Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada hakekatnya anak adalah tulang punggung pembangunan bangsa di masa yang akan datang. Oleh karena itu anak harus mendapat kesempatan, perhatian dan kesejahteraan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan aspek kesejahteraan lainnya, agar ia dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya seorang anak. Pada prinsipnya anak tidak boleh melakukan pekerjaan, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Kerja No. 12 Tahun 1948. Namun pada kenyataannya di Indonesia belum memungkinkan untuk itu. Karena latar belakang kondisi ekonomi menyebabkan anak terpaksa bekerja, dan itu pula yang mengilhami dikeluarkannya Permenaker No. 01/Men/1987 jo. Undang-Undang No. 25 Tahun 1997, agar tenaga kerja anak mendapat perlindungan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan secara deskriptif tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum tenaga kerja anak yang bekerja di sektor formal di Kota Jambi. Oleh karena tidak tersedianya data sekunder tenaga kerja anak yang berumur antara 10 - 14 tahun, maka penentuan sampel dilakukan secara random sampling yang ditetapkan berdasarkan temuan di lapangan dengan jumlah sampel 61 orang. Variabel yang digunakan untuk mengukur sejauhmana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja anak adalah: Hubungan kerja, waktu kerja, jenis pekerjaan dan tempat kerja, pengupahan, kesejahteraan, jaminan sosial tenaga kerja, tunjangan hari raya dan kesehatan dan keselamatan kerja. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menganalisis jawaban responden berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya."

"Dengan semakin meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap sinetron Indonesia maka rumah produksi dalam negeri berlomba-lomba untuk dapat menghasilkan suatu produksi sinetron yang bermutu dan menarik minat masyarakat. Saat ini jenis sinetron keluarga sangat diminati oleh masyarakat, karena sifatnya lebih mendidik terutama bagi pemirsa anak-anak. Kebutuhan akan tenaga anak dalam industri sinetron yang bertemakan keluarga sangatlah tinggi. Untuk mewujudkan produk sinetron keluarga yang berkualitas maka dibutuhkan pemain sinetron yang dapat dihandalkan dari segi penampilan dan juga kualitas. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai pelaksanaan praktek perjanjian ikatan kerja yang dilakukan oleh rumah produksi dengan pemain sinetron dibawah umur, bagaimana kekuatan mengikat perjanjian tersebut serta sampai sejauh mama perjanjian ikatan kerja tersebut memberi perlindungan hukum bagi pihak dibawah umur.Penulisan tesis yang dipergunakan penulis menggunakan metode penelitian empiris dan metode penelitian normatif, karena penelitian ini didasarkan dengan melakukan pengamatan serta wawancara langsung dengan pihak terkait dan dengan melakukan studi kepustakaan. Perjanjian ikatan kerja antara rumah produksi dengan pemain sinetron dibawah umur dalam pembuatan sinetron keluarga cemara kembali ke asal merupakan suatu bentuk perjanjian kerja khusus yaitu perjanjian untuk melakukan sementara jasa yang diatur sesuai dengan Bab VII A Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam perjanjian ikatan kerja yang salah satu pihaknya di bawah umur hendaknya diperhatikan ketentuan mengenai Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya mengenai syarat subjektif yaitu kecakapan para pihak dalam perjanjian. Rumah Produksi disini hendaknya lebih memperhatikan hak-hak anak antara lain hak untuk bersosialisasi, bermain, belajar dan mempunyai waktu istirahat yang cukup. Anak tetap harus mempunyai kesempatan untuk tumbuh seperti anak-anak pada umumnya, walaupun ia bekerja pada Rumah Produksi tersebut. Setidaknya anak lebih banyak mempunyai waktu untuk bermain daripada untuk bekerja."

"ABSTRAKDalam Tesis ini Penulis akan membahas dan mengembangkan secara rinci yangmengenai bagaiman perlindungan Tenaga Kerja Wanita di Malaysia yang dalamhal sekarang-sekarang ini banyak terjadi polemic di dalam nya. Penulis juga inginmeneliti apakah UU No 39 Tahun 2004 yang berisi tentang perlindungan terhadapTenaga Kerja Indonesia di luar negeri sudah benar diterapkan oleh pihak yangberwajib dalam hal penanganan Tenaga Kerja Indonesia khususnya Tenaga KerjaWanita."

"Hak maternitas adalah salah satu hak asasi bagi wanita yang timbul sebagai salah satu wujud implementasi dari hak asasi manusia. Hak ini timbul sebagai kondrat wanita yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki sejumlah perbedaan kondisi fisik dan kondisi psikis dibandingkan dengan laki-laki. Perbedaan mendasar ini yang kemudian menjadikan wanita memiliki kondisi-kondisi khusus yang berpotensi menimbulkan kemungkinan terjadinya diskriminasi atau pembatasan-pembatasan dalam aktivitasnya. Bagi wanita yang bekerja, kondisi-kondisi khusus ini merupakan suatu hambatan yang mendasar dalam menjalani aktivitas pekerjaannya secara optimal. Selain itu, pemenuhan atas hak maternitas bagi pekerja wanita terkait berkelindan dengan keselamatan dan kesehatan kerja yang berkorelasi erat dengan kebutuhan dasar manusia untuk merasakan aman dan nyaman. Hal ini disebabkan oleh kondisi-kondisi khusus tersebut memiliki sejumlah dampak psikis serta fisiknya yang membutuhkan penangananpenanganan tertentu agar mampu tetap beraktivitas secara normal. Menyadari hal ini, masyarakat internasional mengakui eksistensi atas urgensi pemenuhan pelindungan hak maternitas, khususnya bagi wanita yang bekerja. Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, peraturan perundang-undangan kesehatan, peraturan perundang-undangan hak asasi manusia, dan peraturan perundang-undangan terkait juga mengatur mengenai urgensi pelindungan hak maternitas. Dalam pembahasan menggunakan metode yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif-analitis. Lebih lanjut, jenis data yang digunakan ialah data sekunder yang didukung dengan data lapangan melalui wawancara terhadap informan. Berdasarkan penelitian, pemenuhan atas pelindungan hak maternitas menjadi hal yang esensial dan fundamental bagi pemberi kerja terhadap pekerja wanitanya. Selain sebagai pemenuhan kebutuhan dasar pekerja wanita, pelindungan hak maternitas yang optimal dapat menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi pekerja wanita selama menjalani aktivitas pekerjaannya. Atas dasar hal tersebut, penerapan atas pemenuhan pelindungan hak maternitas pekerja wanita merupakan salah satu kunci dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis.

---

Maternity rights are one of the human essential rights for women that arise as a form of implementation of human rights. This right arises as a condition of women who are creatures of God Almighty who have several differences in physical and psychological condition to men. This fundamental difference then makes women have special conditions that have the potential to cause the possibility of discrimination or restrictions in their activities. For working women, these special conditions are a fundamental obstacle to optimal performance of their work activities. In addition, the fulfilment of maternity rights for women workers is intertwined with occupational safety and health, which is closely correlated with the basic human need to feel safe and comfortable. This is because these special conditions have several psychological and physical impacts that require certain treatments to be able to continue their normal activities. Recognizing this, the international community recognizes the urgency of fulfilling maternity rights protection, especially for working women. The government through labour legislation, health legislation, human rights legislation, and related legislation also regulates the urgency of protecting maternity rights. In this discussion, the author uses a juridicalnormative method with a descriptive-analytical research type. Furthermore, the type of data used is secondary data supported by field data through interviews with sources. Based on the research, the fulfilment of maternity rights protection is essential and fundamental for employers toward their female workers. In addition to fulfilling the basic needs of women workers, optimal protection of maternity rights can create a sense of security and comfort for women workers while carrying out their work activities. Based on this, the implementation of the fulfilment of maternity rights protection for female workers is one of the keys to creating harmonious working relationships."

"Keppres No. 33 Tahun 2000 telah memberikan perizinan pengoperasian bagi maskapai penerbangan, sehingga memunculkan berbagai perusahaan maskapai penerbangan berjenis Low-Cost Carrier yang menawarkan jasa angkutan penumpang dan kargo. Hal ini berimbas pada peningkatan persaingan di pasar bersangkutan. Persaingan tersebut acap kali dijadikan alasan bagi pelaku usaha untuk melakukan tindakan anti persaingan untuk dapat mempertahankan penguasaan pangsa pasar bersangkutan, dimana salah satunya dilakukan melalui praktik diskriminasi untuk menghalangi atau menyingkirkan pelaku usaha pesaing. Maka, melalui Penelitian ini Penulis memiliki tujuan untuk menganalisis pembuktian praktik diskriminasi serta pelaksananaan denda yang ditetapkan oleh KPPU terhadap pelanggar Hukum Persaingan Usaha. Permasalahan tersebut terdapat pada Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2020, yang sejatinya mencoba membuktikan keterlibatan PT Lion Mentari, PT Batik Air Indonesia, PT Wings Abadi, dan PT Lion Express dan penangguhan pelaksanaan sanksi denda bagi Terlapor yang memang terbukti melakukan tindakan praktik diskriminasi akibat kesepakatan perjanjian pemberian kapasitas kargo eksklusif sebesar 40-ton per hari kepada PT Lion Express pada rute Bandara Hang Nadim ke Bandara Soekarno- Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Juanda dan Bandara Kualanamu. Pada pokoknya, UU No. 5 Tahun 1999 tidak mengatur mengenai penangguhan pelaksanaan denda, melainkan hanya pemberian kelonggaran proses pembayaran denda saja. Dalam menganalisis permasalahan ini, Penulis melakukan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan kualitatif dengan memberikan pemahaman mengenai praktik penetapan kapasitas kargo, dan menganalisis syarat pembuktian Pasal 19 huruf D UU No. 5 Tahun 1999 terhadap kasus tersebut, serta memberikan saran agar pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 lebih ditingkatkan dan

---

Presidential Decree No. 33 of 2000 has given operating permission for Airlines in Indonesia, which resulted in bringing out plenty of new Low-Cost Carrier Airlines that offer passenger and cargo transportation services. This matter has caused an impact on the increase of competition in the relevant market. The competition itself frequently being used as a reason for the company to conduct an anti-competition practice to maintain control of the relevant market shares, one of them is through discrimination practice in order to prevent or to eliminate competitors. Therefore, in this research, the writer aims are to analyze the proof of discrimination practices and the implementation of fines that have been settled by KPPU against the violators of competition law. The issues can be found in KPPU's Verdict Number 07/KPPU-I/2020, which are trying to prove the involvement of PT Lion Mentari, PT Batik Air Indonesia, PT Wings Abadi, and PT Lion Express and the suspension of execution of fines towards the companies that are found guilty of discrimination practice as a result of the agreement to give exclusive cargo's capacity as much as 40-ton per days to PT Lion Express on the route from Hang Nadim Airport heading to Soekarno-Hatta Airport, Halim Perdana Kusuma Airport, Juanda Airport, and Kualanamu Airport. Fundamentally, Law No. 5 of 1999 doesn't accommodate rules about the suspension of fines execution, however, it does regulate of giving some loose in terms of how the payment process will be conducted. In the analysis of these issues, the author uses normative-juridical based research through a qualitative approach by giving further understanding about cargo capacity determination and analyzing the evidentiary requirement of Article 19 letter D Law No. 5 of 1999 on the verdict, as well as providing suggestions to enhance the implementations of Law No. 5 of 1999 and maintains a deterrent effect through the imposition of fines"

"Perkembangan kegiatan wanita dalam masyarakat dewasa ini makin banyak menarik perhatian berbagai kalangan antara lain mengenai hal-hal berikut :1. Peranan WanitaKajian dan hasil penelitian tentang peranan wanita dalam pembangunan nasional makin lama makin memperoleh pengakuan sebagai salah satu masalah mendasar yang dihadapi negara-negara berkembang. Di Perserikatan Bangsa-Bangsa khususnya Bank Dunia, peranan wanita dan sumbangannya yang nyata terhadap pembangunan di negara-negara berkembang diakui erat berhubungan dengan masalah kesejahteraan, pemerataan, dan keserasian lingkungan hidup. Lahirnya pusat-pusat studi wanita di beberapa universitas menjadi bukti pula bagi besarnya minat terhadap pengkajian peranan wanita, bahkan di sejumlah fakultas ilmu-ilmu sosial untuk jurusan-jurusan tertentu telah mulai masuk dalam kurikulum. Di Indonesia dengan Pancasila sebagai pandangan hidup serta sekaligus tujuan bangsa dan negara, dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai penjabaran hukumnya khususnya Pasal 27 ayat (1), wanita memperoleh kedudukan hukum yang sama dengan pria. Perwujudan persamaan hak dan kewajiban dalam peranannya sebagai warga negara, anggota masyarakat dan keluarga serta manusia pribadi, merupakan masalah yang penting. Kiranya patut disyukuri bahwa emansipasi wanita dalam anti sesungguhnya di Indonesia telah lama dirintis oleh kaum wanita sendiri, yang dewasa ini dengan bantuan pemerintah tengah dalam proses perkembangannya.2. Peningkatan Jumlah Wanita PekerjaMenyadari akan pentingnya potensi wanita di Indonesia, pemerintah secara terarah telah memacu keikutsertaan kaum wanita dalam angkatan kerja. Peningkatan wanita pekerja oleh berbagai sebab dan dorongan, selain merupakan bukti kemampuan, juga umumnya karena kebutuhan sehari-hari sebagai motivasi dasar untuk bekerja. Sekalipun keinginan semula yang mendorong wanita bekerja adalah positif, namun tidak lepas dart masalah-masalah yang timbul sebagai akibat wanita bekerja, lebih-lebih bagi mereka yang telah berkeluarga. Sejumlah pakar psikologi memberikan gambaran pengaruh wanita berkeluarga yang bekerja, baik terhadap keluarga, masyarakat maupun dirinya sendiri. Terdapat segi-segi yang menguntungkan, sekalipun umumnya mengandung beban yang berat bagi dirinya sendiri, terutama bila kurang mendapat pengertian dari suami dan anggota-anggota keluarga yang lain. Berbagai penelitian tentang wanita yang berkeluarga dan bekerja, mengungkapkan pengaruh terhadap perubahan-perubahan yang terjadi misalnya dalam pola penggunaan waktu sehari-hari, sumbangan ekonomi terhadap keluarga, dan pandangan masyarakat terhadap wanita yang bekerja di luar rumah."