Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang studi ekonomi politik komunikasi pada struktur industri Over The Top Video Streaming yang dilakukan oleh perusahaan Walt Disney. Disney sebagai korporasi media lama harus melakukan proses reorganisasi dan restrukturisasi yang dalam studi ekonomi politik disebut sebagai proses spasialisasi. Proses spasialisasi merupakan respon atas perkembangan internet yang memunculkan struktur industri baru dalam industri media dan distribusi aliran komunikasi. Lebih jauh, riset ini akan melihat bagaimana perilaku spasialisasi Disney mempengaruhi penetrasi modal khususnya Indonesia sebagai pasar utama berkaitan dengan konsumsi konten media. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif berbasis studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Disney secara sistematis menerapkan strategi reorganisasi dalam bentuk pembelian aset produksi dan perusahaan teknologi sebagai basis produksi untuk struktur industri OTT. Disney membentuk Disney+ sebagai produk utama SVOD pasca proses reorganisasi selesai. Disney juga meletakkan proxy di wilayah Asia melalui Star India sebagai basis dari operasional dan penetrasi produk Disney+ di wilayah Asia. Secara aktif Disney melakukan penetrasi modal ke Indonesia melalui kerjasama dengan agensi negara, memanfaatkan kekosongan regulasi serta melakukan investasi dalam hal produksi konten. ......This research focuses on the political economy of communication study in the Over The Top industry by Walt Disney Corporation Company. As an old media institution, Disney should reorganize and restructure its corporate structures, which in the political economy of communication study is called spatialization. Spatialization responded to the internet growth and created a new industrial structure in the media industry and information communication flow. Furthermore, this research will look at how the spatialization process by Disney influences capital penetration, especially in Indonesia as a leading market in content media consumption. This is qualitative research with an explanatory model based on a document study. This research showed that Disney did a systematic reorganization strategy by acquiring production assets and technology companies as a production base for the Over The Top industry. After reorganizing, Disney produced an OTT program called Disney+ as an SVOD main product. Disney put a proxy company in Asia from Star India corporation as an operational and capital penetration base in the Asian region. Disney did an active process about capital penetration to Indonesia with cooperation with the state agency and direct investment in local production and found advantage from the loophole on OTT regulation.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan utuk mengetahui pengaruh hubungan politik dan agency costs terhadap efisiensi investasi perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga menguji efek moderasi agency costs atas pengaruh hubungan politik terhadap efisiensi investasi. Hubungan politik dalam perusahaan diukur pada tingkat dewan komisaris dan direksi. Proksi agency costs yang digunakan dalam penelitian ini adalah expense ratio, yaitu selling, general, and administrative SGA expense yang diskalakan dengan total penjualan. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2014 hingga 2015. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sampel yang digunakan adalah sebanyak 271 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan politik berdampak negatif dan signifikan terhadap efisiensi investasi. Sedangkan, agency costs tidak berpengaruh terhadap efisiensi investasi. Namun demikian, ketika berperan sebagai variabel moderasi, agency costs mampu memberikan pengaruh signifikan atas dampak hubungan politik terhadap efisiensi investasi. ......This research examines how political connections and agency costs affects investment efficiency. Besides, it also examines how agency costs moderates the relationship between political connections and investment efficiency. Political connections is being measured on the boards level. Agency costs is calculated by using expense ratio which refers to selling, general, and administrative SGA expense scaled by total sales. Based on the criteria in determining the sample from firms listed on Indonesia Stock Exchange IDX during 2014 2015, this study has 271 firms as the sample. The results suggest that political connections has negative impact on investment efficiency. Meanwhile, agency costs does not affect investment efficiency. However, this study also finds that agency costs can significantly moderates the relationship between political connections and investment efficiency.

Abstrak :
Penelitian ini membahas penyebab munculnya hambatan implementasi dalam kebijakan pembangunan infrastruktur di Indonesia yaitu Kereta Cepat Jakarta Bandung. Kereta Cepat Jakarta Bandung diharapkan dapat beroperasi dan memberikan dampak pada tahun 2019. Kendati demikian, implementasi Kereta Cepat Jakarta Bandung mengalami keterlambatan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyebab terhambatnya implementasi Kereta Cepat Jakarta Bandung pada tahun 2015-2019 melalui perspektif kebijakan publik. Terdapat beragam studi mengenai Kereta Cepat Jakarta Bandung, tetapi hambatan dalam proses implementasi perlu dikaji lebih jauh. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus dimana Kereta Cepat Jakarta Bandung sebagai unit analisis. Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan dan konsep implementation arrangements untuk melihat penyebab munculnya hambatan dalam implementasi Kereta Cepat Jakarta Bandung.  Penelitian ini menemukan bahwa terjadi hambatan teknis, teknokratis, dan politik sehingga terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh, kepentingan China Development Bank yang berdampak secara signifikan terhadap perubahan implementasi. Selain itu, institusi dan rezim dalam formulasi dan implementasi menghadirkan perencanaan yang kurang baik oleh penyelenggara. Terakhir, terjadi pertentangan oleh aktor-aktor yang berkepentingan sehingga menuntut adanya insentif yang tidak direncanakan, hal ini menyebabkan kerugian waktu dan finansial bagi proyek KCJB. ......This research delves into the factors contributing to the barriers in implementing infrastructure development policies in Indonesia, specifically focusing on the Jakarta-Bandung High-Speed Railway (HSR) project. Originally scheduled to begin operation and have an impact in 2019, the implementation of the Jakarta Bandung HSR encountered delays. The study aims to elucidate the reasons behind the hindrances faced during the implementation of the Jakarta Bandung HSR between 2015 and 2019 from the perspective of public policy. While existing studies have touched on the Jakarta-Bandung High-Speed Railway project, a deeper analysis of the barriers in the implementation process is warranted. A qualitative approach is employed for this research, with a case study design centered on the Jakarta Bandung HSR as the analytical unit. Primary and secondary data are gathered through interviews and documentation methods. This study utilizes the policy implementation model and the concept of implementation arrangements to examine the factors contributing to the obstacles in the Jakarta-Bandung High-Speed Railway project. The research reveals that technical, technocratic, and political barriers occurred, resulting in delays caused by the interests of the China Development Bank that significantly impacted the implementation dynamics. Additionally, weak planning by the organizers due to institutional and regime factors contributed to the hindrances. Lastly, conflicting interests of stakeholders led to unforeseen incentives, causing time and financial losses for the Jakarta Bandung HSR project.

Abstrak :
Degrowth merupakan sebuah konsep ekonomi-politik-lingkungan yang mengadvokasikan penurunan aktivitas ekonomi secara menyeluruh—utamanya aktivitas produksi dan konsumsi masif—pada taraf global. Degrowth menggarisbawahi bagaimana ketimpangan struktur ekonomi politik internasional antara negara-negara Utara dengan negara-negara Selatan membawa implikasi bagi perlunya negara-negara Utara untuk menurunkan aktivitas ekonominya. Praktis, sebagai konsekuensinya, laju pertumbuhan ekonomi negara-negara Utara diekspektasikan akan turut menurun. Kendati demikian, pembahasan mengenai degrowth masih dibilang cukup minim dalam dimensi diskursus ekonomi politik internasional. Berangkat dari hal tersebut, penulis berupaya untuk mendudukkan pembahasan mengenai degrowth dalam konteks diskursus ekonomi politik internasional dengan menelaah perkembangan literatur akademik degrowth melalui metode komparatif-historis. Melalui penelusuran dan kemudian pengumpulan 18 literatur akademik mengenai degrowth oleh penulis, perkembangan literatur degrowth dapat dibagi menjadi tiga babak: 1) kemunculan awal diskursus degrowth, 2) diskursus degrowth dalam pusaran Krisis Finansial Global, dan 3) diskursus degrowth di era kontemporer. Setelah menguraikan dan memetakan masing-masing literatur tersebut sesuai dengan temanya, penulis kemudian menganalisis substansi sekaligus persebarannya dengan mengidentifikasi konsensus dan perdebatan, merumuskan temuan-temuan reflektif, serta menyusun sintesis. Berdasarkan tinjauan literatur yang telah dilakukan, tulisan ini melihat bagaimana sejumlah peristiwa internasional sepanjang tahun 2000-an hingga 2010-an telah mendongkrak popularitas degrowth dalam diskursus ekonomi politik internasional. Namun, uraian yang konkret pada taraf operasionalisasi dalam kajian ekonomi politik internasional sayangnya masih cukup minim ditemukan. Dengan minimnya pembahasan sekaligus maraknya pelibatan aspek lingkungan dan kesejahteraan sosial sebagai bagian penting dari perumusan kebijakan pada saat ini, penulis berkesimpulan bahwa degrowth dapat berpotensi untuk menjadi salah satu subjek bahasan yang signifikan dalam diskursus ekonomi politik internasional di masa mendatang. ......Degrowth is a concept encompassing economy, politics, and environment which advocates reductions in economic activity generally, and massive production and consumption more specifically, on the global level. Degrowth emphasizes that the imbalances in the international political economy structure between the Global North and the Global South have brought the need for the Global North to reduce their economic activity As a consequence, the economic growth of Global North countries will also decline. However, the international political economy discourse is yet to develop a comprehensive discussion on degrowth Departing from this, the author tries to put the discussion on degrowth in the context of international political economy discourse by examining the development of degrowth academic literature using a historical-comparative method. Through the investigation of eighteen (18) academic literatures focusing on degrowth, this paper divides the discussions of degrowth into three phases: firstly, the early emergence of degrowth discourse; secondly, degrowth discourse amidst the Global Financial Crisis; and thirdly, degrowth discourse in the contemporary context. This paper will first describe and structure each of these literatures according to the aforementioned phases. Thus, it will analyze their substances, as well as their distributions, by identifying the following consensus and debates. This paper will then formulate reflective findings, and compile a synthesis. Based on the literature review, this paper argues that a number of international events throughout the 2000s to 2010s have boosted the popularity of degrowth in international political economy discourse. However, concrete degrowth operationalization proposals in the international political economy study are still minimum. With the discussion, or lack thereof, and the current widespread involvement of environmental and social welfare aspects as important parts of policy formulation, this paper concludes that degrowth holds the potential to be a significant subject in the discourse of the international political economy in the future.