Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengaruh Globalisasi, telah membuat bangsa Indonesia harus bersiap dengan masuknya pengaruh luar terhadap kehadiran dengan salah satunya adalah Tenaga Kesehatan Asing di Indonesia, untuk itu Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan no 317 tahun 2010 Tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia. Tesis ini menganalisis implementasi Kebijakan Tenaga Kesehatan Asing Di Indonesia pada tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan model analisis implementasi kebijakan Edward III. Lokasi penelitian dari pusat ke pemerintah daerah di Provinsi Banten. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Tenaga Kesehatan Asing Di Provinsi Banten pada tahun 2013 belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu Kementerian Kesehatan harus segera melakukan pembenahan baik dari segi segi proses input kebijakan, proses pelaksanaan dan proses evaluasi pelaksanaan kebijakan dengan melibatkan instansi terkait baik horizontal maupun vertikal.......The influence of globalization, have made the Indonesian nation must prepare with the inclusion of external influence on the presence of one of them is Foreign Health Workers in Indonesia, to the Ministry of Health has issued a Ministerial Decree No. 317 of 2010 Health Reform On Health Workers Foreigners in Indonesia. This thesis analyzes the implementation of Health Foreign Worker Policy in Indonesia in 2013. This study uses qualitative research methods using analytical models of policy implementation Edward III. Locations research from central to local governments in the province of Banten. Research results indicate that the implementation of Health Personnel Foreign Policy In Banten province in 2013 has not been going well. Therefore the Ministry of Health should immediately make improvements both in terms of policy in terms of the process input, process implementation and process evaluation of the implementation of the policy by involving relevant agencies both horizontally and vertically."

"Penelitian ini membahas mengenai perizinan-perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Ketenagakerjaan dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Direktorat Jenderal Keimigrasian). Adapun perizinan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) berdasarkan UU Ketenagakerjaan dan Kemudahan Khusus Keimigrasian (Dahsuskim) yang didasari oleh UU Kemigrasian. Dalam tulisan ini terdapat studi kasus yang mengenai salah satu pemberi usaha perikanan yang melangsungkan usahanya dengan menggunakan Tenaga Kerja Asing dan dalam menjalankan usahanya pelaku usaha tersebut tidak menggunakan IMTA sebagai izin utama yang seharusnya diajukan kepada Kementerian berwenang melainkan hanya menggunakan Dahsuskim sebagai izin usahanya. Dalam studi kasus tersebut pada dasarnya terdapat permasalahan hukum atas penggunaan dua perizinan tersebut. Penelitian ini juga membahas mengenai metode penyelarasan atau harmonisasi atas dasar hukum seperti penggunaan asas hukum seperti lex specialis, lex superior serta lex posterior yang menjadi dasar untuk dikeluarkannya IMTA dan Dahsuskim.......This study discusses the permits issued by the Government of Indonesia through the Ministry of Manpower and the Ministry of Law and Human Rights (Directorate General of Immigration). The permits discussed in this study are Permits to Employ Foreign Workers (IMTA) based on the Manpower Law and Special Immigration Facilities (Dahsuskim) which are based on the Migration Act. In this paper, there is a case study regarding a fishery business provider who runs his business using foreign workers and in running his business the business actor does not use IMTA as the main permit that should be submitted to the competent Ministry but only uses Dahsuskim as his business license. In the case study, basically there are legal problems over the use of the two permits. This study also discusses the method of harmonization or harmonization on a legal basis such as the use of legal principles such as lex specialis, lex superior and lex posterior which are the basis for the issuance of IMTA and Dahsuskim."

"ABSTRACTPada tahun 2017, jumlah TKA telah meningkat menjadi 85.974 TKA yang sebagian besarnya berasal dari China. Peningkatan jumlah TKA di indonesia tersebut merupakan dampak dari penanaman modal, yang mana berpotensi untuk menimbulkan permasalahan ketenagakerjaan, dimana tenaga kerja Indonesia menjadi sulit untuk bersaing dengan para tenaga kerja asing tersebut. Bahkan, bagi beberapa tenaga kerja indonesia, bersaing dengan sesama merekapun masih merupakan permasalahan. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai permasalahan ketenagakerjaan terkait dengan tenaga kerja asing ini dengan metode yuridis normatif dengan meneliti bahan kepustakaan yang menghasilkan penelitian deskriptif analitis. Dari hasil penelitian ini, pengaturan penggunaan TKA terkait pembatasan telah diatur dengan cukup baik, dimana peraturan terkait telah menuangkan pembatasan tersebut dalam rangka melindungi hak dan kewajiban dari para Tenaga Kerja Indonesia sendiri, namun begitu kekurangan dari pengaturan mengenai penggunaan TKA tersebut terletak pada penegakkan hukumnya yaitu pengawasan, dimana pengawasan yang dilakukan baik oleh Tim Pengawas Ketenagakerjaan maupun oleh Tim Pengawas Orang Asing tidak menjalankkan tugasnya dengan baik.

---

ABSTRACTIn 2017, the amount of Foreign Workers in Indonesia rise up to 85.974 workers in which most of them are from China. The rise of this Foreign Workers in Indonesia is an effect of Direct Investment, which might cause some problems in terms of employment, whereas Indonesias own workers struggles to keep up with those Foreign Workers. Moreover, for some of Indonesia`s own workers, it is still hard for them to compete with each others. In this research, it will discuss those problems with the methods of normative juridicial by researching literature materials that produce analitycal descriptive research typology. Based on the result of this research, the arrangement rules for the use of Foreign Workers in Indonesia are quite enough to provide the rights of Indonesia`s own workers, but there are still some major drawbacks, where it lays on the monitoring and supervision system that needs to be fixed."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai perlindungan tenaga kerja asing atas Pemutusan Hubungan Kerja PHK Pemerintah sekarang ini memberikan visa bebas kunjungan di dunia dengan tujuan untuk menaikkan kunjungan industri pariwisata yang berada di Indonesia. Namun, visa bebas kunjungan ini seringkali disalahgunakan bukan hanya untuk tujuan berlibur melainkan juga untuk bekerja di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri di era globalisasi ini telah membawa mobilisasi pekerja antar negara dengan cara yang mudah. Mudahnya tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia juga mengundang konflik sosial di dalam masyarakat, terutama untuk tenaga kerja lokal di Indonesia. Bentuk penelitian ini yaitu yuridis normatif. Tipe penelitian deskriptif, data yang digunakan adalah data sekunder, dibantu dengan data hasil wawancara dengan para pihak informan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitiannya, bahwa perusahaan dalam menggunakan tenaga kerja asing telah di atur dengan tegas dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum memperkerjakan tenaga kerja asing di Indonesia dari dimulainya membuat perjanjian kerja. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam putusan tersebut dikatakan bahwa tenaga kerja asing tidak mendapatkan kompensasi atas 13 tiga belas tahun ia bekerja dengan menolak upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Stephen Michael Young terhadap perusahaan swasta dimana ia bekerja yaitu PT. Siemens Indonesia. Analisis yang dibahas adalah hal yang dilakukan perusahaan terhadap buruh/pekerja nya telah sesuai terhadap Peraturan perundang-undangan terlebih peraturan mengenai Ketenagakerjaan di Indonesia.

---

ABSTRACTThis study explain the protection of foreign workers on Termination of Employment The government nowadays provides free visas to visit the world with the aim to boost the visit of the tourism industry residing in Indonesia. However, this visit free visa is often misused not just for vacation purposes but also for foreign workers to working in companies in Indonesia. It is undeniable that in this era of globalization has brought the mobilization of workers between countries in an easy way. The easy labor of foreigners to work in Indonesia also invites social conflicts within the community, especially for local workers in Indonesia. This form of research is normative juridical. The type of descriptive research, the data used is secondary data, assisted by data from interviews with the informants. The data obtained are then analyzed qualitatively. The results of his research, that the company in using foreign workers has been set firmly in the Regulation of the Republic of Indonesia. In the Laws of the Republic of Indonesia there are terms and conditions that must be fulfilled before employing foreign workers in Indonesia from the commencement of entering into a work agreement. The result of the research shows that in the ruling it is said that the foreign worker does not get compensation for 13 thirteen years he works by refusing the cassation appeal filed by Stephen Michael Young to the private company where he works that is PT. Siemens Indonesia. The analysis discussed that the company is appropriate in accordance with the laws and regulations especially the regulations on Manpower in Indonesia. "