Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Indonesia sering dilanda bencana sehingga memerlukan pangan darurat yang dapat segera dikonsumsi oleh korban bencana. BPPT membuat pangan darurat yang mudah dikonsumsi, bernutrisi tinggi, dan mengandung ekstrak polifenol buah delima yang diharapkan meningkatkan sistem imun. Efek pangan darurat dibandingkan dengan ekstrak Phyllanthus niruri, imunostimulan di pasaran, pada mencit kelaparan yang diberi pajanan tetanus toksoid (TT). Digunakan 30 ekor mencit betina yang dibagi ke dalam dua kelompok perlakuan secara random. Observasi dilakukan sebelum perlakuan (minggu ke-0), ke-4, dan ke-8 setelah perlakuan. Pajanan TT diberikan pada akhir minggu ke-4. Pada minggu-minggu tersebut, enam ekor mencit dari tiap kelompok dikorbankan untuk diambil sampel darahnya dan dihitung jumlah dan jenis leukosit, serta kadar IgG total dan IgG spesifik anti-TT. Tidak terdapat perbedaan bermakna pada jumlah dan jenis leukosit (kecuali batang), serta kadar IgG total antarkelompok perlakuan. Terdapat perbedaan bermakna pada jumlah batang dan kadar IgG spesifik anti-TT antarkelompok perlakuan pada minggu ke-8 dengan p = 0.032 dan 0.008, yaitu jumlah batang lebih tinggi pada kelompok uji dan kadar IgG spesifik anti-TT lebih tinggi pada kelompok ekstrak Phyllanthus niruri. Dapat disimpulkan bahwa pangan darurat BPPT berefek hampir sama dengan ekstrak Phyllanthus niruri terhadap respon imun. Tetapi, pangan darurat lebih meningkatkan jumlah batang dan ekstrak Phyllanthus niruri lebih meningkatkan kadar IgG spesifik anti-TT secara signifikan.

---

Abstract
Indonesia is often hit by disasters that require emergency food that can be immediately consumed by disaster victims. BPPT makes emergency food that easily consumed, has high nutrition, and has pomegranate?s poliphenol extract that is expected increasing immune system. The effect of BPPT?s emergency food is comparised with the effect of Phyllanthus niruri extract as immune stimulant on the market to hungry mice that are challenged by tetanus toxoid (TT). Thirty mice are divided randomly into two treatment groups. Mice are observed before treatment (week-0), in the fourth week, and eight week after treatment. TT challenge is given in the end of fouth week. In these weeks, six mice from each group are sacrificed for taking blood samples, counting the amount and differential counts of leukocytes, and the levels of total IgG and antitetanus-toxoidspecific IgG. There is no significant difference in the amount and differential counts of leukocytes (except stab), and the levels of total IgG between two treatment groups. There are significant differences in the amount of stab and antitetanus-toxoid-specific IgG in eighth week with p = 0.032 and 0.008, BPPT?s emergency food group reaches higher position in stab and Phyllanthus niruri extract group reachs higher position in antitetanus-toxoid-specific IgG . It can be concluded that the effect of BPPT?s emergency food is almost same with the effect of Phyllanthus niruri extract on immune system. But, BPPT?s emergency food group reaches higher position in stab and Phyllanthus niruri extract group reachs higher position in antitetanus-toxoid-specific IgG significantly.

Abstrak :
Penelitian berfokus pada analisis proses perumusan kebijakan yang berbentuk undang-undang. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan merupakan payung hukum atau dapat juga disebut kebijakan publik nasional yang menjadi acuan executive policy di bidang pangan di bawahnya. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perumusan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah sesuai dengan tahapan kebijakan publik yang membuka ruang bagi partisipasi masyarakat. Namun masih terdapat kelompok masyarakat yang mengkritik beberapa pasal UU Pangan tersebut. Hal itu terjadi karena kurangnya pemahaman dari kelompok masyarakat terkait dengan pemikiran-pemikiran yang terjadi dalam perumusan pembahasan Undang-Undang Pangan. Menyikapi hal tersebut perlunya keterbukaan informasi sehingga masyarakat memahami secara menyeluruh mengenai sebuah kebijakan.

---

This research, by taking a study case on Law Number 18 Year 2012, is important as the law is set to address issues on food. The Law Number 18 Year 2012 on Food is a legal umbrella or a national public policy that serves as a reference for executive policy, which hierarchically is below the Law on food. The topic of the research covers the process of deliberation of a Law Number 18 Year 2012, which was initiated by the House of Representatives of the Republic of Indonesia, on food. This research applies descriptive method by using qualitative approach. The research reveals that the House of Representatives and the government in the making of a policy on food is in accordance with stages of the making of a public policy which opens a room for the public to participate. However, some groups of people who are not satisfied with the outcomes express criticisms due to their lack of knowledge on views and argumentation that were raised during the deliberation and formulation process. In addressing this problem, openness of information on the process of formulation of a law is needed so that people can have an integrated and complete understanding on a policy.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang perlindungan terhadap hak atas pangan di Indonesia ditinjau dari instrumen hukum nasional dan instrumen hukum internasional peridoe 1996-2013. Hal ini karena hak atas pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Penelitian ini merupakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak atas pangan ditinjau dari instrumen hukum nasional dan hukum internasional diwujudkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan ratifikasi konvensi hukum internasional. Konsekuensinya negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang dapat dilihat dari aspek teori dan aspek yuridis. Dari aspek teori, kewajiban negara meliputi: penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan. Sedangkan dari aspek yuridis, kewajiban negara meliputi: penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan. Implementasi perlindungan terhadap hak atas pangan sampai saat ini masih belum sesuai karena masih banyak permasalahan dan pelanggaran terhadap hak atas pangan. Oleh karena itu, diharapkan Pemerintah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam pemenuhan hak atas pangan secara konsisten. Hal tersebut dapat dilakukan melalui berbagai program yang mendukung pemenuhan hak atas pangan bagi setiap warga negara sehingga dapat mewujudkan ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan. ...... This thesis discusses the protection of the right to food in Indonesia in terms of national legal instruments and international legal instruments in period 1996-2013. Considering the right to food is a part of human rights must be guaranteed and protected by the state. It is a normative juridical research. The results showed that the right to food’s protection in terms of national legal instruments and international legal instrument realized by various of law and ratification of international convention. As a consequence, the state has a duty and responsibility which can be viewed from theoretical and juridical aspects. From the theoretical aspect, state’s obligation include: respect, fulfillment, and protection. While the legal aspect, the state's obligation include: respect, fulfillment, protection, enforcement, and promotion. The implementation of the right to food’s protection still not appropriate, because there are still many problems and violations of the right to food. Therefore, the government is expected to carry out its obligations and responsibilities of the right to food as consistently. It can be implementated through variety of programs that support the fulfillment of the right to food for all citizens to realize the food security, food self-sufficiency and food sovereignty.