Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kode Kehormatan Hakim adalah kode etik dari para hakim, yaitu kaidah-kaidah atau norma-norma bagi para hakim dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Kaidah-kaidah dalam kode tersebut, merupakan norma moral, karena mengikat para hakim dalam menjalankan profesinya. Ikatan itu bukan secara fisik akan tetapi secara psikis, dan karenanya pelaksanaannya secara primer tidak dapat dipaksakan dari luar, akan tetapi harus-timbul dari diri hakim itu sendiri, walaupun secara seconder dimungkinkan adanya penindakan secara fisik.Apabila dihubungkan dengan tugas sehari-hari hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang dihadapkan kepadanya, maka kewajiban hakim tidak hanya sekedar memperhatikan aspek legalitas (Arbitrary Rules) yaitu sekedar menerapkan norma-norma hukum sehubungan dengan perkara (kasus) yang dihadapkan kepadanya, akan tetapi juga harus diperhatikan aspek legitimasi (Ethical Princip_les), yaitu apakah hakim dalam memutuskan telah sesuai dengan prinsip deontologi sebagaimana yang dimaksudkan dalam kode kehormatan tersebut, yaitu apakah putusannya telah sesuai dengan prinsip kejujuran, keadilan, kebijaksanaan, berkelakuantidak tercela dan telah mendasarkan pada ketaatannya terhadap Allah.Dikatakan bahwa hakim dalam menjalankan profesinya telah memenuhi azas legitimasi (Ethical Principles), apabila hakim dalam menjalankan profesinya berpegang teguh pada prinsip deontologis, sebagaimana dikemukakan di atas. Prinsip itu dapat dicapainya apabila sanggup untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya tanpa pamrih dan mempertanggungjawabkan kepada suara hatinya (transendensi diri) serta kepada Allah (transendensi iman) dan ia hanya dapat mempertanggungjawabkannya apabila ia bebas dalam menjalankan profesinya.Karena kode kehormatan tersebut memuat ajaran tentang moralitas bagi para hakim dalam melaksanakan profesinya, maka penulis akan meninjau Kode Kehormatan Hakim dengan melakukan suatu refleksi (pemikiran secara kritis), dengan menelusuri pemikiran para filsuf dari zaman Yunani kuno sampai zaman Post-Modern terhadap ajaran moralitas bagi para hakim yang termaktub dalam kode kehormatan."

"Karya Tulis ini membahas aspek independensi akuntan publik dalam penugasan yang dilakukannya. Permasalahan yang timbul dari berbagai hubungan yang memberi pengaruhterhadap norma independensi, yang meliputi ukuran kantor akuntan, persaingan bisnis antar kantor akuntan, lama penugasan, audit fee, hubungan-hubungan dengan klien, jasa selain audit dan pengaruh budaya perilaku dalamaudit.Karya ini diharapkan akan bermanfaat bagi profesi akuntan publik dalam menentukan batas-batas perilaku atau perbuatan agar dapat melangkah tanpa melanggar independensi akuntan publik.Karya ini menganalisa persepsi empat kelompok responden (Akuntan publik, Bank, Perusahaan dan Bapepam) atas pengaruh faktor sebagaimana tersebut di atas terhadap independensi akuntan. Data yang dikumpulkan dianalisa dengan menggunakan analisa proporsi, test chi-square dan anova untuk menggambarkan dan menjelaskan berbagai karakteristiknya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya kerusakan independensi akuntan publik dipengaruhi oleh jenis faktor-faktor dalam penelitian mi. Penelitian inimenunjukkan ukuran kantor akuntan, lama penugasan, dan persaingan yang tajam memberi pengaruh yang cukup kuat untuk mempengaruhi independensi akuntan yaitu rata-ratalima puluh persen. Untuk faktor audit fee pengaruhnya tidak begitu dan faktor independensi ditemui pada tidak normalterakhir ini independensi kuat. Sedangkan pemberian jasa bukan audit budaya tidak memiliki pengaruh terhadap indepedensi.Dari semua faktor, pengaruh paling kuatfaktor hubungan bisnis atau hubungan yangdengan klien. Penyertaan dalam faktorbaik sedikit maupun banyak sangat inerusakakuntan publik.Atas dasar penelitian tersebut, apabila profesi akuntaningin menghindari rusaknya independensi tersebut, makatindakan berikut perlu direkomendasikan : (1)akuntan/kantor akuntan menghindari ikatan-ikatan dengankiennya seperti hubungan bisnis atau penyertaan dalambisnis kliennya, (2) Dewan Kehormatan Ikatan AkuntanIndonesia melakukan pengwasan yang baik atas pelaksanaan kode etik akuntan, (3) mendiversifikasi jasa kantor akuntan dan (4) profesi akuntan hendaknyamempertimbangkan rotasi akuntan, peer review dan rotasipartner."

"Presents cutting-edge perspectives on the role of ethics in public sector management - what it is and where it is going. ... Chapters are divided into three parts: Ethical foundations and perspectives; Ethical management and ethical leadership; and International and comparative perspectives"