Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada peningkatan pelayanan pemberian perpanjangan izin tinggal terbatas pada Kantor lmigrasi Klas I Khusus Jakarta Barat. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan menentukan titlk penyebab keterlambatan pelayanan pemberian izin tinggat terbatas dilihat dari struktur urganisasi, kemampuan aparat, dan sistem pelayanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Model analisis dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memuat unit analisis yang menjadi dasar dari pengurnpulan data. Informan dalam penelitian ini diarnbil dari pelaksana pelayanan pemberian izin tinggal terbatas dan pengurus jasa keirnigrasian yang keseluruhnya berjumlah 6 orang. Hasil analisis penelitian yang dilakukan disimpulkan terdapat kelemahan pada struktur organisasi dan kemampuan aparat. Dari kelemahan ini yang paling menonjol terdapat pada struktur organiasasi, yaitu panjangnya birokrasi dalam pelayanan imigrasi. ......This research focuses on improving the provision of extension services permanent residence permit at the Immigration Office of Special Class I West Jakarta. The aim is to determine the cause of the delay point of service provision permanent residence permit views of the organizational structure. personnel capabilities and service system. This study used a qualitative descriptive design. Analysis Model by asking a few questions that contain the basic unit of analysis is data collection. Informants in this study were taken from the services of a permanent residence permit and immigration services administrator in total amounted to 6 people. Results of analysis of research conducted conclude that there are weaknesses in the organizational structure and personnel capabilities.

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil kajian dan penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap pelaksanaan fungsi penegakan hukum keimigrasian yang mengangkat permasalahan penegakan hukum keimigrasian dalam hal menemukan falctor-faktor yang patut dipertimbangkan bagi usaha pemberdayaan fungsi penegakan hukum keimigrasian tersebut serta menentukan strategi yang tepat untuk melakukan prioritas pembenahan dan pcrbaikan dari tiga unsur sistem hukum yaitu unsur substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, yang mempunyai kepentingan terbesar berdasarkan bobot prioritas kepentingan yang diperoleh. Obyek penelitian dalam tesis ini diuraikan dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantilatif dengan disain deskriptif yang didasarkan dari hasil penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian dianalisis secara kuantitalif dengan menggunakan model operasiona! penelitian Analyzical Hierarchy Process (AHP), dengan mengambil populasi para unsur pimpinan jajaran Dircktorat Jcnderal Imigrasi, dan kemudian mengambi! sampel dari populasi tersebut berdasarkan kriteria bahwa sampel yang dipilih adalah ekspcrt di bidang penegakan hukum keimigrasian. Penelitian dalam tesis ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan fungsi penegakan hukum keimigrasian ditentukan oleh faktor penegak hukum, undang-undang, sarana atau fasilitas, dan masyarakat. Dari hasil analisis terhadap penclitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa unsur substansi hukum merupakan altcmatif pilihan pembenahan yang pertama kali harus dilakukan dengan besarnya bobot kepentingan sebesar 47%, selanjutnya adalah unsur budaya hukum sebesar 28%, sedangkan unsur struklur hukum merupakan Iangkah pembenahan terakhir dengan bobot kepentingan sebesar 25%. Pembaharuan substansi hukum keimigrasian merupakan langkah awal tercapainya penegakan hukum yang mampu memberikan kepastian hukum keadilan hukum, dan manfaat hukum. Untuk itu disamakan agar kegiatan perencanaan kebijakan keimigrasian harus memperhatikan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap substansi dan regulasi lainnya yang tclah ada. Langkah tersebut diwujudkan dalam kegiatan kriminalisasi, dekriminalisasi, dan depenalisasi. Dengan demikian diperlukan pengetahuan yang mempunyai sifat multidimcnsi serta pengetahuan tentang percncanaan kebijakan yang sesuai dengan aturan penetapan paraturan perundang undangan yang telah ada. ......This thesis is as the results of the study and research that carried out by the Writer towards the Implementation of the Function of the Immigration law Enforcement in the matter of finding the factor that ought to be considered for empowerment efforts as well as determined the strategy that is important to be carried out in the repairmen and the improvement of the three elements of the Law System which consist of the Substance of Law, the Structure of Law, and the Culture of Law. Such elements have their own interest based on the interest weight received. The object of the research in this thesis is described using the Quantitative Method of Research with the Descriptive Design which based on the Library and Field Research. The research is being analyzed quantitatively with the used of Operational Research Model which known as Analytical Hierarchy Process (Al-IP), while the Population is from the Board of Immigration Heads of the Directorate General of Immigration and then the sample of such population is based on the criteria that the sample chosen is the expert of the Immigration Law Enforcement. The research in this thesis showed that the implementation of the Empowerment of the Function of Immigration Law Enforcement is determined by the law upholder, the law, the means or facilities and the society. From the research analysis that has been done, it can be seen obviously that the Substance of Law becoming the subject needed to be improved at the first time with the biggest interest of 47%, the second position is the Culture of Law with the interest of 28% while the Structure of Law is on the last position to be improved with the interest of 25%. The reformation of Immigration Law Substance is at the first step of Law Enforcement which can give the Assurance of Law, Legal Justice, and other benefits of Law. The activity of Immigration Planning Strategy should consider the harmonisation and Sincronisation of the Substance of law and other existing regulation. Such activity or step is being implemented ini the activity of criminalism, decriminalism, and depenalism. Therefore, it needs the knowledge that has the multidimensional characteristic as well as the knowledge about policy planning in accordance with the legislation of the existing rules of law.

Abstrak :
Pemerintah Indonesia memberikan kebijakan kepada perusahaan di Indonesia untuk mendatangkan tenaga kerja asing (expatriate) maupun tenaga ahli asing (expert expatirate) dalam rangka peningkatan investasi, ekspor dan membantu proses peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Setiap negara memiliki kebijakan tersendiri dalam mengatur lalu lintas manusia antar negara, demikian pula dengan Indonesia yang diatur berdasarkan Undang Undang Keimigrasian Nomor 9 Tahun t 992 tentang Keimigrasian, kbususnya pada Bab VI yang mengatur tentang pengawasan dan penindakan orang asing. Tesis ini berupaya mengungkapkan sisi penting pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Tim SIPORA, terutama dilihat dari peran Kantor Imigrasi Kelas 1 Tangerang dan hubungannya dengan lnstansi Terkait dalam pelaksanaan pengawasan orang asing. Penekanan dari kegiatan SIPORA ada dua, yaitu aspek koordinasi dan aspek pengawasan. Kedua hal tersebut mcnjadi penting dilihat dari perspektif ketahanan nastonal {national security) maupun keamanan pribadi (human security). Masalah penelitian: (i) Bagalmanakah Efektivltas Tlm Koordinasi Pengawasan Orang Asing pada Kantor lmigrasi Kelas 1 Tangerang, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M-24.PR.09.03 tabun 1995 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing (Tim Sipora)? (2) Bagaimanakah mcnyusun strategi suatu sistem koordinasi dalam upaya melaksanakan pergawasan orang asing? Tujuan penelitian adalah menganalisis pelaksanaan koordinasi pengawasan orang asing yang sudah berjalan di wiiayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang serta mengungkapkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada dilihat dari sudut koordinasi antar instansi terkait guna mencapai tujuan pengawasan orang asing yang efektif. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan mengungkapkan data dan informasi yang bersifat menjclaskan untuk memahami situasi dan kondisi yang terkait dengan subjek serta objek penelitian. Kesimpulan penelitian berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan membandingkannya dengan Efektlvitas Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing pada Kantor Imigrasi Kelas I Tanggerang sesuai dengan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M-24.PR.09.03 tahun 1995 tentang pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing (Tim Sipora) dinilai kurang efektif. Langkah strategi dalam pengawasan orang asing sesuai dengan analisis SWOT adalah konsolidasi. Saran yang diajukan perlu monitoring dan evaluasi; alokasi anggaran bersama antar instansi; membangun sistem informasi yang terintegrasi; menambahkan seksi intelijen; pendistribusian pegawai Imigrasi secara proposional; sosialisasi internal; penyusunan SOP.

---

The Government of Indonesia maintains policies for companies to bring in expatriates or expert expatriates in an effort to increase investments, exports, and develop human resources quality in Indonesia. As with other countries that have their own policies to manage human traffic between countries, Indonesia has Law No.9 of l992 regarding immigration. The Law, especially in Chapter VI, provides guidance regarding control mechanism on foreigners. The objective of this thesis is to reveal the important aspect of coordination work that has been initiated by SlPORA team, especially looking through the role of Immigration Office Class I in Tangerang and its relationship with relevant offices in the effort to supervise foreigners. The emphasize of SIPORA S activities are twofold: (1) monitoring aspect; and (2) coordination aspect. These two aspects are very relevant from the national and human security point of view. Research Issues: 0) How effective Is. the Coordination Team for Foreigner Supervision at the Immigration Office Class I in Tangerang as regulated by Decree No.M-24.PR.09.03 issued by Ministry of Law of the Republic of Indonesia in 1995 regarding the establishment of Coordination Team?; and (2) How to develop a strategy to establish a coordinated system to supervise foreigners. The Research Objective is to analyze the existing implementation of foreigners supervision coordination within the authority of the Immigration Office Class I Tangerang, as well as to learn about strengths, weakness, opportunities, and threats in term of coordination between related institution in order to maintain the mos effective supervision effort. The Research was utilizing a qualitative method to obtain explanatory data and information to explain circumstances related to subject and object of the research. The Research Summary reveals the lack of effectiveness, based on analysis and comparison between the Coordination and Team Degree. According to SWOT analysis, the strategic should be to consolidate.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan Visa Kebijakan Pembebasan di Kantor Imigrasi Kelas I Soekarno Hatta. Semenjak penerapan Kebijakan Pembebasan Visa sebagai Hukum Presiden No. 21 tahun 2016, Indonesia dapat diakses oleh 169 negara yang ingin memasuki wilayah Indonesia tanpa a proses seleksi. Ini berarti ada perubahan dalam Kebijakan Imigrasi yang sebelumnya menggunakan kebijakan selektif untuk membuka kebijakan pintu sampai sekarang. Implementasi Visa Kebijakan Pembebasan telah menyebabkan peningkatan pesat dalam kedatangan pengunjung asing di Indonesia Indonesia. Bandara Soekarno Hatta saat ini tercatat sebagai Top 20 of Busiest Bandara Internasional di dunia; pembuat kebijakan harus menyadari fakta ini ketika itu datang ke implementasi Kebijakan Pembebasan Visa. Pintu masuk Soekarno Hatta Bandara berada di bawah wewenang Kantor Imigrasi Kelas I Soekarno Hatta itulah sebabnya mereka memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan tersebut. Ini Penelitian menggunakan pendekatan post-positivis dengan wawancara mendalam dan karya sastra digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Hasilnya menunjukkan bahwa diberlakukannya Visa Kebijakan Pembebasan belum diterapkan secara optimal. Seperti yang dikatakan Edward, ada tiga faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan baru ini (1) tidak memadai proses komunikasi; (2) kualitas sumber daya manusia yang rendah dan kebijaksanaan dari yang lebih tinggi posisi (3) proses fragmentasi rendah karena kurangnya standar operasional prosedur. Ada dua faktor lain juga yang meliputi (1) penurunan sumber keuangan untuk migrasi dan (2) tidak ada prinsip timbal balik dalam memperkuat hubungan dengan yang lain negara. ......This study aims to determine what factors influence the implementation of the Exemption Policy Visa at the Soekarno Hatta Class I Immigration Office. Since the application of the Visa Exemption Policy as Presidential Law No. 21 of 2016, Indonesia can be accessed by 169 countries who wish to enter Indonesian territory without a selection process. This means there have been changes in the previous Immigration Policy use selective policies to open policy doors until now. Implementation of the Exemption Policy Visa has led to a rapid increase in the arrival of foreign visitors in Indonesia Indonesia. Soekarno Hatta Airport is currently listed as the Top 20 of the Busiest International Airports in the world; Policy makers must be aware of this fact when it comes to implementing the Visa Exemption Policy. The entrance of Soekarno Hatta Airport is under the authority of Soekarno Hatta's Class I Immigration Office, which is why they have an important role in implementing the policy. This research uses a post-positivist approach with in-depth interviews and literary works used as a data collection technique. The results show that the Visa Exemption Policy has not been implemented optimally. As Edward said, there are three factors that influence the implementation of this new regulation (1) inadequate communication process (2) low quality human resources and wisdom from a higher position (3) the fragmentation process is low due to lack of standard operating procedures. There are also two other factors which include (1) decreasing financial resources for migration; and (2) there is no principle of reciprocity in strengthening relationships with others country.