Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query

Irfan Triawan, author

Implikasi Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan = Implications Of The Application Of Law Number 21 Of 2011 Concerning The Financial Services Authority Towards Financial Stability System

Skripsi ini membahas mengenai implikasi dari berpindahnya fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bank Indonesia dengan adanya UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Stabilitas Sistem Keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif (normative legal research) dengan studi kepustakaan. Metode penelitian tersebut diapaki untuk menjawab permasalahan; pertama, teori tentang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S47414

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hillary Aprilia, author

Tinjauan yuridis tanggung jawab bank penyelenggara laku pandai dan agen laku pandai: studi kasus: e-warong kube selaku agen laku pandai pada bank BNI46 = Juridical review of responsibility of laku pandai operator bank and laku pandai agent: case study e-warong kube as laku pandai agent at bank BNI46

ABSTRAK
Skripsi ini akan membahas mengenai penerapan Layanan Keuangan Tanpa Cabang dalam Rangka Keuangan Inklusi Laku Pandai di Indonesia. Terdapat dua permasalahan yang akan dibahas, yakni pengaturan Bank Penyelenggara dan Agen Laku Pandai serta tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh Bank Penyelenggara dan Agen Laku Pandai dengan studi kasus E-Warong KUBE...

2017

S69611

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

[Jakarta]: Harvarindo, 2012

346.082 BAN u

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Trigaya Ahimsa, author

Desain Produk dan/atau Layanan sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan = Design of Financial Products and/or Services as a Form of Financial Consumer Protection

Dengan terus berkembangnya sektor jasa keuangan serta banyaknya aduan konsumen yang diterima, Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas aspek market conduct dan prudential di sektor jasa keuangan telah mengesahkan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan sebagai bentuk penguatan perlindungan konsumen dan masyarakat. Salah satu substansi...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Bayu Erlangga Kaurow, author

Tinjaun hukum terhadap klausula baku pada perjanjian pembiayaan konsumen ditinjau dari peraturan otoritas jasa keuangan nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan surat edaran otoritas jasa keuangan nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang perjanjian baku = Legal review of the standard clauses in consumer financing agreements in terms of financial service authority regulations number 1/ POJK.07/ 2013 concerning financial service sector consumer protection and financial services authority number 13/ SEOJK.07/ 2014 circulars concerning standard agreements

Perjanjian baku merupakan perjanjian yang umum ditemukan, termasuk dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Lembaga pembiayaan konsumen termasuk dalam ranah sektor jasa keuangan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tulisan ini meninjau tentang penerapan klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha terhadap UU Perlindungan Konsumen maupun peraturan dan surat edaran yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S66711

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian