Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia sering dilanda bencana sehingga memerlukan pangan darurat yang dapat segera dikonsumsi oleh korban bencana. BPPT membuat pangan darurat yang mudah dikonsumsi, bernutrisi tinggi, dan mengandung ekstrak polifenol buah delima yang diharapkan meningkatkan sistem imun. Efek pangan darurat dibandingkan dengan ekstrak Phyllanthus niruri, imunostimulan di pasaran, pada mencit kelaparan yang diberi pajanan tetanus toksoid (TT). Digunakan 30 ekor mencit betina yang dibagi ke dalam dua kelompok perlakuan secara random. Observasi dilakukan sebelum perlakuan (minggu ke-0), ke-4, dan ke-8 setelah perlakuan. Pajanan TT diberikan pada akhir minggu ke-4. Pada minggu-minggu tersebut, enam ekor mencit dari tiap kelompok dikorbankan untuk diambil sampel darahnya dan dihitung jumlah dan jenis leukosit, serta kadar IgG total dan IgG spesifik anti-TT. Tidak terdapat perbedaan bermakna pada jumlah dan jenis leukosit (kecuali batang), serta kadar IgG total antarkelompok perlakuan. Terdapat perbedaan bermakna pada jumlah batang dan kadar IgG spesifik anti-TT antarkelompok perlakuan pada minggu ke-8 dengan p = 0.032 dan 0.008, yaitu jumlah batang lebih tinggi pada kelompok uji dan kadar IgG spesifik anti-TT lebih tinggi pada kelompok ekstrak Phyllanthus niruri. Dapat disimpulkan bahwa pangan darurat BPPT berefek hampir sama dengan ekstrak Phyllanthus niruri terhadap respon imun. Tetapi, pangan darurat lebih meningkatkan jumlah batang dan ekstrak Phyllanthus niruri lebih meningkatkan kadar IgG spesifik anti-TT secara signifikan.

---

Indonesia is often hit by disasters that require emergency food that can be immediately consumed by disaster victims. BPPT makes emergency food that easily consumed, has high nutrition, and has pomegranate?s poliphenol extract that is expected increasing immune system. The effect of BPPT?s emergency food is comparised with the effect of Phyllanthus niruri extract as immune stimulant on the market to hungry mice that are challenged by tetanus toxoid (TT). Thirty mice are divided randomly into two treatment groups. Mice are observed before treatment (week-0), in the fourth week, and eight week after treatment. TT challenge is given in the end of fouth week. In these weeks, six mice from each group are sacrificed for taking blood samples, counting the amount and differential counts of leukocytes, and the levels of total IgG and antitetanus-toxoidspecific IgG. There is no significant difference in the amount and differential counts of leukocytes (except stab), and the levels of total IgG between two treatment groups. There are significant differences in the amount of stab and antitetanus-toxoid-specific IgG in eighth week with p = 0.032 and 0.008, BPPT's emergency food group reaches higher position in stab and Phyllanthus niruri extract group reachs higher position in antitetanus-toxoid-specific IgG . It can be concluded that the effect of BPPT?s emergency food is almost same with the effect of Phyllanthus niruri extract on immune system. But, BPPT?s emergency food group reaches higher position in stab and Phyllanthus niruri extract group reachs higher position in antitetanus-toxoid-specific IgG significantly."

"Penelitian berfokus pada analisis proses perumusan kebijakan yang berbentuk undang-undang. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan merupakan payung hukum atau dapat juga disebut kebijakan publik nasional yang menjadi acuan executive policy di bidang pangan di bawahnya. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perumusan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah sesuai dengan tahapan kebijakan publik yang membuka ruang bagi partisipasi masyarakat. Namun masih terdapat kelompok masyarakat yang mengkritik beberapa pasal UU Pangan tersebut. Hal itu terjadi karena kurangnya pemahaman dari kelompok masyarakat terkait dengan pemikiran-pemikiran yang terjadi dalam perumusan pembahasan Undang-Undang Pangan. Menyikapi hal tersebut perlunya keterbukaan informasi sehingga masyarakat memahami secara menyeluruh mengenai sebuah kebijakan.

---

This research, by taking a study case on Law Number 18 Year 2012, is important as the law is set to address issues on food. The Law Number 18 Year 2012 on Food is a legal umbrella or a national public policy that serves as a reference for executive policy, which hierarchically is below the Law on food. The topic of the research covers the process of deliberation of a Law Number 18 Year 2012, which was initiated by the House of Representatives of the Republic of Indonesia, on food. This research applies descriptive method by using qualitative approach.The research reveals that the House of Representatives and the government in the making of a policy on food is in accordance with stages of the making of a public policy which opens a room for the public to participate. However, some groups of people who are not satisfied with the outcomes express criticisms due to their lack of knowledge on views and argumentation that were raised during the deliberation and formulation process. In addressing this problem, openness of information on the process of formulation of a law is needed so that people can have an integrated and complete understanding on a policy."

"Tesis ini membahas tentang perlindungan terhadap hak atas pangan di Indonesia ditinjau dari instrumen hukum nasional dan instrumen hukum internasional peridoe 1996-2013. Hal ini karena hak atas pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Penelitian ini merupakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak atas pangan ditinjau dari instrumen hukum nasional dan hukum internasional diwujudkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan ratifikasi konvensi hukum internasional. Konsekuensinya negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang dapat dilihat dari aspek teori dan aspek yuridis. Dari aspek teori, kewajiban negara meliputi: penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan. Sedangkan dari aspek yuridis, kewajiban negara meliputi: penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan. Implementasi perlindungan terhadap hak atas pangan sampai saat ini masih belum sesuai karena masih banyak permasalahan dan pelanggaran terhadap hak atas pangan. Oleh karena itu, diharapkan Pemerintah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam pemenuhan hak atas pangan secara konsisten. Hal tersebut dapat dilakukan melalui berbagai program yang mendukung pemenuhan hak atas pangan bagi setiap warga negara sehingga dapat mewujudkan ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan.

---

This thesis discusses the protection of the right to food in Indonesia in terms of national legal instruments and international legal instruments in period 1996-2013. Considering the right to food is a part of human rights must be guaranteed and protected by the state. It is a normative juridical research. The results showed that the right to food’s protection in terms of national legal instruments and international legal instrument realized by various of law and ratification of international convention. As a consequence, the state has a duty and responsibility which can be viewed from theoretical and juridical aspects. From the theoretical aspect, state’s obligation include: respect, fulfillment, and protection. While the legal aspect, the state's obligation include: respect, fulfillment, protection, enforcement, and promotion. The implementation of the right to food’s protection still not appropriate, because there are still many problems and violations of the right to food. Therefore, the government is expected to carry out its obligations and responsibilities of the right to food as consistently. It can be implementated through variety of programs that support the fulfillment of the right to food for all citizens to realize the food security, food self-sufficiency and food sovereignty."

"Penelitian ini membahas persoalan hukum yang muncul ketika kedudukan hukum kreditur separatis pemegang hak tanggungan diabaikan dalam proses kepailitan, khususnya ketika objek jaminan yang dibebani hak tanggungan dimasukkan ke dalam boedel pailit tanpa partisipasi atau pemberitahuan kepada kreditur yang bersangkutan. Fokus utama kajian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada kreditur separatis yang memperoleh hak secara sah berdasarkan hukum jaminan kebendaan, namun menghadapi hambatan dalam mengeksekusi haknya akibat tindakan kurator atau kelemahan prosedural dalam sistem kepailitan. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti permasalahan hukum yang timbul ketika gugatan lain-lain yang diajukan oleh kreditur separatis untuk mempertahankan haknya ditolak oleh pengadilan, sehingga berimplikasi pada hilangnya hak eksekutorial atas objek jaminan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, literatur hukum, serta dokumen resmi lainnya. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perlindungan hukum yang dijanjikan secara normatif dengan kenyataan praktik di pengadilan, terutama dalam kasus ketika kurator tidak mencantumkan kreditur separatis dalam daftar piutang. Kondisi ini memperlihatkan celah hukum dan lemahnya pengawasan terhadap perlindungan hak-hak kreditur, yang seharusnya dijamin berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan proporsionalitas.Pemenuhan kebutuhan pangan dengan gizi yang seimbang dan jumlah yang cukup merupakan salah satu dimensi dari ketahanan pangan. Penduduk di Indonesia masih mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan kalori harian maupun pemenuhan asupan pangan yang layak dan beragam meskipun intervensi melalui program bantuan sosial pangan telah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap pemenuhan kalori harian dan makronutrien pada keluarga penerima manfaat. Data yang digunakan bersumber dari modul KOR dan konsumsi pada Susenas tahun 2022. Pengukuran dampak program dilakukan di level rumah tangga, menggunakan metode Propensity Score Matching dengan algoritma nearest neighbor with caliper serta dilengkapi dengan analisis cost-effectiveness. Hasil menunjukkan bahwa di level rumah tangga secara nasional, program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mampu meningkatkan pemenuhan kebutuhan kalori harian sebesar 47,93 kkal, meningkatkan pemenuhan karbohidrat sebesar 10,51 gram, dan meningkatkan pemenuhan protein sebesar 1,24 gram dibandingkan dengan rumah tangga dengan karakter sejenis yang tidak mendapatkan program BPNT. Pengukuran di wilayah perkotaan menunjukkan hasil bahwa program BPNT hanya memberikan dampak ke pemenuhan kalori harian dan asupan karbohidrat. Sedangkan di wilayah perdesaan, program BPNT menunjukkan hasil yang signifikan terhadap pemenuhan kalori harian maupun asupan makronutrien. Oleh karena itu, sebagai upaya meningkatkan pemenuhan kalori harian dengan pemberian asupan bergizi cukup dan seimbang, disarankan agar pemerintah secara berkelanjutan memberi edukasi kepada masyarakat terkait urgensi mengkonsumsi pangan dengan cukup dan bergizi, mempertimbangkan peningkatan jumlah bantuan pangan, menyediakan paket bahan pangan bernutrisi dengan harga terjangkau, dan lebih memperhatikan akurasi pemberian bantuan sosial pangan.

---

Fulfill the needs for food with balanced nutrition in sufficient amounts is one of the food security dimensions. Indonesia still face an obstacles in meeting their daily calorie needs as well as the fulfillment of adequate and diverse food intake despite interventions through food social assistance programs. This study aims to analyze the impact of Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) on fulfilling daily caloric intake and macronutrients among beneficiary families. The data used are derived from KOR module and consumption in 2022 Susenas. Impact of the program is measured at household level using Propensity Score Matching method with the nearest neighbor with caliper algorithm, supplemented by cost-effectiveness analysis. Results show that at national household level, BPNT program can increase the fulfillment of daily caloric needs by 47,93 ccal, increase carbohydrate fulfillment by 10,51 grams, and increase protein fulfillment by 1,24 gram compared to similar households don’t receive BPNT program. Measurements in urban areas indicate that the BPNT program only impacts on daily caloric intake and carbohydrate intake. However, in rural areas, the BPNT program shows significant impacts on daily caloric intake and carbohydrate intake. Therefore, as an effort to enhance food security through providing sufficient and balanced nutrition, it is recommended to continuously educate the public regarding the urgency of consuming adequate and nutritious food, consider increasing the amount of food assistance, provide nutritious food packages at affordable prices, and pay more attention to the accuracy of providing food social assistance."