Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Modal kerja merupakan ukuran dari likuiditas perusahaan dan merupakan bentuk dari investasi jangka pendek. Proksi di dalam pengukuran modal kerja di dalam penelitian ini dengan menggunakan CCC. CCC adalah metode dari pengukuran yang dinamis pada manajemen likuiditas yang merupakan kombinasi dari dari balance sheets dan income statement. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari related party transaction (RPT) yang berasal dari balance sheets yaitu assets dan liabilities (RPTAL) dan yang berasal dari income statement yaitu sales dan expenses (RPTSE), dan concentrated ownership terhadap CCC. Sampel dalam penelitian terdiri dari 139 perusahaan manufaktur yang dibagi ke dalam tiga sektor yaitu sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, dan sektor industri barang konsumsi. Selain itu, sampel juga dikelompokkan menjadi dua kategori yaiu perusahaan keluarga dan perusahaan bukan keluarga. Hasil penelitian di sektor aneka industri dan industri barang konsumsi, RPTAL dan RPTSE memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap CCC membuktikan apabila nilai RPT semakin besar maka siklus CCC semakin pendek. Sedangkan, sektor industri dasar kimia hanya dipengaruhi oleh RPTAL. CCC juga dipengaruhi oleh concentrated ownership pada sektor industri dasar dan kimia serta sektor aneka indusrti. Hal ini menunjukkan bahwa dengan semakin besarnya concentrated ownership pada keluarga maka siklus CCC semakin pendek.

---

Working capital is a measure of a company's liquidity and is a form of short-term investment. Proxies in measuring working capital in this study using CCC. CCC is a method of dynamic measurement of liquidity management which is a combination of balance sheets and income statements. This study aims to analyze the effect of related party transactions (RPT) derived from balance sheets namely assets and liabilities (RPTAL) and those derived from income statements, namely sales and expenses (RPTSE), and ownership concentration towards the CCC. The sample in the study consisted of 139 manufacturing companies divided into three sectors, namely the basic industrial and chemical sectors, various industrial sectors, and the consumer goods industry sector. In addition, the samples are also grouped into two categories: family companies and non-family companies. The results of research in various industrial sectors and the consumer goods industry, RPTAL and RPTSE have a negative significant effect on the CCC proving that if the RPT value is greater, the CCC cycle is getting shorter. Meanwhile, the basic chemical industry sector is only influenced by the RPTAL. The CCC is also influenced by the concentrated ownership of the basic industrial sector and chemistry as well as various industrial sectors. This shows that with the greater concentration of ownership in the family, the CCC cycle will be shorter.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis skema penambahan modal PT Reasuransi XYZ, pengaruh terhadap tingkat kesehatan keuangan, RBC dan profitabilitas serta konsekuensi perpajakan pada PT Reasuransi XYZ. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus. Penambahan modal dilakukan dengan menerbitkan Obligasi Wajib Konversi (OWK) yang akan menimbulkan kewajiban bagi perusahaan untuk membayar bunga kupon, namun perusahaan juga akan memperoleh dana yang dapat diinvestasikan kembali. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No: PER-10/MBU/2014, skor tingkat kesehatan perusahaan saat menerbitkan OWK di tahun 2014 meningkat menjadi 78 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan skor 65. Risk Based Capital (RBC) perusahaan yang merupakan satu indikator utama kesehatan keuangan mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2014 menjadi 339% dari tahun sebelumnya sebesar 160%. Berdasarkan simulasi untuk mencapai standar minimum RBC pasar internasional sebesar 250%, melalui penerbitan OWK sebesar 80% dari nilai penerbitan atau 720 miliar maka perusahaan mencapai RBC dan Profitabilitas yang optimal. Pemeriksa pajak melakukan koreksi positif atas beban bunga OWK sehingga pada tahun 2015 dan 2016 laba fiskal perusahaan meningkat dan perusahaan melakukan pembelaan karena beban bunga bagi perusahaan asuransi termasuk dalam kategori beban langsung atau tidak langsung yang terkait dengan kegiatan usaha.

---

This study aims to analyze the scheme of additional capital of PT Reasuransi XYZ, the impact on the level of financial health, RBC and profitability and tax consequences on PT Reasuransi XYZ. The research method used is case study method. The increase in capital is performed by issuing Mandatory Convertible Bonds (MCB) which will result in an obligation for the company to pay coupon interest, but the company will also get reinvestable funds. Based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No: PER-10/ MBU/2014, the companys health rating score when issuing MCB in 2014 increased to 78 compared to the previous year with a score of 65. Risk Based Capital (RBC) have a significant increase in 2014 to 339% from the previous year with a score of 65160%. Based on the simulation to achieve the minimum RBC standard of international market by 250%, through the issuance of MCB of 80% of the issuance value or 720 billion then the company achieved the optimum RBC and Profitability. The tax auditor makes a positive correction on MCB interest expense so that in 2015 and 2016 the companys fiscal profit increases and the company defends because interest expense for insurance companies is included in the category of direct or indirect expenses related to business activities.

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh struktur finansial terhadap kinerja perusahaan manufaktur di Asean 5. Sampel penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Data, sebagai sampel, diperoleh dari laporan keuangan perusahaan dari 2014 hingga 2018. Penelitian ini menggunakan data panel yang kemudian dianalisis dengan analisis model regresi linier. Struktur modal ditunjukkan oleh total utang terhadap total aset dan total utang terhadap total ekuitas, sementara return on assets (ROA), return on equity (ROE) sebagai proksi kinerja perusahaan dan dikontrol oleh tangibilitas aset, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan. Penelitian ini menemukan bahwa total utang terhadap total aset mempengaruhi return on asset signifikan negatif, dan total utang terhadap total ekuitas mempengaruhi return on equity signifikan negatif. Hasil penelitian juga menemukan bahwa tangibilitas aset berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan sedangkan ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan mempengaruhi kinerja perusahaan signifikan positif. ......The purpose of this research was to find the effect of capital structure on firm performance in Asean 5 Country. The research samples are manufacturing companies listed on stock exchanges in Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, and Thailand. The data, as samples, is obtained from the companys financial statements from 2014 to 2018. This study uses panel data which then analyzed by linear regression model analysis. Capital structure showed by total debt to total assets, total debt to total equity and long term debt to total equity while return on assets (ROA) and return on equity (ROE) as the proxy of firm performance and controlled by asset tangibility, size, and sales growth. The research found that total debt to total assets affect return on asset negatively significant, total debt to total equity affect return on equity negatively significant. The result also found that asset tangibility affect negatively significant to the company performance while size of the company and sales growth affect positively significant firm performance.

Abstrak :
Dalam pengelolaan keuangan, direksi pada BUMN di Indonesia bersinergi dengan Kementerian BUMN untuk mengambil keputusan investasi. Salah satu jenis investasi yang paling umum di BUMN adalah pembelian saham perusahaan swasta. Melalui pembelian saham, BUMN dapat memperluas lini bisnisnya dan memproyeksikan keuntungan yang lebih besar. Namun seringkali ditemukan bahwa keputusan pembelian saham perusahaan swasta dilakukan oleh BUMN karena adanya benturan kepentingan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keterlibatan benturan kepentingan dalam keputusan BUMN di Indonesia untuk berinvestasi dalam pembelian saham perusahaan swasta. Untuk mencapai tujuan penelitian, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus eksplanatori karena keterbatasan data. Analisis tersebut menguji sampel 14 keputusan investasi BUMN Indonesia saat berinvestasi dalam pembelian saham di perusahaan swasta selama periode 2010-2022. Temuan menunjukkan adanya dugaan benturan kepentingan dalam beberapa keputusan investasi saham yang dilakukan oleh BUMN di Indonesia. Benturan kepentingan ini dapat terjadi karena adanya hubungan kekeluargaan dengan pengurus perusahaan swasta. Selain itu, ada juga hubungan partai politik antara pihak-pihak yang terlibat. Temuan ini dapat membantu beberapa pihak, termasuk BUMN dan Kementerian BUMN untuk lebih memahami batasan investasi yang dapat dilakukan. Dalam jangka panjang, Kementerian BUMN dalam tugasnya sebagai pengawas BUMN dapat memiliki early warning system untuk menilai layak tidaknya investasi yang dilakukan. ......In financial management, the Director of State-Owned Enterprise (SOEs) in Indonesia synergizes with the Ministry of SOE to make investment decisions. One of the most common types of investment in SOEs is the purchase of shares in private companies. However, it is often found that the decision to purchase private company shares is made by SOEs due to a conflict of interest. This paper aims to determine the level of involvement of conflicts of interest in the decisions of SOEs in Indonesia to invest in the purchase of shares of private companies. To achieve the research objectives, the authors used a qualitative approach with an explanatory case study due to data limitations. The analysis tested a sample of 14 Indonesian SOEs investment decisions when investing in the purchase of shares in private companies during the 2010-2022 period. This conflict of interest can occur because of a family relationship with the management of private companies. Also there is also a political party relationship between the parties involved. These findings can help several parties, including SOE and the Ministry of SOE to better understand the limits of investment that can be made. In the long term, the Ministry of SOE can have an early warning system to assess whether the investments made are appropriate or not.

Abstrak :
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) merupakan aplikasi pengelolaan keuangan negara yang meliputi tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Pada tahun 2022, SAKTI digunakan secara penuh oleh seluruh kementerian atau lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi SAKTI di tahun awal penerapannya dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah tingkat instansi dengan menggunakan kerangka model evaluasi Human-Organization-Technology Fit (HOT-Fit Model). Objek penelitian ini difokuskan pada unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Metode penelitian kualitatif, yaitu wawancara, observasi, dan penelahaan dokumen, digunakan dalam rangka pengumpulan data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa SAKTI telah efektif mendukung pelaksanaan akuntansi pemerintahan dan memfasilitasi proses penyusunan laporan keuangan. Efektivitas ini dievaluasi dengan menggunakan kerangka model evaluasi Human-Organization-Technology Fit (HOT-Fit Model). Penilaian didasarkan pada aspek manusia, organisasi, dan teknologi dari implementasi sistem informasi. Studi ini menyoroti kontribusi faktor manusia dan organisasi dalam meningkatkan efektivitas SAKTI dalam menyiapkan laporan keuangan tingkat instansi. Untuk lebih meningkatkan efektivitas SAKTI, studi ini menyarankan untuk meningkatkan bandwidth hosting, mengoptimalkan kinerja, kapasitas, dan keandalan server, menyediakan forum formal bagi pengguna untuk bisa mengajukan permintaan atau saran/masukan bagi pengembangan sistem, serta memberikan pelatihan dan pendidikan yang intensif sesuai dengan tingkat kemampuan pengguna. ......Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) is a government financial management application that handles budgeting process from planning to reporting. In 2022, SAKTI is fully utilized by all ministries or government agencies. This study is aimed to evaluate the first year of SAKTI's implementation in the government financial reporting process at agency-level. The implementation effectiveness was evaluated using the Human-Organization-Technology Fit (HOT-Fit Model), which assesses the human, organizational, and technological aspects of information system implementation.  Object of this study is a work unit within the Ministry of Education, Culture, Research and Technology. This study employs qualitative research methods, including interviews, observations, and document reviews, to collect data. The study concludes that SAKTI has been effective in supporting government accounting process and streamlining the process of preparing financial statements. The study highlights the contribution of human and organizational factors in enhancing the effectiveness of SAKTI in preparing agency-level financial reports. To further improve the effectiveness of SAKTI, this study suggests the agency to increase the hosting bandwidth, optimize server performance, capacity, and reliability, provide a formal forum for users to submit requests or suggestions for system development, and provide intensive training and education according to the user's ability level.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial dengan kinerja keuangan pada perusahaan Indonesia. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan keluarga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan laporan tahunan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020, kecuali perusahaan di industri keuangan sebanyak 146 perusahaan dengan jumlah observasi 1.168. Model yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian ini adalah model regresi linier menggunakan STATA 14. Penelitian ini menggunakan content analysis untuk mengukur pengungkapan tanggung jawab sosial (CSD) sebagai variabel independen dengan mengacu pada Global Reporting Initiative (GRI) Content Index 2016. Pengungkapan keuangan merupakan variabel dependen yang diwakili oleh proksi return on asset, return on equity, debt to equity, dan rasio Tobin’s Q dalam mengukur nilai perusahaan. Penelitian ini juga menggunakan corporate governance sebagai variabel kontrol. Penelitian ini menemukan bahwa CSD berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSD berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi manajer untuk mengelola CSD secara efektif dan efisien, yang mengarah pada kinerja perusahaan yang lebih baik. ......This study aims to examine the influence of social responsibility disclosure with financial performance in Indonesian companies. The population and samples used in the study are family firms listed in Indonesia Stock Exchange that publish annual reports from 2013 to 2020, except companies in the financial industry, as many as 146 company with a total of 1,168 observations. The model used for data analysis in the study was a linear regression model using STATA 14. This study uses content analysis to measure social responsibility disclosure (CSD) as an independent variable with reference to the Global Reporting Initiative (GRI) Content Index 2016. Financial disclosure is a dependent variable which is represented by the proxy of return on asset, return on equity, debt to equity, and Tobin’s Q ratio in measuring firm value. This study also uses corporate governance as control variable. This research found that CSD has a significant effect on firm’s financial performance and firm value. The result shows that CSD had positively influenced a firm’s performance. The findings may be used as a reference for the manager to effectively and efficiently manage CSD, leading to a better firm’s performance.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi hal-hal yang mempengaruhi masyarakat desa dalam melakukan pengaduan atas pelanggaran pada pengelolaan keuangan desa, menganalisis dan mengevaluasi intensi dan aksi masyarakat desa dalam melakukan pengaduan, serta menentukan model pengaduan yang tepat guna melaporkan pelanggaran tersebut. Penelitian ini dilakukan karena adanya korupsi dana desa yang dilakukan oleh Pjs. Kepala Desa Meranti serta adanya dugaan penyalahgunaan dana desa oleh Kepala Desa Pandan. Penelitian ini berusaha mengisi research gap tentang public whistleblowing dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis faktor individual, faktor situasional atau kultural, dan faktor institusional yang mempengaruhi niat dan aksi pengaduan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan qualitative case study dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Content analysis dan thematic analysis digunakan untuk menganalisis data. Hasil penelitian menemukan bahwa ketiga faktor mempengaruhi intensi dan aksi pengaduan masyarakat, namun faktor individual dan faktor situasional lebih berpengaruh dominan. Masyarakat memiliki intensi pengaduan tetapi tidak melakukan aksi karena dipengaruhi beberapa hal yaitu toleransi yang tinggi atas pelanggaran (faktor individual) serta kondisi budaya, ekonomi dan situasi politik di desa tersebut (faktor situasional atau kultural). Implikasi dari penelitian ini adalah dalam jangka pendek, masyarakat dapat menggunakan struktur pengaduan yang saat ini tersedia untuk melaporkan pelanggaran pada pengelolaan keuangan desa. Namun, terlebih dahulu perlu dibangun kesadaran dan tanggung jawab masyarakat desa dalam memelihara hasil pembangunan dan melakukan pengaduan

---

This study aims to analyze and to evaluate the things that affect the village community to report wrongdoings in village financial management, the village community's intentions and actions in making complaints, and to determine the appropriate whistleblowing models to report it. This research was conducted because of the corruption of village funds by the Acting. Head of Meranti Village as well as allegations of village funds by the Village Head of Pandan. This study seeks to fill the research gaps on public whistleblowing by analyzing and evaluating individual factors, situational or cultural factors, and institutional factors that influence the village community's intention and action to report wrongdoings. This study used a qualitative case studies approach. Data collection techniques were carried out through questionnaires, interviews, and documentation. The analysis techniques use content analysis and thematic analysis. The study found that individual factors, situational or cultural factors, and institutional factors affect the village community to blow the whistle. Still, individual factors and situational factors are more dominant. The community intends to complain but does not take action because of several things, namely high tolerance of wrongdoings (individual factors) and cultural, economic and political conditions in the village (situational or cultural factors). This research implies that the community can use the existing complaints structure to report village financial management's wrongdoings. However, it is first necessary to build community awareness and responsibility to maintain development outcomes and to make a complaint

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh dari penggunaan derivatif keuangan terhadap penghindaran pajak manajemen laba akrual persistensi laba dan kekeliruan penilaian pasar. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meneliti peran dari lingkungan pajak terhadap hubungan antara derivatif keuangan dan penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan analisis lintas negara dengan lingkup negara-negara di ASEAN yang terdiri dari Filipina Indonesia Malaysia dan Singapura. Dengan menggunakan analisis data panel yang diestimasi dengan teknik LSDV (Least Square with Dummy Variable), dan sampel sebanyak 1395 firmyear yang merupakan perusahaan pengguna derivatif keuangan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan derivatif keuangan berpengaruh positif terhadap tingkat penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa derivatif keuangan dapat dipergunakan sebagai alat penghindaran pajak. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa lingkungan pajak di suatu negara mempengaruhi hubungan antara penggunaan derivatif keuangan dan aktivitas penghindaran pajak. Terdapat trade off antara penggunaan derivatif keuangan sebagai alat penghindaran pajak dengan fasilitas-fasilitas perpajakan yang diberikan oleh negara dengan lingkungan pajak yang kompetitif. Ketika penggunaan derivatif keuangan dikaitkan manajemen laba akrual penelitian ini menemukan bahwa hubungan antara penggunaan derivatif keuangan tujuan lindung nilai dan besaran manajemen laba akrual bersifat substitusi sedangkan hubungan antara penggunaan derivatif keuangan tujuan spekulasi dan besaran manajemen laba akrual bersifat komplementer. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tujuan penggunaan derivatif keuangan tidak menyebabkan persistensi dari komponen-komponen laba berbeda antara perusahaan pengguna derivatif keuangan tujuan spekulasi dengan perusahaan pengguna derivatif keuangan tujuan lindung nilai. Terakhir penelitian ini juga menemukan bahwa ekspekstasi laba yang tercermin dalam return saham pada perusahaan pengguna derivatif keuangan tujuan lindung nilai lebih mencerminkan perbedaan persistensi komponen arus kas operasi dari laba dibandingkan pada perusahaan pengguna derivatif keuangan tujuan spekulasi.

---

This study aims to examine the effects of financial derivatives on tax avoidance accrual-based earnings management earnings persistence and market mispricing. Furthermore this study also aims to examine the role of the tax environment on the relationship between financial derivatives and tax avoidance. This study uses a cross-country analysis with the scope of ASEAN countries which consists of the Philippines Indonesia Malaysia and Singapore. By using panel data analysis that estimated by the LSDV (Least Square with Dummy Variable) technique and a sample of 1395 firm-years of companies using financial derivatives the results of this study show that the level of financial derivatives usage positively affects the level of tax avoidance which indicate that financial derivatives can be used as a tax avoidance tool. Results of this study also show that a country tax environment affects the relationship between the use of financial derivatives and tax avoidance activities. There is a trade off between the use of financial derivatives as a tax avoidance tool and tax facilities provided by the state with a competitive tax environment. When the use of financial derivatives is associated with the accrualbased earnings management this study finds that the relationship between the use of financial derivatives for hedging purposes and accrual-based earnings management is substitutive while the relationship between the use of financial derivatives for speculative purposes and accrual-based earnings management is complementary. This study also shows that the purpose of financial derivatives usage does not cause any difference in the earnings persistence between companies using financial derivatives for hedging purposes and those using financial derivatives for speculative purposes. Finally this study also shows that earnings expectations embedded in stock returns of financial derivatives users for hedging purposes reflect the difference in persistence of cash flow component more accurately as compared to financial derivatives users for speculative purposes.

Abstrak :
ABSTRACT
BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pada praktiknya, BPK melakukan pemeriksaan terhadap anak perusahaan BUMN. Hal tersebut tidaklah sesuai dengan kewenangan BPK itu sendiri, karena pada dasarnya keuangan anak perusahaan BUMN bukan merupakan keuangan negara, sehingga anak perusahaan BUMN tidak termasuk dalam cakupan wewenang pemeriksaan BPK. Atas latar belakang tersebut, hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pokok permasalahan lainnya adalah mengenai implikasi hukum dari praktik pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK kepada anak perusahaan BUMN. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa anak perusahaan BUMN tidak termasuk dalam cakupan wewenang pemeriksaan BPK. Adapun implikasi hukumnya adalah timbul suatu kewajiban bagi anak perusahaan BUMN untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK sebagai hasil dari pemeriksaan yang dilakukan. Saran yang diberikan oleh penulis adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang menyatakan secara tegas bahwa BPK tidak berwenang melakukan pemeriksaan terhadap anak perusahaan BUMN. Selain itu, penulis juga memberikan saran agar dibuat suatu peraturan yang membatasi hal-hal yang dapat didelegasikan oleh BUMN induk pada anak perusahaannya, agar hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara tetap menjadi cakupan wewenang pemeriksaan BPK.

---

ABSTRACT
BPK is a Gorvenment institution which has independence and right to examine state financial management and responsibility. In practice, BPK examines the financial of the subsidiaries company of BUMN. This is not in accordance with the authority of the BPK, because the financial of the subsidiaries company of BUMN is basically not included as public financial, so the subsidiaries company of BUMN are not included in the scope of BPK audit authority. Reffering to this, the main concern of this research is the authority of BPK in conducting financial examination for the subsidiaries company of BUMN based on laws and regulations. The method used in this research is juridical-normative. The results of this research are that the subsidiaries company of BUMN are not included in the scope of BPK`s audit authority. As a legal implication, there is an obligation for the subsidiaries company of BUMN to follow up on recommendations given by BPK as a result of carried out audit. At the end of this research, the advice given by the author is the making of laws and regulations to confirm that the BPK is not authorized to carry out inspections of state-owned subsidiaries. In addition, the author also gives a suggestion to make a regulation that limits the things that can be delegated by BUMN to its subsidiaries, so that matters relating to the management of state finances remain the scope of BPK`s audit authority.

Abstrak :
Transfer dana non-bank merupakan kegiatan pemindahan dana dari Pengirim kepada Penerima yang diselenggarakan oleh Lembaga Selain Bank (Non-Bank), yakni badan usaha berbadan hukum Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana. Transaksi dengan menggunakan Teknologi Finansial itu sendiri rentan terhadap berbagai macam risiko, seperti penipuan (fraud), kesalahan atau error dari sistem, identity theft serta menjadi sarana pencucian uang (money laundering) dan pendanaan terorisme. Maka dari itu, skripsi ini membahas pengaturan dan pengawasan serta pembinaan oleh Bank Indonesia terhadap penyelenggaraan transfer dana non-bank berbasis Teknologi Finansial. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif, yaitu menelaah dan menganalisis ketentuan hukum serta bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia terhadap penyelenggaraan transfer dana non-bank berbasis teknologi finansial. Pengaturan transfer dana non-bank diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni ketentuan tentang Transfer Dana, Sistem Pembayaran, Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, dan Penyedia Jasa Sistem Pembayaran. Sementara, pengawasan Bank Indonesia dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan risiko/kepatuhan berdasarkan klasifikasi risiko baik melalui pengawasan langsung (on-site) maupun dengan pengawasan tidak langsung (off-site/surveillance). Dari hasil pengawasan, Bank Indonesia dapat mengevaluasi Penyelenggara Transfer Dana Non-Bank dan memerintahkan untuk melakukan tindakan perbaikan dan/atau memberikan sanksi administratif. ......Non-Bank fund transfer is an activity of transferring sum of funds from Originator to Beneficiary executed by Non-Bank Institutions, non-bank business entities which are incorporated and established under Indonesian law that executes fund transfers. Transactions using Financial Technology are vulnerable to various risk, such as fraud, system error, identity theft, and being used as a tool for money laundering and terrorism financing. Therefore, this thesis discusses the regulation, supervision and also the guidance by Bank Indonesia on the implementation of financial technology-based non-bank transfer funds. This thesis is researched using juridical-normative method, which examines and analyzes the regulations and literature related to the regulation and supervision of Bank Indonesia on the implementation of Financial Technology-based non-bank fund transfer. Non-bank fund transfers are regulated in laws regarding fund transfer, regulations on payment systems, consumer protection of Bank Indonesia, and payment service providers. The implementation of Bank Indonesia supervision is carried out using a risk/compliance approach based on the level of the risk, either with direct supervision (on-site) or with indirect supervision (off-site/surveillance). Based on the results of supervision, Bank Indonesia may evaluate the non-bank fund transfer service providers and instruct them to take corrective action and/or impose administrative sanctions.