Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki pengaruh aktivitas CSR pada kinerja perusahaan. Ada empat ukuran yang dipakai sebagai dasar perhitungan kinerja perusahan: pertumbuhan penjualan, ukuran, financial leverage, rasio kepemilikan publik. Perusahaan sampel dipilih untuk penelitian ini diambil dari 16 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 2007 s.d 2010. Metodologi untuk analisis data adalah analisis deskriptif dan additive model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan informasi sosial, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas perusahaan."

"Skripsi ini menguji mengenai hubungan tingkat kelengkapan pengungkapan laporan tahunan di tahun 2010 terhadap biaya atas pinjaman perusahaan di tahun 2011. Pengujian ini menggunakan ukuran perusahaan, reputasi auditor dan times interest earned ratio sebagai variabel pemoderasi. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk melihat pengaruh pengungkapan terhadap biaya atas pinjaman. Semakin baik tingkat pengungkapan, maka biaya atas pinjaman yang diperoleh semakin rendah. Selain itu, ingin melihat apakah ukuran perusahaan, reputasi auditor dan times interest earned ratio dapat berperan sebagai variabel pemoderasi antara pengungkapan dan biaya atas pinjaman. Sampel penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengungkapan pada tahun 2010 memiliki pengaruh negatif terhadap biaya atas pinjaman pada tahun 2011. Selain itu, diperoleh kesimpulan bahwa ukuran perusahaan, reputasi auditor dan times interest earned ratio berpengaruh negatif dengan biaya atas pinjaman. Ukuran perusahaan dan times interest earned ratio dapat berperan sebagai variabel pemoderasi. Akan tetapi berperan dalam memperlemah hubungan negatif antara independen dan dependen. Sedangkan reputasi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya atas pinjaman, dan tidak dapat berperan sebagai variabel pemoderasi.

---

This thesis regards the relationship of the level of completeness of annual report's disclosure in 2010 to the cost of debt's companies in 2011. This test uses the size of the company, the reputation of the auditor and times interest earned ratio as the moderating variables between disclosure and the cost of debt. The purpose of this test is to see the influence of the disclosure to the cost of debt. It means if the level of disclosure is good then the cost of debt is obtained the lower in the next period. In addition, it's also want to see if the size of the company, the reputation of the auditor and times interest earned ratio can be used as a moderating variables. The samples of this research are the manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2010. The test results indicate that the disclosure in 2010 have a negative effect to the cost of debt in 2011. It's also obtained the conclusion that the size of the company, the reputation of the auditor and times interest earned ratio are effected negatively with the cost of debt. The size of the company and times interest earned ratio can be used as moderating variables regression, but are weakening the negative relationship between independent and dependent variable. While the auditor reputation do not effect significantly to the cost of debt, and it can't be used as the moderating variable. "

"Kedudukan keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota adalah satu kesatuan dengan kedudukan keuangan KPU yang bersumber dari APBN. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan pendanaan APBD dengan mekanisme pengelolaan APBN. Pembiayaan Pilkada bersumber dari APBD berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, yaitu terganggunya independensi KPU Kabupaten/Kota, karena pengajuan usul pendanaan Pilkada membutuhkan persetujuan kepala daerah. Pendanaan Pilkada dari APBD juga dapat mengganggu alokasi pendanaan pelayanan publik di daerah akibat pemotongan untuk pembiayaan Pilkada. Pengelolaan keuangan KPU oleh publik dinilai belum optimal, KPU belum pernah mendapat penilaian Wajar dengan Pengecualiaan (WDP) dari BPK. Temuan audit BPK dalam laporan keuangan KPU yaitu terkait pengelolaan keuangan KPU daerah belum maksimal karena belum memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sehingga ditemukan adanya ketidaksesuaian antara pengeluaran dengan pencatatan saldo di rekening. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif terhadap data primer dan sekunder, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa kedudukan keuangan KPU Kabupaten/Kota adalah satu bagian dengan keuangan KPU yang berasal dari APBN termasuk dana hibah Pilkada yang menjadi pendapatan KPU yang dimasukkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU. Pengelolaan keuangan KPU Kabupaten/Kota belum memenuhi asas akuntabilitas keuangan negara yang mengutamakan keefisienan dan keefektifan suatu program dan anggaran. Pemerintah harus melakukan peralihan sumber pendanaan Pilkada dari APBD menjadi bersumber dari APBN, dengan cara melakukan perubahan terhadap Pasal 166 dan Pasal 200 UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pemerintah harus membangun suatu sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi dari pusat sampai dengan daerah untuk memudahkan pengawasan dan kontrol dari KPU.

---

The financial position of the Regency/City General Election Commission (KPU) is a united with the KPU`s financial position sourced from the State Budget. The implementation of Regional Head Elections (Pilkada) is carried out by the Provincial KPU and Regency/City KPU with APBD funding with the mechanism for managing the National Budget. The financing of regional head elections from the regional budget has the potential to cause various problems, namely the disruption of the independence of the Regency/City KPU, because the proposal for the Pilkada funding requires the approval of the regional head. Pilkada funding from the APBD can also disrupt the allocation of funding for public services in the regions due to cuts in financing for regional elections. Public financial management of the KPU is considered not optimal, the KPU has never received a Fair with Exclusion (WDP) assessment from the BPK. The BPK audit findings in the KPUs financial statements, which are related to the financial management of the regional KPU, have not been maximized because they have not met the Government Accounting Standards (SAP), so that there are discrepancies between expenditure and recording the balance in the account. This study uses normative legal methods for primary and secondary data, so that it can be concluded that the financial position of Regency / City KPU is one part of the KPUs finances originating from the APBN including Pilkada grant funds which are the KPU`s income included in the Budget Implementation List (DIPA) KPU. The financial management of the Regency/City KPU has not fulfilled the principle of state financial accountability that prioritizes the efficiency and effectiveness of a program and budget. The government must make a transfer of regional election funding sources from the APBD to be sourced from the APBN, by making changes to Article 166 and Article 200 of Law No. 8 of 2015 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors. The government must build an integrated financial management system from the center to the regions to facilitate the supervision and control of the KPU"

"

Pay later merupakan salah satu Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang baru hadir beberapa tahun terakhir di Indonesia. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi seperti pay later  tidak menghilangkan kewajiban penyelenggara untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah. Prinsip Mengenal Nasabah yang biasanya dilakukan secara langsung oleh pemberi pinjaman kepada nasabah sekarang dilakukan menggunakan media teknologi informasi yaitu internet dengan bantuan teknologi seperti kamera, mikrofon, dan pembaca sidik jari. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaturan prinsip mengenal nasabah pada pay later dan bagaimana penerapan prinsip mengenal nasabah pada pay later oleh perusahaan financial technology. Penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan dengan bentuk yuridis normatif, serta tipologi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didukung dengan hasil wawancara. Hasil penelitian yang Penulis dapatkan adalah pengaturan mengenai prinsip mengenal nasabah pada pay later belum lengkap, pengaturan yang ada masih diatur secara umum sehingga belum dapat secara efektif  dalam pelaksanaannya. Masih terdapat juga pengaturan yang belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan teknologi yang dimiliki pengguna. Penerapan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan pun masih berbeda-beda di setiap penyelenggara pay later. Berdasarkan hasil tersebut, OJK harus membentuk peraturan yang lebih terperinci mengenai pelaksanaan teknis penerapan prisip mengenal nasabah oleh penyelenggara pay later.

 

---

Pay later is one of the Information Technology-Based Lending and Borrowing Services that has only been present in the last few years in Indonesia. Information Technology-Based Lending and Borrowing Services such as pay later do not eliminate the obligation of the operator to apply the principle of knowing customers. The Know Your Customer Principles, which are usually carried out directly by lenders to customers, are now carried out using information technology media, namely the internet with the help of technology such as cameras, microphones, and fingerprint readers. The formulation of the problem of this study is how to regulate the principle of knowing customers on pay later and how to apply the principle of knowing customers on pay later by financial technology companies. The research of this thesis uses library research with a normative juridical form, and the research typology used is descriptive analytical. The data used in this research is secondary data which is supported by the results of interviews. The result of the research that the author obtained is that the regulation regarding the principle of knowing the customer on pay later is incomplete, the existing regulations are still generally regulated so that it cannot be effectively implemented. There are some regulations that cannot be implemented due to the limitations of technology that the users have. The implementation of identification, verification, and monitoring still varies in each pay later provider. Based on these results, OJK must establish more detailed regulations regarding the technical implementation of the principle of knowing customers by pay later operators.

 

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh financial distress yang diukur melalui rating downgrade dengan book-to-market ratio, accruals, unexpected earnings, dan asset growth sebagai variabel kontrol terhadap anomaly return yang diukur melalui abnormal return. Pengukuran financial distress pada penelitian ini menggunakan rating downgrade atau penurunan peringkat kredit menawarkan ukuran langsung yang dapat diamati dari kondisi perusahaan yang memburuk. Dengan demikian, kesulitan keuangan, seperti yang diproksikan dengan penurunan peringkat, kemungkinan akan menjadi indikator utama dari kinerja masa depan perusahaan (Avramov et al, 2012). Penelitian menggunakan sampel perusahaan non-keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2015-2021 dengan teknik penarikan sampel menggunakan purposive sampling dan menggunakan pendekatan data kuantitatif. Data pada penelitian menggunakan data panel yang memiliki arti gabungan cross section  dan time series. Hasil pada penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara financial distress, Book-to-market ratio, dan Unexpected earnings terhadap anomaly return. Namun terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara accruals dan asset growth terhadap anomaly return.

---

The purpose of this research is to analyze the effect of financial distress, measured through rating downgrade, on anomaly returns, which are measured through abnormal return, using book-to-market ratio, accruals, unexpected earnings, and asset growth as control variables. The measurement of financial distress in this research uses rating downgrade as a direct observable measurement of a worsening condition of a company. Thus, financial difficulties, as proxied by the downgrade, are likely to be the main indicator of a company's future performance (Avramov et al, 2012). The research uses a sample of non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2015-2021, with a purposive sampling technique and a quantitative data approach. The data in this research uses panel data, which has a combination of cross-section and time series meanings. The results of this research show that there is a significant effect between financial distress, Book-to-market ratio, and Unexpected earnings on anomaly returns. However, there is no significant effect between accruals and asset growth on anomaly returns.

 

 

"

"Maraknya penyalahgunaan korporasi membuat berbagai forum internasional telah berusaha untuk memeriksa sejauh mana penyalahgunaan korporasi sebagai tujuan terlarang yang berdampak bagi sistem keuangan global. Lebih lanjut, terkuaknya Panama Papers dengan bocornya dokumen firma hukum asal Panama yakni Mossack Fonseca membuka mata dunia tentang penyalahgunaan korporasi. Dalam hal ini, pada umumnya korporasi yang ditujukan untuk tindakan ilegal ini dikenal dengan perusahaan cangkang dan paper company. Namun, identifikasi terhadap perusahaan cangkang dan paper company merupakan pekerjaan yang sangat sulit. Pertama, tidak ada garis pembeda antaranya kedua mengingat tidak adanya definisi baku dari perusahaan cangkang dan paper company yang disepakati oleh forum internasional. Kedua, terkhusus di Indonesia sendiri, belum ada konsep pengaturan secara komprehensif mengenai perusahaan cangkang dan paper company. Dasar dari bentuk perusahaan cangkang dan paper company hanyalah terbatas pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT yang mana sejatinya juga tidak mengatur secara eksplisit mengenai keduanya. Hal ini berimbas pada sulitnya penegakan hukum terhadap perusahaan cangkang dan paper company, terutama mengenai penafsiran hakim terhadap perusahaan cangkang dan paper company. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Penulis kemudian menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif untuk menjelaskan fakta-fakta yang diperoleh selama penelitian ini berlangsung. Pada penelitian tersebut ditemukan bahwasanya sudah terdapat negara-negara yang mengatur mengenai perusahaan cangkang dan paper company, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Singapura, India, Inggris dan Uni Emirat Arab. Lebih lanjut, dalam hal penafsiran hakim terhadap perusahaan cangkang dan paper company di Indonesia sendiri, tidak ada pengaturan yang secara tegas mengatur mengenai perusahaan cangkang dan paper company, namun hakim di Indonesia dapat secara limitatif mengetahui pengertian dan karakteristik dari perusahaan cangkang dan paper company melalui fakta-fakta di persidangan.

---

The rise of corporate abuse has made various international forums have attempted to examine the extent to which corporate abuse as a prohibited purpose has an impact on the global financial system. Furthermore, the disclosure of the Panama Papers with the leak of documents from a law firm from Panama, namely Mossack Fonseca, opened the world's eyes about corporate abuse. In this case, in general, corporations that are intended for illegal actions are known as shell companies and paper companies. However, identification of shell companies and paper companies is a very difficult job. First, there is no line of distinction between the two, bearing in mind that there is no standard definition of shell companies and paper companies agreed upon by international forums. Second, especially in Indonesia itself, there is no comprehensive regulatory concept regarding shell companies and paper companies. This has an impact on the difficulty of law enforcement against shell companies and paper companies, especially regarding the judge's interpretation of shell companies and paper companies. To answer these problems, the author then uses normative juridical research methods which are carried out using library research. This research is descriptive in nature to explain the facts obtained during this research. The research found that in fact there are countries that have strictly regulated shell companies and paper companies, such as the United States, China, Singapore, India, the United Kingdom and the United Arab Emirates. Furthermore, the author also finds that although there is no regulation that explicitly regulates shell companies and paper companies, judges in Indonesia can limitedly know the meaning and characteristics of shell companies and paper companies through the facts in court."

"Penelitian ini bertujuan untuk membuat model prediksi financial distress guna menanggapi penurunan kinerja perusahaan terbuka akibat pandemi COVID-19. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi logistik untuk menguji hubungan antara financial distress dengan variabel independen seperti rasio keuangan dan rasio pasar saham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio leverage, solvabilitas, dan profitabilitas berpengaruh lebih signifikan dibandingkan rasio lainnya. Karena financial distress tidak terjadi secara tiba-tiba, penelitian ini membagi modelnya menjadi 2, yaitu 1 tahun sebelum distress (M1) dan 2 tahun sebelum distress (M2). Hasilnya menunjukkan bahwa M1 memiliki hasil yang lebih baik, dengan akurasi prediksi mencapai 91,63% (dengan default cut-off point = 0,5). Penulis juga memperkirakan ulang model berbasis akuntansi lainnya dan membandingkan model penulis dengan model lain. Hasilnya menunjukkan bahwa model penulis berkinerja lebih baik dibandingkan model lain (selisih +12,24%); sehingga model penulis menjadi model berbasis akuntansi yang paling cocok untuk prediksi financial distress untuk emiten di Bursa Efek Indonesia. Hal ini dikarenakan model penulis didasarkan pada kombinasi variabel akuntansi dan variabel pasar modal

---

This study aims to create a new model for financial distress prediction in response to public companies’ deteroriation of performance due to the COVID-19 pandemic. The research method used was logistic regression to examine the relation between financial distress and independent variables such as financial ratios and stock market ratios. The result shows that the ratios of leverage, solvency, and profitability affected more significantly than other ratios. Since financial distress does not occur suddenly, this study divided its model into 2, namely 1 year before the distress (M1) and 2 years before the distress (M2). The results indicate that M1 had a better result, with 91,63% classification accuracy (by default cut-off point = 0.5). We also re-estimated other accounting-based models and compare our model to them. The results demonstrate that our model performed better than other models (+12,24% difference); thereby our model appeared to be the most suitable accounting-based model for financial distress prediction for the Indonesia Stock Exchange. This is because author’s model is based on a combination of accounting variables and capital market variables."

"Kebijakan keuangan Negara darurat Pandemi COVID-19, seharusnya dilaksanakan secara transparan dan akuntabel meskipun dilaksanakan dalam keadaan darurat dan terbatas. Hal ini disebabkan keuangan Negara merupakan sektor yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis karakter hukum dan mekanisme kebijakan keuangan Negara darurat pada masa pandemi COVID-19, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 Sebagaimana Ditetapkan Menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.Berdasarkan kajian dan analisis atas peraturan yang berlaku, ditemukan bahwa karakter hukum dalam kebijakan keuangan Negara darurat berbeda dengan kebijakan pada umumnya.Karakter hukum pada sektor keuangan Negara darurat, membuat Pemerintah dapat mengeluarkan kebutuhan anggaran belanja Negara terlebih dahulu, yang kemudian diusulkan pada rancangan perubahan APBN dan atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran sebagai bentuk Pembahasan Pemerintah atas Hak Budget lembaga legislatif. Dalam kondisi tidak normal sekalipun pemerintah berkewajiban melaksanakan fungsi pemerintahanya secara baik dan efektif sehingga dibutuhkankonsep baku kedaruratan yang mengatur protokol mitigasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara dalam keadaan darurat, melalui penguatan peran pengendalian internal Pemerintah yang dapat mencegah dan mendeteksi secara cepat atas potensi penyalahgunaan anggaran Negara

---

The state financial policy of the COVID-19 pandemic emergency, should be implemented in a transparent and accountable manner even though it is carried out in an emergency and limited manner. This is because State finances are a sector that must be managed and accounted for in accordance with the mechanism of the 1945 Constitution. By using normative juridical research methods, this study is intended to analyze the legal character and mechanism of emergency State financial policies during the COVID-19 pandemic, based on Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 1 of 2020 As Stipulated as Law Number 2 of 2020. Based on a study and analysis of the applicable regulations, it was found that the legal character of the emergency State financial policy is different from the policy in general. The legal character of the emergency State financial sector allows the Government to issue the needs of the State budget first, which is then proposed in the draft amendment to the APBN and or submitted in the budget realization report as a form of Government Discussion on Budget Rights of the legislature. Even in abnormal conditions, the government is obliged to carry out its government functions properly and effectively so that a standard emergency concept is needed that regulates the mitigation protocol for managing and accounting for State finances in an emergency, through strengthening the role of the Government's internal control which can prevent and detect quickly the potential misuse of the State budget"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik perusahaan, pengungkapan keuangan dan modal sosial terhadap kesuksesan pendanaan UMKM pada platform equity crowdfunding yang ada di Indonesia yaitu Santara.co.id. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa karakteristik perusahaan yaitu jumlah saham yang dipertahankan oleh perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap kesuksesan pendanaan equity crowdfunding. Selain itu pengungkapan keuangan yaitu laba bersih bersih perusahaan terbukti berpengaruh terhadap kesuksesan pendanaan UMKM pada platform UMKM yang mencari pendanaan melalui platform equity crowdfunding dan variabel jenis kelamin pemilik utama perusahaan sebagai variabel control dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini kesuksesan pendanaan yang diukur dengan jumlah pendanaan yang didapatkan melalui platform equity crowdfunding.

---

This study aims to identify the influence of company characteristics, financial disclosure and social capital on the success of MSME funding on the existing equity crowdfunding platform in Indonesia, Santara.co.id. This study found that the characteristics of the company under the number of shares retained by the company are positively significant in influencing the successfulness of equity crowdfunding MSME’s project probability. In addition, financial disclosure under the company's net income is proven to have an influence on the successfulness of MSME’s projects that seek funding through the equity crowdfunding platform and the gender of the company's main owner as a control variable in this study. In this study, the successfulness of equity crowdfunding is measured by the total amount of funds raised through the equity crowdfunding platform."

"ABSTRACTThis thesis aspires to have the understanding on how bank rsquo s contribution by implementing customer due diligence principle within electronic money sectors in organizing Digital Financial Service that issues electronic money in combating the practice of terrorism financing in Indonesia pursuant to Prevailing Laws and Regulation in Indonesia. This thesis will analyze one of the bank in Indonesia in its implementation of customer due diligence in conducting electronic money pursuant to prevailing laws and regulation on customer due diligence for banking sector in Indonesia. The research method is conducted through examining the existing legal material. Therefore, descriptive research is conducted to give a background on how Customer Due Diligence principle for Electronic Money users to prevent the terrorism financing carried out by one of the banks in Indonesia where the bank has followed the enacted regulation or not. Based on the thesis analysis result, the objective is to draw a conclusion on the regulation of Customer Due Diligence for electronic money and Bank X in organizing Digital Financial Service obedience to the prevailing laws and regulation in implementing customer due diligence in electronic money sector. By analyzing those issues, the author expect that this thesis could provide any recommendation for the development on the implementation of customer due diligence in electronic money sectors by banks as measures to prevent and combat terrorism financing in Indonesia and Bank X further step in the implementation of Customer Due Diligence policy and procedures in issuing Electronic Money.

---

ABSTRAKSkripsi ini mempunyai tujuan untuk memiliki pemahaman tentang bagaimana kontribusi bank dengan menerapkan prinsip Customer Due Diligence dalam sektor uang elektronik dalam menyelenggarakan Layanan Keuangan Digital yang mengeluarkan uang elektronik dalam pencegahan praktek pembiayaan terorisme di Indonesia sesuai dengan Hukum dan Regulasi yang berlaku di Indonesia. Skripsi ini akan menganalisis salah satu bank di Indonesia dalam pelaksanaan Customer Due Diligence dalam penyelenggaraan uang elektronik sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku mengenai Customer Due Diligence untuk sektor perbankan di Indonesia. Metode penelitian dalam penelitian dilakukan melalui pemeriksaan materi hukum yang ada. Oleh karena itu, penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan latar belakang tentang bagaimana prinsip Customer Due Dilligence bagi pengguna Uang Elektronik untuk mencegah pendanaan terorisme dilaksanakan oleh salah satu bank di Indonesia dimana apakah bank itu sudah mengikuti peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil analisis tesis, tujuannya adalah untuk menarik kesimpulan kepada pengaturan Customer due Diligence pada penyelenggaraan Uang Elektronik dan ketaatan bank X sebagai penyelenggara layanan keuangan digital terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dalam melaksanakan Customer Due Diligence. Dengan menganalisis isu-isu tersebut, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan rekomendasi untuk pengembangan penerapan Customer Due Diligence di sektor uang elektronik oleh bank sebagai langkah-langkah untuk mencegah dan memberantas pendanaan terorisme di Indonesia dan langkah Bank X selanjutnya dalam implementasi kebijakan dan prosedur Tuntas Pelanggan dalam mengeluarkan Uang Elektronik."