Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Industri FinTech merupakan inovasi layanan keuangan yang semakin populer di era digital di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak FinTech terhadap pengentasan kemiskinan dengan bukti yang ada di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder dari penduduk Indonesia di BPS dan data Fintech Lending dari OJK. Variabel yang diteliti adalah konsumsi rumah tangga per kapita, inflasi, FinTech, PDRB, pembayaran pihak ketiga. Penelitian menggunakan studi eksplanatori pendekatan kuantitatif. Menggunakan panel 34 provinsi dari 2019 hingga 2021. Menggunakan konsumsi rumah tangga per kapita sebagai proksi kemiskinan. Hasil menunjukkan keempat variabel memiliki pengaruh signifikan terhadap konsumsi rumah tangga per kapita di Indonesia. ......The FinTech industry is a financial service innovation that is increasingly popular in the digital era in Indonesia. This study aims to analyze the impact of FinTech on poverty alleviation with existing evidence in Indonesia. The data used are secondary data from the Indonesian population at the BPS and Fintech Lending data from the OJK. The variables studied are household consumption per capita, inflation, FinTech, GRDP, third party payments. The research uses an explanatory study with a quantitative approach. Using a panel of 34 provinces from 2019 to 2021. Using per capita household consumption as a proxy for poverty. The results show that the four variables have a significant influence on household consumptionper capita in Indonesia.

Abstrak :
Financial technology (fintech), khususnya Peer-to-Peer (P2P) Lending, telah berkembang pesat di Indonesia dan berpotensi mengancam perbankan tradisional yang juga memberikan layanan pembiayaan. Dalam hal ini, studi-studi terdahulu cenderung menemukan hasil yang inkonklusif dimana Fintech ditemukan memberikan pengaruh positif dan juga negatif terhadap kinerja perbankan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah mengkaji dampak fintech P2P lending terhadap kinerja perbankan di Indonesia, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Studi ini menggunakan metode Generalized Method of Moment (GMM) dimana sampel yang digunakan meliputi 63 bank konvensional dan 12 bank syariah di Indonesia periode 2016-2020. Variabel kinerja perbankan yang digunakan mencakup ROA sebagai variabel dependen, jumlah perusahaan P2P lending sebagai variabel independen, dan variabel kontrol meliputi ukuran bank, jumlah kantor cabang, rasio modal, ukuran pinjaman, penyisihan kerugian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan fintech P2P lending tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan secara agregat. Namun, analisis terpisah antara perbankan konvensional dan syariah, menemukan bahwa fintech P2P lending tidak mempengaruhi kinerja perbankan konvensional namun memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kinerja perbankan syariah. Hasil penelitian ini akan memberikan membantu regulator dan pelaku industri di sektor perbankan dan fintech P2P lending serta memperkaya literatur akademik dalam disiplin ini. ......Financial Technology (Fintech), particularly Peer-to-Peer (P2P) Lending, has developed rapidly in Indonesia and has the potential to threaten traditional banks that also provide financing services. In this regard, previous studies found inconclusive results where Fintech was found to have positive and negative effects on banking performance. Therefore, this study aims to examine the impact of fintech P2P lending on banking performance in Indonesia, both conventional banking and Islamic banking. This study uses the Generalized Method of Moment (GMM) with sample includes 63 conventional banks and 12 Islamic banks in Indonesia in 2016-2020. The banking performance variables used include ROA as the dependent variable, the number of P2P lending companies as the independent variable, and control variables consisting of bank size, number of branch offices, capital ratio, loan size, and allowance for losses. The results indicate that the existence of fintech P2P lending does not have a significant effect on banking performance in the aggregate. Separate analysis for conventional and Islamic banking found that fintech P2P lending had no effect on the performance of conventional banking but had a significant positive effect on the performance of Islamic banking. The results of this study will help regulators and banking and fintech P2P lending industry players and enrich academic literature in these disciplines

Abstrak :
Penggunaan pinjaman fintech yang meningkat signifikan membuktikan kuatnya peran non-bank dalam memberikan inovasi pelayanan pembayaran dan fasilitas dana tunai secara online. Beberapa akademisi telah mempelajari mekanisme pengaruh niat seseorang dalam menggunakan fintech, namun belum banyak yang spesifik meneliti fokus pada satu jenis fintech yaitu pinjaman fintech. Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa hubungan struktural antara perceived ease of use, perceived usefulness, brand image, government support, user innovativeness, perceived risk, trust, subjective norm, perceived behavioral control, attitude dan intention to use pinjaman fintech di Indonesia. Penelitian ini berdasarkan, Technology Acceptance Model (TAM), dan Theory of Planned Behavior (TPB). Sejumlah 377 responden non pengguna pinjaman fintech dan pengguna bank terkumpul untuk menguji penelitian yang menggunakan Structural Equation Modeling. Hasilnya memberikan 11 dari 17 hipotesis usulan yang dapat digunakan dalam manajemen dan memberikan alternatif bagi perusahaan jasa keuangan. ......The significant increase in the use of lending fintech proves the strong role of non-banks in providing innovative online payment services and funding facilities. Many scholars have studied the factors affect intention to using fintech, but not many have specifically examined one of type of fintech is lending fintech. The aims of study is to examine the structural relationship between perceived ease of use, perceived usefulness, brand image, government support, user innovativeness, perceived risk, trust, subjective norm, perceived behavioral control, attitude and intentions to use fintech lending in Indonesia. This research is based on Technology Acceptance Model (TAM), and Theory of Planned Behavior (TPB). Totally 377 bank customers who have not used fintech lending were collected for research using Structural Equation Modeling. The results provide that eleven from seventeen proposed hypotheses for management provide alternatives for financial services companies.

Abstrak :
PT XYZ merupakan salah satu perusahaan financial technology atau dapat disebut dengan fintech dengan kategori P2P Lending. Salah satu bidang yang dicakup oleh PT XYZ ini adalah bidang retail yang memiliki limit pinjaman yang kecil dan jumlah borrower yang banyak. Masalah timbul karena sistem pada PT XYZ ini masih membutuhkan proses pengecekkan secara manual oleh user. Hal ini tentunya memperlambat processing time dari pengajuan pinjaman. Dalam penelitian ini menggunakan konsep business process reengineering atau BPR dengan UML activity diagram dalam melakukan analisis serta perancangan perbaikan proses pengajuan pinjaman saat ini, metodologi agile scrum dalam perancangan pengembangan hasil perbaikan process flow serta menggunakan skenario uji coba untuk melakukan uji coba dari hasil perbaikan process flow yang baru. Penelitian ini menggunakan metode mixed method antara kualitatif dengan kuantitatif. Data-data yang digunakan berupa hasil wawancara dengan Product Manager dan Relationship Manager, data processing time pengajuan pinjaman, dokumen process flow saat ini, serta visi, misi dan target pengembangan pada tahun 2022. Hasil penelitian ini berupa hasil rekomendasi process flow baru yang memperbaiki process flow yang lama. Ditemukan bahwa terdapat tahap-tahap yang masih manual dan beberapa tahap yang memiliki sifat redundansi. Tahap tersebut diperbaiki dengan harapan untuk mempercepat processing time. ......PT XYZ is one of financial technology or we can call it fintech with P2P Lending category. The area covered is the retail sector which have small limits but large number of borrowers. With a large numbers of borrowers and loan applications, it will affect the processing time of existing business processes. The problem arises because the system still requires manual checking by users. This will slow down the processing time. This research will use the concept of business process reengineering or BPR with UML activity diagram in doing the analyzing and redesigning the current loan application process, agile scrum methodology in designing the development of the new and redesigned process flow. This research will use mixed method methodology using qualitative and quantitative. The data are interviews with Product Manager and Relationship manager, processing time data of loan application, current process flow document, and also vision, mission and target of development in year 2022. The result of this research will include recommendation of a new process flow that fixes the current process flow. It was found out that there are steps that are still manual and redundant steps. That step is redesigned in hope to fasten the processing time.

Abstrak :
ABSTRACT
The endless development of technology and the proliferating usage of the Internet along with a pronounced financial transaction around the world generated Financial Technology. In Indonesia, the notoriety of Financial Technology is exhibited through the rapid development of startups within the society. Despite such progress, the legal aspect of financial technology regulations under the Indonesian law is deemed contentious. One of the implications of Financial Technology is the utilization of big data and monetization that is in correspondence with data privacy. Thus, this research will further expound the legal framework of Financial Technology in Indonesia and its repercussion on the availability of customer protection regarding data privacy in correlation to the practice of monetization. By way of juridical normative research, several laws and regulations regarding financial technology are assessed in correlation to the its implication on data privacy. Thrugh the analysis, it is found that although the legal framework has developed as regards its mechanism and correlation to the protection of data privacy through the enactment of laws and regulations, certain aspects still lack of legal protection and remain ambiguous. Furthermore the absence of codified law UU concerning data privacy and codified law undang undang, UU concerning the consumer protection of financial technology services, makes consumer protection in this respect rather lenient. However, aside from the laws and regulations, official institutions namely BI, OJK, KOMINFO, PPATK, and AFTECH provides consumer protection through the establisment of BI Fintech Office, Desk PPATK, Digital Economic and Finance Innovation Development Team and Fintech, as well as OJK and BI Regulatory Sandbox that directly assists the growth of financial technology fintech in the society.

---

ABSTRAK
Perkembangan teknologi yang tiada henti dan penggunaan Internet yang semakin banyak seiring dengan transaksi keuangan yang nyata di seluruh dunia menghasilkan Teknologi Keuangan. Di Indonesia, ketenaran Teknologi Keuangan terefleksi melalui pesatnya perkembangan startup dalam masyarakat. Terlepas dari kemajuan tersebut, aspek hukum peraturan teknologi keuangan menurut hukum Indonesia dianggap kontroversial. Salah satu implikasi Teknologi Finansial adalah pemanfaatan big data dan data monetisasi yang berkorespondensi dengan privasi data. Dengan demikian, penelitian ini akan menjelaskan lebij lanjut mengenai kerangka hukum Teknologi Keuangan di Indonesia dan dampaknya terhadap tersedianya perlindungan konsumen dalam aspek privasi data yang berkorelasi dengan praktik monetisasi. Melalui penelitian normatif yuridis, beberapa undang-undang dan peraturan mengenai teknologi keuangan akan dinlai korelasinya terhadap privasi data. Melalui analisa, ditemukan bahwa walaupun kerangka hukum telah berkembang baik terkait mekanisme dan korelasi terhadap perlindungan privasi data melalui pemberlakuan undang-undang dan peraturan, beberapa aspek masih dalam kekurangan perlindungan hukum dan tetap dalam keadaan ambigu. Selanjutnya tidak adanya undang-undang yang dikodifikasi mengenai privasi data dan undang-undang yang dikodifikasi mengenai perlindungan konsumen terhadap layanan teknologi keuangan, menjadikan perlindungan konsumen dalam hal ini agak kurang tegas. Namun, selain undang-undang dan peraturan, institusi resmi seperti BI, OJK, KOMINFO, PPATK, dan AFTECH ikut memberikan perlindungan konsumen melalui pendirian Kantor Fintech BI, Desk PPATK, Tim Pengembangan Inovasi Ekonomi dan Keuangan Digital dan Fintech, dan Sandbox Resmi OJK dan BI yang secara langsung membantu pertumbuhan teknologi keuangan fintech di masyarakat