Hasil Pencarian

Ditemukan 22 dokumen yang sesuai dengan query

Hendry Chandra, author

Penilaian Kembali Pemegang Saham Pengendali oleh Otoritas Jasa Keuangan dan akibat Hukum Kewajiban Divestasi Saham Pada PT XYZ Corporindo (Studi Kasus PT XYZ Corporindo sebagai Pemegang Saham Pengendali PT Bank ABC, Tbk) = Reassessment of Controlling Shareholder of PT Bank ABC Tbk by Financial Services Authority and Law Impact on the Divestment Obligation (Case Study PT XYZ Corporindo as Controlling Shareholder PT Bank ABC, Tbk)

Penelitian ini menelaah peristiwa hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memutuskan penilaian kembali pemegang saham pengendali PT XYZ Corporindo tersebut terlambat dan tidak sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang justru berakibat semakin memburuknya kondisi keuangan PT Bank ABC, Tbk. Masalah yang dikaji adalah mengenai pertimbangan OJK dalam memutuskan penilaian kembali...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Indra Setiawan, author

Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang pasar modal oleh otoritas jasa keuangan = Law enforcement against crime in capital market by the financial services authority (OJK)

Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Pasal 70 UU OJK dinyatakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Gelora Martanti, author

Analisis yuridis mekanisme penyelesaian sengketa dalam rangka perlindungan nasabah perbankan setelah dibentuknya UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan = Juridical analysis of dispute resolution mechanism in purpose of banking customers protection after the establishment of financial services authority Law Number 21 year of 2011

Dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan seluruh lembaga jasa keuangan termasuk perbankan akan dilakukan oleh OJK secara terintegrasi. Salah satu tujuan OJK adalah melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Skripsi ini akan meneliti apa saja kewenangan OJK dalam usaha perlindungan konsumen; bagaimana rancangan perubahan mekanisme penanganan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S45526

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Rizky Muhammad Ikhsan, author

Kewenangan pengaturan dan kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan dalam bidang Pasar Modal menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan = Institutional and regulatory authorities of the OJK toward Capital Market according to Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Skripsi ini membahas kewenangan pengaturan yang dimiliki oleh OJK di bidang pasar modal. Selain itu, mambahas mengenai fungsi dan tugas OJK dalam mengatur bidang Pasar Modal dan relevansinya dengan kewenangan pengaturan yang dimiliki oleh OJK. Hasil penelitian menyatakan bahwa fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan OJK di bidang Pasar...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S45251

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Marcellinus Jansen Raymond, author

Tinjauan yuridis peran pengawas perbankan oleh otoritas jasa keuangan ojk terhadap bank yang melaksanakan jasa layanan nasabah prima wealth management di Indonesia = Legal review Indonesian financial services authority otoritas jasa keuangan oversees wealth management services conducted by banks in Indonesia

Integrasi pasar keuangan pada era globalisasi ini menyebabkan produk dan aktivitas yang ditawarkan oleh perbankan menjadi semakin kompleks dan bervariasi. Jasa Layanan Nasabah Prima (Wealth Management) muncul sebagai tanda perkembangan dalam dunia bisnis perbankan. OJK hadir sebagai lembaga pengawas perbankan (micro prudential supervisor) di Indonesia agar dapat menjaga stabilitas perekonomian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S59918

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Tampubolon, Gabriela Anastasia, author

Kewenangan Bapepam-LK Setelah Berlakunya Undang- Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) = Authority of the Capital Market Supervisory Board & Financial Institutions Supervisory Board (Bapepam-LK) After The Enactment of Indonesian Law No. 11/2011 about Financial Services Authority

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai pentingnya lembaga pengawas keuangan yang sedang berkembang di berbagai negara. Di Indonesia sendiri kebutuhan ini tercermin setelah akhirnya diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melihat kebutuhan tersebut, pada penulisan ini nantinya akan digambarkan model lembaga pengawas keuangan seperti...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S43160

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Norman Subiyako Sumadi, author

Pengawasan Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Otoritas Jasa Keuangan: Perbandingan Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan Dan Badan Supervisi Di Belanda = The Supervision Of The Financial Services Authority Supervision Body On The Financial Services Authority: A Comparison Between Indonesia And The Netherlands

Sektor keuangan krusial bagi pembangunan nasional Indonesia dan penguatannya esensial untuk peningkatan ekonomi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didirikan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 untuk mengatur dan mengawasi sektor keuangan, menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Namun, wewenang luas OJK menimbulkan kekhawatiran penyalahgunaan kekuasaan. Pembentukan Badan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Miechele, author

Analisis permohonan pailit terhadap perusahaan efek (studi kasus putusan nomor 08/PDT.SUS.Pailit/2015/PN. Niaga. JKT.PST) = Bankruptcy against securities firms analysis (case study verdict No. 08 PDT.SUS/Pailit/2015/PN.Niaga.JKT.PST) / Miechele

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai perusahaan efek yang diajukan permohonan pernyataan kepailitan oleh Debitornya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pihak-pihak yang berwenang dan prosedur mengajukan permohonan kepailitan terhadap perusahaan efek. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif, yaitu merujuk pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan...

2016

T46363

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Silalahi, Vilia Evani, author

Implications of Transferring Crypto Asset Supervision From The Commodity Future Trading Regulatory Agency to the Financial Services Authority as a Way to Prevent Money Laundering = Implikasi Pemindahan Pengawasan Aset Kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ke Otoritas Jasa Keuangan dalam Rangka Pencegahan Pencucian Uang

Perkembangan pesat kripto yang melintasi batas negara didorong oleh inovasi blockchain di dunia teknologi. Meskipun perdagangan kripto telah menjadi fenomena umum, namun tetap menganut prinsip high risk high return. Oleh karena itu, hal ini mendapat kritik, sorotan, dan kajian dari berbagai pihak, termasuk lembaga-lembaga internasional seperti FSB, IMF, Bank Dunia,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Altuti, author

Akibat Hukum Putusan MK Nomor 59/PUU-XXI/2023 Terhadap Kewenangan Penyidikan pada Sektor Jasa Keuangan = Legal Effects of MK Decision Number 59/PUU-XXI/2023 on Investigation Authority in the Financial Services Sector

Tulisan ini membahas tiga rumusan masalah utama, yaitu: pertama, apakah penyidikan dalam tindak pidana khusus dapat dilakukan penyidik sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); kedua, apakah penyidikan pada sektor jasa keuangan yang bersifat khusus dapat dilakukan oleh Penyidik Pejabat Kepolisian; dan ketiga, bagaimana akibat hukum Putusan MK...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian