Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Hiratsuka Raichō adalah seorang pelopor gerakan feminisme perempuan Jepang yang terkenal dengan manifesto politik ?Genshi, Josei wa Taiyō de Atta?. Manifesto politik tersebut dicetuskan dalam jurnal majalah Seitō yang diterbitkan oleh organisasi literatur khusus perempuan Seitōsha dan dilatarbelakangi oleh kebijakan pemerintah Meiji yang diterapkan pada saat itu. Raichō menganggap kebijakan itu menyubordinasi posisi perempuan dalam masyarakat. Kebijakan yang mengatur tentang keluarga dan melemahkan posisi perempuan pada masa itu tertera dalam Meiji Minpō dan dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan yang berlaku pada masa Tokugawa, yaitu sistem Ie. Tersebarnya manifesto ?Genshi, Josei wa Taiyō de Atta? ternyata menjadi pemicu bagi perempuan Jepang lain untuk berani mengutarakan pemikirannya melalui karya tulis hingga bergabung dengan berbagai organisasi feminis.

---

ABSTRACT
Hiratsuka Raichō was a Japan Feminist Movement pioneer, famous by political manifesto ?Genshi, Josei wa Taiyō de Atta?, written in Seito Magazine which published by women-only literature organization Seitōsha. The trigger of her politic manifesto was Meiji government?s policy which forced women subordination in the society. The said policy in Meiji Minpō regulating family matters and debilitating women position at that time influenced by kinship system prevailing in the Tokugawa period, called Ie. It turns out the spreading of ?Genshi, Josei wa Taiyō de Atta? manifesto became a trigger for other Japanese women to voice out their minds through literature and join various feminist organizations.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan hubungan antara ide politik perbedaan berdasarkan perspektif feminisme dengan masalah konflik sosial di dalam masyarakat Indonesia. Gagasan politik perbedaan dalam konteks feminis ini melihat masalah utama dalam masyarakat kita bukanlah untuk beradaptasi dengan persamaan, melainkan upaya beradaptasi dengan perbedaan. Penelitian ini juga melihat bahwa saat terjadi konflik antar komunitas ini dengan perspektif perempuan karena dalam setiap konflik, perempuan selalu menjadi korban utama. Masalah lain adalah dikotomi ruang publik dengan ruang privat dalam sistem sosial, politik, dan ekonomi, yang berdasarkan pada prinsip universalisme, yang tidak menerima perbedaan nilai, dan memaksa sistem hanya untuk mengenal nilai mayoritas.

---

This Research is to find the connection between the notion of politics of difference based on feminist perspective and the social conflict in the Indonesian society. The Notion of politics of difference in feminism context sees that the major problem in our society is not to adapt equality but rather how to adapt with difference in our society. This research also argues that when there is conflicts between communities, women always become the first casualties. Another problem is the dichotomy of the public sphere and the private sphere in oursocial, political, and economical systems, which are based on universalism cannot accept differences of values and tent to force the system to only recognice the values of the majority.

Abstrak :
Feminisme telah menjadi ruang eksklusi bagi sesama perempuan. Hal ini bertentangan dengan tujuan feminisme yang ingin membebaskan perempuan dari ketertindasan. Penyingkiran ini terjadi tentunya karena feminisme tidak melihat situasi dan posisi perempuan yang berbeda di dalam pemahamannya terhadap ketertindasan. Di dalam skripsi ini ingin diungkapkan pretensi feminisme modern dalam mengkonseptualisasikan perempuan. Konseptualisasi yang selama ini hegemonik ingin dibongkar dan diinterpretasi kembali ke dalam pemahaman yang baru. Pola-pola esksklusi ingin dijejaki melalui berbagai kritik yang diutarakan oleh berbagai kelompok perempuan yang terabaikan. Skripsi ini melihat secara komprehensif permasalahan perempuan di dalam feminisme dan berusaha menciptakan pandangan yang dapat mengakomodir seluruh kepentingan perempuan. Di sisi lain skripsi ini ingin mencari jalan keluar dan mencoba merekonstruksi pemahaman feminisme yang lebih mengetengahkan nilai perbedaan dengan perspektif posmodernisme. Di dalam skripsi ini ditawarkan bentuk posmodernisme seperti apa yang ingin digunakan di dalam feminisme. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi feminisme untuk membuka pertanyaan baru atau menciptakan arah baru tanpa harus melandaskan diri pada posmodernisme.

---

Feminism becomes an exclusion site for women. This statement is no longer apropriate to the point of view of feminism to liberate women from oppression of patriarchy. These emergence of exclusion due to incapability of feminism for accomodating differences position and situatedness of women with difference conceptual framework. Therefore, this thesis tries to elaborate a pretension of modern feminism in conceptualizing women?s subjectivity and representation. Feminism which is assumed to be hegemonic will be decontextualized, reinterpreted, and deconstructed within a new understanding. The circuit of exclusion on going to be traced from the critical standpoint by The Other women. This thesis wants to see the problems of women comprehensively in a one hand try to construct another foundations. This thesis is seeing a way out and construct new understanding which concern with difference and postmodernism. Which postmodernism can be articulated by feminist perspective? Which consideration of postmodernism can be adopted without eliminating any possibility for open conceptual framework? This is about setting the future of feminism without considering itself with foundational framework.

Abstrak :
Since antiquity, representation (henceforth: RPT) has been a fundamental concept in aesthetics and semiotics. It has also been a crucial concept in political theory, forming the basics of representational theories of sovereignity, legislative authority and relations of individuals to the state (Lenthriccia. 1990, 11-13). In contemporary theories of RPT, both definitions have intersected. Relationship between language & politics is crucial to much contemporary works on RPT. Recent criticism also focuses on the links between texts and power. All RPTs have, either explicitly or implicitly, a political content. (Childers, 1995: 260-261). RPT has also been an issue of importance for postcolonialists and feminists. RPT is an area of contestation between the dominant and the dominated (Ascroft, 1995: 85-87). Hall (1990: 222-237) problematises the concept and relates it to (cultural) identity and speaking position. According to Hall, (cultural) identity is a process, always constituted within RPT, which in turn. produced from a particular speaking position_a particular time and place. van .Toorn (1995:1-12) distinguihes two kinds of speaking-position, those are fixed unitary-speaking position and postmodern speaking-position.RPT is a relevant issue in a multicultural and a settlers' community like Australia. The fact that Australia has over a hundred ethnic groups as its population and that since 1973, multiculturalism has been launched to manage migrants' population, does not automatically increase the participation of non-Anglo-Celtic (women) immigrants in political, economic or even in social and cultural arenas. Non-Anglo-Celtic women (henceforth: NAC women) immigrants are still doubly-marginalised. They are invisible and hardly represented in the dominant Anglo-Celtic discourse. They are marginalised in the dominant women's anthologies or also in their own ethnic's (male's) anthologies. When represented, they are represented stereotipically as the Other, problem, victim or as a threat. And yet, they had contributed quite siginificantly in the development of (public) services and in manufacturing industry. They also have their own share in promoting Australia as a multicultural society through their cuisine, costume, dancing and other cultural artefacts. However, since the 1970s, the situation has changed gradually with the increasing quantity and quality of multicultural women writers articulating their own (migrant) experiences. In this study, I use the term 'multicultural women-texts' for all kinds of cultural expressions produced by the NAC women. those are writers or cultural producers coming from outside British.

Abstrak :
Pemerintah Soviet pada tahun 1970-an memiliki kebijakan dalam mengatur semua hal yang berkaitan dengan perempuan. Hak perempuan yang sesungguhnya menjadi hak dasar atau hak asasi perempuan telah direnggut oleh pemerintah Soviet. Termasuk juga mengenai hak tubuh perempuan yang pada akhirnya menjadi hak milik pemerintah. Salah satunya adalah hak untuk aborsi. Melalui kebijakan aborsi, tubuh perempuan dipolitisasi demi kepentingan negara. Perempuan tidak lagi memiliki kebtbasan. Aborsi termasuk salah satu isu yang tidak umum untuk diungkapkan dalam karya sastra. Namun, Ljudmila Stefanovna PetruThevskaja menjadikan isu aborsi sebagai tema dalam naskah drama berjudul Rex. Poyedenusr CMupnoeou /den' rozdenija smirnovoj /Hari (Jiang Tahun Smirnova. Petrushevskaja adalah seorang pengarang yang mengetengahkan tema-tema mengenai sisi buruk dari kehidupan, terutama pada masa Soviet. Oleh karena itu, karya-karyanya barn dapat dipublikasikan secara umum pada periode Glasnost' `Keterbukaan', Perestojka `Restrukturisasi' dan Demokratya `Demokrasi. Isu aborsi menurut feminisme radikal, juga terkait dengan hak tubuh perempuan. Di sini, penulis menemukan korelasi antara isu aborsi dan hak tubuh perempuan melalui tokoh Elja Smirnova. Korelasi tersebut dapat dirumuskan sebagai permasalahan yang ingin dijawab dalam skripsi ini, yaitu bagaimana hak tubuh dijadikan dasar tindakan oleh Elja Smirnova untuk melepaskan diri dari politisasi kepentingan negara melalui keputusan aborsinya agar menjadi inividu yang memiliki kebebasan dan kemandirian