Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tugas Karya Akhir ini membahas tentang risiko lingkungan sistem fast-fashion dengan menggunakan kerangka pikir Conservation Criminology serta Teori Realitas Sosial Kejahatan dari Richard Quinney. Berdasarkan hasil identifikasi ditemukan bahwa sistem fast-fashion memiliki risiko dari adanya operasi produksi manufaktur tekstil, limbah tekstil baik secara produksi hingga pasca-produksi, serta dengan kebijakan pemerintah. Kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah ini tidak mempertimbangkan risiko yang akan terjadi. Hal ini akan mengarah pada kerusakan lingkungan sehingga hal ini membentuk realitas sosial kejahatan. ......This Final Assignment examines the environmental risks of fast fashion, discussed using the Conservation Criminology framework and Richard Quinney's Social Reality of Crime Theory. The finding identifies that thefast-fashionsystem contains risks from the operation production of textile manufacture, textile waste both in production and post- production, and the government policy. The government policy does not consider the risks that might occur, which would lead to environmental harm and become the social reality of crime.

Abstrak :
Produk pertambangan bersifat tidak terbarukan dan industri pertambangan memiliki risiko dan dampak lingkungan yang lebih besar dibandingkan kegiatan industri lainnya. Industri pertambangan akan tetap ada selama masih ada perkembangan peradaban kehidupan manusia. Kesenjangan dalam penerapan Good Mining Practice (GMP) pada kegiatan pertambangan menjadi akar permasalahan penyebab dan kompleksitas dampak terhadap lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, analisis SWOT, dan analisis AHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan sudah sudah memiliki dokumen kebijakan lingkungan. Upaya untuk mencapai target kebijakan tersebut dengan melakukan program pengelolaan risiko lingkungan berdasarkan dokumen Amdal yang dipadukan dengan RKAB, yang merupakan program kerja tahunan yang disetujui KESDM. Perusahaan melakukan evaluasi program pengelolaan lingkungan dengan berpartisipasi dalam program Proper yang dilaksanakan oleh KLHK. Meskipun hasil Proper memperlihatkan hasil yang baik dengan kategori Biru, namun masih ada yang harus ditingkatkan dalam hal kebijakan lingkungan dan strategi perusahaan untuk mencapai target yang ditetapkan. Kesimpulan penelitian ini bahwa perusahaan mempunyai kekuatan dan peluang untuk meningkatkan pengelolaan risiko lingkungan, dengan membuat kebijakan lingkungan yang melibatkan manajemen puncak, melakukan rekrutment tenaga ahli lingkungan hidup yang memiliki latar belakang pendidikan dan kompetensi yang sesuai, dan membuat rencana kerja pengelolaan lingkungan tahunan. ......Mining products are non-renewable and a mining industry has relatively higher risk and a greater environmental impact than carrying out other industry. However, mining will continue to exist as long as there is the development of human civilization. The gap in the application of Good Mining Practice (GMP) to mining activities is the main root cause of the magnitude and complexity of the impact on the environment. The method used in this research is descriptive analysis, SWOT analysis and AHP analysis. The results of the study indicate that the company already has an environmental policy. Efforts to achieve this policy target are carried out by carrying out an environmental management program based on the EIA document combined with the RKAB, which is an annual work program approved by the MEMR. The company evaluates environmental management programs by participating in the Proper program implemented by the Ministry of Environment and Forestry. Even though the Proper results show good results in the Blue category, there is still something that needs to be improved regarding environmental policies and company strategies to achieve the set targets. The conclusion of this study is that companies have strengths and opportunities to improve environmental risk management by developing environmental policies that involve top management, recruiting environmental experts with appropriate educational backgrounds and competencies, and making annual environmental management work plans.

Abstrak :
ABSTRAK
Daerah vulkanik aktif secara alamiah berpotensi mengeluarkan air tinggi kadar logam melalui mata air panas ataupun fumarol akibat interaksi dengan batuan dalam kondisi temperatur tinggi. Pada daerah vulkanik aktif komplek Gunung Patuha ditemukan mata air panas tinggi Arsenik dengan kadar hingga 500 ppb, sedangkan ambang batas Arsenik pada air minum adalah 10 ppb. Tujuan riset ini adalah untuk mengetahui risiko kesehatan lingkungan pada masyarakat di Desa Panundaan yang termasuk daerah vulkanik aktif Gunung Patuha akibat pajanan Arsenik melalui jalur ingesti air minum. Metode riset menggunakan survei data pemerintahan, kuesioner masyarakat, uji laboratorium sampel air masyarakat, dan Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan untuk menilai besaran potensi kesehatan masyarakat akibat kontaminan Arsenik. Hasil riset ini adalah dengan nilai tingkat risiko akibat pajanan Arsenik melalui ingesti air minum secara keseluruhan adalah kurang dari 1 untuk efek non karsinogenik/RQ kurang dari 0,0603 dan untuk efek karsinogenik/ECR kurang dari 0,00002713 . Kesimpulan riset adalah kesehatan masyarakat Desa Panundaan tidak berisiko akibat keberadaan air tinggi Arsenik pengaruh aktivitas vulkanik Gunung Patuha karena tidak adanya interaksi manusia dengan air tersebut melalui pemanfaatan untuk kebutuhan sehari-hari dan dan adanya interaksi antar komponen ekosistem yang mencegah air tinggi Arsenik masuk ke sumber badan air masyarakat melalui proses infiltrasi kembali.

---

ABSTRACT
Active volcanic areas naturally have potential in discharging high metal content water through hot springs or fumaroles due to its interaction with local surrounding rock under high temperature conditions. In Patuha Mountain active volcanic area had been found high Arsenic hot springs with the concentration up to 500 ppb, while Arsenic threshold in drinking water is 10 ppb. The purpose of this study was to determine the environmental health risk of community in Panundaan sub district where in Patuha Mountain volcanic area due to Arsenic exposure through ingestion pathway by drinking water. The used methods are survey on government data, quesssionare to community, laboratory test of community daily use water sample, and Environmental Health Risk Analysis to determine quantitatively public health risk value due to Arsenic as contaminant. The results of this study is the overall risk level of Arsenic exposure through drinking water ingestion on Panundaan sub district community lower than 1 for non carcinogenic effect RQ less than 0,0603 and for carcinogenic effect ECR less than 0,00002713 . This caused due to the main source of daily water usage of community is not from Patuha volcano springs, but uses drill well with the overall Arsenic content in community daily use water is lower than 0,0001 ppm. Conclusion of this study is Panundaan public health not at risk caused by discharged high Arsenic water influenced by Patuha volcano due to the lack interaction among human and the water, and the interaction proccess of ecosystem allows water to be reinfiltrated and prevented from enterings public daily use water source.

Abstrak :

 

Pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) merupakan langkah yang ditempuh untuk mengelola dan mengoptimalkan seluruh dana lingkungan hidup yang tersedia dengan tujuan untuk menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. BPDLH diproyeksikan untuk dapat menghimpun dana lingkungan yang masih tersebar di beberapa Kementerian/Lembaga dan dapat diintegrasikan dalam penghimpunan dana. Namun terdapat permasalahan yang belum diselesaikan yakni mekanisme pendanaan yang dapat membiayai pemulihan lingkungan atas adanya pencemaran dan/atau kerusakan. Saat ini, tuntutan pertanggungjawaban terhadap pelaku pencemaran untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup dilakukan dengan mekanisme pengadilan perdata dan non-pengadilan, yang meskipun telah terhimpun namun hingga kini upaya pemulihan yang harusnya dilakukan masih belum terselenggara. Penelitian ini mencoba untuk menganalisa pendistribusian dana lingkungan oleh BPDLH dan mekanisme pemulihan lingkungan hidup di Indonesia melalui penelitian yuridis normatif dan melakukan studi kepustakaan serta perbandingan dengan sistem pendanaan dan pemulihan lingkungan hidup di Amerika yakni Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act 1980 (CERCLA). CERCLA menyediakan program untuk melakukan tindakan respons dan pemulihan atas adanya pencemaran, mekanisme pertanggungjawaban dari pelaku pencemaran, dan menyediakan mekanisme pendanaan yang dapat membiayai upaya pemulihan yang tidak diketahui siapa pihak yang bertanggung jawab. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tugas pokok dan fungsi BPLDH tidak mencerminkan fokus utama kepada permasalahan lingkungan hidup. Saran dari penulis adalah untuk mengintegrasikan uang pemulihan lingkungan dari pengadilan dan luar pengadilan ke BPLDH dan memperbaiki permasalahan pemulihan lingkungan hidup di Indonesia dengan memperhatikan secara seksama mekanisme pemulihan lingkungan melalui CERCLA.

---

The establishment of Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) is an approach taken to manage and optimize all of the environmental funds with the aim to ensure environment protection and management. BPDLH is projected to be able to collect environmental funds that are still dispersed in number of Ministries and/or Institutions and can be integrated into the fund assortment. Nevertheless, funding mechanism that can be used to finance environmental restoration due to pollution and/or damage remain unsolved. Currently charges against polluter to restore the environment is conducted through civil and non-court trials. Fines can be successfully collected from this mechanism, whereas responsibility to restore damaged environment tend to be overlooked. This thesis aim to analyze the distribution of environmental funds by BPDLH and environmental restoration mechanisms in Indonesia through normative juridical research and literature studies as well as comparative funding methods and environmental restoration systems in the United States of America namely the Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act 1980 (CERCLA). CERCLA provides several action programs to response and restore environmental damage due to pollution, unclear polluters responsibility mechanisms, and funding mechanisms that can finance environmental restoration despite of unidentified polluters. This thesis concludes that BPLDHs roles and functions do not address the main issue of the living environment. Therefore, the writer suggests to integrate the fine money from a civil and non-court trial for environmental restoration into BPLDH and improve the environmental restoration management in Indonesia by taking into consideration the environmental restoration mechanism of CERCLA. 

Abstrak :
Based on detailed research funded across two continents and involving universities in Argentina, Spain and the UK, this book sets out an innovative, multidisciplinary approach to assessing both environmental and social risks in a given territorial area. Using data from a number of Ibero-American nations, the study combines environmental, socio-economic and geographic factors to construct a set of spatial and technical indicators that measure the social vulnerability and industrial hazardousness of a defined area. Aggregating these indicators in a geographic information system (GIS) allows researchers to assess the potential risk to which a certain area and its population are subject as a result of the environmental deterioration caused by co-located industrial activity.