Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pada November 2022, negara anggota ASEAN-5 menandatangani Memorandum of Understanding Advancing Regional Payment Connectivity yang menandakan terjadinya inisiatif pembentukan sistem pembayaran antar wilayah yang terintegrasi, salah satunya berbentuk sistem pembayaran berbasis QR-Code. Kesepakatan dan inisiatif ini menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas integrasi sistem pembayaran dan bagaimana keberadaan kedaulatan negara, sehingga terdapat dua masalah yang akan dianalisis yaitu bagaimana inisiatif Regional Payment Connectivity ASEAN-5 menurut perspektif hukum perdagangan internasional dan bagaimana konsep penggunaan teknologi QRIS dalam integrasi pembayaran regional ASEAN. Kedua permasalahan tersebut akan dianalisis menggunakan metode penelitian notmatif karena objek yang diteliti merupakan norma hukum mengenai pengaturan regional payment connectivity dengan mengacu pada hukum perdagangan internasional. Adapun jenis pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalah diatas adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian dan analisis yang dilakukan menujukkan bahwa Memorandum of Understanding Advanced Regional Payment Connectivity merupakan upaya mencapai integrasi ASEAN yang sebagaimana tertuang dalam ASEAN Leaders’ Declaration on Advancing Regional Payment Connectivity and Promoting Local Currency Transaction pada dan Joint Statement of the 10th ASEAN Finance Minsters’ and Central Bank Governors’ Meeting (AFMGM) dengan ketentuan yang diatur dalam AFIF dan ATiSA untuk meningkatkan integrasi dan efisiensi sistem pembayaran, mempercepat pelaksanaan pasar tunggal ASEAN, dan meningkatkan kekuatan ekonomi regional di mata dunia. Perwujudan kedaulatan dalam sistem pembayaran berstandar QRIS terdapat pada pada konversi mata uang yang dapat langsung ditransaksikan tanpa perlunya mata uang ketiga sehingga biaya yang dibutuhkan untuk pemrosesan transaksi menjadi rendah dan negara dapat menguasai sepenuhnya sistem pembayarannya sehingga dapat mendorong penguatan juga kedaulatan mata uang negara. Selain itu pengelolaan sepenuhnya terhadap skema transaksi, biaya transaksi, perizinan atas lembaga keuangan, hingga fungsi pengelolaan National Merchant Repository. Pengelolaan National Merchant Repository di dalam negeri mencerminkan kedaulatan negara atas keamanan transaksi dan teknologi QRIS karena penatausahaan dan pengolahan data dilakukan didalam negeri. ......In November 2022, ASEAN-5 member countries signed a Memorandum of Understanding Advancing Regional Payment Connectivity which indicates an initiative to form an integrated inter-regional payment system, one of which is in the form of a QR-Code-based payment system. These agreements and initiatives raise questions regarding the legality of payment system integration and how the existence of state sovereignty, there are two issues that will be analyzed, namely how the ASEAN-5 Regional Payment Connectivity initiative is from the perspective of international trade law and how is the concept of using QRIS technology in ASEAN regional payment integration. Both of these problems will be analyzed using a normative research method because the object under study is a legal norm concerning regional payment connectivity arrangements regarding international trade law. The type of approach used to analyze the problems above is a normative juridical approach. The results of the research and analysis show that the Memorandum of Understanding Advanced Regional Payment Connectivity is an effort to achieve ASEAN integration as stated in the ASEAN Leaders' Declaration on Advancing Regional Payment Connectivity and Promoting Local Currency Transaction and the Joint Statement of the 10th ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors' Meeting (AFMGM) with the provisions stipulated in AFIF and ATiSA to increase payment system integration and efficiency, accelerate the implementation of the ASEAN single market, and increase regional economic strength in the eyes of the world. The embodiment of sovereignty in the QRIS standard payment system is in currency conversion which can be directly transacted without the need for a third currency so that the costs required for processing transactions are low and the state can fully control the payment system so that it can also encourage the strengthening of the sovereignty of the state's currency. Apart from that, full management of transaction schemes, transaction fees, licensing of financial institutions, as well as the management function of the National Merchant Repository. Domestic management of the National Merchant Repository reflects state sovereignty over transaction security and QRIS technology because data administration and processing are carried out within the country.

Abstrak :
Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA merupakan integrasi ekonomi untuk menciptakan ekonomi ASEAN yang stabil dan memiliki daya saing tinggi, yang didalamnya terdapat arus barang, jasa, investasi, dan aliran modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang adil, serta pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi. Thesis ini menganalisis kesiapan birokrasi Kabupaten Karawang dalam pengimplementasian MEA ditinjau dari kerangka 7S McKinsey: style, skill, systems, structure, staff, strategy, dan shared values. Penelitian mengacu pada paradigma kualitatif dan postpositivism, dimana pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara mendalam. Pemerintah Kabupaten Karawang belum memiliki kesiapan birokrasi yang ideal dalam pengimplementasian kebijakan MEA karena 1 belum ada visi yang secara khusus menggambarkan tujuan Kabupaten Karawang dalam memanfaatkan MEA, 2 belum optimalnya pemenuhan sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, 3 belum optimalnya komitmen dari para stakeholders dalam pengimplementasi-an MEA, dan 4 belum optimalnya perumusan kebijakan maupun regulasi yang terintegrasi dengan seluruh stakeholders. Pengimplementasian MEA di Kabupaten Karawang dapat dimulai dengan perumusan kebijakan dan regulasi yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan pengimplementasian MEA mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

---

The ASEAN Economic Community AEC is an economic integration within ASEAN region to create stable and prosperous ASEAN economic region with competitive economies, in which the economy contains high flow of goods and services, good investment rate, strong upward trend in capital flows, equitable economic development, and the alleviation of poverty and socio economic disparities. The thesis analyzes the readiness of the Bureaucracy of Karawang Regency Officials in implementing the AEC in accordance with the 7S McKinsey framework covering seven variables including style, skill, systems, structure, staff, strategy, and shared values. The research is based on the qualitative paradigm and postpositivism theory, in which the data collection techniques include document studies and in depth interviews. Building upon the results of research, the bureaucracy of Karawang Regency Officials is not ideal yet to implement the policies regulating the AEC because of 1 the lack of local government vision that specifically describes the objective of Karawang Regency in the framework of the AEC, 2 bad fulfillment of human resources within Karawang Regency government, 3 lack of commitment from several stakeholders in Karawang Regencey in implementing the AEC, and 4 lack of policies and regulations integrating all local stakeholders in implementing the AEC. The implementation of the AEC in Karawang Regency needs full commitment from Karawang Regency bureaucrats starting from the lawmaking process regulating issues related to the AEC implementation including planning, implementation, and evaluation of the AEC implementation.

Abstrak :
Disamping memberikan hasil-hasil positif, kebijakan liberalisasi perbankannasional juga mengakibatkan akuisisi bank-bank lokal berskala nasional oleh parainvestor asing dengan kepemilikan saham sampai dengan 99 sembilan puluhsembilan persen. Ketidaksiapan bank-bank milik pemerintah dalam menghadapikompetisi regional berdasarkan kepemilikan aset, perbedaan kebijakan perbankandi negara-negara anggota ASEAN lainnya, harmonisasi dan kodifikasi peraturanperbankan nasional dan semakin dekatnya implementasi kesepakatan SingleMarket Policy merupakan permasalahan yang harus segera mungkin diselesaikanoleh pemerintah agar tercipta tata kelola yang baik, persaingan yang adil dankompetisi yang sehat di sektor perbankan nasional menuju Single Market PolicyIntegrasi Regional Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2020. ......In addition to providing positive results, national banking liberalization policy also resulting in acquisition of local nationwide banks by foreign investors withshareholding until 99 ninety nine percent. Unpreparedness of state ownedbanks facing the regional competition based on asset, the differences of bankingpolicies amongst ASEAN country members, harmonization and codification ofnational banking policy and the steady progression of single market policyimplementation are problems that government should be solved to improve bankgovernance, fair and healthy competition in the national banking sector towardsregional integration of single market policy of ASEAN economic community in2020.

Abstrak :

---

ABSTRACT
This book examines the growing interest in following through on international commitments, in particular monitoring implementation and compliance. Written for practitioners and researchers alike, this important book provides the first systematic survey of monitoring within ASEAN.