in Batam City. The binary logistic regression analysis method is used and shows the results that people who are aware that domestic wastewater is a source of pollution and understand the concept that a polluter must pay has a positive relationship with a higher probability of willingness to pay for domestic wastewater services. The findings of this study can be one of the empirical evidence that can be used as input in making policies on the application of tariffs or fees for domestic wastewater services"

"ABSTRAKJumlah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di tingkat global maupun Indonesia masih relatif tinggi dengan porsi terbesar berbentuk kekerasan terhadap istri. Meningkatkan tingkat pendidikan istri dinilai sebagai salah satu cara untuk menekan jumlah KDRT, sekalipun sampai saat ini masih terdapat perdebatan mengenai korelasi tingkat pendidikan wanita terhadap jumlah KDRT. Melalui model teoretis, penelitian ini membuktikan semakin tinggi tingkat pendidikan wanita akan dapat menekan jumlah KDRT. Fokus penelitian empiris diarahkan pada 15 propinsi di Indonesia dalam periode 2006-2013. Hasil estimasi model empiris menemukan tingkat pendidikan wanita berkorelasi negatif dan signifikan dalam menjelaskan jumlah KDRT.

---

ABSTRACT

Number of domestic violence at the global level as well as Indonesia is still relatively high with the largest portion is in the form of violence against wives. Improving wife education level is one way to reduce domestic violence, even though to this day there is still a debate about the correlation between the women level of education and domestic violence. Through theoretical models, this study proves that higher women education level will be able to reduce domestic violence. Focus of empirical research directed at 15 provinces in Indonesia in the period 2006-2013. The estimation results of an empirical model found the level of education of women is negatively correlated and significant in explaining the amount of domestic violence."

"Tesis ini mencoba melihat jetentuan-ketentuan yang terdapat dalan WTO terkait dengan adnya pngecualian-pengevualian yang memperbolehkan suatu negara anggota WTO menyimpang dari aturan yang ada. Indonesia sejak meratifikasi WTO, selain untuk kepentingan nasional juga harus menyelaraskan kebijakan-kebijakan yang ada agar sesuai dengan yang diamanatkan WTO. Pembatasan yang dibuat oleh suatu negara pada prinsipnya tidak diperbolehkan namun perkembangan yang terjadi akibat pengaruh kepentingan internasional sanga mempengaruhi kebijakan yang dibuat untuk kepentingan nasional dengan pertibangan sebagai bentuk dari perlindungan terhadap industri domestik sehingga para regulator harus dituntut untuk membuat kebijakan yang bijaksana yang bertujuan untuk meminimalisir adanya ketidakharmonisan antara kepentingan internasional dengan kepentingan nasional......This thesis attempts to observe the regulations which are stated in WTO dexceptions of WTO's members to cross the regulations. Since ratif Indonesia has to harmonize its regulations to the WTO. Basically, The limitations which are made by a country are not allowed. However, international's nterestse very influencing the policy that is made for national's interest gulators ought to make wise policies which is aimed to minim disharmonization between international's and national's interests."

"Dalam bekerja sebagai pekerja domestik di luar negeri, para perempuan mengalami banyak hambatan dan tantangan. Kekerasan adalah salah satu bentuk tantangan yang harus mereka hadapi pada saat bekerja di luar negeri. Kekerasan yang mereka alami meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi serta bersifat multilapis. Salah satu negara tujuan para perempuan untuk bekerja sebagai pekerja domestik adalah Uni Emirat Arab (UEA). Banyak perempuan yang membayangkan UEA sebagai negeri harapan. Namun kenyataannya jauh berbeda dari apa yang mereka bayangkan.Penelitian ini menggambarkan pengalaman pekerja domestic migrant Indonesia selama bekerja di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA). Dari pengalaman tersebut, terungkap berbagai friksi. Mereka merespon friksi tersebut dengan melakukan resistensi yang bentuknya everyday forms of resistance ataupun yang open defiance/ public confrontation. Penelitian ini juga menggambarkan respon para pekerja domestik migran terhadap pandangan masyarakat UEA terhadap diri mereka.Segala pelabelan yang dilekatkan pada pekerja domestik migran Indonesia secara tidak langsung juga melabel masyarakat Indonesia secara umum. Para pekerja domestik merasa sakit hati atas segala pelabelan yang dilekatkan kepada mereka. Generalisasi umum yang dilakukan masyarakat UEA dirasa tidak adil karena tidak semua pekerja domestik seperti itu.Penelitian ini dilakukan di Abu Dhabi Uni Emirat Arab (UEA) selama bulan Mei-Juni 2010. Fokus penelitian adalah para pekerja domestik migran yang melarikan diri di penampungan KBRI Abu Dhabi. FGD, wawancara dan observasi adalah bentuk metode pengumpulan data.

---

In working as migrant domestic workers, women faced a lot of obstacles and challenges. Violence is one form of challenge they have to face in working abroad. The violence they suffer are in the forms of physical, psychological, sexual and economic and these violence are multi-layered. One of the destination country is United Arab Emirates (UAE). Many women imagined UAE as a land of hope. But the reality is far for what they imagined.This research described the experiences of Indonesian Domestic Workers working in Abu Dhabi, United Arab Emirates (UEA). Those experiences revealed frictions. They then responded to those friction by resisting in the form of everyday forms of resistance or open defiance/ public confrontation. This research also described the responses of the Indonesian Domestic Workers on the stereotype put to them by the UAE society.The stereotypes put on Indonesian domestic workers have an indirect effect also to the whole Indonesian society. The Indonesian domestic workers themselves were hurt by these stereotypes. They consider it unfair because not all Indonesia domestic workers are like that.This research was conducted in Abu Dhabi, United Arab Emirates (UAE) in May-June 2010. The focus of this research is the Indonesian domestic workers staying in the Indonesian Embassy?s Shelter. Focus Group Discussion (FGD), interview and observation are the forms of data collecting."

"Karakteristik perkara KDRT (domestic violence) mempunyai kekhususan dibandingkan dengan bentuk-bentuk lain dari kekerasan terhadap perempuan oleh karena adanya hubungan antara korban dan pelaku. Tesis ini membahas perlindungan hukum terhadap korban KDRT yang diberikan oleh penegak hukum khususnya Kepolisian yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban perempuan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada tahap penyidikan di Kepolisian dan apakah delik aduan dalam beberapa pasal UU PKDRT tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap korban KDRT serta bagaimana kebijakan penegak hukum khususnya penyidik Polri pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan rumah tangga yang merupakan delik aduan. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Polresta Padang, dimana warga Kota Padang didominasi suku Minangkabau yang menganut budaya matrilineal. Budaya ini mempunyai pandangan tersendiri terhadap perempuan yakni perempuan berada di posisi yang terhormat. Hasil penelitian ini bahwa perlindungan hukum diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya delik aduan apabila korban mengadukan perkaranya ke penegak hukum. Delik aduan pada UU PKDRT membatasi peran penegak hukum dalam menindaklanjuti perkara kekerasan dalam rumah tangga. Hingga penelitian ini selesai, pihak Polresta Padang tidak pernah memberikan perlindungan khusus kepada korban KDRT. Selanjutnya dengan adanya delik aduan pada UU PKDRT menjadi dasar bagi penyidik Unit PPA Polresta Padang untuk membuat kebijakan untuk menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan mediasi yang mendamaikan antara pihak korban dan pelaku. ......Domestic violence characteristic having specialty as compared to other forms of violences to female because of mark sense relationships among victim and violence agent. This thesis work through law protection that gave by law enforcer in particular police force which is managed in Act (Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga/ UU PKDRT). To the effect this research is to be know jurisdiction protection form to female victim on investigation phase at police force and if crime of complaint in a few section that UU PKDRT represent jurisdiction protection form to female victim and how enforcer policy sentences notably Police investigator on investigation phase in solution act domestic violence that represent crime of complaint. This research utilize normatif's method. Research location that is chosen is Polresta Padang, where is Kota Padang dominated by Minangkabau's tribe that follow matrilineal's culture. This culture have view aloning to female. Female is at esquire position. This research result that jurisdictional protection to be given unto domestic violence victim in particular crime of complaint if victim tells on its matter to jurisdictional enforcer. Crime of complaint on UU PKDRT draws the line enforcer role sentence in follow up domestic violence. Until this research finish, Polresta Padang never give special protection to domestic violence victim. Hereafter by mark sense crime of complaint on UU PKDRT gives opportunity for investigator in this case PPA Polresta's Unit investigator Padang to make policy to solve domestic violence matter with mediasi."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mendorong keterlibatan UMKM dalam pengadaan publik di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknis analisis metode ilustratif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah secara umum dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan alternatif dan aktif. Pendekatan aktif dilakukan melalui peluncuran platform pengadaan khusus UMKM yaitu e-Order DKI Jakarta dan Bela Pengadaan LKPP. Upaya pendekatan aktif ini dilakukan untuk mengatasi kendala yang menjadi penghambat UMKM mengikuti pengadaan publik yaitu terkait proses pembayaran yang lama dan keterbatasan akses. Selanjutnya, pendekatan alternatif dilakukan melalui hadirnya Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa untuk menjamin keterlibatan UMKM dalam pengadaan, Program Jakpreneur Jakarta dan peran KADIN DKI Jakarta dalam memberikan pelatihan dan program bantuan pembiayaan bagi UMKM. Kedua upaya tersebut dilakukan untuk mengatasi kelemahan internal UMKM yang menjadi penghambat seperti perizinan, keterbatasan modal, rendahnya literasi perbankan dan teknologi informasi. Selain itu, LKPP juga berupaya melakukan pendekatan alternatif melalui kegiatan pengawasan ke daerah-daerah untuk mendorong Pemerintah Daerah belanja lebih banyak produk dalam negeri khususnya UMKM.......This study aims to identify and analyze the Government's efforts to improve MSME involvement in public procurement, particularly in DKI Jakarta Province. This study uses qualitative research methods with illustrative analysis techniques. The result of this study indicates that the Government's efforts are generally through two approaches, i.e., an alternative and an active approach. An active approach implements through the launch of a particular procurement platform for MSMEs, namely the DKI Jakarta e-Order and LKPP Bela Pengadaan. This active approach to overcoming an inhibitor factor to MSME in joining public procurement related to long payment processes and limited access. Furthermore, an alternative approach implements through the presence of Presidential Decree 16 of 2018 concerning the procurement of goods and services to ensure the involvement of MSMEs in public procurement, the Jakarta Jakpreneur Program, and the DKI Jakarta KADIN role in providing training and financing assistance programs. That two programs for MSMEs to overcome MSMEs' internal weaknesses, i.e., capital, lack of knowledge and technology, resources, and licensing. Also, LKPP seeks to take an alternative approach by monitoring activities in the regions to encourage local governments to spend more on domestic products, especially MSMEs."

"Keluarga dan Iingkungan tempat tinggal merupakan suatu wadah utama bagi berlangsungnya siklus kehidupan seorang manusia, Ia memberikan pengamh yang kuat. dalam proses pertumbuhan sisi-sisi fisik, kognitif maupun psikologis seseorang.Lingkungn tempat tinggal yang baik adalah yang dapat mengakomodasi kebutuhan pada tiap-tiap masa secara optimal, sehingga perkembangan pada seluruh sisi manusia tersebut dapat berlangsung secara balk dan seimbang pula. Masa anak-anak (childhood) merupakan salah satu dari beberapa tahapan dalam siklus kehidupan. Ia menjadi istimewa bagi lingkungan tempat tinggal karena pada masa tersebutlah seorang manusia umumnya banyak menghabiskan waktunya di sana selain di sekolah.Sudah sejauh mana lingkungan tempat tinggal -dalam hal ini perumahan formal (Studi kasus: rumah sederhana Perumnas)- mengakomodir kebutuhan ruang bagi anak menjadi pertanyaan yang penting berkaitan dengan siklus hidup seorang manusia."

"Tingginya tindak kejahatan yang terjadi di lingkungan perumahan di Amerika Serikat, mendorong Oscar Newman mencetuskan teori Defensible Space. Teori ini mengemukakan bahwa beberapa faktor yang dibentuk oleh aspek fisik lingkungan, dapat mendorong penghuni untuk melakukan kontrol dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan. Untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor tersebut dapat mencegah tindak kejahatan, penulis menggunakan studi literatur. Sedangkan untuk mencari sejauh mana peran faktor-faktor tersebut dalam mencegah tindak kejahatan, dilakukan pengamatan. Pembahasan terhadap studi kasus menggunakan pendekatan psikologi lingkungan. Hasil yang didapat adalah bahwa tindak kejahatan terjadi pada daerah yang tidak memiliki faktor-faktor pembentuk defensible space secara lengkap, sehingga disimpulkan bahwa faktor-faktor tersebut berperan besar dalam mencegah tindak kejahatan, dan bekerja secara bersama-sama dalam membentuk lingkungan hunian yang aman."